• Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN BywBahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak tersebutmemperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) per botolisi 600 ml Bahwa terdakwa dalam menjual, menawarkan, menyerahkan minumankeras jenis arak tidak pernah memberitahukan kepada pembeli akibatmeminum minuman keras jenis arak yang dijual/diberikanya.Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak tidakmemiliki ijin edar untuk kKeamanan pangannya, yang mana persetujuaniin edar untuk skala

  industry pangan rumah tangga jjin edar dikeluarkanoleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat, dan untuk skala besar ataupangan yang beresiko tinggi, jin edar dikeluarkan oleh Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM) Bahwa setelah melakukan penyidikan kepada terdakwa, serta penyitaanterhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya penyidikKepolisian Resort Banyuwangi melakukan uji di Laboratorium ForensikPolri Cabang Surabaya, bahwa sesuai dengan Berita acara pemeriksaanLaboratoris kriminalistik

• PerizinanKabupaten Purworejo yang masih berlaku sampai tanggal 28Januari 2013,namun tidak memiliki Surat Rekomendasi yangdikeluarkan oleh Disperindagkop = Purworejo,tentangpembatasan pembelian bensin bersubsidi dan juga tidakmempunyai ijin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakarminyak.Bahwa saat itu saksi temukan bensin 4 jerigen yang masingmasing berisi 20 liter.Bahwa untuk menjual BBM bersubsidi yang mengeluarkanijin untuk pengecer dengan maksimal 20 liter perhari adalahDinas Perindagkop dan untuk SPBU dalam skala

  jenis premium yang setiap harinya terdakwa membeli bensinsebanyak 20 liter dengan menggunakan jerigen ukuran 25 liter dan diangkut30dengan sarana sepeda motor yang mana hal tersebut telah sesuai dengan aturanyang dikeluarkan oleh Pertamina maupun oleh Bupati Purworejo,bahwa untukpedagang eceran/pengecer BBM bersubsidi,hanya diperbolehkan untuk membeliBBM bersubsidi sebanyak 20 liter per hari dan diangkut dengan sepedamotor.Berdasarkan keterangan Ahli bahwa jika konsumen membeli BBMbersubsidi dalam skala

  kecil yaitu sebagai pengecer,maka konsumen tersebuttidak diperlukan ijin Pengangkutan,karena ijin pengangkutan hanya diberlakukanuntuk SPBUSPBU /untuk kegiatan niaga dalam skala besar saja,dan ijinpengangkutan yang berhak mengeluarkan adalah pihak Dirjen Migas;Menimbang bahwa keterangan Ahli tersebut juga didukung denganketerangan saksi dari pihak SPBU/karyawan SPBU tempat dimana saksi pernahmelayani terdakwa saat membeli bensin,dan terdakwa menggunakan sepedamotor dengan membawa 1 jerigen minyak

  pihak Disperindagkop menemukan 4jerigen berisi bensin tersebut, maka saksi menanyakan mengenai SuratRekomendasi dari Disperindagkop tetapi terdakwa hanya menunjukkan SIUP dantidak bisa menunjukkan Surat Rekomendasi yang dimaksud.Namun padakenyataannya sesuai fakta dipersidangan, di dalam Surat Rekomendasi yangdimaksud,tidak mencantumkan mengenai sanksinya atau aturan pidananya,bagimereka yang melanggar,baik bagi pembeli eceran maupun bagi pihak SBPU yangmenjual bahan bakar minyak bersubsidi dalam skala

• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

  Menetapkan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Usulan Rencana Kegiatan DAK Awal Tahun Anggaran 2018;

2. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Usulan Rencana Kegiatan DAK Akhir Tahun Anggaran 2018;

3. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala

;

10. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 084/12.06/POKJA III/2018;

11. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 K) Kabupaten Buol Tahun 2018;

12. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Undangan Pembahasan Dokumen Pengadaan Nomor: 084/12.01/POKJA III/2018 tanggal 9 Maret 2018;

13. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Total Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik

Skala Komunal (5-10 K) Kabupaten Buol Tahun 2018;

14. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Nomor: 084/03.24-ST/ULP/2018 tanggal 6 Maret 2018;

