Pasal 5 dan Pasal 17 UU PTmenyatakan bahwa:Pasal5 UUPT:(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalamWlayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalamanagaran dasar.Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Kpg(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempatkedudukannya.(3) Dalam suratmenyurat, pengumuman yang diterbitkan olehPerseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroanmenjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkapPerseroan.Penjelasan

Pasal 5 UUPT:Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusatPerseroan.Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempatkedudukannya yangharus disebutkan, antara lain dalam suratmenyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.Pasal17 UUPT:(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota ataukabupaten dalam wlayah negara Republik Indonesia yangditentukan dalam anggaran dasar.(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)sekaligus merupakan kantor pusat

dan Pasal 17 UU PT menyatakan bahwa:Pasal5 UUPT:Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Kpg(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalamWlayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalamanagaran dasar.(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempatkedudukannya.(3) Dalam suratmenyurat, pengumuman yang diterbitkan olehPerseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroanmenjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkapPerseroan.Penielasan Pasal 5 UUPT

: Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusatPerseroan.Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempatkedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam suratmenyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.Pasal17 UUPT:(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota ataukabupaten dalam wlayah negara Republik Indonesia yangditentukan dalam anggaran dasar.(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.bahwa

Tjakrindo Masmengaku sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang berBadanHukum (Legal Personality) sebagai Subyek Hukum.Bahwa menurut hukum, kewenangan untuk bertindak mewakili PT.Tjakrindo Mas berdasarkan pasal 98 ayat (1) UUPT:"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ".Keberatan KeduaBahwa mohon Putusan Pengadilan Negeri Gresik dibatalkan, karenadalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresikkurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd), dapatdikutip

R.I. tanggal 24 Oktober No. 85, sehingga modal perseroanmenjadi :1 Modal perseroan sebesar Rp. 1.350.000.000, (satu milyar tiga ratuslima puluh juta rupiah) terbagi atas :a 300 (tiga ratus) saham prioritas, masing masing saham sebesarRp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) danb 4.200 (empat ribu dua ratus) saham biasa, masing masing sahamsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).5 Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal 91UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) dan untukpenyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT.6 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Ketentuan Pasal 118 ayat(1) HIR dan Pasal 121 ayat (1) HIR jo Pasal 8 ke3 RV, karena tidakmenyebutkan secara lengkap dan terperinci mewakili dari 1/10 bagiansaham PT.

Presiden Taxi, yang jumlah keseluruhan sahamnya 4.500(empat ribu lima ratus) saham.7 Bahwa menurut ketentuan didalam Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT yangberbunyi : mewakili 1/10 bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham.... yang artinya tidak boleh kurang dari 1/10 bagian, dimana dalamperkara aquo Para penggugat selain tidak menyebutkan berapa jumlahseluruh lembar saham yang dimiliki, dan pada faktanya Para Penggugathanya memilik saham kurang dari 1/10 bagian saham PT.

pengunduran diri Direktur Utamapada saat itu Almarhum Arnold Gultom dengan alasan kesehatan yangdibuktikan dengan surat Dokter dan penunjukan Ivan Doly Gultomsebagai Direktur Utama yang penunjukannya telah disetujui oleh Direksidan Dewan Komisaris.Bahwa RUPSLB pada tanggal 12 Oktober 2011 diselenggarakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 03/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 September 201ldengan agendapemilihan pengurus perseroan, penyesuaian Anggaran Dasar perseroandengan UUPT

Penggugat adalah badan hukum perdata yang didirikan berdasarkanperaturan perundangundangan Republik Indonesia yang anggaran dasardan perubahannya telah disesuaikan dengan UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), yakni berdasarkan: 22002 2020020 2a.Akta No. 2 tanggal 06072009 Jo AHU 35087.AH.01.02 Tahun 2009tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan TerbatasPT.Panggung Gunna Gandasemestaij

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") suatu) perseroan memilikikedudukan hukum sesuai dengan yang tercantum di dalam AnggaranDasarnya;"Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayahnegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar"9.

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakanbahwa alamat suatu perseroan terbatas yang tercantum di dalamAnggaran Dasar merupakan alamat untuk dapat menghubungi perseroantersebut. Sehingga dalam hal ini segala suratmenyurat dengan Tergugat termasuk apabila ada tuntutan hukum/gugatan harus dialamatkankepada Tergugat sesuai dengan alamat Tergugat yang tercantum didalam Anggaran Dasarnya.

Berikut kami kutip isi penjelasan Pasal 5 ayat(1) UUPT;"Perseroan wajid mempunyai alamat sesuai dengan tempatkedudukannya yang disebutkan, antara lain dalam surat menyurat danme/a/ui alamat tersebut Perseroan dapat dihubung,10.Didalam Anggaran Dasar Tergugat I, yaitu Pasal 1 jelas tercantum bahwaTergugat berkedudukan di Jakarta Selatan. Adapun alamat lengkapkantor Tergugat adalah sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

Undangundang Perseroan Terbatas Pasal UUPT Pasal92, 97, 98, 100, 102, 108, 114, dan 116c. Pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat 1;Tergugat 2 s/d Tergugat 4 (Direksi Tergugat 1) tindakan manadisetujui oleh Tergugat 5 S/d Tergugat 9 (Komisaris) akan diuraikan dengan tuntas dan jelas dalam positaposita gugatandibawah ini.4.

Memerintahkan Para Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannyasesuai fungsi dan tugasnya masingmasing dalam menjalankan perseroanTergugat 1 berdasarkan Anggaran Dasar dan UUPT dengan pengawasanlangsung dari Para Pemegang Saham termasuk Penggugat;2.

Sumalindo Hutani Jaya, jumlahkepemilikan saham Penggugat di Tergugat 1 baru sebesar 6,35 % dariseluruh saham Tergugat 1, hal mana berdasarkan Daftar PemegangSaham (DPS) Tergugat 1 tanggal 29 September 2009 (Bukti T1124), halini tentu dibawah syarat ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) joPasal 114 ayat (6) UUPT yaitu sebesar 10 % (Bukti 11124), bahwaPenggugat berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan, Direksi danKomisaris.Pasal 61 UUPT(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan

SelPasal 97 ayat (6) UUPT(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkankerugian pada Perseroan.Pasal 114 ayat (6) UUPT(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan

Bahwa tidak ada satu kententuan pun di dalam Anggaran DasarTergugat dan UUPT yang mengatur mengenai KomisarisIndependen adalah merupakan representasi dari pemegang sahamminoritas.41.

Hal ini dapat dilinat pada Pasal 98 ayat (1) UUPT No.40 Tahun 2007 diatur bahwa : " Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan Nampak dari ketentuanketentuandalam UUPT tersebut bahwa Direksi PT mempunvai tugas danwewenang ganda vaitu: menialankan pengurusan. dan sebagaiperwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan.Bahwa dalam surat gugatannya, sepatutnya Penggugatmencantumkan nama Direksi sebagai wakil perusahaan, yang dapatmembela kepentingan perusahaan PT CSM BINTANG INDONESIAbaik

Bakrie Swasakti Utama telah sah secara hukum.Pada tahun 2007, diberlakukan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan berlakunya UUPT, maka, setiapperseroan wajio untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanUUPT sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 157 ayat (3).Kemudian, PT.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam hal tidak dilakukanpengumuman di dalam Berita Negara dan/atau Tambahan Berita Negara,maka tanggung jawab dari perbuatan tersebut tidak dapat dibebankankepada perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab Menteri, hal inisebagaimana ditentukan juga pada pada paragraph 7 Bagian UmumPenjelasan UUPT yang menentukan sebagai berikut :Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggarandasar yang telah disetujui dan atau diberitahukan kepada Menteri

Oleh karena itu, meskipun Perseroan telahmendapat pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum atau perubahan ADtelah mendapat persetujuan Menteri maupun telah disampaikanpemberitahuannya, maka selama hal itu belum diumumkan dalam TBN, belumsah dan belum mengikat kepada pihak ketiga.Kedua; kelalaian (negligence) Menteri mengumumkan pengesahan Perseroansebagai badan hukum, atau kelalaian mengumumkan persetujuan ataupemberitahuan perubahan AD dari tenggang waktu yang ditentukan Pasal 30ayat (2) UUPT

Hal ini telah secara jelas dan spesifikdiatur pada Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang menyatakan :(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuatatas namaPerseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang(Keterangan : cetak tebal dan garis bawah merupakan penegasan dariTergugat V).Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT tertulis di atas kemudianditafsirkan oleh M.

Yahya Harahap, di dalam buku yang sama pada halaman70, bahwa ketentuan ini (Pasal 3 ayat (1) UUPT) menegaskan bahwaperseroan terbatas merupakan entitas atau wujud yang terpisah daripemiliknya, dalam hal ini dari para pemegang sahamnya konsekuensi hukumHal. 55 Putusan No. 395/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.dari hal ini adalah tanggung jawab suatu badan hukum perseroan terbatasakan melekat pada dirinya sendiri dan bukan pada pemegang sahamnya, halini sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

dan disadari betul oleh Tergugat II serta menerima danmenyetujui atas tindakan Tergugat I terhadap Para Penggugat;Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 1/P/2008;Zl22.Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan di atas, Tergugat II adalahmerupakan perseroan yang didirikan di Indonesia dengan cara atau fasilitasPenanaman Modal Asing (PMA), oleh karenanya selain Tergugat II harus danwajib tunduk kepada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

terhadap anggaran dasar Tergugat II, telah jelasjelas dan nyatanyatamelakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat yang pada akhirnyamenimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena tidak adanya kepastian danjaminan hukum bagi Para Penggugat atas saham yang telah Para Penggugat beli dariTergugat I;Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Berdasarkan Undang Undang Nomor 40Tahun 2007;25.10Bahwa merujuk, mengacu dan berdasarkan kepada Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

), antara lain Pasal 56 yangmembahas tentang pemindahan hak atas saham dan pelaporannya baik kepadaperseroan maupun ke Menteri Hukum dan HAM RI, diatur bahwa setiappemindahan hak atas saham harus dialporkan kepada perseroan dan selanjutnyadiberitahukan juga kepada Menteri Hukum dan HAM RI;Pasal 56 UUPT (kutipan):Pasal 56(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannyadisampaikan secara tertulis kepada perseroan

tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Bahwa selain itu TERGUGAT Il juga merupakan salah satu pemegangsaham pada TERGUGAT berdasarkan Akta Pendirian sehingga tidakmungkin TERGUGAT Il sebagai Direktur Utama ataupun pemegangsaham dapat melakukan wanprestasi (cidera janji) dan bertanggungjawab sebagai pribadi terhadap PENGGUGAT karena berdasarkan Pasal3 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT

DKI18.19.demikian telah jelas PENGGUGAT telah keliru mengajukan Gugatanterhadap TERGUGAT Il sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalamGugatan Nomor 2 pada halaman 2 karena TERGUGAT Il tidakbertanggungjawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas namaPerusahaan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT .

DKI42.43.44.secara pribadi atas Perjanjian yang mengikat Perusahaan sesuaidengan Pasal 3 ayat (1) UUPT karena penandatanganan yangdilakukan oleh TERGUGAT Il dilakukan dalam posisinya sebagaiDirektur Utama berdasarkan Akta Pendirian (Bukti T1) yang bertindakuntuk dan atas nama TERGUGAT I.

Sehingga jelas TERGUGAT II selakupribadi bukanlah pihak dalam perkara perdata ini, dan oleh karena ituPARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agarTERGUGAT Il dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas merupakan dalil yangsangat tidak logis dan mengadaada karena TERGUGAT II tidakbertanggung jawab secara pribadi atas Perjanjian a quo baik sebagaipemegang saham maupun Direktur Utama pada TERGUGAT berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPT, sehingga tidak

Hamizaku1000, apalagi sampai melakukan pembelian bahan material yang nilainyaSANGAL TING aaseea senescence rere erences17.Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il sebagaimana tersebut di atasdapat dianggap telah melalaikan fiduciary dutynya, yaitu Tergugat danTergugat Il telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankantugasnya selaku Direksi yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggotaDireksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugianPada PeOrse@r0aN) nnn nnn nn ne nn nn nnn enn ne errr emnnnnn coneKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggotaDireksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atasNanna POPS BL OAIT=a=eesemee cence nee eemeeneeneeene nnnBahwa berdasarkan Pasal 97 UUPT

Perbuatan Tergugat dan Tergugat Il telah bertentangan dengan kewajibanhukum Tergugat, yakni telah melanggar Pasal 97 UUPT karena terbuktiTergugat dan Tergugat Il telan melakukan kelalaian dalam menjalankantugasnya; b.

Undangan ini sama sekali tidakmencantumkan mata acara rapat;Bahwa undangan Tergugat Ill ini jelas bertentangan dengan ketentuanPasal 9 ayat (2) Akte Pendirian Tergugat III yang menyatakan:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai denganketentuan Pasal 82 UUPT (red: Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas);Bahwa adapun ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT (Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) menyatakan:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Bahwa dengan demikian, Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Akte PendirianTergugat Ill (Akte Nomor 10 tanggal 24 September 2014 yang dibuat olehNotaris Rovandy Abdams tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTPenjaminan Kredit Daerah Banten) juncto ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT

Bahwa penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal 91UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan untukpenyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT yaitu:Pasal 79 ayat (2): "Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menetukan suatu jumlahyang lebih kecil;atau6

/Peng/Dirut/X/2007pada harian Terbit hari Rabu tanggal 21 Nopember 2007 (Bukti T.I12)merupakan penawaran yang terobuka untuk umum sebagai upayamempercepat proses pendayagunaan asset tersebut karena kondisikeuangan perusahaan sudah sangat kritis;25.Bahwa RUPSLB pada tanggal 12 Oktober 2011 diselenggarakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 03/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 29 September 2011 dengan agendapemilinan pengurus perseroan, penyesuaian Anggaran Dasar perseroandengan UUPT

PresidenTaksi, melalui iklan baris pada Harian Kompas, pada tanggal 21 November2007, selanjutnya diberi tanda dengan T 18 ; 20.Foto copy Surat No. 80/A/Direktur/XII/2007 tanggal 14 desember 2007tentang Permohonan Penangguhan Pembayaran PBB, kepada KepalaKantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dari Direksi PT.Presiden Taksi, selanjutnya diberi tanda dengan T 20 ;21.Foto copy Konsep Perubahan Anggaran Dasar Menyesuaikan dengan UUPT. No.40 Tahun 2007 PT.

Bahwa Penggugat menyebutkan dalam Poin 1 Gugatannya sebagaiperseroan terbatas yang didirikan sebelum berlakunya UndangundangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) akan tetapi tidakdisebutkan apabila Penggugat telah melakukan penyesuaian anggarandasar sesuai dengan UUPT, maka Penggugat dapat dianggap tidak sahuntuk mengajukan Gugatan ini.

Penyesuaian anggaran dasar perseroanterbatas sesuai dengan UUPT telah dijelaskan dalam Pasal 157 ayat (38)dan (4) UUPT yaitu:Ayat (3): Perseroan yang telah memperoleh status badan hukumHal 23 Putusan Nomor. 550/PDT/2017/PT.DKIberdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (satu)tahun setelah berlakunya Undang Undang ini wajib menyesuaikananggaran dasarnya dengan ketentuan UndangUndang ini.Ayat (4): Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud

Di samping itu, pemakaian kata atau mengandungarti bahwa pemenuhan bukti penyetoran yang sah telah tercapai dengantersedianya salah satu dari, antara lain, contohcontoh yang disebutkandalam uraian penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUPT, yaitu:e Bukti bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas namaperseroan;e Data dari laporan kKeuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, ataueNeraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan DewanKomisarisc.

Terlebih, selain laporan keuangan tersebut, kami jugatelah menyerahkan buktibukti penyetoran modal lainnya yangdikategorikan Terbanding sebagai bukti internal perusahaan grup.Pengingkaran setoran modal yang sah yang telah sesuai dengan Pasal 33ayat (2) UUPT dan selaras dengan pendapat wajar tanpa pengecualian daripemeriksa akuntan publik adalah suatu pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat(2) UUPT itu sendiri.9.

MBIBerdasar Pasal 1 angka (2) dan angka (5) Undangundang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT ").Pasal angka (2) menyatakan :" Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris"Selanjutnya Pasal 1 angka (5) UUP 1' menyebutkan bahwa :" Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk keperluan perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan perseroan serta rnewakili perseroan di dalam maupun

di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar "Berdasar ketentuanketentuan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan secarajelas, tegas, dan limitatif bahwa Organ Perseroan yang berwenang untukbertindak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan hanyalahDIREKSI dari Perseroan.In casu, Penggugat telah menyatakan diri sebagai PIMPINAN dari PT MBI, makamengacu pada ketentuan diatas PIMPINAN tidak termasuk kedalam OrganPerseroan yang dikenal dan diakui oleh UUPT, apalagi mempunyai

Hal ini sejalandengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUPT ;e nominal/ jumlah dari obyek yang dimintakan Sita Jaminan (conservatoir beslag)bernilai sangat jauh diatas dari nominal/ jumlah yang sedang disengketakan olehPenggugat terhadap Tergugat II.Bertitik tolak dari faktafakta yuridis diatas, secara prima facie permintaan SitaJaminan (conservatoir beslag) tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sehingga cukup dasar/ alasan bagi Majelis Hakimyang memeriksa

MBI,maka mengacu pada ketentuan diatas PIMPINAN tidak termasuk kedalam OrganPerseroan yang dikenal dan diakui oleh UUPT, apalagi mempunyai kewenanganuntuk bertindak mewakili PT. MBI di dalam Pengadilan.Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, secara faktual dan prima facie tampakjelas bahwa Penggugat nyatanyata tidak memiliki persona standi in judicio dantidak berwenang untuk mewakili PT. MBI mengajukan Gugatan dalam Perkaraini.2.

