Dan TransaksiElektronik, bukti tersebut merupakan hasil cetak Informasi Elektronik, sehinggaberdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Informasi Teknologimerupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yangsah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang InformasiElektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurut UU ITEdan bukan alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat di dalam bentuktertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril

Februari 2019 Relationship Menager BRI Kanca FakFakMelakukan Addendum Perjanjian Restrukturisasi kredit dan novasinomor 6 tanggal 20 ferbuari 2019 secara notaril denganmengeluarkan (debitur peminjam Alm.Dokter Rudi), sbg debitur satudan Agunan Alat USG tdk Relationship Menager Cantumkan sebagaiagunan.Namun di akhir syarat kredit restruk dan Novasi RelationshipMenager BRI Kanca FakFak Cantumkan Syarat dan ketentuankredit lainnya yang diatur pada perjanjian terdahulu Ssepanjang tidak dirubah dan tdk

Bahwa Para Pelawan telah mendapatkan fasilitas kredit dari Terlawan awalnyasebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). atas fasilitas kredit tersebuttelah bebrapa kali diperpanjang dan diberikan tambahan (suplesi), sehingga fasilitaskredit yang dinikmati oleh Para Pelawan menjadi sebesar Rp. 900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) jatuh tempo 15 Februari 2010 sesuai perjanjian kreditAkta Notaril Perjanjian Kredit No. 499 tanggal 21 April.

Keberatan (Pelaku Usaha) dalam melakukanpengambilan/penarikan mobil tersebut di tangan Termohon Keberatan(Konsumen) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku = yaituHalaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.SusBPSK/2015/PN Kisbertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamananEksekusi Jaminan Fidusia.1.2 Bahwa mobil Termohon Keberatan (Konsumen) tidak terdaftarkan secaraFIDUSIA.Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril

PancaMuara Jaya melakukan pengalinan hak atas tanah Girik C Nomor: 1259,Persil 59 dan Girik C Nomor: 1548, Persil 59 tersebut kepada Tergugat yang dilaksanakan melalui akta notaril, sebagai berikut :a. Akta Kesepakatan Bersama Nomor: 42/1996 tanggal 05 Maret 1996 yangdibuat dihadapan Notaris Nanny Sri Wardani, S.H antara Tergugat selaku Pihak Pertama dengan PT. Paku Jaya Perkasa dan P.T.

No. 27/PDT/2017/PT.BTN16.17.Tergugat telah melaksanakan semua kewajiban hukum yang ada danmelekat pada dirinya sebagai pembeli, sebagai berikut : Dilakukan secara notaril dengan Akta Kesepakatan Bersama Nomor:42/1996 tanggal 05 Maret 1996 ; Tergugat telah telah membayar harga jual beli ; Tergugat telah melunasi seluruh kewajiban yang timbul (pajak dan biayalainnya) dari peralihan hak tersebut ;Oleh karenanya menurut hukum Tergugat haruslah dianggap sebagai PihakPembeli Yang Beritikad Baik (ter goede

melawan hukum, sehingga muncul perkarapidana atas nama Penggugat , dan Tergugat II telah menerbitkan pulaSertipikat Hak Pakai No. 52 tanggal 30 Mei 2013 Kelurahan Simpang Tiga,Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau atas nama Tergugat diatastanah Marlinis Syafar.Bahwa dengan dipidananya Penggugat atas jual beli yang dilakukandengan Tergugat I, dimana yang menjadi dasar Penggugat dipidanakarena tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Murtadi yang dijual kepadaTergugat bermasalah dan melanggar Akta Notaril

Artinya memang sebelumnya takpernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalampemeriksaan di Pengadilan.Bukti PK1 : Akta pernyataan Notaril yang dibuat di hadapanNotaris EDHI SUSANTO, S.H., M.H., tertanggal1 September 2012 ;Penjabarannya : Akta ini berisi pernyataan korban (Pelapor) yangtelah memaafkan Terdakwa (Pemohon PK) danhubungan sosial diantara mereka pulin kembali.Korban dalam keadaan sehat fisik maupunpsikis serta berharap Terdakwa (Pemohon Pk)Hal. 18 dari 28 hal. Put.

., di Jakarta Selatan, dialinkanke Notaris wilayah Jakarta Timur, yaitu Notaris Arminawan SH yangberpraktek di Jakarta Timur.Setelah ditanda tangani Akte Notaril oleh Notariswilayah Jakarta Timur yaitu Notaris Arminawan SH dilanjutkan transaksikeuangan dari Pelawan/Tergugat kepada Penggugat dan selanjutnyadilakukan penyerahan fisik tanah dan bangunan objek Jalan Pemuda 292Rawamangun Jakarta Timur dari Joseph Winato (Penggugat) kepada BennyWinarto (Pelawan/Tergugat I!)

yang terbitdengan no 40/2011 diregister tanggal 8 April 2011 karena pajak nya harusdibayar terlebin dahulu, pelaksanaan dilakukan dihadapan Notaris AnneDjoenardi , S.H., , M.B.A., dan para ahli waris ikutmenanda tangani suratAkta Hibah tersebut, termasuk objek Jalan Pemuda 292 RawamangunJakarta TimurAtas kehendak Notaris Anne Djoenardi, S.H., M.B.A., diJakarta Selatan, dialinkan ke Notaris wilayah Jakarta Timur yaitu NotarisArminawan SH yang berpraktek di Jakarta Timur.Setelah ditanda tanganiAkte Notaril

Penyerahan 2 (dua) Sertifikat atas nama Tergugat dalam kepentinganakan di jual dengan syarat, apabila ada penawar yang berminatdan/atau harga penawaran yang cocok, di mana dimaksudkan TergugatIl apabila ada penawar dan harga yang cocok Tergugat II akanmempertimbangkan untuk dijual, serta sebagian uang tersebut akanmenjadi penyertaan modal dari Tergugat kepada Tergugat III.Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat sepanjang mengenaiPerbuatan Hukum Tergugat melaksanakan pembuatan Akta KuasaMenjual secara Notaril

Kristianingsih selaku (Ketua I) Pengurus KSP JATENGMANDIRI sebagaimana diuraikan Tergugat di atas (vide point 8).4) Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembuatan Akta KuasaMenjual Notaril, karena secara de facto dan de jure belum ada: (i)kepastian peralinan hak serta (ii) belum ada penyerahan uang serta (iii)kecocokan harga.Berdasarkan uraian pada bagian ini, maka tidak beralasan jika Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumatau perbuatan Wanprestasi sebagaiamana

Bahwa sebagaimana disposisi Direksi Bank BJB sesuai LembarPersetujuan tanggal 6 November 2012 tersebut makaseharusnya uang muka dibayarkan apabila telahdilakukan pengikatan jual beli secara notaril sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun,namun dalam pelaksanaannya uang muka tersebut dibayarkanoleh Tim Pengadaan Tanah dan/atauBangunan tanpa mematuhi disposisi yang tertuang dalam LembarPersetujuan tanggal 6 November 2012 tersebut, dan tidak pernahdilaporkan sebelumnya kepada

Dalam hal ini Direktur Utama Bank BJB (in casuPenggugat) baru memperoleh laporan atas pembayaran uangmuka tersebut pada saat Rapat Direksi tanggal 11 Februari 2013,hal ini dibuktikan dengan Notulen Rapat Direksi tertanggal 11Februari 2013;Adapun Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan beralasanbahwa syarat pengikatan jual beli secara notaril tidak dapatdilaksanakan sebelum antara lain keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh Persen) sesuai Pasal 43 ayat (2) UndangundangNomor 20 Tahun 2011 tentang

tidak beretikad baikmembayar/menyelesaikan kewajiban hutangnya yang telah macet pada tergugatI;Bahwa tergugat I menolak tegas posita penggugat angka 11 positanya dan angka2 petitumnya mengenai sita jaminan atas agunan kredit yang dijaminkan sebagai2021jaminan atas hutang penggugat kepada tergugat I dan terhadapnya telah dibebanihak tanggungan sehingga posita dan petitum penggugat dimaksud adalah jelasbertentangan dengan hokum acara yang berlaku karena mana terhadap barangbarang yang diikat secara notaril

melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, makaharuslah memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:harus ada perouatan;perouatan itu harus melawan hukum ada kerugian;ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;ada kesalahan (Schuld);Berdasarkan halhal tersebut di atas nyatanyata pembernian kredit oleh Tergugat kepadaPenggugat telah berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara Tergugat danPenggugat, yang mana perjanjian tersebut telah dibuat secara notaril

tanggal 23 Januari 2008;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya menetapkan bahwa suatuinformasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat menjadialat bukti yang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan syarat materil.Syarat formil mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tidakberlaku untuk Surat atau dokumen yang menurut undangundang harus dibuatdalam bentuk tertulis atau harus dibuat dalam bentuk akta notaril

Penjaringan Jakarta Utara telah diikat Fidusia Notaril sebesar Rp.4.828.380.000, (empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tigaratus delapan puluh ribu) dan akan ditingkatkan sebesar Rp.7.336.350.000, (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratuslima puluh ribu rupiah);8) Piutang/ Usaha posisi pertanggal 30/06/2009 telah diikat Fidusiasebesar Rp. 9.031.750.000, (Sembilan milyar tiga puluh satu juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) dan akan ditingkatkan sebesar Rp.9.466.570.000

Penjaringan jakarta Utara.Telah diikat Fidusia Notaril sebesar Rp. 9.306.130..000, (Sembilanmilyar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);7) Persediaan bahan baku, bahan pembantu dan produk jadi terletakdidalam bnagunan di Komp.