15. 1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 K) Kabupaten Buol Tahun 2018;

16. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Konstruksi tanggal 6 Maret 2018;

17. 1 (satu) rangkap

fotocopy Surat Perintah Lelang Online Nomor: 600/94-11/PU-TR/2018 tanggal 5 Maret 2018;

18. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Buol Nomor: 027/18.80/BAG.PBJ/2017;

19. 1 (satu) bundel laporan perencanaan;

20. 1 (satu) bundel asli kontrak perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan tangki Septik Skala Komunal Nomor: 640/03.01/SN.PUTR/2018 tanggal 02 April 2018;

21. 1 (satu) Bundel Asli Monthly

Buol Tahun Anggaran 2018;

62. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan secara e-Lektronik Nomor 084/12.02/Pokja III/2018 Tanggal 09 Maret 2018;

63. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10K);

64. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10K);

65. 1 (satu) bundel fotocopy Syarat-syarat Teknis (Spesifikasi) Pekerjaan Pembangunan Tangki

• surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 18/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.18) Surat Pernyataan (tanpa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sar.PANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.19) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a/n CONG HANG YO no.470/140Dbs/4568 tanggal 1 Juli 2005 dan 1 (satu) lembar foto copyKTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25 Februari2005.20) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala

  ).1 (satu) bundel surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 19/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.Surat pernyataan (tanoa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sdr.PHANG FO NYIT tanggal 10 Januari 2000.1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25Februari 2005.Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.1 (satu) lembar peta bidang dengan skala

  PHANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764tanggal 25 Februari 2005.7) Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.8) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta: 48.148.195.01.8 dan No.

  No.2 PK/Pid/201520) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta : 48.148.195.01.8 dan No.

• Kapalkapal Maersk Sealand hanya mengangkut kargo (dalam petikemas) dalam skala internasional ;Bahwa sebagi perusahaan pelayaran asing, A.P. Moler (Maersk Sealand)melayani jasa transportasi dalam jalur pelayaran internasional yang mengelilingidunia. Dalam pengertiannya, temasuk pelabuhanpelabuhan di Indonesia dantidak dapat dipisahkan dari kegiatan jasa transportasi dari dan ke dalam wilayahIndonesia ;Hal 3 dari 11 hal Put.

  Pengawasan, pengontrolan dan pelacakan peti kemas (container tracing andtracking) dalam skala global untuk eksportir dan importir Indonesia ;. Penyimpanan peti kemas (container storage) serta pelacakannya selamaberada di Indonesia ;m. Pengontrolan alatalat yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor ;n. Perencanaan kapal (kedatangan/keberangkatan) dan bongkar muat ;o. Menyampaikan informasi dan pengaturan pergantian kapal untuk kargo dariIndonesia ke berbagai macam negara ;p.

• tanamannya yang ikut terbakarsekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), selain itu juga timbulnya asap dapatmerugikan masyarakat disekitar lokasi terjadinya pembakaran lahan karenaasap dan yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkanterjadinya pencemaran atau polusi udara yang merugikan kesehatan manusia.Bahwa Terdakwa yang merupakan Pekebun yang mana kegiatanperkebunan Terdakwa memiliki luasan tanah hanya mencapai 1 Ha (satuhektar) saja dimana termasuk dalam Usaha perkebunan dengan skala

  usahatidak mencapai skala tertentu, dan lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebutditanami oleh sebagian pohon kepala sawit dan rempahrempah berupa Jaheyang merupakan termasuk ke dalam golongan tanaman Perkebunan.Bahwa Terdakwa sebagai Pekebun tidak memiliki ijin untuk melakukanpembakaran untuk membuka dan memperluas lahan perkebunan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 108 Jo.

• Karena di PT.Arita PrimaIndonesia Tbk, tidak ada Struktur dan Skala Upah sesuai yangdiatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI, No.49/MEN/2004,tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah Jo.

