Ditemukan 6377 data
112 — 18
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
1.RIYADI, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.RASYID WIRAPUTRA, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
Terdakwa:
AISA A.RUMONIN
116 — 77
pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugasS pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan balk,kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantumdalam Keppres
59 — 31
diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undangundang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang PerubahanKeempat Atas Keppres
90 — 22
tersebut;Bahwa saksi menjadi panitia pengadaan tanah tersebut sampai selesai;Bahwa saksi tidak ikut rapat dalam penentuan harga tanah tersebut;Bahwa Penentuan harga tanah untuk PLTU Teluk Sirih tersebut adalahberdasarkan Surat Keputusan Panitia bukan Wali Kota Padang;Bahwa saksi tidak tahu apakah Wali kota Padang mengetahui harga tanahtersebut;Bahwa Wali Kota mengetahui sebagai laporan dari Panitia dimana Wali kotaPadang mengetahui permasalah pengadaan tanah tersebut;Bahwa Dasar hukumnya adalah Keppres
171 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
hakprioritas tentunya adalah mempunyai nilai ekonomis;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan DalamRangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHakBarat, menyebutkan:Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat danmengusahakan atau menggarap sendiri tanah/bangunan, akandiberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanahtanahtesebut diperlukan untuk proyekproyek pembangunan bagipenyelenggaraan umum;Sedangkan Pasal 3 Keppres
ARIF WIBISONO, SH
Terdakwa:
WALUYO Als ADY WALUYO Bin KASTUBI
80 — 30
mengikat ;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orangtidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya sematamata hanya didasarkankarena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau suatukebisaaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasar peraturan perundangundangan (tertulis)yang dilanggarnya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnya melanggar Keppres
135 — 26
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
594 — 510
Pemakaian fungsi tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunaninfrastrukturminyak, gas dan panas bumi menjadi tanggung jawab Pemohon Intervensi dan harusdilindungi oleh karena fungsi tanah tersebut berubah menjadi Objek Vital Nasionalsebagaimana Pasal 1 angka 1 KEPPRES No. 63 Tahun 2004 tentang PengamananObjek Vital Nasional adalah :Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yangmenyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan/atau sumberpendapatan Negara
134 — 30
adanya penolakan dari warga sekitar dan teknisnyaadalah melakukan pengecekan dilapangan sehingga keluarlah adendum ;Bahwa pada waktu adendum dikeluarkan kontraktor sudah bekerja tetapi denganadanya penolakan dari warga sekitar lokasi maka proyek berhenti dan penolakantersebut dilakukan didalam rapat dan ada kesepakatan terhadap penolakantersebut;Bahwa yang melakukan penghitungan terhadap biaya proyek peningkatanJalan Pondok Rangon tersebut adalah kontraktor dan dituangkan dalam RAB ;Bahwa didalam Keppres
143 — 44
perpanjangan tangan dari Dinas KoperasiProvinsi dan Kementerian Koperasi;Bahwa personil Dinas Koperasi yang masuk ke dalam panitia pembangunan pasarperbatasan tugasnya tidak akan tercampur dengan tugasnya sebagai personil dari DinasKoperasi sebab ada pembatasan tugas, yaitu tugas sebagai panitia terbatas pada proyeksaja sedangkan tugas sebagai personil dari Dinas Koperasi merupakan tugas yangsifatnya abadi;Bahwa koperasi bukan plat merah tetapi plat kuning sehingga koperasi tidak bisamelaksanakan Keppres
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
203 — 279
Memberitahukan kepada Kemensos / Dit PKP bila ada dana rekeningbahwa berdasarkan KEPPRES No. 42 tahun 2002, DIREKTORATPENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN telah menyalurkan danabantuan sosial kepada 20 (dua puluh) KUBE yang ada di KotaPematangsiantar pada bulan Desember 2013 yang penerimanya (KUBE)telah ditetapbkan sebelumnya oleh Dinas Sosial Kota Pematangsiantarkemudian disahkan dan ditetapkan kembali oleh KPA yakni DirjenPenanggulangan Kemiskinan, dan saksiyang bertindak selaku PPSPMdalam penyaluran
87 — 21
AHLI ADE KRISTIAWAM ,SE, Disumpah, dibacakan BAP nya dipersidanganpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak mengenal dengan lakilaki dengan Terdakwa IDA RAHAYUWIDOWATI dan Ahli juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.Bahwa Peraturanperaturan yang dijadikan dasar / pedoman dalam kegiatanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah diaturdalam:a) Tahun 2004 s/d 2010 diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubahdengan Pepres No. 79 Tahun 2009
105 — 33
tersebut;Bahwa saksi menjadi panitia pengadaan tanah tersebut sampai selesai;Bahwa saksi tidak ikut rapat dalam penentuan harga tanah tersebut;Bahwa Penentuan harga tanah untuk PLTU Teluk Sirih tersebut adalahberdasarkan Surat Keputusan Panitia bukan Wali Kota Padang;Bahwa saksi tidak tahu apakah Walikota Padang mengetahui hargatanah tersebut;Bahwa Wali Kota mengetahui sebagai laporan dari Panitia dimana Walikota Padang mengetahui permasalah pengadaan tanah tersebut;Bahwa Dasar hukumnya adalah Keppres
198 — 40
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IlII/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
AMIR GAOS LATUCONSINA
252 — 510
Terminal Transit Tipe B Passo dan katanya (saksi Angganoto Urasebagai PPTK) ada Surat Persetujuan Proses Penunjukan Langsung WalikotaAmbon walaupun Kami Panitia Pengadaan sudah berusaha untuk meminta suratpersetujuan Walikota Ambon dimaksud namun (saksi Angganoto Ura sebagaiPPTK) tetap tidak memberikan surat persetujuan Walikota Ambon dimaksudkepada Kami Panitia Pengadaan.Bahwa menurut saksi Proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di DesaPasso adalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
proses lelang penunjukan langsungKegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap Ill sesuai denganUndangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe BPasso Tahap Ill, Surat Keputusan dari Menteri Kimpraswil dan adanya SuratPerseujuan Proses penunjukan langsung Waelikota Ambon untuk kegiatanpembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap III Tahun 2009.Bahwa proses pelelangan Pembangunan Transit Tyoe B di Desa Passoadalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
205 — 312
Yang menjadidasar kewenangan tersebut adalah:1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria;2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;3) Keppres Nomor 26 tahun 1988 tentang Pembentukan BadanPertanahan Nasional (Pasal 16 Sub c);Halaman 27 dari 195 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2020/PN RtgPeraturan Menteri Negara Agraria/Ka.
135 — 44
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor III/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
116 — 19
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
79 — 22
SAFVER) pada Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang tahun Anggaran 2010 ;Bahwa saksi adalah ketua tim leader para konsultan (coordinator) danmendapat laporan dari 21 konsultan dari seluruh Indonesia, juga turun kelapangan yaitu 2 kali dalam setahun ;Bahwa dalam laporan konsultan untuk Sumedang, untuk proyek SAFVERtidak ada penyimpangan, laporan dibuat tiap 3 bulan juga dalam bahasaInggris ;169Bahwa pada pokoknya/Intinya, sesuai yang diketahui bahwa proyekSAFVER sudah baik ;Bahwa Perihal Keppres
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas setiappenyerahan tersebut, tidak ada lembar Nota yang diserahkan oleh pengrajinkepihak Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai bukti pemesanan danpenyerahan barang dan hal tersebut berlangsung dari tahun 2006 sampaidengan tahun 2010 dan sebagian besar belum dibayar oleh Pemda Kab.Merauke;Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulitbuaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor80 Tahun 2003
No. 793 K/Pid.Sus/2014puluh milyarenam ratus empat puluh sembilan jutaenam ratus enam puluhtujuh ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan dana yang bersumberdari DPA SKPD Setda Kabupaten Merauke dari pos mata anggaran belanjapenunjang tugas pemerintahan;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak Tahun 2006 sampai denganTahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimanadiamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80 Tahun 2003
Pekerjaan itu berupa penunjukan langsung tidak menggunakan tahaplelang seperti disyaratkan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 20;Bahwa SPK yang dilampirkan dalam SPM untuk tamu tamu, seharusnyakuasa pengguna anggaran mengajukan penyediaan dana pada sub keuangan,sudah terbit Surat Penyediaan Dana (SPD).