Ditemukan 595 data
64 — 18
Balai Pustaka sebagai penyedia jasa pengadaanbuku teks wajib untuk tingkatan SD, SMP dan SLTABahwa yang menyusun Berita Acara Kesepakatan dari bagian AP3, serta sayajuga turut menandatangi dalam Berita Acara Kesepkatan, sedangkan dalam prosespengadaan buku teks wajib saksi tidak dilibatkan di dalamnyaBahwa benar SKPD menunjuk PT.
142 — 60
atas kesepakatan sapikpegawai;Bahwa akibat dari sangsi yang diberikan Terdakwa tidak mau mengurusDedi Mulyadi dalam bidang apapun;Bahwa jabatan ninik mamak dipegang oleh seseorang tergantung kepadakesehatan orang yang memegangnya;Bahwa seorang ninik mamak tidak bisa diganti walaupun ninik mamaktersebut berlaku sumbang;Bahwa ketentuan ninik mamak tidak dapat diganti berdasarkan adatsalingka nagari di nagari Kapa;Bahwa Terdakwa tidak mau membagikan uang hasil plasma kepada cucukemenakan berdasarkan kesepkatan
205 — 133
Tidak pernah ada kesepkatan lisan atau tindakan nyata (byconduct) sebagaimana didalilkan Penggugat berkenaan dengan penyediaanfinancial dan layananlayanan tersebut.Hal 47 dari 175 hal.
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
572 — 316
legalisir dokumen Pemerintah Kota Bandungyang diantaranya terbaca Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor:593/Kep.905DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan penetapan lokasiPengadaan Tanah untuk Sekolah Dasar Negeri Cikadut I, Ill, dan V yangterletak di Kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani Kota Bandungseluas + 5.000 m2;565. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kota Bandung yang diantaranya dibaca Berita AcaraNomor 593/1650DPKAD tentang Hasil Musyarah Kesepkatan
Walikota Bandung Nomor: Halaman 212 dari 397 Putusan Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG NO JENIS BARANG BUKTI 1 2593/Kep.905DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan penetapanlokasiPengadaan Tanah untuk Sekolah Dasar Negeri Cikadut , Ill, dan V yangterletak di Kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani Kota Bandungseluas + 5.000 m2; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kota Bandung yang diantaranya dibaca Berita AcaraNomor 593/1650DPKAD tentang Hasil Musyarah Kesepkatan
legalisir dokumen Pemerintah Kota Bandungyang diantaranya terbaca Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor:593/Kep.905DISTARCIP/2011 tentang Persetujuan penetapanlokasiPengadaan Tanah untuk Sekolah Dasar Negeri Cikadut , Ill, dan V yangterletak di Kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani Kota Bandungseluas + 5.000 m2;565. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kota Bandung yang diantaranya dibaca Berita AcaraNomor 593/1650DPKAD tentang Hasil Musyarah Kesepkatan
142 — 61
Kesepakatan harga tertanggal 21 Juni 2011 tidak jadidilaksanakan ;b. unsur yang harus dibayar oleh konsumen atau pelangganyang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen/pelanggantidak pernah ada (karena kesepkatan harga bataldilaksanakan;c. tidak pernah ada satu orang pun konsumen/pelanggan yangkomplain (merasa dirugikan oleh adanya kesepakatantersebut) ;d. PARA PEMOHON setelah mengetahui kesepakatan hargatersebut tidak mendapat persetujuan PT. Pertamina (Ssaksi dariPT.
481 — 296
Sesuai notulen rapat pertemuan antara Perum Perhutani dan AJBBumiputera 1912 yang masingmasing diwakili oleh SONDANG GULTOMdan SOESENO HARIO SAPUTRO tanggal 28 September 2006,berdasarkan hasil negosiasi dicapai kesepkatan bahwa nilai tunai ARIPtersebut adalah sebesar Rp. 42.016.633.590.
146 — 97
Putusan Nomor 58/Pat.G/2021/PA.Pspkatas objek yang merupakan hasil dari kesepkatan yang tertuang dalamakta tersebut,e. Bahwa dengan menguasai, mengusahai dan mengambil manfaatatas objek kesepakatan dari akta Notaris Nomor4599/W/M.Psp/V/2017, tanggal 24 Mei 2017, yang dibuat dihadapanNotaris Misbahuddin, S.H, Notaris di Kota Padangsidimpuansebenarnya merupakan bentuk dari persetujuannya yang secara teorihukum keperdataan dilakukan secara diamdiam,4.
130 — 37
Semua ini atassepengetahuan dan persetujuan dari Direktur RSUD KAbupaten Sumedang ;Bahwa tidak ada kesepkatan apaapa, pada awalnya sekitar bulan Juni 2010saksi ANISA darang ke RSUD Kabupaten Sumedang dan diterima diruanganWakil Direktur Umum oleh Saksi HILMAN selaku Direktur RSUD KAbupatenSumedang.
TRI, Saksi juga tidak ada kesepkatan apaapa,dikarenakan waktu itu sudah ada saksi ANISA sehingga barang yang diusulkanoleh sdr TRI hanya satu jenis saja yang masukm yaitu Meja Operasai ;Bahwa setelah saksi menyusun Daftar Rencana Kebutuhan Alat KedokteranSumber Anggaran APBNP TAhun 2010 Saksi menyerahkan ke bagain ke SubBagian Anggaran bagian Keuangan Kabupaten Sumedang yaitu sdr. EUISJULAIHA yang diterima oleh sdri.
139 — 36
Semua ini atassepengetahuan dan persetujuan dari Direktur RSUD KAbupaten Sumedang ;Bahwa tidak ada kesepkatan apaapa, pada awalnya sekitar bulan Juni 2010saksi ANISA darang ke RSUD Kabupaten Sumedang dan diterima diruanganWakil Direktur Umum oleh Saksi HILMAN selaku Direktur RSUD KAbupatenSumedang.
TRI, Saksi juga tidak ada kesepkatan apaapa,dikarenakan waktu itu sudah ada saksi ANISA sehingga barang yang diusulkanoleh sdr TRI hanya satu jenis saja yang masukm yaitu Meja Operasai ;Bahwa setelah saksi menyusun Daftar Rencana Kebutuhan Alat KedokteranSumber Anggaran APBNP TAhun 2010 Saksi menyerahkan ke bagain ke SubBagian Anggaran bagian Keuangan Kabupaten Sumedang yaitu sdr. EUISJULAIHA yang diterima oleh sdri.
112 — 83
Bali;Halaman 265 dari 367 halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2015/PN DpsBahwa selanjutnya karena musyawarah tanggal 26 Nopember 2007 tidakmencapai kesepkatan, musyawarah dilanjutkan pada tanggal 29 Nopember2007, dimana Terdakwa Ir.
102 — 73
Bank Sumut, maka akibat hukumnya adalah berlaku mutlak asaskonsensualitas (vide : Pasal 1320 KUH.Perdata) yang merupakan kekuatanundangundang bagi para pihak yang membuatnya (vide : Pasal 1338KUH.Perdata);Bahwa di dalam asas konsensulitas menurut ketentuan Pasal 1320KUH.Perdata, pada dasarnya perjanjian dan perikatan (overeenkomst) yangtimbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata kesepkatan, bukan padasaat Perjanjian (Kontrak) ditandatangani, menurut ahli hukum perdata, Prof.
429 — 841
tidakterawat, banyak tanaman yang mati dan masyarakat mendesak aparat desauntuk mengurus kelanjutan perkebunan tersebut, sehubungan dengan itupada tanggal 1 Januari 2010, saksi selaku kepala Desa, AparaturPemerintahan Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa serta anggota,Ketua Koperasi beserta Anggota, Ketua LPM beserta Anggota, dan tokohmasyarakat mengadakan pertemuan dengan Kepala Dinas Perkebunan Prov.Riau, Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan K2I, Pelaksana TekhnisKegiatan dan menghasilkan kesepkatan
448 — 220
Pengurusan ke Provinsi dimulai sejakadanya nota kesepkatan tersebut ;Bahwa untuk tahun 2016, yang mengurus RDTR adalah EDI SOES danSATRIADI yang meminta agar kawasan yang diajukan oleh pihak LIPPOdiakomodir menjadi Super Blok ;Bahwa saat FITRADJAJA menyampaikan terkait dengan BILLY SINDOROdilakukan di ruang kerja saksi pada tahun 2018, saat itu FITRADJAJAmengatakan akan berkomunikasi dengan BILLY SINDORO.
413 — 85
PstBahwa penjelasan singkat atas catatan pembagian uang dipapan tulis(white board) tersebut adalah terkait kesepkatan rencana peningkatanAPBD 2014, tetapi polanya tidak dalam bentuk dana aspirasi, melainkandalam bentuk uang tunai;Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apakah anggota dewanyang lain mengetahui perihal catatan pembagian uang yang ditulis olehZulkarnain alias Zul Jenggot pada papan tulis (white board), tetapi yangjelas sekwan mempunyai tugas untuk memberitahukan hal tersebutkepada
557 — 484
Bali.Bahwa selanjutnya karena musyawarah tanggal 26Nopember 2007 tidak mencapai kesepkatan,musyawarah dilanjutkan pada tanggal 29 Nopember2007, dimana saksi mengundang terdakwa I WayanCandra selaku Bupati Klungkung dalam musyawarahtersebut;Bahwa Sesuai Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 Jikamusyawarah belum mencapai kesepakatan, maka panitiapengadaan melaporkan pada Bupati;Bahwa yang hadir pada saat musyawarah tanggal 29Nopember 2007 tersebut adalah Panitia PengadaanTanah (tim 9) kecuali Ir.