  . : 1 / 2017, tentang Struktur dan Skala Upah.Sehingga dalam Slip Upah yang Penggugat terima, komposisinyasebagai berikut :Upah Pokok = Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah)setaradengan 47% (empat puluh tujuhperseratus) dari Upah sebulan yangPenggugat terima yaituRp.15.000.000, (lima belas jutarupiah)Tunjangan Kerajinan = Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah)yangbesarnya setara dengan 53% (limapuluh tiga perseratus) dari Upahsebulan yang Penggugtaterima,yaitu.

  .13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengantunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekera/buruh yang dilakukansecara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh ataupencapaian prestasi kerja tertentu.Menimbang, bahwa Peraturan Perusahaan pasal 14 ayat 3 yangmenyatakan bahwa penyesuaian gaji dan fasilitas karyawan yangdikenakan sanksi demosi akan disesuaikan dengan jabatan baru, dan darifakta di persidangan tidak ditemukan bukti, adanya stuktur dan skala

• Setelah selesaimelaksanakan Operasi Jaya 21 dilanjutkan melaksanakan patroli skala besar, di jalanBumi Keb.

• Merencanakan dan melaksanakan penyusunanpetunjuk operasional, pengolahan, pembinaandan pengawsan mutu hasil serta pemasarandan penyebaran pendataan dan pelaporaninformasi harga komoditi perkebunan.Bahwa berdasarkan Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013,tanggal 30 September 2013 tentang pedoman perizinan usahaperkebunan bahwa yang dimaksud skala tertentu adalah dimanamengatur terkait perizinan yang harus dimiliki oleh pekebun dan atauperusahaan perkebunan terhadap luasan lahan dibawah 25 hadiwajibkan

  kepada pekebun dan atau perusahaan perkebunanmendaftarkan lokasi lahan perkebunannya (STDB : surat tanda daftarperkebunan budidaya) yang meliputi tanaman perkebunan diantaranyakelapa sawit, karet, coklat, kelapa, kopi, dan lain lain sesuai yang diaturpermentan, sedangkan untuk skala luasan lahan diatas 25 ha, makapekebun atau perusahaan perkebunan harus mengurus izin usahaperkebunan budidaya (IUPB), akan tetapi untuk STDB diurus ketikatanaman komoditinya sudah tertanam.Snt.Bahwa perbuatan terdakwa

  bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud olehPenuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwasebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;Menimbang, bahwa dengan identitas tesebut di atas dan denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan yangdimaksud pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala

• Bahwa mengingat ditengah wabah penyebaran Corona Virus Disease19(Covid19) di Indonesia yang dikategorikan sebagai bencana skala nasional,Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Nnktelah berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat di Indonesiakhususnya terhadap Tergugat, dalam hal ini Tergugat dalam keadaan tidakbekerja dan tidak pula mempunyai penghasilan yang tetap;2. Tergugat belum dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibansebagaimana termuat dalam Pasal 105 KHI.

• Asli Peta Rupa Bumi Indonesia (BAKOSURTANAL) Skala 1 : 50.000 Lembar 071731 Poto udara tahun 1977 edisi tahun 1982 sebagai acuan menentukan bataswilayah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanui Selatan, Kecamatan Sosadengan Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambusai.dan diber tanda(P1).2.

  Photo copy Peta Rupa Bumi Indonesia (BAKOSURTANAL) Skala 1 : 50.000 lembar071731 Poto udara tahun 1977 edisi tahun 1982 yang dilegalisir, dan njsaya masukkantitik+itk koordinat untuk menggambarkan situasi lapangan lokasi yang diperkarakan,dan untuk lebih jelasnya saya beri warna di Peta tersebut berupa tinta stabilo wamahijau adalah Sungai Batang Kumu, tinta stabilo wama kuning adalah Batas PropinsiRiau.Kabupaten Kampar.

  Peta Rupa Bumi Indonesia terbitan Bakosurtanal skala 1:50.000 tahun1977 di beri warna dengan tinta stabilo warna kuning;2. Peta Topografi skala 1:100.000 tahun 1945 dibuat oleh Belanda.di beriwarna tinta stabilo warna merah. ( peta kesepakatan tersebut sudahdiajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti diberi tanda (P22);Hal. 73 dari 101 hal. Put.