Buktibukti bahwa Penggugat BUKAN direktur atau anggota direksisebagaimana dimaksud oleh UUPT kami uraikan selengkapnya dibawah ini:a. Penggugat tidak tercantum dalam Akta Perseroan (Tergugat Il)sebagai anggota direksi Tergugat ll...;b. Penggugat tidak pernah diangkat sebagai direktur melaluimekanisme RUPS Tergugat Il...;c.

Karena Penggugat BUKAN anggota direksi sebagaimanadimaksud oleh UUPT, maka Penggugat juga tidak mendapatkan hakserta tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang direktursebagaimana dimaksud oleh UUPT..;29.Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa konsekuensi hukum dari PutusanSela tersebut adalah bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan kehendakPenggugat dalam Gugatannya yang mengharapkan agar dirinya dianggapsebagai direktur yang sah di Tergugat Il.

ketentuan Pasal 105 UUPT menyatakan:Pasal 105 Ayat (1) Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggotaDireksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagimemenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapbkan dalamUndangUndang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikanPerseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;Ketentuan hukum di atas secara jelas mengatur bahwa anggota direksidapat diberhentikan sewaktuwaktu atau setiap saat dengan menyebutkanalasannya

Alasan pemberhentian Penggugat di Tergugat II telah sesuaidengan ketentuan Pasal 105 UUPerseroan Terbatas tersebut di atas, yaitubahwa Penggugat sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai anggotadireksi yang ditetapbkan dalam UUPerseroan Terbatas ini;Ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi bertanggungjawab menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;Namun demikian, Penggugat tidak mampu menjalankan pengurusanTergugat II

Bahwa UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) menyebutkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhidalam rangka pengangkatan seorang Direktur Perseroan yang sah. Syaratpertama terdapat pada Pasal 93 UndangUndang Perseroan Terbatas terkaitsyarat status dan latar belakang dari diri pribadi orang yang akan diangkatmenjadi anggota Direksi, syarat tertib administrasi yang harus dilakukan olehperseroan.

Dewi Fortuna Griya Indah.Bahwa alasan Penggugat menarik Welly Budiharsono sebagai TergugatIl jelas menyalahi aturan hokum yang berlaku karena dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disingkat UUPT) dikenal dengan nama Direksiberdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPT, Direksi adalah organ Perseroanyang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam

terganggunya reputasi PENGGUGAT yang dapatmenghambat jalannya bisnis PENGGUGAT di kemudian hari ;PENGGUGAT SECARA YURIDIS MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUKMELAKUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAPTERGUGATBahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan dasardasar hukum pokokgugatan, terlebih dahulu PENGGUGAT menyampaikan dalil yang PENGGUGATjadikan dasar kapasitas hukum PENGGUGAT untuk mengajukan gugatandalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 82 Undangundang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (UUPT

) dan Pasal 11 ayat (4) jo. ayat (8) AktaPendirian PT Krakatau Bandar Samudera tanggal 28 Pebruari 1996 ;Bahwa Pasal 82 UU UUPT menentukan Direksi bertanggung jawabpenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroanserta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;Bahwa Pasal 11 ayat (8) Akta Pendirian Perseroan menentukan DirekturUtama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamewakili Perseroan ;Bahwa berdasarkan Akta No. 5 Tanggal 28 Pebruari

Sedangkan jelas bahwa syarat mutlak dan syaratyuridis formal yang wajib untuk dipenuhi agar statusperseroan dalam likuidasi berlaku bagi pihak ketiga,sebagaimana hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 148ayat (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang"Perseroan Terbatas" ("UUPT"), pembubaran (likuidasi)perseroan tersebut wajib untuk ~~ terlebih dahuluuntuka) diberitahukan kepada setiap kreditor mengenaipembubaran dengan cara mengumumkan pembubaranperseroan dalam Surat Kabar dan Berita NegaraRepublik

Indonesia ; danb) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia untuk dicatat dalamdaftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.Pasal 148 ayat (1) UUPT jelas mengatur: "Dalam halpemberitahuan kepada kreditor dan Menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan,pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga."