• diberitanda P7 ;Foto copy Peta Over lapping Area Claim KT Benua Etam Bengalon denganLand Release Ratau Pulung dan Bengalon, setelah diperiksa ternyata darifoto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P8JHal. 21 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.09.10Asli Peta wilayah Administrasi Kabupaten Kuati Tumur Tahun 2011berdasarkan polygon 18 Kecamatan sesuai Perda No.12 Tahun 2005, sertatelah diberi matrai cukup, diberi tanda P9 ;Asli perbandingan tanpa perhitungan skala

  peta, diberi tanda P9a ;Asli perbandinagn dengan memperhitungkan skala masingmasing peta,diberitanda P9b;Asli penempatan peta pada system koordinat masingmasing peta, diberitanda P9c;Asli pembesaran 10x peta Administrasi/peta plotting lokasi, diberi tanda Pod;Asli perta pembesaran 30 x, diberi tanda P9e ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kuati Tumur Nomor 12 Tahun 2005tertanggal 31 Oktober 2005, setelah diperiksa ternyata dari foto copy kefoto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberitanda

  Saksi Ahli BUDI HANDOKO, menerangkan sebagai berikut :@ Bahwa untuk menjelaskan peta P9 tersebut harus ditentukan dulu nilaipeta yang ada yaitu pertamatama harus menentukan dulu titikkoordinatnya ;@ Bahwa untuk menentukan titik koordinat tersebut ahli menggunakan alatberupa GPS dan Pensil dan penggaris ;@ Bahwa Peta P9 tersebut yaitu peta Kabupaten Kutai Timur yang terdiridari 18 (delapan belas) Kecamatan ;@ Bahwa Peta P9a yaitu perbandingan tanpa perhitungan skala peta dandibawahnya peta plotting

  lokasi Penggugat;Hal. 24 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.Bahwa Peta P9b tersebut yaitu perbadingan dengan memperhitungkanskala masingmasing peta dengan 1 bading 1.500.000 dan dibawahnyapeta plotting lokasi Penggugat skala 1 bading 50.000 ;Bahwa Peta P9c yaitu penempatan peta pada sitem koordinat masingmasing peta dan peta plotting lokasi sudah bisa terlihat ;Bahwa Peta P9d tersebut yaitu 4 perbesaran dan dibawahnyaperbesaran peta 10 x sehingga terlihat batas Kecamatan Bengalun danbatas

  Kecamatan Ratau Pulung ;Bahwa Peta P9e tersebut yaitu perbesaran 10 x dengan skala 1 bading150.000 dan terlihat dengan jelas batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung, sedangkan dibawah peta perbesaran 30 xsehingga terlihat lebih jelas lagi batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung dan juga terlihat jelas letak obyek tanahsengketa ;Bahwa Alat yang ahli pakai untuk menentukan koordinat batas wilayahKecamatan tersebut yaitu GPS, Pinsil, Penggaris dan Kalkolator ;Bahwa ahli menentukan

• Bahwa Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akhirakhir ini mulai terjadi dinamika, penggugat dengan tergugat sering terjadiperbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tersebut hanya berakhirdengan perselisihnan skala kecil dan kembali seperti sediakala;.

  Bahwa Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihandalam skala besar akibat alasan yang kurang begitu jelas, halhal kecilseringkali memicu terjadi percekcokan diantara kKeduanya, sehingga antarapenggugat dengan tergugat sudah mulai putus hubungan komunikasi;.

• Bukti Surat1.Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa I, dengan skala 1300/Luas = 456 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidakdicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa Il, dengan skala 1350/Luas = 1.3822 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sertatidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2);Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa Ill, dengan skala 11000/Luas = 5.459 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sertatidak dicocokkan dengan aslinya

• Sering melanggar larangan Pemohon terutama dalam hal hutang piutangbaik dalam skala kecil maupun besar. Sejak tahun 2009, Termohonsudah terlibat hutang yang menurut Pemohon sudah cukup besar,sehingga menimbulkan percekcokan besar yang mengakibatkanPemohon dan Termohon pisah rumah selama + 1 bulan.

• kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

• UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal92 ayat (1) yang berbunyi :Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikangolongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi2.

  Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004 tentang Struktur dan SkalaUpah, pasal 1 berbunyi:struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampaiyang terting gi atau sebaliknya dari yang tertinggi sampai yang terendah.Sedangkan, skala upah adalah kisaran nilai nominal upah menurutkelompok jabatan.129.

  Hal ini sesuai Peraturan Penyusunan Struktur dan SkalaUpah yang tertulis di dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 92 ayat (1)dan Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004Pasal1 tentang Struktur dan Skala Upah;Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat point 9 didalamgugatannya menyatakan pada tanggal 30 April 2014 antara Penggugat denganTergugat telah terjadi kesepakatan penandatanganan surat Perjanjian BersamaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentang Upah Sundulan

• MARSIDIQ YASIN;

• 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah;
• 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

MARSIDIQ YASIN; 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;(Terlampir dalam berkas perkara);4.

MARSIDIQ YASIN;10 (sepuluh) lembar Foto copy surat dari para petani pemilik tanah;3 (tiga) lembar Foto copy peta tanah tanpa skala;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar awalnya Saksi Benny selaku pemilik dari PT.

MARSIDIQ YASIN; 10 (Sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;Merupakan dokumen yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan denganberkas perkara maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

MARSIDIQ YASIN; 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;Terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, olehRudy Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M.

• Bahwa saksi setelah mengamati barang bukti berupa tanah maka secarakasat mata terlihat barang bukti tersebut adalah tanah (soil) lemp8iungpasiran yang mengandung fragmen batu gamping phospatan ;Bahwa ada cirriciri khusus tentang tanah yang mengandung posphatyakni pada batu gamping phospatan tersebut terdapat cirriciri phospatyaitu wrna putih keabuan, bintikbintik warna hitam keabuan, denganditetesi HCL 0,1 M (nol koma satu molar) menimbulkan buih yangberarti ada unsure karbonat, kekerasannya pada skala

  5 (skala mohs) ;Bahwa tanah yang diangkut terdakwa (barang bukti) ADALAH TANAHJENIS PHOSPAT TERSEBUT ANTARA TANAH DAN BEBATUANYANG MENGANDUNG PHOSPAT TERMASUK PERTAMBANGANMINERAL BUKAN LOGAM ;Bahwa mineral phospat / Ca3(PO4)2 dapat digunakan untuk bahanpupuk pertanian dan apabila diambil unsure pospor/P dapat digunakanuntuk bahan baku korek api, bahan peledak, industry cat, kaca lembaran,industry kimia, industry karet ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa

• Nomor 511 K/Pdt.SusPHI/2015tidak diperbolehkan untuk mengurangi gaji pokok dalam melakukandemosi sesuai pertimbangannya tersebut;Bahwa gaji pokok dan penghasilan (take home pay) yang diperolehpekerja sangat tergantung dan terpengaruh serta melekat pada posisi danjabatan pekerja sesuai struktur dan skala upah yang ditetapkan dandiberlakukan oleh Pemohon Kasasi, dan mengenai hat tersebut sudahdiketahui oleh Termohon Kasasi dan diatur dalam Peraturan Perusahanyang berlaku, serta tidak dipersalahkan

  oleh Mediator dalam Anjurannya;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidakmemperhatikan ketentuan Kepmen tanggal 8 April 2004, Nomor Kep. 49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, yang dalam halini Pemohon Kasasi yang menyusun struktur dan skala upah dalampenetapan upah pekerja/ buruh di perusahaan, sehingga demosi yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi secaraotomatis mengikuti struktur dan skala upah yang berlaku untuk jabatanyang diberikan kepada

• tetapi sudah tidak diberikankarena alokasinya sudah habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lanhan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala

  syaratsyarat umum untuk melakukanperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN BanBahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala

  melakukan pengawasan di pasaran terhadap produkelektronik dan telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadap rodukSNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import, melakukanpengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan dengan K3L, danmelakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajib bahanbangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala

  pupuk non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Bahwa Pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPKPhonska dan Pupuk Petroganik;Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ban Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan; Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual; Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala

• Artinya Tergugat danTergugat Il tidak menetapkan/menyusun Sitruktur dan Skala Upah bagiPenggugat sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : Pengusahamenyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Hal ini adalahpelanggaran yang merugikan hakhak Penggugat ;6.

  Artinya Tergugat danTergugat II tidak menetapkan/menyusun Struktur dan Skala Upah bagiPenggugat sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: Pengusahamenyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Hal ini adalahpelanggaran yang merugikan hakhak Penggugat;6.

• , sejatinya pihak yang berwenang yang dalam perkara in casuKementerian Lingkungan Hidup terlebih dahulu mensosialisasikan produkundangundang tersebut ke seluruh lapisan masyarakat.Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa olibekas atau pelumas bekas yang termasuk dalam kategori limbah B3 apabiladibuang langsung ke media lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadaplingkungan dan kesehatan manusia serta mahluk hidup lainnya.Menimbang, bahwa setiap kegiatan usaha industri baik skala

  menghasilkanlimbah B3, mengumpulkan, menyimpan , mengangkut, memanfaatkan, mengolahdan menimbun limbah B3.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli IDHAM KHALIK, M.Kesyang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kota Tebing Tinggi yangpada pokoknya menerangkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup belum pernahmelakukan sosialisasi tentang limbah B3 dan dampaknya serta tata cara pengelolaanlimbah B3 kepada masyarakat khususnya pelaku dunia usaha yang berkecimpung dibidang kegiatan industri skala

  menengah dan kecil seperti kegiatan usaha bengkelbengkel sepeda motor atau bengkel lainnya yang menghasilkan limbah B3 atau bukan B3sesuai dengan persyaratan lingkungan karena selama ini upaya tersebut hanya terbatasdilakukan kepada pelaku dunia usaha dalam kegiatan industri skala besar.Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka untuk mencegah bahaya lingkungan,maka Majelis berpendapat bahwa setiap orang baik perseorangan ataupun pelaku usahaperseorangan ataupun badan usaha yang terkait dengan mata rantai

• Nurdin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBontang tertanggal 24 September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritastersebut dananya sudah ada. Dalam hal ini saksi mengatakan bahwaH.

  Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun 20042009, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasi masyarakatdalam bentuk usulan pembangunan dengan skala prioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat dengan skalaprioritas tersebut dan diajukan dalam rapat pleno DPRD Kota Bontang; Bahwa hasil rapat pleno pada dasarnya menyetujui usulan proyek denganskala prioritas tersebut dan mengusulkannya kepada Walikota Bontang

  ; Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah : "... akan diselesaikan"; Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek skala prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayar olehPemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak ada perintahtidak ada yang mau mengerjakan; Bahwa saksi juga meyakini pasti proyek Pemerintah yang dikerjakanoleh kotraktor;3.

• sabutersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwadengan cara membelinya dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000, (SatuJuta Rupiah), sebanyak 1 (Satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeliuntuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

  Terdakwa bahwa sabutersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwadengan cara dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000, (Satu Juta Rupiah),sebanyak 1 (satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeli untukdipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis SabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

  Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Tes Urinepada hari Kamis tanggal 11 April 2019, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadapTerdakwa di Poliklinik Polres Aceh Barat Daya dengan menggunakan alat tes urineOne Step Metaaphetamin Test Device (Urine) dengan hasil positif (+) sabu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

• Foto copy Skala (denah/gambar) yang diberi tanda T2;Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkandengan aslinya di muka persidangan dan telah diberi materai secukupnya serta telahdilegalisir di depan pejabat yang berwenang, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sahmenurut hokum;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diuraikan di atas pihakTergugat, di persidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah

  Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang bertanda T1 berupa fotocopy kwitansiKwitansi tertanggal 11 Mei 1983, yang pada intinya hanya menerangkan bahwaBaharuddin Kimang telah membeli pohon kelapa bersama dengan tempatnya dari Alwiyah,tidak dapat dijadikan dasar sebagai alas hak dasar kepemilikan tanah akan tetapi buktitersebut dapat dipergunakan untuk mendukung bukti lain sehingga bukti ini masih akandipersesuaikan pula dengan bukti lain yang mendukung;Menimbang, bahwa bukti bertanda T2 berupa fotocopy Skala

  mempertimbangkan persesuaiannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T1 yang menjelaskan jikaBaharuddin Kimang telah membeli pohon kelapa bersama dengan tempatnya dari Alwiyahakan tetapi tidak menyebutkan dimana letak/lokasi tempat yang dibeli oleh Baharuddin35Kimang (tergugat) tersebut dan pada kenyataannya bukti T1 tersebut juga tidak didukungdengan alat bukti lainnya sehingga bukti ini tidak akan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T2 berupa fotocopy Skala

  P4tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan akan tetapi berdasarkan pertimbangantersebut diatas memiliki persesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya sehinggaMajelis Hakim ikut mempertimbangkannya sebagaimana uraian diatas (Vide37yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1498 K/PDT/2006 kaidah hukumnya bahwafotocopy dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah selama itu didukung danmendukung alat bukti yang lain);Menimbang, bahwa terhadap bukti tergugat bertanda T2 berupa fotocopy Skala

• Batu Kota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002 Tetap dalam berkas perkara 6. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

  BatuKota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002;Tetap dalam berkas perkara4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Februari 2017Nomor 720/Pid.B/2016/PN Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa ARIK WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu.2.

  BatuKota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002Tetap dalam berkas perkaraMembebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Membaca berturutturut:1.Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum masingmasing tertanggal 27 Februari 2017 atas putusan PengadilanNegeri Malang, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 27Februari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017;Memori banding

  BatuKota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002Tetap dalam berkas perkara6. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam duatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (limaribu rupiah);Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 olehHalaman 22 dari 23 putusan Nomor 233/PID/2017/PT SBYkami H. Syamsul Bachri Bapatua, S.H.,M.H.

• statuspenguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatantanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;5. fotocopy surat keterangan rencana kota (SKRK) atau fotocopy IMByang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;6. rencana teknis bangunan meliputi : a. gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani olehpenanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/ pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set, yang terdiri dari :1) gambar situasi (Skala

  1 : 1000 / 1 : 500); 2) gambar...........262) gambar lay out/denah, tampak, potongan (skala 1 : 100 /1: 200);3) gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1 : 100/ 1 : 200) ;b. gambar konstruksi (Skala 1 : 100) dan detail (Skala 1: 50/1: 20/1:10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana,pengawas / pelaksana), sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);c. perhitungan konstruksi sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);.

  Pucang Adi No.122 Surabaya dengan Skala 1 : 100 dan 1 : 500 ( Lampiran IMBNomor: 188/402992/402.4.6/2002) tanggal 28 Juni 2002 (fotocopysesuai dengan aslinya) ; Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (IPT)188/.45/1351B/436.6.18/2014 atas nama Drh.

• Pekerjaan Modeling=> Miniatur= Model skala antara 1:5=> Model skala 1:1 (Master Positif)e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;e Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;e Pekerjaan Pengecoran perunggu ;e Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising pewarnaan ;e Pekerjaan pemasangan patung :a.

  Goa Slarong Kentholant Kidul GuwosariPanjangan Bantul Yogyakarta, dengan item pekerjaan :e Tempat/studio pembuatan patung ;e Pekerjaan gambar desain gambar patung ;e Pekerjaan Modeling ;e Miniatur ;e Model skala antara 1:5 ;e Model skala 1:1 (Master Positif) ;e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;= Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;=>=>Pekerjaan Pengecoran perunggu ;Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising pewarnaan (ada dilokasi Pulau Kumala) ;b.

  Pekerjaan Modeling= Miniatur Rp.12.500.000 ;= Model skala antara 1:5 Rp.113.240.000 ;= Model skala 1:1 (Master Positif) Rp.566.200.000 ;Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif Rp.366.225.000 ;Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif Rp.501.600.000 ; 2 9Pekerjaan Pengecoran perunggu Rp.3.549.200.000 ;Pekerjaan Penyetelan Patung Rp.52.725.000 ;g. Pekerjaan Phinising pewarnaan Rp.102.600.000 ;e Pekerjaan pemasangan patung Rp. 367.562.890, dengan kegiatan :a.

  Pekerjaan pembuatan patung := Pekerjaan gambar desain gambar patung= Pekerjaan Modeling : Miniatur, Model skala antara 1:5, Model skala 1:1(Master Positif) ;= Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif= Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif= Pekerjaan Pengecoran perunggu= Pekerjaan Penyetelan Patung= Pekerjaan finishing pewarnaanc.

  Pekerjaan gambar desain gambar patung : pekerjaan modeling :miniatur, model skala antara 1:5, model skala 1:1 (master positif),pekerjaan pembuatan kerangka dan cetak negatif, pekerjaanpengecoran kerangka cetakan negatif, pekerjaan pengecoranperunggu, pekerjaan penyetelan patung, pekerjaan finishingpewarnaan (ada dilokasi Pulau Kumala) ;B. Lokasi kedua : di Pulau Kumala Kec. Tenggarong Kab. KutaiKartanegara dengan item pekerjaan :a.

• SPPK Pondok Gede berada di sekitar KelurahanJatiwaringin mencakup wilayah pelayanan KelurahanJaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin,Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusatjasa dan pusat pendidikan;b.

  Pondok Gede terletakpada wilayah dengan arahan fungsi sub pusat pelayanan kota(SPPK) Pondok Gede dengan fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusat jasa dan pusatpendidikan. Dengan melihat arahan fungsi dimaksud makapengembangan hunian vertikal dan kawasan komersial dinilai tepat.Dst...

  Putusan Nomor 60 PK/TUN/2016dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir danretail kKelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan adalah melanggarsalah satu tujuan dibuatnya Perda RIRW Kota Bekasisebagaimana dalam Perda RTRW Kota Bekasi Nomor 13/2011;g.

  SPPK Pondok Gede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringinmencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka,Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur denganfungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retailberkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan;b.

  Lokasi pembangunan apartemen city terrace sesuaiPasal 8 Perda RTRW Kota Bekasi Nomor 13/2011 berada kawasanyang peruntukannya hanya untuk fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusat jasa dan pusatpendidikan, bukan untuk fungsi hunian.

• dengan alas hak berupa SHM Nomor5/1969, Persil 66D 1, Kohir Nomor 142 adalah tindakan melawan hukumyang merugikan kepentingan Para Penggugat karena ternyata SHMNomor 5/1968 tersebut Tidak Diakui Sebagai Produk Badan PertanahanKota Makassar oleh karena skala dan gambarnya tidak tercatat dalamwarkah buku tanah;Menyatakan batal dan tidak berlaku seluruh pecahanpecahan dari SHMNomor 14/Daya dan SHM Nomor 15/Daya dan SHM Nomor 16/Daya,yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat karena berasal dari hibah dan