Februari 2019 Relationship Menager BRI Kanca FakFakMelakukan Addendum Perjanjian Restrukturisasi kredit dan novasinomor 6 tanggal 20 ferbuari 2019 secara notaril denganmengeluarkan (debitur peminjam Alm.Dokter Rudi), sbg debitur satudan Agunan Alat USG tdk Relationship Menager Cantumkan sebagaiagunan.Namun di akhir syarat kredit restruk dan Novasi RelationshipMenager BRI Kanca FakFak Cantumkan Syarat dan ketentuankredit lainnya yang diatur pada perjanjian terdahulu Ssepanjang tidak dirubah dan tdk

Dan TransaksiElektronik, bukti tersebut merupakan hasil cetak Informasi Elektronik, sehinggaberdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Informasi Teknologimerupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yangsah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang InformasiElektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurut UU ITEdan bukan alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat di dalam bentuktertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril

., M.Hum yakni Saksi ZALDY SYAMSIR dan SaksiALIMUDIN S.TUNE untuk menyiapkan Administrasi terkait dengan gantirugi atas tanah tersebut sambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkut tentang pengadaan tanah untuk kepentinganumum dimana didalam Peraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007menjelaskan Surat Kuasa tersebut harus dalam bentuk Notaril, Kemudiansaksi ISNAENI LARENGKENG, S.H., M.Hum menyampaikan hal tersebutkepada Saksi HASANUDIN DATU ADAM bahwa Surat Kuasa dari SaksiDrs.

ganti rugi tanah sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi ISNAENI LAREKENG,S.H., M.Hummemerintahkan staf saksi ISNAENI LAREKENG, S.H., M.Humyakni Saksi ZALDY SYAMSIR dan Saksi ALIMUDIN S.TUNE untukmenyiapkan Administrasi terkait dengan ganti rugi atas tanah tersebutsambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkuttentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimana didalamPeraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007 menjelaskan Surat Kuasatersebut harus dalam bentuk Notaril

Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan surat kuasadalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibelidengan angsuran bertentangan dengan hukum.6. Menyatakan Surat Kuasa penarikan objek yang dibuat dan diberikan olehTergugat kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat adalah tidaksah dan bertentangan dengan hukum dengan segala akibat hukumnya.7.

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat didalam Petitumnya PadaNomor 5 (lima) berupa Menyatakan pembuatan akta notaril yangmenggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusiaterhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan denganhukum adalah tidak benar dan haruslah ditolak serta dikesampingkanadanya oleh karena mengadangada dan tidak beralasan hukum samasekali, karena surat kuasa pembuatan akta Notaris adalah sah karenaPenggugat sendiri yang menandatangani, dengan demikian tuntutantersebut

Akta Jaminan Fidusia dan Sertifakar Fidusia;Bahwa jelas Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) dalam melakukanpengambilan/penarikan mobil tersebut di tangan Termohon Keberatan(Konsumen) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitubertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamananEksekusi Jaminan Fidusia;1.1Bahwa mobil Termohon Keberatan (Konsumen) tidakterdaftarkan secara FIDUSIA.Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril

Oleh karena itu,judex facti tidak dapat dibenarkan hanya dengan mempertimbangkan dalam pembuktian Termohon Kasasi dengan memberikanalasan Tergugat (Sudi Bowo Raharjo alias Bowo Utomo) tidakcakap melakukan perbuatan hukum, tanoa mempertimbangkanterhadap kesaksian dari Pemohon Kasasi yang telah dibuktikandengan saksi dan Akta Notaril.(P1 s/d P4) pada persidanganperkara a quo..

untuk membuat Akta JualBeli;2) Akta Jual Beli nomor 143, 144 145 dan 146 tahun 2000 tidakpernah Penggugattandatangani dan Penggugat tidak pernahmengeluarkan surat Kuasa Menjual secara khusus kepadaTergugat ;3) Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) yang mengidap cacatyuridis bukan hanya menggugurkan Akta Jual Beli nomor 143 /2000 tetapi juga seluruh Akta Jual Beli yang ada yangditandatangani sendiri oleh Tergugat 1;4) Penggugat tidak pernah sekalipun mengeluarkan surat Kuasamenjual secara Akta Notaril

Bahkan Penggugat sama sekali tidak diberitahubahwa ke empat sertifikat itu dialihkan melalui 4 (empat ) AJByang terdiri dari : Akta Jual Beli (AJB) NO.143 /2000, Akta JualBeli (AJB) No. 144/ 2000, Akta Jual Beli (AJB) No. 145/2000, AktaJual Beli ( AJB) No. 146 /2000.4) Penggugat tidak pernah memberikan " Kuasa Menjual "SsecaraAkta Notaril yang berdiri sendiri kepada Tergugat , kecuaiiPenggugat lupa.

Dalam perjanjianperjanjian kredit tersebut telah diatur dan atas dasarkesepakatan para pihak, berapa besar fasilitas kredit yang diperoleh Penggugat, berapabesar bunganya, provisinya, berapa lama jangka waktu pembayarannya dan apasanksinya jika tidak dibayar, perjanjian kredit tersebut bersifat otentik karena dibuat baiksecara notaril maupun dibawah tangan atas kesepakatan bersama dan akan dijalankanatau dipatuhi isinya dengan itikad baik ;Bahwa perjanjianperjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat

Nomor 1123 K/Padt.SusBPSK/201612.13.terlebih pula telah terbit dan dibuat serta disahkan oleh dan di hadapaninstitusi kenegaraan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;Selain itu pula dalam hal Akta Pemberian Hak Tanggungan danselanjutnya Sertifikat hak tanggungan atas pembiayaan dimaksud dibuatsecara notaril dan merupakan akta otentik sehingga telah cukup dijadikansebagai bukti yang otentik, sesuai dengan definisi dari akta otentikdituangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Penjaringan Jakarta Utara telah diikat Fidusia Notaril sebesar Rp.4.828.380.000, (empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tigaratus delapan puluh ribu) dan akan ditingkatkan sebesar Rp.7.336.350.000, (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratuslima puluh ribu rupiah);8) Piutang/ Usaha posisi pertanggal 30/06/2009 telah diikat Fidusiasebesar Rp. 9.031.750.000, (Sembilan milyar tiga puluh satu juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) dan akan ditingkatkan sebesar Rp.9.466.570.000

Penjaringan jakarta Utara.Telah diikat Fidusia Notaril sebesar Rp. 9.306.130..000, (Sembilanmilyar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);7) Persediaan bahan baku, bahan pembantu dan produk jadi terletakdidalam bnagunan di Komp.

Duta Muara Indah Blok CC No. 1818A kec.Penjaringan Jakarta Utara telah diikat Fidusia Notaril sebesar Rp.12.164.730.000, (dua belas milyar seratus enam puluh empat juta tujuhratus tiga puluh ribu8) Piutang dagang telah diikat fidusia sebesar Rp. 18.498.320.000,(delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan tiga ratus duapuluh ribu rupiah);Permohonan Perpanjangan dan Tambahan Fasilitas Kredit berdasarkanSurat Permohonan Nomor : 023/ATW/V/11, tertanggal 08 Mei 2011, yangkemudian pada bulan

Bahwa sebagaimana disposisi Direksi Bank BJB sesuai LembarPersetujuan tanggal 6 November 2012 tersebut makaseharusnya uang muka dibayarkan apabila telahdilakukan pengikatan jual beli secara notaril sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun,namun dalam pelaksanaannya uang muka tersebut dibayarkanoleh Tim Pengadaan Tanah dan/atauBangunan tanpa mematuhi disposisi yang tertuang dalam LembarPersetujuan tanggal 6 November 2012 tersebut, dan tidak pernahdilaporkan sebelumnya kepada

Dalam hal ini Direktur Utama Bank BJB (in casuPenggugat) baru memperoleh laporan atas pembayaran uangmuka tersebut pada saat Rapat Direksi tanggal 11 Februari 2013,hal ini dibuktikan dengan Notulen Rapat Direksi tertanggal 11Februari 2013;Adapun Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan beralasanbahwa syarat pengikatan jual beli secara notaril tidak dapatdilaksanakan sebelum antara lain keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh Persen) sesuai Pasal 43 ayat (2) UndangundangNomor 20 Tahun 2011 tentang

Penyerahan 2 (dua) Sertifikat atas nama Tergugat dalam kepentinganakan di jual dengan syarat, apabila ada penawar yang berminatdan/atau harga penawaran yang cocok, di mana dimaksudkan TergugatIl apabila ada penawar dan harga yang cocok Tergugat II akanmempertimbangkan untuk dijual, serta sebagian uang tersebut akanmenjadi penyertaan modal dari Tergugat kepada Tergugat III.Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat sepanjang mengenaiPerbuatan Hukum Tergugat melaksanakan pembuatan Akta KuasaMenjual secara Notaril

Kristianingsih selaku (Ketua I) Pengurus KSP JATENGMANDIRI sebagaimana diuraikan Tergugat di atas (vide point 8).4) Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembuatan Akta KuasaMenjual Notaril, karena secara de facto dan de jure belum ada: (i)kepastian peralinan hak serta (ii) belum ada penyerahan uang serta (iii)kecocokan harga.Berdasarkan uraian pada bagian ini, maka tidak beralasan jika Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumatau perbuatan Wanprestasi sebagaiamana

Gugatan Tidak Jelas/ KaburBahwa tuntutan Penggugat adalah jelas mengenai Pembatalan Sertifikat,namun dalam gugatanya Penggugat berulang kali menjelaskan adanyapengikatan khususnya posita angka ke 8 yang pada pokoknya Penggugatmeminta Pengikatan pengakuan notaril tidak sah dan batal demi hukum,kemudian posita 11 yang berisi (Disalin....karena sertifikat tidak dikembalikanke Pengggat seperti semula sesuai pernanjian pihakpihak dan sekarangdikuasai tanpa hak oleh Tergugat yang cacat hukum Perjanjian

danPengembangan Layanan Nomor 1411/JPLPJ/M/2012 tanggal 1November 2012 perihal Kajian Kebutuhan Ruangan atas RencanaHalaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 800 K/Pid.Sus/201938.39.40.41.42.43.Lokasi Kantor Bank Jabar & Banten di Jakarta beserta 1 (satu)bundel Rencana Kebutuhan Gedung Kantor Bank BJB di Jakarta;1 (satu) lembar fotokopi Lembar Persetujan Direksi tentangPembelian Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor BankBJB di TTower Jakarta tanggal 6 November 2012 untukmelakukan pengikatan jual beli secara notaril

Bahwa jual beli tersebut berdasarkan Akta Notaril yang sah, sehingga jualbeli tersebut sah secara hukum;.

Merbabu ) yang dibuatdengan Akta Notaril adalah sah secara hukum, sementara dalamposita, Para Penggugat tidak pernah mendalilkan ataumempermasalahkan mengenai sah tidaknya sertifikat HGB yangdipegang oleh Para Penggugat dan jual beli yang dilakukan ParaPenggugat dan PT Merbabu sehingga terdapat kontradiksi antaraPosita dengan Petitum yang mengakibatkan Petitum Gugatan tidakjelas.4.

tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat , sehingga Petitum PihakPara Penggugat angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Sertifikat HGB dan HMSRS atas nama pihakPara Penggugat adalah sah menurut hukum dan petitum Pihak ParaHalaman 88 dari 99 Putusan Nomor 20/Padt.G/2015/PN Mkd.Penggugat angka 4 yang menyatakan secara hukum jual beli tanahdi atas HGB (Hak Guna Bangunan) dan HSMRS (Hak Milik SatuanRumah Susun) antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat (PT.Merbabu) yang dibuat dengan Akta Notaril

Permohonan Lelang yang diajukan oleh Tergugat II telahsesuai menurut hukum baik secara teknis maupun procedural sehingga Tergugat Il selaku pemegang Hak Tanggungan haruslahmendapat perlindungan hukum untuk dapat melaksanakan lelang atasObyek Sengketa aquoBahwa Perlu Tergugat Il tegaskan dimana Penggugat bukanlah pihakdalam Perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat dengan TergugatIl;Bahwa kemudian bilamana Penggugat mendalilkan atas Perjanjian kredityang telah dibuat dan di tandatangani secara Notaril

tanggal 23 Januari 2008;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya menetapkan bahwa suatuinformasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat menjadialat bukti yang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan syarat materil.Syarat formil mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tidakberlaku untuk Surat atau dokumen yang menurut undangundang harus dibuatdalam bentuk tertulis atau harus dibuat dalam bentuk akta notaril

melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, makaharuslah memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:harus ada perouatan;perouatan itu harus melawan hukum ada kerugian;ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;ada kesalahan (Schuld);Berdasarkan halhal tersebut di atas nyatanyata pembernian kredit oleh Tergugat kepadaPenggugat telah berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara Tergugat danPenggugat, yang mana perjanjian tersebut telah dibuat secara notaril

Bahwa hubungan hokum antara Almarhumah ( lbuWa Sia ) Istri /Orang Tua PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah hubunganhokum perdata utang piutang Pembiayaan Kredit Modal Kerja yangtertuang dalam Akta Notaril Akad Pembiayaan tanggal 27 Juli 2012dengan berdasarkan Perjanjian Kredit dengan nomor 39 dibuat danditandatangani dihadapan Notaris Patiwael Nicolas, S.H, Notaris dikota Ambon.5.

tanggung jawabnya kepada Penggugat, apabilanantinya Penggugat dimenangkan, maka tidaklah berlebihan bilaPenggugat memohon kepada Judex Facti yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo untuk dapat membebankan pengenaan Uang Paksa(Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kepada ParaTergugat (secara kolektif/ Tanggung renteng) dalam setiap hariketerlambatannya melaksanakan isi putusan perkara a quo ;13.Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti otentikatau berdasarkan akta notaril