Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 04-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — H. MOHAMAD ARIS, SH., DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP);
173 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara pada waktumengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;4.15.Bahwa AsasAsas Umum Peradilan Tata Usaha Negara yangseharusnya dipatuhi Hakim dalarn memeriksa perkara, yaituAsas Imparsialitas (tidak rnemihak) dan Asas Kesempatan untukmembela diri (Audi, et Alteram Partem), sebagaimana yangtelah diatur dalam "Pedoman Tekhnis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
Tanggal 5 September 2017 — ARIE KURNIA ARNOLD, SSTP.,M.Sc
253 — 116
  • LK3P);Bahwa kegiatan Pelatinan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan padatanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 diHotel Cavinton Yogyakarta, sedangkan BIMTEK untuk BPD yangdilaksanakan pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 28November 2015 di Hotel Gideon Batam;Bahwa awalnya Saksi FAISAL UMAR selaku pihak LK3P datang ke kantorBPMPD Kabupaten Rokan Hulu sambil membawa surat undangan mengikutikegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan PelaksanaanBimbingan Tekhnis
    untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatinan bagi aparatur desadi Yogjakarta dan BIMTEK bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seKabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 secara khusus tugaspokok dan fungsi Terdakwa yang terkait dalam hal itu tertuang pada Pasal 12Ayat (2) huruf k, yaitu memfasilitasi, pembinaan dan mendampingi dalamkegiatan peningkatan SDM aparatur Pemerintah Desa dan BPD; Bahwa Terdakwa menerima surat penawaran dari Saksi Faisal Umar tersebutsecara langsung karena tekhnis
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 21-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 42/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 18 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : Bambang Mustaqim
Terbanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
736 — 1262
  • Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilEvaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT. Adhi Karya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT Hutama Karya, PT.Wijaya Karya, dan PT.
    Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilHal. 25 dari 237 halaman Put. No. 42/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI.22.23.24.Evaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-09-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2017 — BONI FASIUS, SE.; melawan 1.BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU; 2.PASKALIA UUT, S.Kep., dkk (Tergugat II Intervensi);
177 — 293
  • wewenangpengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah NegaraRepublik Indonesia baik ditingkat pusat, Propinsi maupun ditingkatKabupaten adalah wewenang absolut dari Pemerintah Negara RepublikIndonesia yang mutlak dan harus berdasarkan dan didasarkan pada aturanhukum/regulasi yang secara khusus mengatur tentang pengadaan danpengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berikut aturanaturan tekhnislainnya yang secara resmi diakui dan dikeluarkan oleh lembaga negaraselaku pelaksana dan penyelenggara tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-06-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. LIMAN JAYA ANUGERAH VS 1. SUPRIYONO, DKK
92 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketenagakerjaan yang hanya diberikan kepada perusahaandan harusnya Tergugat sekarang Termohon Kasasi menerima danmengakui bahwa pekerjannya tersebut merupakan pekerja Tetap PT.Liman jaya Anugerah (PKWTT); Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PPUXII/2014 yangmenyatakan bahwa setelah Nota Dinas Yang dikeluarkan oleh bagianPengawasan Disnaker Kabupaten/Kota untuk Perusahaan yangseharusnya diteruskan atau dicatatkan/ditetapkan di Pengadilan olehPengawasan Disnaker, tetapi sampai saat ini masih belum adapetunjuk tekhnis
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 50/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : NY. MANGAJI SIBUEA BR. GULTOM Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat II : ANI BR. NAPITUPULU Gelar Op. Pargaulan Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat III : TIAR BR. SIBUEA Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Terbanding/Penggugat I : IR. JANNES SIBUEA
Terbanding/Penggugat II : SAHAT SIBUEA
141 — 56
  • memperhatikan dalil gugatan aquo sebagaimanadikemukakan oleh para Penggugat dalam surat gugatan, yangmengajukan gugatan ini adalah dengan dasar tuntutan ganti rugikarenaPerbuatan Melawan Hukum tersebut, dengan pihak pihak, yakni para Tergugat selaku diri sendiri ( in persoon )tidak mewakili siapapun, selaku para Tergugat maka seharusnyadalam konteks 1365 KUHPdt tersebut, Amar Putusan Aquo adalahMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Bahwa, disamping itu sungguh sangat memprihatikan, akankemampuan tekhnis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
220 — 68
  • Bahwa kalaupun permohonan RKTIUPHHKHT yang dilengkapi dengandokumendokumennya tersebut sampai ke meja terdakwa, Terdakwa tidaksempat membacanya dan juga tidak mengerti masalah tekhnis sehingganyaitu menjadi tupoksi pejabat tekhnis dalam hal ini Wakil Kepala Dinas Kehutanan, Kasubdin dan Kasi yang menanganinya.Bahwa lampiran pendukung atau dokumendokumen tersebut sampai keWakil Kepala Dinas, kemudian yang bersangkutan akan mendisposisikan keKasubdin untuk dipelajari dan diproses sesuai aturan yang
    Bahwa Terdakwa meyakini Wakil Kepala Dinas Kehutanan dan Kasubdinadalah orangorang tekhnis, dimana yang bersangkutan sudah menanganipermasalahan ini sebelumnya, dimana RKTIUPHHKHT bukan hal yangbaru, bawahan terdakwa sudah pernah memproses sebelumnya.
    Bahwa Terdakwa tidak membaca aturan peraturan berkaitan RKTIUPHHkHT, alasan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak berlatar belakangtekhnis dan terdakwa meyakini bahwa Wakil Kepala Dinas Kehutanan,Kasubdin, Kasi adalah orangorang tekhnis yang mengetahui aturanHalaman 388 dari halamanPutusan No21/Pid.Sus/2012/PNPBRperaturan terkait RK TIUP HHKHT.Bahwa Terdakwa tidak pernah sharing dengan Wakil Kepala Dinas Kehutanan terkait RKTIUPHHKHT, mengingat tidak ada permasalahanterkait RKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa
    Bahwa Wakil Kepala Dinas Kehutanan salah satu tugasnya adalah membantu Kepala Dinas Kehutanan.Bahwa Terdakwa tidak melihat pertimbangan tekhnis terkait RKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa tidak melihat kualifikasi perusahaan yang mengajukanRKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa tidak melakukan penilaian Permohonan RKTUPHHKHT, dimana penilaian dilakukan staf/oawahan terdakwa yang berkaitan tekhnis. Bahwa pada saat terdakwa tidak berada di kantor maka yang mewakili tugasterdakwa adalah Wakil Kepala Dinas kehutanan.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 11-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 08-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 31 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FITROH R.
Terbanding/Terdakwa : HERY SUSANTO GUN
448 — 1343
  • .;1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan TahunJamak (Multi Years) Tahun 20112014;1 (Satu) bundel konsep Telaahan staf tanggal 25 Januari 2011Nomor 600 Perihal Usulan Paket Kegiatan Multiyears Tahun20112014 dimana terdapat paraf Drs.Edi Damansyah, M.Sidan Ir.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk
Tanggal 12 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.BUDI MULIA, SH.,MH.
2.RUDI VERNANDO, SH
Terdakwa:
Achmad Ridho
120 — 82
  • 5 Lembar Foto Copy Paparan Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja;
  • 6 Lembar Daftar Perbaikan RKA Sekolah Perubahan 2020;
  • 1 Lembar Rekapitulasi Kebutuhan Sekolah;
  • 2 Lembar Daftar Hadir Perbaikan RKA Sekolah Penerima BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 Kabupaten Tanggamus;
  • 48 lembar (asli) Rekapan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 (perbaikan)(Rapat kedua);
  • 4 lembar Foto Copy Petunjuk tekhnis
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 23-10-2008 — Putus : 27-07-2009 — Upload : 17-10-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 114/G/2008/PTUN.SBY
Tanggal 27 Juli 2009 — Tuan Moch.Djasman, dkk melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
138 — 60
  • Permendagri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah dan sertaKeputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tata Cara PemberianIzin Pemakaian Tanah Pemrintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;Bahwa terkait dalih gugatan Nomor 6, maka berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka tidakserta merta seseorang mengajukan bukti
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN PALU Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 11 Februari 2016 — BAHRIN BIN YASIN
66 — 10
  • SindueTombusabora sejak tanggal 15 November 2011; Bahwa saksi menerangkan bantuan dana PNPMMP berasal dari BankDunia selanjutnya dialokasikan ke BPMD Provinsi dan turun lagi keBPMD Donggala selanjutnya ke kecamatan.Halaman 19 dari 103 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2015/PN PalBahwa sumber dana PNPMMP berasal dari pusat (APBN) sebanyak90% dan dana APBD sebanyak 10%;Bahwa tugas saksi secara khusus memfasilitasi membantu danmemberikan bimbingan secara tekhnis dilapangan terkait pelaksanaanPNPM mulai dari
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY
Tanggal 30 Juni 2014 — Drs. KUNDARTO, M.Si. KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
54 — 13
  • Bojonegoro TA 2012 dimana dana DAK bersumber dari APBNselanjutnya masuk dulu ke rekening kasda Pemkab Bojonegoro.Bahwa kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kab.Bojonegoro untuk dana bantuan DAK Tahun 2012 di KabupatenBojonegoro pelaksanaannya mengacu pada Petunjuk Tekhnis dari MenteriPendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2012 untuk SekolahDasar/
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 9 September 2013 — KHAIRIL SALEH, S.Sos.
68 — 20
  • Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BalaiPengelolalan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh Nomor : 20 / KPA /BPDASKA / 2010 tanggal 7 Juli 2010 serta Surat Koordinator WilayahKepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.01/Korwil/BPDAS KA/ 2011tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 29 Tahun Anggaran2011 Pada Satuan Kerja Lingkup Unit Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-09-2012 — Putus : 26-04-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 39/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 26 April 2013 — MOKSIN POLHAUPESSY, ST Tempat lahir : Sirisori Islam Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 27 Juli 1964. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : BTN Manusela Blok C. Nomor 5 Kebun Cengkeh Ambon A g a m a : Islam Pekerjaaan : Wiraswasta Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik) Terdakwa II Nama Lengkap : WALGITO, ST Tempat lahir : Purworejo Umur/tgl.lahir : 55 Tahun / 28 Mei 1956. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Perumahan Pondok Permai RT.005/RW.05 Desa Hative Kecil A g a m a : Islam Pekerjaaan : Wiraswasta Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik)
205 — 189
  • Pada evaluasi administrasi 1 peserta dinyatakan gugur.Pada evaluasi tekhnis ini 6 peserta dinyatakan gugur, sehingga hanya tersisa1 peserta lelang saja yaitu PT. Kevins Pratama Jaya. Selanjutnya padaevaluasi harga PI. Kevins Pratama Jaya dinyatakan lolos dan padaevaluasi kualifikasi PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-12-2017 — Upload : 20-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor '100/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks
Tanggal 28 Desember 2017 — - JPU Vs. - H.HAMKA, S.H. dan HARTAWAN TAHIR, S.H
85 — 0
  • Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal 12 April
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-07-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 245/Pid.B/2013/PN.TTD
Tanggal 12 Juli 2013 — YUANDI Alias ANDI
91 — 8
  • SABAR MANURUNGe Bahwa saksi pernah diperiksa Polres Tebing Tinggi sebagai saksidalam perkara pemalsuan dan penggelapan yang disangkakan telahdilakukan terdakwa ;Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidiksebagaimana terurai dalam Berita acara Pemeriksaan tersebutadalah benar ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) tahun yanglalu dalam urusan bisnis ;Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Tekhnis dan Pengolahan PTPN IVUnit usaha kebun Tinjauan ;Bahwa saksi bekerja di PTPN IV
    Putusan No.245/Pid.B/2013/PN.TIDitu. juga dibuat dan ditandatanganilah kontrak kerjasamapenggunaan alat berat Whell Loader ;Bahwa kontrak tersebut ditandatangani oleh Manager kebunTinjauan dengan saksi Waris sebagai Direktur UD KARTIKA ;Bahwa saksi Riza Pahlevi dan saksi Sabar Manurung yang merupakanKepala Dinas Tekhnis dan Pengolahan PTPN IV Unit usaha kebunTinjauan, menerangkan bahwa adapun sewa alat berat Whell Loadertersebut adalah sebesar Rp.43.511.760, (empat puluh tiga juta limaratus sebelas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Juni 2014 — Terdakwa : ARIFIN AHMAD
124 — 34
  • S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihalRevisi DIPA TA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama besertalampiran DIPA TA 2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.18.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat PendidikanMadrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 201019.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.1/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.20.
    S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504. 1/2010.17.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 201018.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.1/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.19.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — ADAHAM NASUTION Bin ABDUL MAAD NASUTION
84 — 35
  • Seruyan TA.2014 tidak sesuai dengan Perjanjian/Kontrak Nomor : 620/27/VI/PJDKBM/2014 tanggal 02 Juni 2014 dan Adendum Nomor : 620/56.a/VII/BM.2014tanggal 23 Juli 2014 antara lain Saksi KASMADIYANSAH tidak pernahmeminta ijin atau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selakuPengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)untuk menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yangtertera dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.
    Seruyan TA. 2014 tidak sesuai denganPerjanjian/Kontrak Nomor : 620/27/VI/PUDKBM/2014 tanggal 02 Juni 2014dan Adendum Nomor : 620/56.a/VII/BM.2014 tanggal 23 Juli 2014 antara lainSaksi KASMADIYANSAH tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijindari Saksi AGUS SETIYADI, ST selaku Pengguna Anggaran maupun selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menggunakan peralatan dantenaga Ahli/tekhnis selain dari yang tertera dalam dokumen kualifikasi dandokumen penawaran dari PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-12-2021 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
Hj. IRMA IBRAHIM BINTI H. IBRAHIM.
102 — 23
  • 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
SITI ZUBAIDAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
2.Kantor Regional VII BKN Palembang
356 — 225
  • Terhadap alasan gugatan Penggugat angka 2 huruf gbahwa tidak benar Tergugat menjelaskan kepada Penggugatmelalui surat yang menjelaskan SK a quo menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan teknis dari Tergugatll yang menyatakan bahwapenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakan memilikimasa kerja kurang dari 10 tahun pada saat menjadi PNS.Faktanya yaitu Tergugatl tidak pernah menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan tekhnis