kemudian apakah benar Penggugat telahmendapatkan pengalokasian tanah/lahan dari Tergugat II dan apabilamemang benar Penggugat telah mendapatkan alokasi tanah/lahan,pertanyaan berikutnya apakah benar tanah/lahan yang dialokasikankepada Penggugat tersebut overlapping atau tumpang tindih denganlahan yang telah dialokasikan kepada Tergugat sebelumnya olehTergugat Il, apabila benar bahwa Penggugat mendapatkan alokasitanah/lahan dari Tergugat II dan lahan yang dialokasikan tersebutoverlapping/tumpang tindin

Metalindo UsahaBersama yang pada faktanya tumpang tindin dengan areal lahanmilik PT. Federal Investindo;b. Surat No. 090/KND/DDFK/L/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016, PerihalPeringatan Kedua untuk tidak melakukan penerbitan Sertifikat atasareal lahan yang terletak di Wilayah Pengembangan Batam Centreberlokasi di Samping Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC)atas nama PT. Smart Edutama International dan PT. Metalindo UsahaBersama yang pada faktanya tumpang tindihn dengan areal lahanmilik PT.

MetalindoUsaha Bersama yang pada faktanya tumpang tindin dengan areallahan milik PT. Federal Investindo;d. Surat No. 170/KND/DDFK/L/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016,Perihal Permohonan untuk tidak melakukan penerbitan Sertifikat atasareal lahan yang terletak di Wilayah Pengembangan Batam Centreberlokasi di Samping Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC)atas nama PT. Smart Edutama International dan PT. Metalindo UsahaBersama yang pada faktanya tumpang tindin dengan areal lahanmilik PT.

Berdasarkan pendalaman/pengkajian substansi buktibukti tersebutkemudian diketahui bahwa Izin Usaha Perkebunan dan beberapa SertifikatHGB dan HGU yang dimiliki PT Ricky Kurniawan Kertapersada ternyatamemiliki letak/lokasi yang tumpang tindin dengan areal Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHKHT1)Penggugat, sehingga keberadaan Keputusan Tata Usaha NegaraKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana butir 1 di atas barulahdiketahui merugikan kepentingan Penggugat ;Mencermati

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2014277/Menhutll/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Penunjukan ArealPenggunaan Lain menjadi Kawasan Hutan Produksi dan selanjutnyamenerbitkan SK Menhut Nomor 346Menhutll2004 tanggal 10 September2004 tentang IUPHHKHTI Penggugat, yang bertumpang tindin denganBeschikking Tergugat dan Tergugat II, Namun dilihat dari total hak atastanah yang dipunyai Tergugat Intervensi berupa: 1. HGU 42/ Mekarsari 682,2 ha2. HGB 1/Mekarsari 8,3537 ha3. HGB 2/Mekarsari 3,0243 ha4.

membingungkan bagipihak Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Intervensi 1 dalam menanggapigugatan tersebut, karena sulit dipahami pada bagian manakah lahan yangtumpang tindih tersebut, sehingga menyebabkan tidak ada kepastian hukumbagi pihak Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Intervensi 1 untukmembantah atau mengakui dimana keberadaan batasbatas areal lahanyang diklaim oleh Penggugat tersebut;Oleh karena tidak diuraikannya batasbatas titik koordinat yang diklaim olehPenggugat sebagai lahan yang tumpang tindin

Tahun 2007 tentang PenataanRuang (T.181) telah mengatur:Pasal 6 ayat (2) menyebutkan: Penataan ruang wilayah nasional,penataan ruang wilayah propinsi, dan penataan ruang wilayahKabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer;Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) disebutkan: Yang dimaksudKomplementer adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional,penataan ruang wilayah Propinsi, dan penataan ruang wilayahKabupaten/Kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidakterjadi tumpang tindin

Penataanruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, dan penataanruang wilayah Kabupaten/Kota saling melengkapi satu sama lain,bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindin kewenangan dalampenyelenggaraannya.

untuk menjamin kesesuaian muatanperaturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundangundangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang;Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saling melengkapi satu samalain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindin

Bahwa pada nyatanya Tergugat telah mengetahui adanya keputusanMenteri Kehutanan Nomor SK.383/Menhutll/ 2006 tanggal 5 Juli 2006tentang penunjukan areal penggunaan lain seluas 33.800 ha yangterletak di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai KartanegaraProvinsi Kalimantan Timur menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutanproduksi tetap, sehingga bisa dihindari adanya sengketa batas atautumpang tindin pemberian ijin lahan;5.

TPS) tumpangtindin. dengan lahan JIUPHHKHT PT.SylvadutaCorporation (vide bukti P4):6) Tumpang tindin lahan tersebut diinformasikan olehKepala Dinas Kehutanan kepada Direktur UtamaPT. Tunas Prima Sejahtera dalam surat tanggal 22Oktober 2009 Nomor 522.22/5706/DKII/2009 (videbukti P5).

TPS) yangdiperpanjang dengan Keputusan Tergugat Nomor56/DPN.K/IL56/VIII2007, tanggal 8 Agustus 2007 dan diperpanjang lagidengan Keputusan Tergugat Nomor 99/DPN.K/IL99/X2008, tanggal 27Oktober 2008, sebatas yang tumpang tindin dengan lahan IUPHHKHT milikPenggugat;Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 15 PK/TUN/20153.

ini setelahpemekaran, telah berubah menjadi Desa Tondowatu Kecamatan Morosi:;Bahwa tidak ada sanggahan dari warga saat sertifikat atas namaRamlah tersebut diterbitkan, sertifikat atas nama Ramlah terbit padatahun 2013;Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Padt.G/2020/PN Unh Bahwa ketika Saksi diminta bantuannya saat pelaksanaan PemeriksaanSetempat, Saksi belum mengetahui jika objek tersebut tumpang tindihdengan sertifikat milik Ramlah; Bahwa Saksi tahu jika objek tersebut tumpang tindin

mengajukanpermohonan informasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe terkaitdengan adanya sertifikat pada obyek sengketa yang telah dilakukanPemeriksaan Setempat tanggal 5 Februari 2021, kKemudian berdasarkan bukti T25 yaitu Surat pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten KonaweNomor MP.02/14674.600/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021, KantorPertanahan Kabupaten Konawe memberikan jawaban bahwa berdasarkan hasilanalisis disampaikan bahwa terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 00189 yangtumpang tindin

Wahyono Sumardi seluas6.760 M2 yang nyata terletak dalam wilayah kerja/administrasipemerintahan Desa / Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampanbertumpang tindin dengan bidang tanah Penggugat yang terletakdalam wilayah Pemerintahan Kelurahan Labuh Baru Barat, sehinggatanah Penggugat habis karena tumpang tindih, padahal letak wilayahadministrasi pemerintahnya berbeda, dengan kata lain ruang lingkupkewenangan administrasi/ wilayah kerja pemerintahan Desa /Kelurahan Simpang Baru tidak sama dan berbeda

untuk mengembalikanbidang tanah milik para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sertatanpa dibebani hak atau syarat apapun juga;e Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan oleh Penggugat diatas,sudah tepat menurut hukum Tergugat dan Il (Secara Bersama tanggungrenteng) dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugatsebagai akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Il yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian secaralangsung kepada para Penggugat;e Bahwa tumpang tindin

Nomor 805/200.3.14.71/VII/2012 Tertanggal 06Juli 2012 serta Peta Pengumpulan Data Fisik yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dijelaskan bahwa luas bidang tanahHalaman 37 dari 93 Halaman Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT6.thePBRPenggugat 8.435 M2, setelah dilakukan perhitungan penggambaran danPlotting kedalam Peta Dasar Pendaftaran pada Kantor PertanahanKotaPekanbaru dijelaskan sebagai berikut:> Sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor 7226(dahulu Nomor 3755) tumpang tindin

dengan Sertifikat Hak MilikNomor 768 terdaftar atas nama Herry Purnomo seluas 1.246 M2;> Sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor 7226(dahulu Nomor 3755) tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNomor 769 terdaftar atas nama Wahyono Sumardi seluas 6.760 M2;> Sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor Penggugat 7226(dahulu Nomor 3755) terkena pembuatan parit seluas 429 M2 olehPemerintah.

Bahwa Para Penggugat telah berkalikali menegur, melarang danmemperingatkan Tergugat agar tidak mengerjakan dan menghancur kebunkalapa sawit milik Para Penggugat serta meminta mencabut kembalitanaman kelapa sawit yang ditanam secara tumpang tindin dengan tanamankelapa sawit Para Penggugat, namun Tergugat sama sekali tidakmengindahkan peringatan dan teguran dari Para Penggugat tersebut,sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan pengrusakan danmenghancurkan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat

Nomor 2910 K/Pdt/20162.10.11.tumpang tindin dengan kelapa sawit milik Para Penggugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal1365 KUH Perdata;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat mengakibatkanPara Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immaterial yangharus dibayar ganti ruginya, yakni :a.

Penjual dan Asniatik(Termohon Kasasi I/ Pembanding I/semula Penggugat ) selaku Pembelidari sudut pandang hukum adat semata tanpa melihat dari sudut hukumpositif yang telah mengatur secara khusus dan juga tanah a quo sangatluas yaitu + 150 Ha dan status tanah juga bukan tanah adat;14.Bahwa apabila semua jual beli tanahn dilakukan dengan carasebagaimana yang diuraikan Judex Facti maka akan ada jual beli tanahyang akan dilakukan oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab danakan terjadinya tumpang tindin

Bahwa dalam perjalanan akan rencana Penggugat untuk bermusyawarahdengan masyarakat yang berada di atas tanah tersebut, tibatiba Penggugatmendengar berita bahwa Tergugat akan melakukan pelebaran muarasungai Ampal dan saat itu Tergugatl diwakili oleh Tergugatll / CamatBalikpapan Selatan telah melakukan negosiasi dengan masyarakatkhususnya yang berada di pinggir sungai sebanyak kurang lebih 25 KepalaKeluarga yang sebagian memiliki surat tanah berupa segel dengan statustumpang tindin dengan SHM No. 02

Nyoman Agus Suwiti ;Bahwa Terdakwa sebagai pemilik tanah yang telah menjual tanahnyatersebut, sebenarnya sudah mengetahui jika sebahagian tanah miliknyayang tercantum dalam SHM Nomor 00839 tanggal 17 November 2003seluas 2.603 M2 telah tupang tindin dengan SHM Nomor 1439GS.2577/1996 atas Moch. Resin Yasni, S.T., (adik kandung Terdakwa),namun untuk meyakinkan pembelinya maka Terdakwa tidakmemberitahukan kepada saksi dr.

Objek tanah dalam perkara a quo sekarang ini berbeda,tidak tumpang tindin atau tidak termasuk kedalam objektanah dalam perkara antara Wasar dan Nasrun, nampakjelas terpisah, dipisahkan oleh Jalan sebagaimanaketerangan saksi H.AMSARI dalam uraian perkara a quo( halaman 12). Yang pada pokoknya saksimenerangkan,bahwa saksi ada mempunyai tanah didekattanah dalam objek sengketa namun tidak termasuk dalamobjek sengketa.

Gugatan Penggugat terhadap kedudukan Obyek sengketa tidakjelas yaitu tidak mencantumkan Identitas Alamat Obyek sengketayang lengkap, jelas dan pasti,dimana terhadap Obyek sengketa Penggugat tidakmencantumkan nama RPT ,Kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, dan Provinsi, sedangkanPenggugat tidak merubah surat gugatannya, Kedudukan obyeksengketa yang jelas dan pasti sangatlah penting karena supayatidak terjdi timpang tindin kepemilikan obyek dengan pihak lain.Ketidak jelasan Obyek gugatan mengakibatkan

Tidak ada tumpang tindin antara kedua SHM milikTergugat dengan SHM yang dianggap milik Penggugat sendiri, karenaHalaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 442/PDT/2019/PT SMGantara kedua kepemilikan SHM tersebut merupakan objek yangberbeda dan lokasi yang berbeda pula.13.Bahwa sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada poin 14 dalamgugatannya, Tergugat menyampaikan sebagai berikut, bunyi Pasal 62ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN NO. 3 tahun 2011 tentangPengelolaan Pengkajian dan Penanganan

dalam Akta Jual Beli tertanggal22 Maret 2011 dengan Nomor : 248/BAKI/2011 dan Nomor249/BAKI/2011 keduanya dibuat dihadapan YULISTIKA SETYADEWI,Sarjana Hukum, Selaku PPAT Kabupaten Sukoharjo dan sudahdalam tahap pemeriksaan secara komprehensif sebelumnya oleh TurutHalaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 442/PDT/2019/PT SMGTergugat, sehingga terbitlah kedua SHM milik Tergugat tersebut secarasah dan tidak melanggar hukum.Bahwa Penggugat telah salah besar dan keliru mendalilkan telah terjaditumpang tindin

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuat danmenyajikan data fisik dan data yuridis atas pemberian hak atas tanahsecara lengkap dan benar, sehingga objek sengketa yang diterbitkanoleh Tergugat pada tahun 1977 tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat dengan SHM Nomor 554 (dahulu No.1003 atas namaPANUT), yang penerbitannya bersamaan dengan tanah milikPenggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut bertentangan denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah

Karena dengan Tergugat tidak dapat membuat danmenyajikan data fisik dan data yuridis atas pemberian hak atas tanahsecara lengkap dan benar, sehingga objek sengketa yang diterbitkanoleh Tergugat pada tahun 1977 tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat dengan SHM Nomor 554. Bahkan Tergugat juga telahmelakukan proses balik nama atas objek sengketa menjadi atas namaSUHAIDI, dengan dasar Akta JualBeli tanggal 20 Februari 1985 yangPutusan No. 36/G/2017/PTUNBL him. 30dibuat dihadapan Bapak Drs.

tersebut sebesar Rp15.000 per batang dan Terdakwa PTADEI juga bersedia membangun kebun kelapa sawit pola KKPA atas lahanmasyarakat ;Bahwa dalam tahun 1999 itu, di Desa Batang Nilo Kecil sudah terdapatKoperasi Petani Sejahtera dengan jumlah anggota sebanyak 220 orang,sebagaimana Akta Pendiriannya Nomor 339/BH/KDH.4/V/XIV/1999 dan telahmendapat pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil danMenengah Kabupaten Dati Il Kampar, tanggal 06 Desember 1999 ;Bahwa karena lahan yang tumpang tindin

Nomor 2042 K/Pid.Sus/2015masyarakat setempat, sehingga terjadi kesepakatan lisan saat itu, yaituTerdakwa PT ADEI bersedia mengganti rugi tanaman karet masyarakat yangtumpang tindih sebesar Rop15.000 per batang dan Terdakwa PT ADEI jugabersedia membangun kebun kelapa sawit dengan pola KKPA atas lahanmasyarakat itu ;Bahwa karena lahan yang tumpang tindin dengan HGU Terdakwa PT ADEIyang dimaksudkan akan dijadikan lahan perkebunan pola KKPA merupakantanah milik tiga persukuan (Piliang, Melayu dan Pelabi

SINGAM itu membawahi Asisten (SUTRISNO) dandibantu seorang Staf Asisten (SARDIMAN SARAGIH) yang memimpinbeberapa orang Mandor KKPAdi bawahnya ;Bahwa TAN KEI YOONG adalah Direksi (Regional Direktur) Terdakwa PTADEI yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ;Bahwa terbentuknya kemitraan KKPA tersebut yakni pada sekira tahun1999, ketika Terdakwa PT ADEI mengelola arael HGUnya yang terletak diDesa Batang Nilo Kecil, ternyata ada bagian HGU Terdakwa PT ADEltersebut yang tumpang tindin

LABORA BANCIN, selaku Ketua Koperasi PetaniSejahtera ;Bahwa TAN KEI YOONG adalah direksi (Regional Direktur) Terdakwa PTADEI yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ;Penandatanganan MoU tersebut di atas sebagai tindak lanjut upayapenyelesaian perselisihan lahan masyarakat tiga persukuan di Desa BatangNilo Kecil yang tumpang tindin dengan sebagian lahan Hak Guna Usaha(HGU) Terdakwa PT ADEI dari luas seluruhnya 12.860, sehingga KoperasiPetani Sejahtera yang mewadahi masyarakat

Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Judex Facti padaPeradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.Bahwa hal ini terlinat dari keterangan saksi yang dihadirkan dari BPNyaitu Bambang Prasongko yang mengatakan Tergugat ic Kepala BPNmengakui bahwa tanah objek perkara terletak pada lokasi yang samadengan milik para Penggugat dan saksi BPN lainnya yaitu Kosimmengatakan bahwa tanah Suripto dkk (ic para Pemohon Kasasi)tersebut tumpang tindin dengan tanah Budi Gunawan (ic TermohonKasasi Il).Bahwa dari

danmengadili perkara No:24 /Pdt.G/2016/PN.Skh ( Eksepsi Absolut)Bahwa penggugat yang mengajukan gugatan perdata pada tanggal 11April 2016 di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah keliru dan salahalamat karena Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili pokok perkara yang berkaitan denganpermasalahan sertipikat ganda atau tumpang tindih sebagaimana yangdidalilkan dalam Posita Penggugat hal 3 angka 5.Majelis hakim yang terhormat bahwasannya permasalan sertipikatganda/tumpang tindin

Tjetjep Sudhira Latif, seluas 2.813 M2,terletak di Jalan Simprug Golf RT.001 RW.008, KelurahanGrogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,yang tumpang tindin dengan SHM No. 235/Grogol Selatan atasnama Muhadjar bin Haji Djapar. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;Buku Tanah Hak Milik Nomor : 235/Grogol Selatan, tanggal 26Juni 1973, Gambar Situasi Nomor : 323/785/1973, tanggal 10April 1973, seluas 2.802 m2 atas nama Muhadjar bin HajiDjapar.

TjetjepSudhira Latif yang tumpang tindin dengan Sertipikat HakMilik Nomor : 235/Grogol Selatan atas sebidang Tanahseluas 2.802 m2 yang terletak di Provinsi DK! Jakarta,Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,Kelurahan Grogol Selatan, RT.001/RW.008, setempatdikenal dengan Jalan Simprug Golf , RT.001/RW.008sebagaimana ternyata di dalam Gambar Situasi tertanggal10 April 1973 Nomor 323/785/1973 tercatat atas namaMuhadjar bin Haji Djapar.

faktafaktasebagai berikut:1.Bahwa lokasi Objek Sengketa a quo terletak di Desa Saindule, KecamatanRote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;Bahwa di lokasi Objek Sengketa terdapat beberapa bangunan antara lainbangunan rumah tinggal Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi masingmasing menunjuk lokasibidang tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa (videBukti P1 = T.lIl.Int1 dan sebagaimana dalam Bukti T9 dan T11), sehinggadiketahui telah terjadi tumpang tindin

:Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 20/G/2021/PTUN.KPGMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak dan uraian faktafakta/fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaanriwayat asalusul tanah terhadap bidang tanah Penggugat dengan bidang tanahTergugat II Intervensi yang telah diterbitkan Objek Sengketa a quo, yang manabidang tanah tersebut tumpang tindin sebagian, adapun rincian masingmasingasalusul atau riwayat kepemilikan tanah tersebut yaitu:Penggugat memperoleh

Dansesual gambar/peta Kantor ATR/BPN serta bukti lainnya, maka HGBNo. 339/Nps milik pihak Penggugat tumpang tindin dengan HBGNo.477/Nps.

Dan apabila menunjuk Gambar Situasi (GS) No.1698/1989 tanggal 27 April 1989 yang terdapat dalam sertifikattersebut di atas maka berada di lokasi sebagian obyek milik pihakTergugat berdasarkan R.v.O 674 Surat Ukur No. 39/1923 ( yangditunjuk dengan N.O.P 34.71.090.002.0010187,0 dan N.O.P34.71.090.002.0010188.0 ) serta tumpang tindin dan ataubertentangan dengan R.v.O 769 ( milik Penggugat sendiri ).c.

DIPM, KeputusanTergugat mana juga telah menyebabkan adanya izin yangtumpang tindin dengan dan sekaligus telah mengurangiwilayah izin usaha pertambangan Penggugat sehinggakeputusan tersebut secara langsung telah merugikanPenggugat.2.3.3.

Jadi apabila saat ini KP tersebut tumpang tindin dengan IUPPenggugat, maka secara hukum izin pertambangan yangdiakui berlaku adalah IUP Penggugat dan akibat hukumnyaadalah KP yang diberikan kepada PT.