dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3518/PJ/2020, tanggal 11 September 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT MITSUI INDONESIA, beralamat di Gedung Menara BCALt 52 Grand Indonesia , Ji MH Thamrin No. 1, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003596.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor: S1766/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 18 Maret 2019tentang Penolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama: PT MitsuiIndonesia, NPWP: 01.069.119.4059.000, beralamat di Gedung Menara BCALt 52 Grand Indonesia , J MH Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10310

Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S1766/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentangPenolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama: PT MitsuiIndonesia, NPWP: 01.069.119.4059.000, beralamat di GedungMenara BCA Lt 52 Grand Indonesia , JI MH Thamrin No. 1,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3.3.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembaliyang Mengabulkan Seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor: S1766/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 18 Maret 2019tentang Penolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama: PT MitsuiIndonesia, NPWP: 01.069.119.4059.000, beralamat di Gedung Menara BCALt 52 Grand Indonesia , J MH Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10310

HOS Cokroaminoto No. 37, RT. 01 / RW. 03, KelurahanGondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 sebagaimanaSertipikat Hak Milik No. 394 telah DIBONGKAR SECARA ILEGAL dan saatini sedang dilakukan pembangunan gedung baru Rumah Sakit Abdi Waluyodi atas tanah tersebut.

HOS Cokroaminoto No. 37, RT. 01 / RW. 03, KelurahanGondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarang yang terdapat di dalamnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 394dimaksud DAN selanjutnya menetapkan bahwa Penggugat merupakan AhliWaris Tunggal yang SAH yang berhak untuk mewaris Sebidang tanahberikut bangunan diatasnya yang terletak di JI.

O83, ~~ KelurahanGondangdia,Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarang yang terdapat di dalamnya, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.394 / Gondangdia atas nama Almh.

HOSCokroaminoto No. 37, RT.01/RW.03, Kelurahan Gondangdia,Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarangyang terdapat di dalamnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.394/Gondangdia atas nama Swita Motiram yang saat ini beradadalam penguasaan Para Tergugat ;9.

dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1648/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

.19/2017 tanggal 31Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak April 2012 Nomor 00016/207/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding nomorKEP00027/NKEB/WPJ.19/KP.04/2017 tanggal 31 Maret 2017, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000, beralamat diGraha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00403/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 31 Maret2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak April 2012 Nomor 00016/207/12/093/16 tanggal19 Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310

, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2012 Nomor 00016/207/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016,atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelan sesuai dengan ketentuan

peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1651/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLt. 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, JakartaPusat, DKI Jakarta 10310

Imam Bonjol No.61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dengan perhitungan sebagai berikut : No Uraian Jumlah 1 Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 57.853.133a.2 Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 40.386.364b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 75.370.746.240c. Jumlah Seluruh Penyerahan 75.468.985.7372 Penghitungan PPN Kurang Bayara.

ImamBonjol No. 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3588/B/PK/Pjk/20193. 3.

Imam Bonjol No. 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3659/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Deutsche BankBuilding Lantai 6, Jalan Imam Bonjol, Nomor 80 Menteng,Jakarta Pusat 10310

banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01037/KEB/WPJ. 19/2017tanggal 21 Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa PajakJanuari 2013 Nomor 00001/277/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016,atas nama: BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lantai 6, Jalan Imam Bonjol Nomor80, Menteng Jakarta Pusat 10310

Putusan Nomor 1854/B/PK/Pjk/2020Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Januari 2013 Nomor 00001/277/13/091/16 tanggal 21Desember 2016, atas nama : BUT Deutsche Bank AG, NPWP01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank Building Lantai6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2013 Nomor00001/277/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016, atas nama: BUTDeutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat diDeutsche Bank Building Lantai 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80,Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan

Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3664/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019:Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada TutunRahmanto, jabatan Penelaah Keberatan Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 25 September 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Deutsche BankBuilding Lt.6, Jalan Imam Bonjol, Nomor 80, Menteng,Jakarta Pusat 10310

selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01041/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 21Desember 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2013 Nomor00003/277/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016, atas nama BUT DeutscheBank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche BankBuilding Lt. 6, Jalan Imam Bonjol, Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310

Putusan Nomor 1555/B/PK/Pjk/2020beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam Bonjol,Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telan sah dan berkekuatanhukum:;3. 3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2013 Nomor00003/277/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016, atas nama BUTDeutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat diDeutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam Bonjol, Nomor 80,Menteng, Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan

Cokroaminoto Nomor 37, RT 01 RW 03,Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, JakartaPusat 10310;JOHNY MOTIRAM, bertempat tinggal di Jalan H.O.S.Cokroaminoto Nomor 37, RT 01 RW O83, KelurahanGondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310,digantikan oleh ahli warisnya yaitu:1. BHAGWANTI MURLIDHAR' VASWANI, bertempattinggal di Jalan Danau Indah Barat Blok E.2 Nomor 20,RT 008 RW 014, Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Jakarta Utara;2.