  No. 2843 K/Pdt/2011pemasangan semula lebih kurang 5 (liam) Km dan sangat merugikanPemerintahan Provinsi Riau; Bahwa perusahaan berbadan hukum untuk mendapatkan penggunaantanah dengan skala besar harus memiliki ijin:1. jin Penunjukkan Lokasi dari BPN;2. Perpanjangan ijin penunjukkan lokasi dari Bupati;3. Bukti kepenguasaaan;4. Surat bebas garapan;5.

  Peta Rupa Bumi Indonesia sekala 1:50,000, terbitanBAKOSURTANAL tahun 1977, kedua garis batas tersebut di gambarkandalam satu lembar peta dengan skala 1:40,000 dengan judul petakesepakatan pelacakan garis batas RiauSumatra utara, (peta tersebutsudah diajukan penggugat sebagai alat bukti diberi dan diberi tanda P22);Bahwa lahan yang di beri izin lokasi kepada pihak PT.

• menjalankan cicilan kredit Para Penggugat tidakpernah terlambat sedikitpun;Bahwa, sampai bulan Februari 2017 Para Penggugat telah membayar cicilansebesar +Rp.156.669.800 (seratus lima puluh enam juta enam ratus enampuluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);Bahwa, semenjak penandatanganan akad kredit hingga sampai dengan saatini sudah berjalan selama 47 (empat puluh tujuh) bulan menjalankankewajibannya Para Penggugat tidak pernah diberikan dan/atau salinan KontrakPerjanjian Akad Kredit serta salinan Skala

  enamratus empat puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah)akan tetapi ada tulisantangan karyawan Tergugat yang angka pelunasannya sebesarRp.142.843.500 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tigaribu lima ratus rupiah);Bahwa, merasa dipermainkan dan tidak terima atas tipu daya yang dilakukanoleh Tergugat , para penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20februari 2017, menanyakan prihal permasalahan hukum ini kepada Tergugat serta menanyakan salinan Akad Kredit, Serta salinan Skala

  Angsuran yangmerupakan hak Para Penggugat ;Bahwa, selama sebelum dimintakan melalui kuasanya Salinan Akad Kredit,serta Salinan Skala Angsuran selalu diminta oleh Para Penggugat kepadaTergugat , akan tetapi Tergugat tidak pernah mau memberikannya kepadaPara Penggugat dengan Alasan dokumendokumen tersebut adalah rahasiaBank;Bahwa, berdasarkan hasil pertemuan tersebut sebagaimana disebut dalampoint 10 Tergugat menyarankan agar Para Penggugat untuk membuat SuratPengajuan Pelunasan;Bahwa, pada 22 februari

  Makamenurut Tergugat gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur ( obscuur libel),Bahwa selanjutnya menurut Tergugat mengenai skala angsuran yangdiminta oleh Penggugat, dapat diberikan oleh Tergugat, apabila akandilakukan pembayaran pelunasan seluruh sisa hutang pokok dan bunga, tetapiapabila sekedar meminta informasi dahulu, maka Tergugat telah cukupdengan memberikan print out, hal ini telah dilakukan oleh Tergugat, dengandemikian gugatan Para Penggugat jelas dan nyata merupakan gugatan yangtidak

  Para Penggugat yang memiliki Itikad baik dengan cara tetapMembayar Cicilan Kredit setiap bulannya tanpa skala angsuran, Para Penggugatpun menjadi tidak memiliki ketidakpastian. Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) dalam konteks Perdata diatur dalam Pasal 1365 BW yangisinya "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa keruglan kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, menganti kerugian tersebut."

• Laporan Vision plan yang terdiri dari:a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set;b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set;c) Laporan akhir / buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper)sebanyak 40 set;d) Album peta skala 1: 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 2 set;e) Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set;b.

  No. 221 PK/Pid.Sus/2015h) Album peta Skala 1: 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 5 set;jk) Eksekutive Summary 2 (dua) kali seminar: 400 set;) Soft copy Laporan Akhir dan Peta sebanyak 40 set;) Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set;c.

  Biaya Dokumen pembuatanpeta1 Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0 21 2 set @.350.000 14.700.0002 Cetak album peta skala 1:50.000 78 2 set @.150.000 23.400.0003 Cetak peta photo bahan survey 160 2 set @.100.000 32.000.0004 Sof copy peta garis 4 Set @.100.000 400.000JUMLAH 70.500.000J.

