Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
8532
  • selaku pihak ketigaseharusnya tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, karena disamping itemitempekerjaan tidak jelas termasuk letak lokasinya, pekerjaan tersebut tidak didasarioleh suatu ketentuan yang dapat dipedomani bahkan antara Terdakwa denganpemberi kerja hanya berpegang pada perjanjian lisan, sedangkan dalam pekerjaantersebut segala pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapidengan bukti untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana yang ditentukandalam Bab V butir C Pedoman Tekhnis
    perluasan areal tanaman pangan Tahun2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, sehingga perbuatan dantindakan Terdakwa Junaidi Alias Edi Bin Talib tersebut telah bertentangan denganBab V butir C Pedoman Tekhnis perluasan areal tanaman pangan Tahun 2013tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan adanyakesempatan Terdakwa Junaidi Alias Edi Bin Talib selaku pihak ketiga untukmemanfaatkan peluang memperoleh
Register : 17-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 262/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
21384
  • Monitoring dan Evaluasi penyaluran Pinjaman/Pembiayaan oleh DivisiEvaluasi dan Pengkajian;Bahwa benar yang menjadi kriteria dimaksud adalah sebagaimana tercantumpasal 4 dalam Juknis No.36/2010 tentang Petunjuk Tekhnis PemberianPinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi, yaitu :1. Usaha yang dibiayai layak secara bisnis;2. Memiliki badan usaha dan legalitas usaha sesuai dengan ketentuanperundangundangan;3. Memiliki laporan keuangan yang terstruktur 2 (dua) tahun terakhir, dengankeuntungan positip;4.
    terakhir Rapat Anggota Tahunan, untuk dua tahun terakhir.e Identitas Pengurus dengan Foto Kopi kartu Identitasnya.e Perizinan Koperasi yaitu antara lain Tanda daftar Perusahaan, SIUP,SK Domisili atau SITU.Setelah itu pihak LPDBKUMKM melakukan verifikasi dalam bentuk ceklist mandatory (verifikasi awal) terhadap proposal beserta lampirannyatersebut dan apabila lolos mandatory dan kelengkapan dokumen,selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk survey on the spot (OTS).Adapun objek yang di survey secara tekhnis
Register : 27-05-2010 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 231/Pid.B/2010/PN-Jpr
Tanggal 11 April 2011 — Drs. WIRO YOSEPH WATKEN
10759
  • Asmat Daci terdapat beberapakejanggalan yang bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Provinsi Papua Tahun 2004.Berdasarkan Telahan Staf Nomor : 552.2/946/PHB2004 tanggal5 Agustus 2004 kemudian ditindak lanjuti dengan Surat dariKepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepadaGubernur Provinsi Papua menyatakan bahwa Kontrak yangdibuat
Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 41 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 4 Februari 2014 —
9713
  • Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di BNKBalangan tahun 2010 berdasarkan SK Bupati Balangan. Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan peringatan hari antiNarkotika, kegiatan pencegahan peredaran Narkoba di kalangan generasimuda, kegiatan penyuluhan peredaran minuman keras dan narkoba dankampanye penanggulangan narkoba. Bahwa saksi tidak pernah difungsikan oleh Sekretaris BNK selaku KuasaPengguna Anggaran untuk memegang kegiatan sampai kepadapelaksanaannya.
Register : 22-02-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 21-06-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 18 Juni 2021 — Penggugat:
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
236180
  • pendaftaran tanah,bidang bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah dipetakanletaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihakyang berkepentingan.3) Penetapan tandatanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukanoleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.4) Bentuk, ukuran , dan tekhnis
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
16339
  • Bahwa saksi membuat Enginering Estimate tanpa adanya konsultan tekhnik,ahli tekhnik, ahli dalam gelombang laut dikarenakan tidak anggaran, namunsaksi sering berkonsultasi dengan rekanrekan sesama enginering, sedangkankompetensi saksi selaku tim tekhnis dari sarjana tekhnik yang pemahmembuat beberapa kajian tekhnis namun dalam pekerjaan konstruksipemecah ombak saksi baru pertama kali.
    Perkuatan Tembok Pantai KelurahanRanoiapo bentuk bangunannya mirip dan sejenis dengan pekerjaan RehabRecon (RR) di Ranoiapo, sedangkan terkait panjang sekitar 155 meter namunsaksi tidak ingat sama atau tidaknya dengan pekerjaan Rehab Recon (RR) diRanoiapo, tinggi sekitar 6 meter sama dengan pekerjaan Rehab Recon (RR)di Ranoiapo, lebar atas 4 meter sama dengan pekerjaan Rehab Recon (RR) diRanoiapo dan lebar bawah 9 meter sama dengan pekerjaan Rehab Recon(RR) di Ranoiapo, terkait dengan justifikasi tekhnis
Putus : 15-08-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 69/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby
Tanggal 15 Agustus 2014 — H. MOKHAMAD TAROKI, ST, MT
8213
  • saksi sudah dimutasi dari Dinas PU Pengairan Kab.Mojokerto pertanggal 4 Nopember 2011 sebagai Kabag Pembangunan Setda Kab.Mojokerto ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam Pembelaan ;2 Saksi DIAN SUGENG ROKHMAN H, ST :22nnenn nnnBahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalamBAP Penyidik adalah benar semua ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi perencanaan Tekhnis
Register : 26-01-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 11 April 2016 — RODIAWATI, Spd Binti IBNU HAJAR
698
  • Bahwa tidak dibenarkan untuk kegiatan PNPM SPP TA. 2015peminjaman itu dapat dilakukan individual tanpa adanya kelompokdikarenakan bertentangan dengan PTO (petunjuk tekhnis oprasional)yang menjadi pedoman kegiatan PNPM TA. 2014 dan seterusnya.
Register : 08-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 1 September 2015 — Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG
12434
  • Bahwa saksi menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sejak tanggal 20 April 2012 yang mana dasarnya yaitu Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Nomor : 800/DKPSET/373, tanggal 20 April 2012 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK).. Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhilyaitu saksi H.
    Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman saksi dalam melaksanakantugas sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalamkegiatan tersebut diatas adalah:a) Surat Perintah Kerja / Kontrak Nomor : 904 / DKPKP / P4/ 1X / 2012/ SPK66, tanggal 7 September 2012.b) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
Register : 04-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jmb
Tanggal 17 Juni 2019 — Casidy Tjuanda Anak Dari Alm. Tan Lie Kang
194115
  • BCA Finance Cabang Jambiada dilakukan pengecekan terhadap kondisi dan keberadaan kendaraantersebut karena tugas saksi hanya memverifikasi atau memvalidasipersyaratan adminstrasi, sedangkan untuk tekhnis pengecekan ada padaMarketing yaitu saksi HADIYANTO SAPUTRA. Bahwa untuk kedua Kontrak tersebut telah lunas sejak bulan Desember2014, sedangkan untuk Kontrak lainnya dengan jaminan BPKB an.
    Bahwa saksi tidak tahu terkait proses penandatanganan Kontraktersebut, yang lebin mengetahui tekhnis penandatanganan Kontraktersebut adalah Marketing saksi HADIYANTO SAPUTRA.
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 8 Juni 2018 — George Gunawan, B.Sc,. SH
341134
  • ada kodekode anggaran dan menurutAhli setiap lembaga bedabeda kode anggarannya; Bahwa sebagai ilustrasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan adapenyerahan barang milik negara dalam program kegiatan budidayatambak udang yang tentunya berdasarkan adanya surat keputusan dariinstansi terkait yang kemudian dihibahkan atau dipindah tangankan kepihak lain, kejadian demikian menurut Ahli penyerahan barang miliknegara harus mengacu kepada Kementerian Keuangan dan mengenaikejadian tersebut adalah bersifat tekhnis
    oleh karenanya Ahli sebagaiAhli tidak akan menjawab karena itu sifatnya tekhnis; Bahwa menurut Ahli tidak boleh barang milik negara dihibahkan dengancara memberikan kepada masyarakat; Bahwa mengenai adanya kegiatan program budidaya tambak udangbarangbarang diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkantentunya harus dimanfaatkan sesuai kepemanfaatannya dan kalaubarang tersebut rusak setelah dimanfaatkan maka harus dilaporkankepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan, dan barangbarangtersebut tetap
Register : 22-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
RAHMI JUMAHALDI, S.Pd Bin MAKMURDIN
14171
  • RafresiaMukomuko;Putusan Nomor: 11/Pid.SusTPK/2021/PN.BGL Halaman 39Bahwa yang berhak mengelola keuangan untuk anggaranpembangunan SMKS Wahana Bhakti Mukomuko tahun 2016 tersebutadalah Kepala sekolah dan sekaligus menjadi ketua Tim pembangunanSMKS Wahana Bhakti adalah RAHMI JUMAHALDI,S.Pd;Bahwa benar RAHMI JUMAHLADI selaku Kepala Sekolah dansekaligus ketua Tim pembangunan bersama dengan FITRI SUKAMTOselaku ketua Tim pengawas dan perencana pembangunan berangkat keJakarta untuk melakukan pelatihnan bimbingan tekhnis
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.RASYID YULIANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
DWI IRIANTO.S.H. alias MBAH PUTIH
26474
  • PRIYANTO Alias MBAH PRI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang dari saksi LASMIINDARYANI selaku Manager Persibara untuk membantu Persibaranaik tahta dari Liga 3 ke Liga 2; Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus Asprov PSSI JawaTengah sejak tahun 2010 sampai sebelum ditangkap dan menjabatHalaman 45 dari 129 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnrsebagai Tekhnis dan Pengembangan dengan tugas dan tanggungjawab untuk mengembangkan Kepelatihnan dan
Putus : 08-09-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 September 2016 — HERLAND bin OMPO
306476 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor : 29 PK/Pid.Sus/2015lelang atau tender agar diharapkan mendapat harga yang layak dan perusahaanyang kerkompeten dan berkemapuan tinggi dibidang Bioremediasi baikkemampuan tekhnis/ keahlian maupun peralatan;Bahwa keberatan Peninjauan Kembali bahwa terdapat pertimbanganJudex Facti maupun Judex Juris yang memperlihatkan suatu kekeliruan nyataatau kekhilafan, tidak dapat dibenarkan;Bahwa Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat
Register : 22-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
MINHADI NOER SJAMSU
185134
  • sebanyak 7 (tujuh) unit Provinsi Baliberbahan fiberglass dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.500.000.000,00 dan HPS Rp. 4.418.361.847,00.Bahwa dalam proses lelang Pokja ULP dibantu oleh Tim ProyekManagement Unit (PMU) Direktorat Kapal PerikananDan AlatPenangkap Ikan Tahun Anggaran 2015.Bahwa Kelengkapan dokumen yang diberikan oleh PPKuntuklelang, antara lain :1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR);2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Rp. 4.418.361.847,00.3) Gambar;4) Spesifikasi Tekhnis
Register : 30-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FEBBY SALAHUDDIN, S.Kom, SH
Terdakwa:
Martinus Suto Adikara
22176
  • Syarat tekhnis Metode pelaksanaan pekerjaan jadwal dan jangkawaktu pelaksanaan,spesifikasi teknis barang yang diterapkanberdasarkan contoh brosur dan gambar , identitas / jenis baranglayanan purna jual , jaminan keaslian barang , garansi barang, hasil ujilab bahan , sertifikat ISO, sertifikat merk , brosur gambar untuk barangthink mode, tenaga ahii..3. Dokumen harga4.
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
16646
  • .) : 96,873 %KeteranganMenurut Rencana time schedaule : 100%Kemajuan pekerjaan : 3,13 %e Bahwa apabila berpedoman pada Peraturan Direktur JendralPerhubungan Udara Nomor : KP 576 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danSpesifikasi Tekhnis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara adalah :a. Suhu Campuran (Mixing temperature) Aspal Semen 149C agregat 160C 170C tidak boleh lebih dari 140C diatas temperature aspal cement.b.
    Laporan Bulanan VII periode tanggal 25 Nopember 2014 s/d 07Halaman 53 dari 284 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN PlkDesember 2014Tingkat kKemajuan pekerjaan (realisasai lap.) : 96,873 %KeteranganMenurut Rencana time schedaule : 100%Kemajuan pekerjaan : 3,13 %e Bahwa apabila berpedoman pada Peraturan Direktur JendralPerhubungan Udara Nomor : KP 576 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danSpesifikasi Tekhnis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara
Putus : 21-01-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Ir. DWI ATMADJI, MM, Bin SUTARYONO;
8563 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial;Co Oo YN DWN10Transfer dana bantuan sosial;Pencairan dana bantuan sosial;Pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial;Pelaksanaan pekeryjaan fisik ;Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan ;Pertanggung jawaban keuangan ;Bahwa Terdakwa DWI ATMADIJI adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaiKepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perternakan Kabupaten Banjarnegaraberdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 165 Tahun 2009 telah memiliki tugas :merumuskan kebijakan tekhnis
Register : 18-06-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2013 — Hj. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK
7420
  • sampai sekarang masihmelakukan penagihan ;Bahwa dana KUR tidak dapat digunakan untuk yang lain, hal ituberdasarkan dari Perjanjian kredit, akan tetapi dana KUR olehTerdakwa digunakan untuk usaha air minur ;Bahwa saksi tidak tahu, alasan asuransi belum dicairkan ;Bahwa pada saat dilakukan Sosialisasi dihadiri oleh Pak Atok, PakDidi, Pak rahmad, saksi sendiri, Terdakwa, Pak Endang dan ParaKetua Kelompok yang jumlahnya 17 (tujuh belas) orang dan padasaat sosialisasi yang memberikan penerangan secara tekhnis
Register : 13-01-2010 — Putus : 02-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 11/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 2 Juni 2010 — Ir. SETIAWAN
10474
  • untukmenjalankan sistem informasi manajemen dan laborbahasa sebagai teknologi informasiBahwa ter dakwa presentasikan di depan pejabat yangberwenang di UMMY Koto Baru sekitar tanggal 20Februari 2007 dan pihak UMMY menyetujui perubahanSpeck tersebut dengan dasar spesifikasi tersebutlebih tinggi dari spesifikasi minimum tetapi kamitidak melakukan adendum kontrak dikarenakan sesuaidengan pemahaman kami terhadap pengadaan barang yangdibiayai oleh Pemerintah bahwa speck minimum danlebih tinggi dari spesifikasi tekhnis