Cokroaminoto Nomor 37, RT 01 RW 03, KelurahanGondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarang yang terdapat di dalamnya sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 394/Gondangdia atas nama alm. Swita Motiram;2. sejumlah uang dalam rekening Bank HSBC atas nama almarhumahSwita Motiram yang telah dicairkan oleh Para Tergugat:3. sejumlah uang dalam rekening Bank Mandiri atas nama almarhumahSwita Motiram yang telah dicairkan oleh Para Tergugat:merupakan harta peninggalan dari alm.

Cokroaminoto Nomor 37, RT 01 RW O03, KelurahanGondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarang yang terdapat di dalamnya sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 394/Gondangdia yang saat ini berada dalam penguasaan ParaTergugat;9.

Cokroaminoto Nomor 37, RT 01 RW O83, KelurahanGondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarang yang terdapat di dalamnya sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 394/Gondangdia atas nama almarhumah Swita Motiram;b. sejumlah uang dalam rekening Bank Mandiri atas nama almarhumahSwita Motiram yang telah dicairkan oleh Para Tergugat sejumlahRp3.400.967.855,81 (tiga miliar empat ratus juta sembilan ratus enampuluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima koma delapan puluh saturupiah

Imam Bonjol Nomor 80 Menteng, JakartaPusat 10310, yang diwakili oleh Siantoro Goeyardi, jabatanChief Country Officer dan Hariyanto, jabatan Country FDIndonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor PUT002506.16/2018

Imam Bonjol Nomor 80,Menteng Jakarta Pusat 10310, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan PajakPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam daera Rp 509.960.203,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Imam Bonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa KEP01054/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 21Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dad Luar Daerah Pabean MasaPajak Desember 2013 Nomor 00009/277/13/091/16 tanggal 21Desember 2016, atas nama: BUT

Imam Bonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau :Halaman 4 dari 8 halaman.

peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1526/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, JakartaPusat, 10310

adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00776/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 3Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2013 Nomor 0006 1/207/13/093/16, tanggal 25 Oktober 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000, beralamatdi Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, JakartaPusat, 10310

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00776/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 3 Oktober2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2013 Nomor 00061/207/13/093/16, tanggal 25Oktober 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A,Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013Nomor 00061/207/13/093/16, tanggal 25 Oktober 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.1.

dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1635/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00383/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2012 Nomor 00018/207/12/093/16 tanggal 19 Januari2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00383/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2012 Nomor 00018/207/12/093/16 tanggal 19Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310

, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012Nomor 00018/207/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telan sesuai denganketentuan

Thamrin, Nomor 1,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, yang diwakilioleh Yasuki Kojima, jabatan Direktur PT Mitsui Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003602.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020, tanggal

Thamrin, Nomor 1, Menteng, JakartaPusat, DKI Jakarta 10310, sehingga imbalan bunga atas kelebihanpembayaran PPN Masa Juni 2015 yang harus diberikan kepada Penggugatadalah sebesar Rp2.322.759.632,00;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juli 2020, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 12 Oktober 2020 dengan disertai alasanalasannya

Thamrin, Nomor1, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 7 halaman.

Thamrin No. 1,Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2012(terlampir) (selanjutnya disebut sebagai Penggugat), yang untuk perkara initelah memilih domisili hukum yang tetap di kantor kuasanya, para advokat danpengacara pada ANWARI AMMUNIZA & PARTNERS, berkantor diMenara BCA, Lantai 50, Grand Indonesia Jalan M.H. Thamrin No. 1, JakartaPusat 10310, Mengajukan gugatan Wanprestasi 1.

Jaksa N. 7C, Menteng, Kebon SirihJakarta 10310 Indonesia, sesuai identitas dan alamat yang tertera padadokumen paket tersebut;Halaman 15 Putusan Nomor 1634/Pid.Sus/2016/PN Pn.Jkt.

Jaksa N. 7C,Menteng, Kebon Sirih Jakarta 10310 Indonesia tersebut, sesuai fotoyang diambil saksi M.

Jaksa Menteng Kebon Sirih Jkp 10310, dan jenis barangsuplemen 1 pp sebanyak 1 koli, saat itu saksi sempat bertanya keterdakwa TASRIF alias ARY suplemen apaan sih ? inex ya?