Duta Muara Indah Blok CC No. 1818A kec.Penjaringan Jakarta Utara telah diikat Fidusia Notaril sebesar Rp.12.164.730.000, (dua belas milyar seratus enam puluh empat juta tujuhratus tiga puluh ribu8) Piutang dagang telah diikat fidusia sebesar Rp. 18.498.320.000,(delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan tiga ratus duapuluh ribu rupiah);Permohonan Perpanjangan dan Tambahan Fasilitas Kredit berdasarkanSurat Permohonan Nomor : 023/ATW/V/11, tertanggal 08 Mei 2011, yangkemudian pada bulan

Gugatan Tidak Jelas/ KaburBahwa tuntutan Penggugat adalah jelas mengenai Pembatalan Sertifikat,namun dalam gugatanya Penggugat berulang kali menjelaskan adanyapengikatan khususnya posita angka ke 8 yang pada pokoknya Penggugatmeminta Pengikatan pengakuan notaril tidak sah dan batal demi hukum,kemudian posita 11 yang berisi (Disalin....karena sertifikat tidak dikembalikanke Pengggat seperti semula sesuai pernanjian pihakpihak dan sekarangdikuasai tanpa hak oleh Tergugat yang cacat hukum Perjanjian

danPengembangan Layanan Nomor 1411/JPLPJ/M/2012 tanggal 1November 2012 perihal Kajian Kebutuhan Ruangan atas RencanaHalaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 800 K/Pid.Sus/201938.39.40.41.42.43.Lokasi Kantor Bank Jabar & Banten di Jakarta beserta 1 (satu)bundel Rencana Kebutuhan Gedung Kantor Bank BJB di Jakarta;1 (satu) lembar fotokopi Lembar Persetujan Direksi tentangPembelian Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor BankBJB di TTower Jakarta tanggal 6 November 2012 untukmelakukan pengikatan jual beli secara notaril

., M.Hum yakni Saksi ZALDY SYAMSIR dan SaksiALIMUDIN S.TUNE untuk menyiapkan Administrasi terkait dengan gantirugi atas tanah tersebut sambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkut tentang pengadaan tanah untuk kepentinganumum dimana didalam Peraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007menjelaskan Surat Kuasa tersebut harus dalam bentuk Notaril, Kemudiansaksi ISNAENI LARENGKENG, S.H., M.Hum menyampaikan hal tersebutkepada Saksi HASANUDIN DATU ADAM bahwa Surat Kuasa dari SaksiDrs.

ganti rugi tanah sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi ISNAENI LAREKENG,S.H., M.Hummemerintahkan staf saksi ISNAENI LAREKENG, S.H., M.Humyakni Saksi ZALDY SYAMSIR dan Saksi ALIMUDIN S.TUNE untukmenyiapkan Administrasi terkait dengan ganti rugi atas tanah tersebutsambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkuttentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimana didalamPeraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007 menjelaskan Surat Kuasatersebut harus dalam bentuk Notaril

Bahwa jual beli tersebut berdasarkan Akta Notaril yang sah, sehingga jualbeli tersebut sah secara hukum;.

Merbabu ) yang dibuatdengan Akta Notaril adalah sah secara hukum, sementara dalamposita, Para Penggugat tidak pernah mendalilkan ataumempermasalahkan mengenai sah tidaknya sertifikat HGB yangdipegang oleh Para Penggugat dan jual beli yang dilakukan ParaPenggugat dan PT Merbabu sehingga terdapat kontradiksi antaraPosita dengan Petitum yang mengakibatkan Petitum Gugatan tidakjelas.4.

tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat , sehingga Petitum PihakPara Penggugat angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Sertifikat HGB dan HMSRS atas nama pihakPara Penggugat adalah sah menurut hukum dan petitum Pihak ParaHalaman 88 dari 99 Putusan Nomor 20/Padt.G/2015/PN Mkd.Penggugat angka 4 yang menyatakan secara hukum jual beli tanahdi atas HGB (Hak Guna Bangunan) dan HSMRS (Hak Milik SatuanRumah Susun) antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat (PT.Merbabu) yang dibuat dengan Akta Notaril

Permohonan Lelang yang diajukan oleh Tergugat II telahsesuai menurut hukum baik secara teknis maupun procedural sehingga Tergugat Il selaku pemegang Hak Tanggungan haruslahmendapat perlindungan hukum untuk dapat melaksanakan lelang atasObyek Sengketa aquoBahwa Perlu Tergugat Il tegaskan dimana Penggugat bukanlah pihakdalam Perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat dengan TergugatIl;Bahwa kemudian bilamana Penggugat mendalilkan atas Perjanjian kredityang telah dibuat dan di tandatangani secara Notaril

PenyelenggaraanSistem Dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk Informasi Elektronik,sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), InformasiTeknologi merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alatbukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjangInformasi Elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurutUU ITE dan bukan alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat didalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril