Ditemukan 475 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wayan wajar wakaf wawan wahab wahar wayat wahyar wayer wayau wayah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 —
157 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 7.457.683.266 NyatanyataTidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang Berlaku 321.1.1.1 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah LalaiSecara Nyata karena Mendasarkan PutusannyaPada Berita Acara Pemberian Keterangan WayibPajak yang Tidak Sesuai Dengan Fakta danKeadaan yang Sebenarnya;1.1.1.2 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah LalaiSecara Nyata dalam Menunaikan Kewajibannyauntuk Menentukan Apa yang Harus DibuktikanKarena Telah Menjatuhkan Putusan tanpa AlatBukti Berupa Penerapan Prinsip Harga Wayar
    Tahun Pajak 2008 sebesar Rp. 13.110.226.010adalah Nyatanyata Tidak Sesuai dengan KetentuanPeraturan Perundangundangan yang Berlaku1151.1.2.1 Perjanjian Service Agreement LOreal Department Operation (DO) Asia adalahPerjanjian yang Sah Berdasarkan Ketentuan 116Hukum Perdata yang Berlaku;1.1.2.2 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah LalaiSecara Nyata dalam Menunaikan Kewajibannyauntuk Menentukan Apa yang Harus DibuktikanKarena Telah Menjatuhkan Putusan tanpa AlatBukti Berupa Penerapan Prinsip Harga Wayar
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-08-2012 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/PID.SUS/TPK/2012/PN.Sby
Tanggal 7 Agustus 2012 — Drs. BAMBANG TUTUKO, Msi ; KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI
81 — 15
  • pereksemplarnya adalah : LKS/BKS SMP seharga Rp. 3.800.00/Eksemplar danLKS/BKS SD seharga Rp. 3.580.00/eksemplar. e Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan barang dan jasa tidakditemukan adanya adendum Rencana kerja dan syarat yang telah diAnwijzing sehingga dengan berita acara aanwijzing tidak dapat dijadikanpedoman pengadaan mengakibatkan Rencana Kerja dan syarat awalyang berlaku sesuai denganKepres 80 Tahun 2003. 238Bahwa dari pengadaan Buku kerja Siswa dapat dilakukan perhitunganharga pasar yang wayar
    Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan barang dan jasa tidakditemukan adanya adendum Rencana kerja dan syarat yang telah diAnwijzing sehinggadengan berita acara aanwijzing tidak dapat dijadikan pedoman pengadaanmengakibatkan Rencana Kerja dan syarat awal yang berlaku sesuai denganKepres 80 Tahun 2003. e Bahwa dari pengadaan Buku kerja Siswa dapat dilakukan perhitunganharga pasar yang wayar yaitu :Perhitungan Harga BKS SD dan SMP serta SMA dan SMK kota Kediri TA2009 yang sudah tercetak :Spesifikasi :
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2015 — Putus : 26-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.SusTPK/2015/PN.Pal
Tanggal 26 Juni 2015 — MUHAMMAD FARHAN AL HASNI, S.Sos
108 — 18
  • mengatur dalam mengikuti pelaksanaan lelang pengadaangorden di Sekretariat Daerah Kab Tolitoli dengan cara menyiapkan dokumen CV Alda Taurus,meminjam dua perusahaan lain yaitu CV Felixa dan CV Aneka Kontra untuk memenuhi persyaratanminimal pelelangan yaitu 3 perusahaan penawar bersamasama mengikuti penawaran pada pelelangantersebut dan menyiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses lelang terkualifikasi sebagaiperbuatan kolusi yang mengakibatkan Terdakwa mendapatkan keuntungan yang tidak wayar
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 01-09-2010 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.DUM
Tanggal 1 September 2010 — PENGGUGAT : Dahlan Karmel Hutapea VS TERGUGAT I : 1. Katronida Alias Toron; TERGUGAT II : 2. Abu Hasan; TERGUGAT III : 3. Syafrizal Alias Isap Kribo; TERGUGAT IV : 4. Espirgo Tabing; TERGUGAT V : 5. Budi Utomo Siregar; TERGUGAT VI : 6. Aldi; TERGUGAT VII : 7. Jaai; TERGUGAT VIII : 8. Amir; TERGUGAT IX : 9. Maran; TERGUGAT X : 10. Ahli Waris Alm. Sarifudin Alias Udin; TERGUGAT XI : 11. N. Sinulingga; TERGUGAT XII : 12. I. Nainggolan Alias Utm; TERGUGAT XIII : 13. Sitohang; TERGUGAT XIV : 14. G. Pardede; TERGUGAT XV : 15. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau; TERGUGAT XVI : 16. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Desa Petani; TERGUGAT XVII : 17. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Desa Petani Cq. Kepala Dusun Bulu Manis; TERGUGAT XVIII : 18. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Desa Petani Cq. Kepala Dusun Bulu Manis Cq. Ketua Rukun Warga (RW) II; TERGUGAT XIX : 19. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Desa Petani Cq. Kepala Dusun Bulu Manis Cq. Ketua Rukun Warga (Rw) II Cq. Ketua Rukun Tetangga (RT) I; TERGUGAT XX : 20. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Lurah Pemetang Pudu; TERGUGAT XXI : 21. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Lurah Pematang Pudu Cq. Ketua Rukun Warga (RW) 12; TERGUGAT XXII : 22. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Bengkalis Cq. Camat Mandau Cq. Kepala Lurah Pematang Pudu Cq. Ketua Rukun Warga (Rw) 12 Cq. Ketua Rukun Tetangga (RT) I.
64 — 10
  • Ganti kerugian inmaterial karena kehilangan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurusmasalah ini serta timbulnya rasa malu terhadap keluarga, teman dan kerabat terutamaterhadap pemerintah setempat seolaholah penggugat memperoleh tanah dan menanampohon kelapa sawit dengan cara yang tidak benar dan atau tidak baik, yang wayar sertaberalasan hukum terhadap tergutat I sampai XIV.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 625/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
PT INTERNUX
Tergugat:
PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
334 — 118
  • Oleh karena itu, adalah wayar,beralasan dan sudah sepatutnya apabila permohonan sita jaminan(conservatoir beslag) yang dimintakan oleh PENGGUGATDITOLAKUNTUK SELURUHNYA.K.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-05-2013 — Upload : 14-11-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2013/PT.DKI.
Tanggal 22 Mei 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
2457 — 1615
  • 141 4 (Empat) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir AnggotaPanja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2011 Badan AnggaranDPRRI, tahun Sidang : 20102011, tanggal 7 Oktober 2010. 142 7 (Tujuh) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Hadir AnggotaBadan Anggaran DPRRI, tahun Sidang : 20102011, tanggal 25Oktober 2010. 143 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Bukti Kas Keluar tertanggal26102010 yang tercatat dalam kolom Uraian : PembelianBarang (Wayar
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2013 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 23/Pid.Tpk/2012/PN.TK
Tanggal 11 Februari 2013 — - HENRY ANGGAKUSUMA bin ANGGAKUSUMA
110 — 166
  • adalah tidak wayar.7 Saksi LUKMAN HM. HUSAIN, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaanyang dibuat dihadapan Penyidik;e Bahwa benar jabatan saksi sebagai Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah(P2T) Untuk Pembangunan PLTU 2x100 MW di Dusun Sebalang DesaTarahan Kec.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 9 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JECKSON MARPAUNG, SH
Terbanding/Terdakwa : DEDE HUTMAN DJUNAEDI
103 — 53
  • Menimbang, bahwa selama persidangan tidak adabukti berupa data mengenai harta kekayaan terdakwa baik sebelum ataupunsetelah kegiatan tersebut, dan karenanya Majelis Hakim tidak dapat menilaimengenai ada atau tidaknya penambahan harta kekayaan terdakwa yangdiperolehnya secara melawan hukum pasca pelaksanaan kegiatan dimaksuddan demikian pula para saksi yang diajukan dalam perkara ini tidak satupunyang menerangkan mengenai adanya penambahan harta kekayaan secaratidak wayar baik milik terdakwa atau
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARON SIAHAAN,SH
Terdakwa:
SUGIRIN,S.Pd
133 — 28
  • Bintang Makmur milik saksi besertaharganya adalah :Pembelian pada tanggal 27 April 2016 :a. 1buah martil bodem 6 LB STR dengan harga Rp 70.000,b. 1buah gagang kayu bodem dengan harga Rp 13.000,Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdn. hal. 84Pembelian pada tanggal 28 April 2016 :a. 4buah fotoseal dengan harga Rp 320.000,b. 8pasang piting + kap dengan harga Rp 240.000,c. 3rol wayar trans dengan harga Rp 300.000,d. 8 buah bola 45 watt dengan harga Rp 400.000,Pembelian pada tanggal 29 April 2016 :a.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-10-2010 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 23 Februari 2011 —
153 — 634
  • kepadaowner ;Putusan No. 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.178Bahwa yang kita harus lihat adalah kewajiban pajak dari subjek pajaknya,apabila dari transaksi antar subjek pajak, antar wajib pajak yang mempunyaihubungan istimewa itu tidak dibatalkan tetapi harus dilihat sesuai Undangundang mengatakan bisa hitung kembali berapa nilai kewajaran, yang seringterjadi adalah transfer prize ini terjadi banyak terjadi di Indonesia, bisaharganya dibikin lebih murah, bisa harganya dibikin lebih tinggi daripadaharga yang wayar
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 4 Desember 2014 — AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes
100 — 21
  • Cipta Varia Kharisma Utama;Bahwa Terdakwa Agusalim yang menentukan harga penawaran dari 3 (tiga)perusahaan tersebut dipilih yang terendah harga penawarannya dan masih dalam bataskewajaran berkaitan dengan biaya overhead dan keuntungan yang dianggap wayar ;Bahwa yang dimaksud dengan biaya keuntungan dan overhead yang dianggap wajardan apa indikator atau pointpoint penting yang harus diketahui berkaitan denganbiaya keuntungan dan overhead yang dianggap wajar tersebut adalah didalam hargayang ditawarkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 16 Oktober 2013 — H. RACHMAT DAKIM bin RAKMAN.
112 — 50
  • bolehuntuk merehab ringan , kalau rehab berat dan sedang juga tidak boleh dan jugatidak boleh digunakan untuk membangun gedung sekolah yang terbakar ;Vitae tee he Bahwa ada Peraturan Khusus untuk mengatur Dana BOS yaitu buku panduan ; Bahwa saksi tidak mengetabui siapa yang mengeluarkan ijin operasionaJwajardikdas agar Ponpes at taqwa dapat dana BOS ; Bahwa saksi tidak tabu syarat apa yang hams dipenuhi Ponpes agar IJInoperasional Wajar Dikdas bisa terbit ; Bahwa saksi tidak tabu yang dimaksud wayar
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-04-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 191/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 6 April 2015 — DITA SURYATI HASANAH, S.Paud ; KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
51 — 10
  • Nomor : 274/PNPMMPd/X/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang meminta Fasilitator kabupaten dan FasilitatorKecamatan untuk melakukan validasi rekening dengan tujuan untuk memastikankebenaran dari setiap transaksi di rekening bank yang dikelola oleh masingmasingUPK.Bahwa latar belakang saksi selaku Asisten Fasilitator Kabupaten PNPMMP diKabupaten Bojonegoro melakukan identifikasi atas pengelolaan keuangan DanaBergulir di UPK kecamatan Baureno karena adanya transaksi keuangan atau laporankeuangan yang tidak wayar
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Serang
Tanggal 26 Juli 2016 — H. SRI MULYAHARTONO
146 — 54
  • profesiatau yang ditentukan oleh organisasi masingmasing.Menimbang, bahwa didalam Pledoi Penasihat hukum Terdakwa yangmenyatakan : Bahwa Terdakwa telah terperangkap dalam system yang salah,yang mana Terdakwa akan sulit keluar dari pusaran system yang salahsebagaimana tersebut di tengahtengah mayoritas anggota DPRD ProvinsiBanten memandang perbuatan penerimaan uang sebagai tambahan untuk oleholeh dari mitra kerja dalam menjalankan kegiatan DPRD Provinsi Bantentersebut merupakan perbuatan yang lazim dan wayar
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
424 — 1225
  • TERGUGATXXXIV, sehingga sebagai dasar oleh TURUT TERGUGAT II untukditerbitkan Sertipikat HGU (SHGU) untuk dan atas namakepentingan TERGUGAT XXX yang memperoleh hak atas tanahsecara melawan hukum, maka untuk tidak menimbulkan kerugianHalaman 1021 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Bbuyang lebih besar kepada PENGGUGAT sebagai pihak mewakiliNegara dengan pemisahan harta kekayaan Negara dan telahtercatat dalam portal aset pada Kementerian Badan Usaha MilikNegara (BUMN) maka adalah wayar