PstJakarta 10310 Indonesia, yang didalamnya berisi Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman Jenis MDMA (EKSTASI) dengan Jumlah983 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga) Butir tersebut, dengan caramenunjukan (a) 1 (satu) buah amplop coklat berstempel kantor Postertera kepada PT.

Jaksa N. 7C, Menteng, Kebon Sirih Jakarta 10310 Indonesiaberisi Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman Jenis MDMA(EKSTASI) dengan Jumlah 983 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga)Butir tersebut karena berkas pengambilan paket dikantor Pos Pasar BaruHalaman 31 Putusan Nomor 1634/Pid.Sus/2016/PN Pn.Jkt.

peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3666/PJ/2019, tanggal 28 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Deutsche BankBuilding Lantai 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Menteng,Jakarta Pusat 10310

Imam Bonjol No. 80, MentengJakarta Pusat 10310, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 27.708.935.926,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 111.661.509,00Jumlah Rp 27.820.597.435,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp = 2.770.839.399,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp = 2.779.716.815,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (8.823.416,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp

Imam Bonjol No. 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00042/207/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016, atasnama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, JI.

Imam Bonjol No. 80,Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh KkKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3670/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Jalan ImamBonjol Nomor 80, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00992/KEB/WPJ.19/2017tanggal 13 Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2013 Nomor 00039/207/13/091/16 tanggal 21 Desember2016, atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lantai 6, Jalan Imam Bonjol Nomor80, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013Nomor 00039/207/13/091/16 tanggai 21 Desember 2016, atasnama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lantai 6, Jalan Imam BonjolNomor 80, Menteng, Jakarta Pusat 10310, terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU1641/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

Imam Bonjol No.61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 58.587 .221.458c. Jumlah Seluruh Penyerahan 58.587 .221.458)2 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0b. Dikurangi : Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0c.

Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JI.Imam Bonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2011 Nomor 00006/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016,Halaman 3 dari 8 halaman.

Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JI.Imam Bonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1524/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

MandiriTunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000, beralamat di Graha MandiriLt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10310, dengan perhitungan sebagai berikut : Penghasilan Netto Rp 161.379.808.189,00Penghasilan Kena Pajak Rp 161.379.808.189,00Pajak Penghasilan terutang Rp 40.344.952.000,00Kredit Pajak Rp 40.344.952.000,00Pajak yang kurang dibayar Rp NihilMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28

Putusan Nomor 3469/B/PK/Pjk/201900002/206/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atas nama: PT.Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000, beralamat diGraha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol No.61 Menteng, JakartaPusat, 10310, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3512/PJ/2020, tanggal 2 September 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT MITSUI INDONESIA, beralamat di Gedung Menara BCALt 52 Grand Indonesia , Ji MH Thamrin No. 1, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003599.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor: S1752/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 18 Maret 2019tentang Penolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama: PT MitsuiIndonesia, NPWP: 01.069.119.4059.000, beralamat di Gedung Menara BCALt 52 Grand Indonesia , J MH Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10310

Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S1752/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentangPenolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama: PT MitsuiIndonesia, NPWP: 01.069.119.4059.000, beralamat di GedungMenara BCA Lt 52 Grand Indonesia, J MH Thamrin No. 1,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3.3.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembaliyang Mengabulkan Seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor: S1752/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 18 Maret 2019tentang Penolakan Pemberian Imbalan Bunga, atas nama: PT MitsuiIndonesia, NPWP: 01.069.119.4059.000, beralamat di Gedung Menara BCALt 52 Grand Indonesia , J MH Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10310

dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1633/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DK Jakarta 10310

berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00389/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2012 Nomor 00023/207/12/093/16 tanggal 19 Januari2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

Putusan Nomor 3567/B/PK/Pjk/20192017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2012 Nomor 00023/207/12/093/16 tanggal19 Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah

Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

./2015, tanggal 27Januari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Jalan ImamBonjol, Nomor 80, Jakarta Pusat 10310, yang diwakili olehSuresh Lilaram Narang, jabatan Chief Country Officer dankawan,Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

Oktober 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1242/WPJ.19/2012 tanggal21 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009Nomor 00266/207/09/091/11 tanggal 28 Juni 2011, atas nama BUTDeutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, alamat Jalan ImamBonjol, Nomor 80, Jakarta Pusat 10310

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1242/WPJ.19/2012 tanggal 21 September 2012 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009Nomor 00266/207/09/091/11 tanggal 28 Juni 2011, atas namaBUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, alamatJalan Imam Bonjol, Nomor 80, Jakarta Pusat 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah