2016 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Angaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor:1.04.1.03.02.24.033.5.2 tanggal 15 Januari 2016;Nilai Pagu : Rp 15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah);Nilai Kontrak sebesar Rp 11.450.609.000, (sebelas milyar empatratus lima puluh jutaenam ratus sembilan ribu rupiah);Sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 02/SPFSK.DRASOETA.A/IX/2016 tanggal 21 September 2016; BahwaLampiran dokumen SPPLS adalah : Salinan SPD Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD tekhnis

4/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr20.ROY MEINDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi adalah Manajer Eksekutif Lembaga PengembanganJasa Konsiruksi Provinsi Riau sejak tahun 2011 s/d sekarang;Bahwa fungsi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konsitruksi tugaspokoknya adalah mensertifikasi dan meregistrasi Badan Usaha danProfesi, sedangkan tugas serta tanggung jawab saksi selaku ManajerEksekutif LPJK adalah memberikan dukungan pelaksanaan tugasLPJK meliputi dukungan administrasi, tekhnis

mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkaratindak pidana korupsi kegiatan Pengembangan BudidayaBerkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangankemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun anggaran2010 ;96Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa saksi Bekerja sebagai Tenaga WHonorer pada BalaiPelestarian Perikanan Perairan Umum (BP3U) sejak bulan Juni2012, sebelumnya Saksi bekerja sebagai Tenaga Tekhnis

ANEKA KARYA telah menerima pembayaran sesuaiSurat Perjanjian Kerja / Kontrak melalui rekening Saksi di BankJabar Banten Cabang Sumedang yaitu sebesar Rp. 198.400.000,(seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)setelah dipotong pajak ;Bahwa secara tekhnis pengadaan tersebut saksi tidak mengetahui,yang mengetahui hal tersebut adalah saudara H. ADING ;Bahwa saudara H.

ZAINAL AZISmeliputi nama lembaga, kegiatan, kelengkapan adminsirasi proposaluntuk dimintakan persetujuan kepada peserta rapat apakah proposaldimaksud dapat direkomendasikan atau tidak untuk menerima bantuansosial, dengan memperhatikan kriteriakriteria yang harus dipenuhi olehyang mengajukan proposal bansos kemasyarakatan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 15Maret 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6Tahun 2011 tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan

saksi) tersebut benar tandatangan saksi;Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi masuk dalam Tim PengkajiBansos tahun 2011 atau tidak karena saksi tidak pernah menerima SKtentang Penunjukan saksi sebagai Anggota Tim Pengkaji ProposalBansos Kemasyarakatan;Bahwa saksi juga tidak tahu tentang susunan Panitia Tim Pengkajikarena tidak pernah menerima SK Tim Pengkaji;Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011tanggal 15 Maret 2011 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 6 Tahun2011 tentang Pedoman Tekhnis

tetapMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296 K/Sip/1970, tanggal 9Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:"Menurut Pasal 123 HIR, pihakpihak yang berperkara, kalau dikehendaki bolehdibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dikuasakandengan surat kuasa khusus/istimewa";Bahwa suatu surat kuasa khusus harus memenuhi syaratsyarat khusus.Syaratsyarat khusus bagi suatu surat kuasa khusus menurut Mahkamah Agungdalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis

Tapin.Bahwa Saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan diberi tugas untukmelakukan evaluasi administrasi, tehnis dan harga bersamasama denganKetua Panitia (sdr MUHAMMAD ISKANDAR) dan anggota (sdriMAGDALENA) namun Saksi tidak terlibat dalam pembuktian kualifikasikarena Saksi ada pekerjaan lain, yang melakukan pembuktian kualifikasiadalah Ketua Panitia.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, 3 perusahaan (PT. Praditha SejahteraJaya, PT. Beesix Pratama dan PT.

Surat Kepala Kepolisian Resor Ciamis Nomor : B/1385/VV/2014/SatReskrim, tanggal 17 Juni 2014 perihal Bantuan pemeriksaan secaraFiksik dan Tekhnis terhadap pekerjaan dari dana dana ADD (AlokasiDana Desa) Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamistahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 20132.

Kepala Dinas PU Kota Cilegon Perihal : Kajian Tekhnis Pembangunan Trestle Pelabuhan Kubangsari tanggal 2 November 2009.128. 1 (Satu) buah buku fotocopy Pemkot Cilegon Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon Dokumen Pengadaan kegiatan lanjutan pembangunan Kubang Sari pekerjaan pembangunan Dermaga Trestel Lokasi Kecamatan Ciwindu Sumber dana APBD Tahun 2010.129. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan kegiatan pembangunan Pelabuhan Kubangsari nomor 615/269/BAST-I/CK-DPU/VI/2010

KepalaDinas PU Kota Cilegon Perihal : Kajian Tekhnis Pembangunan TrestlePelabuhan Kubangsari tanggal 2 November 2009.1 (Satu) buah buku fotocopy Pemkot Cilegon Dinas Pekerjaan Umum KotaCilegon Dokumen Pengadaan kegiatan lanjutan pembangunan Kubang Saripekerjaan pembangunan Dermaga Trestel Lokasi Kecamatan CiwinduSumber dana APBD Tahun 2010.2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan kegiatanpembangunan Pelabuhan Kubangsari nomor 615/269/BASTI/CKDPU/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010.1

Namun mengenai detailpembangunan tambahan apa, saksi tidak mengetahuinya karena haltersebut menurut saksi sudah tekhnis sekali sehingga saksi tidakmengerti. tanggapan DPRD hanya ingin memastikan bahwa pencapaianpembangunan sesuai dengan progresnya;Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai tahapantahapanmengenai penambahan anggaran pembangunan Dermaga Trestletersebut, yang saksi ketahui bahwa penambahan tersebut langsungdiajukan oleh Walikota Cilegon (H. Tb.

KepalaDinas PU Kota Cilegon Perihal : Kajian Tekhnis Pembangunan TrestlePelabuhan Kubangsari tanggal 2 November 2009.1 (Satu) buah buku fotocopy Pemkot Cilegon Dinas Pekerjaan Umum KotaCilegon Dokumen Pengadaan kegiatan lanjutan pembangunan Kubang Saripekerjaan pembangunan Dermaga Trestel Lokasi Kecamatan CiwinduSumber dana APBD Tahun 2010.2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan kegiatanpembangunan Pelabuhan Kubangsari nomor 615/269/BASTI/CKDPU/V1I/2010 tanggal 14 Juni 2010

Kubangsari olen PT Rekacipta Bangun Struktur125.1 (Satu) bundel copy risalah penjelasan pekerjaan tentang ketentuanumum dan khusus proses pengadaan barang / jasa SKPD DPU KotaCilegon.126.1 (Satu) bundel asli laporan realisasi keuangan dan kemajuan fisik / nonfisik rekapitulasi Sumber dana dan alokasi penggunaan anggarankegiatan pemerintah daerah kota cilegon TA 2010 untuk 28 februari2010.127.3 (Tiga) lembar asli Nota Dinas Kepada Walikota Cilegon dari Plh.Kepala Dinas PU Kota Cilegon Perihal : Kajian Tekhnis

Sedangkan penunjukan langsung dibolehkan apabila memenuhi persyaratandalam Pasal 17 ayat (5) yang menyebutkan *Dalam keadaan tertentu dan keadaankhusus, pemilihan penyedia barang / jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukanlangsung terhadap (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baiktekhnis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara tekhnis dapatdipertanggungjawabkan, sementara itu tidak ada suatu keadaan tertentu dan keadaankhusus yang dijadikan alasan untuk

Dekan terdiri dari Pembantu Dekan yang berperan untukpenyelenggara Tekhnis perkuliahan ;Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Kabiro Akademik UniversitasKarimun adalah Terdakwa Il MS.

Tugas saksipertanggungjawabkan kepada pengendali tekhnis Sdr. DANNY ARMIN.Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Surat Nomor :034.PANNAS.INASGOC/02/2016 tanggal 2 Februari 2016 perihalPenambahan Review Harga Satuan Kontrak/Perjanjian PengadaanBarang/Jasa Untuk Peyelenggaraan Asian Games 2018 dan berdasarkanSurat Tugas Nomor : ST29/INSMENPORA/II/2016 tanggal 4 Februari2016, saksi ditugaskan sebagai Ketua Tim (Sdr. DANNY ARMYN selakuPengendali Tekhnis dan Sdri.

Penerima lis Noviati 74.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah(DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal17 Januari 2011. 79.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor044 Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor044 Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja KegiatanDiLingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenMukomuko.77.

SMGe Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan UPT Teknis adalahpelaksana sebagian kegiatan tekhnis operasional dan/ kegiatan tekhnispenunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan,dan berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umumdi Kabupaten Banyumas pada Pasal 3 ayat (2) bahwa UPT DinasKesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Puskesmas,Balai Kesehatan mata, BKMM, BKPM, BKMIA Kartini dan Labkesmas.

Jadisesuai dengan Perda No. 19 Tahun 2011 Dinas Kesehatan bukanmerupakan UPT Tekhnis karena Dinas Kesehatan tidak melakukanpelayanan retribusi langsung kepada pasien sehingga Dinas Kesehatantidak berhak mendapatkan insentif retribusi pelayanan kesehatan.e Bahwa saksi menerangkan pernah menerima uang Insentif capaian kinerjapada tahun 2014 yang terdiri dari Triwulan Pertama tahun 2014 Rp.11.900.000, yang saksi ketahui pada saat ditunjukkan bahwa uang Insentiftersebut mendasari sesuai dengan Surat

dipersidangan telah menghadirkan saksipokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :Saksi TUTI SUSILAWATI, SE,Ak, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi pernah mengaudit di Pemkot Bandung;Bahwa saksi memeriksa mengenai dana Bansos tersebut sejak tanggal 27 Oktober2011 sampai 09 Februari 2012;Bahwa anggota tim Audit yaitu :Susunan tim koordinator bidang tim investigasi;Pengendalian mutu;Pengendalian tekhnis

Tjutju Nurdin;Bahwa tanda tangan terdakwa tidak bisa mencairkan dana;Bahwa dengan pemeriksaan ini terdakwa merasa terganggu;Bahwa dengan pemeriksaan ini terdakwa merasa menyesal;Bahwa terdakwa mengharapkan persidangan ini segera selesai dan mengharapkanhukum yang adil dan seadiladilnya;Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan dana Bansos kepada Walikota;Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan dana Bansos kepada Sekretaris daerah;Bahwa terdakwa tidak mengetahui realisasi Bansos sudah ada petunjuk tekhnis

Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi CUKUP NATAL MANIK selakuBendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut :1.1(Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 Publikasi InformasiPemilu, Kegiatan MAK. 3364.019.001 Peningkatan PartisipasiMasyarakat, Kegiatan 3364.019.001.013 Gerak Jalan Sehat MenujuPemilu Jujur dan Adil;1.2.1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 Publikasi InformasiPemilu, Kegiatan MAK. 3364.018.001 Bimtek Putungsura PPK, PPS,KPPS, Kegiatan 3364.018.001.011 Bimbingan Tekhnis

Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK), Karena surat dakwaan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum,karena syarat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun surat tuntutan yang menyatakanTerdakwa terbukti dan telah terpenuhinya unsur unsur pasal 3 jo pasal 18 ayat (1 ) huruf b,ayat (2 ) dan ayat (3 ) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang

Aceh adalah sebagaiberikut : Memimpin bidang perbendaharaan dalam pelaksanaan kegiatanpelayanan tekhnis dan administrative sesuai peraturan perundang undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dinas keuanganAceh ;Bahwa dana ZIS yang dikelola oleh Badan Baitul Mal harus disetorkan padabendahara umum daerah setempat dan dana ZIS dikategorikan dalamPAD mengacu kepada Qanun Aceh Nomor : 10 Tahun 2007 pasal 25 danUU .

PelayananPerizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalKabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Bupati SerdangBedagai, sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan tahun 2012.Bahwa Tupoksi terdakwa selaku Kasi Pelayanan Perizinan diatur didalam pasal76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 5 tahun2010, tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 10tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada OrganisasiLembaga Tekhnis

Mandailing Natal nomor: 090/089/Hutbun/2002 tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 an. PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel danditandatangani oleh Sucipto L. Tobing selaku Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Mandailing Natal;7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal nomor:522.11/238/Dishut/2002 tanggal 3 Desember 2002 perihalPertimbangan Teknis URKT tahun 2003 an. PT.

Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;

HARYANI HATTA.54. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto No : 2/DPU/BM/IV/2016, Tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Kab.