  Biaya Dokumen pembuatanpeta1 Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0 a1 2 set @.350.000 14.700.0002 Cetak album peta skala 1:50.000 78 2 set @.150.000 23.400.0003 Cetak peta photo bahan survey 160 2 set @.100.000 32.000.0004 Sof copy peta garis 4 Set @.100.000 400.000JUMLAH 70.500.000 Hal. 51 dari 90 hal. Put.No. 221 PK/Pid.Sus/2015 J.

  No. 221 PK/Pid.Sus/2015@Laporan konsep rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set;Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 1 set;Laporan akhir / buku rencara (A 3 hitam putin) sebanyak 1 set;> Album peta Skala 1: 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak 1set;i. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set;j. Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set;k.

• Bongkaran Tanah Keras e Pekerjaan pembuatan patung :Pekerjaan gambar desain gambar patungPekerjaan ModelingMiniaturModel skala antara 1:5J Y F Model skala 1:1 (Master Positif)e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;e Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;e Pekerjaan Pengecoran perunggu ;e Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising pewarnaan ;e Pekerjaan pemasangan patung :Pembongkaran patungPek konstruksi rangka patung dilokasiPek Konstruksi rangka patung baja sikuY J F

  Goa Slarong Kentholant Kidul GuwosariPanjangan Bantul Yogyakarta, dengan item pekerjaan:e Tempat/studio pembuatan patung ;Halaman 59dari 299 Putusan Nomor 29/Pid.Tipikor/201 4/PN.Smdae Pekerjaan gambar desain gambar patung ;e Pekerjaan Modeling ;e = Miniatur ;e Model skala antara 1:5;e Model skala 1:1 (Master Positif) ;e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;= Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;= Pekerjaan Pengecoran perunggu ;= Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising

  Tempat/studio pembuatan patung ;b.Pekerjaan gambar desain gambar patung : pekerjaan modeling :miniatur, model skala antara 1:5, model skala 1:1 (master positif),pekerjaan pembuatan kerangka dan cetak negatif, pekerjaanpengecoran kerangka cetakan negatif, pekerjaan pengecoranperunggu, pekerjaan penyetelan patung, pekerjaan finishingpewarnaan (ada dilokasi Pulau Kumala) ;B. Lokasi kedua : di Pulau Kumala Kec. Tenggarong Kab. KutaiKartanegara dengan item pekerjaan :a.

  Pekerjaan pembuatan patung := Pekerjaan gambar desain gambar patung= Pekerjaan Modeling : Miniatur, Model skala antara 1:5, Model skala 1:1(Master Positif) ;= Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif=> Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif= Pekerjaan Pengecoran perunggu= Pekerjaan Penyetelan Patung= Pekerjaan finishing pewarnaanc.

  Model skala 1:1 (Master Positif) sebesarRp.566.200.000.

• Kapalkapal Maersk Sealand hanya mengangkut kargo (dalam petikemas) dalam skala internasional ;Bahwa sebagai perusahaan pelayaran asing, A.P. Moler (MaerskSealand) melayani jasa transportasi dalam jalur pelayaran internasional yangmengelilingi dunia. Dalam pengertiannya, temasuk pelabuhanpelabuhan diIndonesia dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan jasa transportasi dari dan kedalam wilayah Indonesia ;Hal 3. dari 11 hal Put.

  Pengawasan, pengontrolan dan pelacakan peti kemas (container tracing andtracking) dalam skala global untuk eksportir dan importir Indonesia ;. Penyimpanan peti kemas (container storage) serta pelacakannya selamaberada di Indonesia ;m. Pengontrolan alatalat yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor ;n. Perencanaan kapal (kedatangan/keberangkatan) dan bongkar muat ;o. Menyampaikan informasi dan pengaturan pergantian kapal untuk kargo dariIndonesia ke berbagai macam negara ;p.

• Pengusaha menyusun skala Upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan Kompetensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.

  Ketentuan mengenai stuktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.Bahwa, berdasarkan peraturan pelaksananya dalam pasal 2 KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 49/MEN/IV/2004 TentangKetentuan stuktur dan Skala upah,Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upahpekerja/buruh di perusahaanHalaman 19 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN. Bdg.

  SertaTergugat tidak memiliki acuan yang pasti berupa stuktur dan skala kenaikanupah, sebagaimana disyaratkan menurut ketentuan Pasal 92 UU RI No.13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga KerjaNo.49/MEN/IV/2004 Tentang Ketentuan Stuktur dan Skala upah;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad yang baik terhadap ParaPenggugat tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan dalamperkara A quo dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, kiranya

  Pengusaha menyusun skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja , pendidikan dan kompentensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.

  Ketentuan mengenai sktruktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam ayat ayat (1) diatur dalam keputusan Menteri dan pelaksanakannya dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo. 49/MEN/IV/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah pengusaha menyusun struktur dan skala upah pekerja/ buruh diperusahaan , sehingga dengan tidak adanya struktur dan skala upahterjadilan kesenjangan sosial system pembayaran upah di Tergugatdengan membedakan istilah karyawan staf dan karyawan

• Bahwa penambangan harus ada izin 3 (tiga) macam yaitu IUP (IzinUsaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan, IPR (lIzin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK (Izin UsahaPertambangan Khusus) adalah Izin untuk melaksakanan usahapertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ; Bahwa wilayah pertambangan rakyat dikhususkan untuk penambangantradisional dalam skala

  penambangan harus ada izin 3 (tiga) macam yaituIUP (lzin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan, IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus) adalah Izin untuk melaksakanan usaha pertambangan di wilayah izinusaha pertambangan khusus ;Menimbang, bahwa wilayah pertambangan rakyat dikhususkan untukpenambangan tradisional dalam skala

• fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3005/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3006/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3007/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;38. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.Gema Nusantara Jaya di Kabupaten Gorontalo Utara, ProvinsiGorontalo, luas + 29.750 Ha skala

  Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40. 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;41. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan Perairan PropinsiSulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriHalaman 44 dari 67 hal.

  Gema Nusantara Jaya di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 29.750 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.610/Menhut!I/2011 tanggal 25 Oktober 2011;39. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalamHutan Tanaman pada Hutan Produksi PT.

  Putusan No. 364 K/PID.SUS/201741. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan PerairanPropinsi Sulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 452/KPbII/99 tanggal 17 Juni 1999;42. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan ProvinsiGorontalo skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/MenhutII/2010 tanggal 25Mei 2010;43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan DirekturJenderal Planologi Kehutanan Nomor

  Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40) 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;Halaman 65 dari 67 hal.

• Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan GlasgowComa scale 14,tekanan darah 140/70 mmHg, denyut nadi 100 x/menit,pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36,5C, skala nyeri 9denyut nadi tidak ada, pupil reaksimaksimal ;2. Pemeriksaan lukalukae Luka robek pada kepala sebelah samping kiri kurang lebih dua kali satukali satu senti meter disertai bengkak dengan ukuran tigaS@NtIMBLC!

• yang saya pegang atas nama Abd.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya menyatakn tidak mengajukan replik; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan buktibukti suratberupa: Bukti surat P1Bukti surat P2Bukti surat P3Bukti surat P4Bukti surat P5Bukti surat P6: fotocopy Sertifikat Hak Milik No.100 atas nama pemegang hakABDUL RAKHMAN dengan penerbitan sertifikat oleh BadanPertanahan Nasional RI Kabupaten Bulukumba tanggal 26 Agustus 2005;: fotocopy Peta Situasi skala

  tersebut dengancara membeli dari Firdaus Wahid sebagaimana surat Akta JualBeli No. 355/BLKP/XII/ 1989 tanggal 29 Desember 1989, dimana batas tanah obyek jual beli tersebut adalah:Utara : dengan tanah Buramin; Timur : dengan tanah Jamaluddin;Selatan : dengan jalan raya; Barat : dengan tanah Rahim; Dimana jika dihubungkan dengan bukti P2 berupa Peta Situasi skala 1 : 50.000,jualbeli antara Firdaus Wahid dengan Tergugat pada bagian Timur obyek jual beliadalah melampaui batas dengan mengatakan obyek