SUSANTO);Bahwa uang itu harus diberikan kepada yang berhak menerima tanpa syarat;Bahwa apabila sampai tahun akhir anggaran 2014 uang tersebut tidak dicairkan,maka harus dikembalikan ke Kas Daerah;Bahwa dalam Laporan Rekapan LPJ Tata Pemerintahan ke DPKAD, dalam halDesa Angkatan Lor belum membuat SPJ dalam laporan tidak ada keterangan apaapa, hanya tertulis di laporan saksi bunyinya belum ada LPJ;Bahwa wewenang bidang saksi hanya menegur saja dan meminta SPJ tersebut,untuk kewenangan pemeriksaan Adminstrasi

Rajawali Mitra Persada untuk Pembayaran Tagihan Uang Muka 30 % atas Pembangunan Gedung Kantor Badan Dinas Pemerintahan ;16) 1 (satu) lembar Asli surat Pembukaan Pemblokiran Nomor : 900/116/DPKAD/2014 tanggal 19 September 2014 dari Kepala Dinas PPKAD Kab. Tolikara ;17) 4 (empat) lembar foto copy surat Pemblokiran Nomor : 900/173/DPPKAD/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Kepala Dinas PPKAD Kab.

PT.Rajawali Mitra Persada untuk Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% atas Pembangunan Gedung Kantor Badan Dinas Pemerintahan ;16) 1 (satu) lembar Asli surat Pembukaan Pemblokiran Nomor :900/116/DPKAD/2014 tanggal 19 September 2014 dari Kepala DinasPPKAD Kab. Tolikara ;17) 4 (empat) lembar foto copy surat Pemblokiran Nomor :900/173/DPPKAD/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari KepalaDinas PPKAD Kab.

Rajawali MitraPersada untuk Pembayaran Tagihan Uang Muka 30 % atasPembangunan Gedung Kantor Badan Dinas Pemerintahan;16) 1 (satu) lembar Asli surat Pembukaan Pemblokiran Nomor:900/116/DPKAD/2014 tanggal 19 September 2014 dari Kepala DinasPPKAD Kab. Tolikara ;17)4 (empat) lembar foto copy surat Pemblokiran Nomor:900/173/DPPKAD/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Kepala DinasPPKAD Kab.

PT.Rajawali Mitra Persada untuk Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% atas Pembangunan Gedung Kantor Badan Dinas Pemerintahan ;16) 1 (satu) lembar Asli surat Pembukaan Pemblokiran Nomor :900/116/DPKAD/2014 tanggal 19 September 2014 dari Kepala DinasPPKAD Kab. Tolikara ;17) 4 (empat) lembar foto copy surat Pemblokiran Nomor900/173/DPPKAD/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari KepalaDinas PPKAD Kab.

terdakwasebagai Direktur Utama P.T Patut Patuh Patju melalui RUPS ;Bahwa terdakwa hadirdalam RUPS atau tidak saksi tidak tahu ;Bahwa saat pemberhentian Terdakwa temuan dari Inspektorat belumdisampaikan ;Bahwa saksi tidak tahu tentangpemindahan Kantor Dinas Pertanian ;Bahwa tidak ada pembagian deviden darim modal sejumlahRp.1.700.000.000,00 (satu7 miliar tujuh ratus juta rupiah) ;Bahwa sebelum menjadi Dirut P.T Patut Patuh Patju saksi menjabatsebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan juga sebagai Kepal DPKAD

;Bahwa tugas sebagai Asisten Il ada kaitannyadengan DPKAD ;Bahwa saksi pernah mewakili Pemda Lombok Barat bersama denganP.T Patut Patuh Patju untuk ke P.T Blis di Jakarta membahasadendum ;Bahwa saksi pergi bersama dengan terdakwa sebanyak dua kali dantanpa dengan terdakwa sebanyak dua kali ;Bahwa saksi perhi ke Jakarta juga terkait dengan temuan dari BPKP ;Bahwa benar terdakwa pernah menhyarankan untuk dilakukangugatan arbitrase ;Bahwa pada saat sudah definitif sebagai Direktut P.T Patu PatuhPatju

tanggal 29 Oktober 2012, gaji Pegawai Suranadi sejumlahRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2012, SekdaUzair sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pajakRp.68.850.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluhribu) rupiah), distribusi rekening giro P.T Patut Patuh PatjuRp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan dari danasejumlah Rp.56.000.000,00 (lima pulu8h enam juta rupiah) tersebutuntuk Bupati sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),DPKAD

Rajawali Mitra Persada untuk Pembayaran Tagihan Uang Muka 30 % atas Pembangunan Gedung Kantor Badan Dinas Pemerintahan ;16) 1 (satu) lembar Asli surat Pembukaan Pemblokiran Nomor : 900/116/DPKAD/2014 tanggal 19 September 2014 dari Kepala Dinas PPKAD Kab. Tolikara ;17) 4 (empat) lembar foto copy surat Pemblokiran Nomor : 900/173/DPPKAD/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Kepala Dinas PPKAD Kab.

PT.Rajawali Mitra Persada untuk Pembayaran Tagihan Uang Muka 30% atas Pembangunan Gedung Kantor Badan Dinas Pemerintahan ;16) 1 (satu) lembar Asli surat Pembukaan Pemblokiran Nomor :900/116/DPKAD/2014 tanggal 19 September 2014 dari Kepala DinasPPKAD Kab. Tolikara ;17) 4 (empat) lembar foto copy surat Pemblokiran Nomor :900/173/DPPKAD/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari KepalaDinas PPKAD Kab.

Rajawali MitraPersada untuk Pembayaran Tagihan Uang Muka 30 % atasPembangunan Gedung Kantor Badan Dinas Pemerintahan;Halaman 147 dari Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN Jap16) 1 (satu) lembar Asli surat Pembukaan Pemblokiran Nomor:900/116/DPKAD/2014 tanggal 19 September 2014 dari Kepala DinasPPKAD Kab. Tolikara;17)4 (empat) lembar foto copy surat Pemblokiran Nomor:900/173/DPPKAD/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Kepala DinasPPKAD Kab.

diserahkan kepada Direktur RSUD KabupatenSumedang Saudara HILMA tanpa melalui Saksi .Bahwa benar Saksi selaku Kepala Bagian Administrasi danPembangunan juga anggota Tim Anggara Daerah (TPAD) bersamaPengguna Anggaran (Direktur RSUD Kabupaten Sumedang) dan KepalaDinas DPPKAD (Saksi ZAENAL ALIMIN, MM) menandatangani RKA/DPA terlebih dahulu RKA Pengadaan Alatalat Kedokteran RSUDKabupaten Sumedang Tahun 2010 diusulkan Direktur RSUD KabupatenSumedang kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah(DPKAD

Lalu DPKAD membentuk Tim VerifikasiRKA/DPA dengan dokumen program kebijakan Umum anggaran (KUA) diBApedda Kabupaten Sumedang dan Ketersedian Dana.

Setelah dilakukanVerifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh DPKAD KabupatenSumedang lalu diserahkan kepada TAPD (Saksi , Kepala DPKAD danDirektur RSUD Kabupaten Sumedang) ;Bahwa benar Saksi hanya mengetahui dengan cara memaraf ususlandari Direktur RSUD Kabupaten Sumedang kepada Bupati Sumedang danterbit Surat Bupati Sumedang Nomor : 978/3011/RSU tanggal 31 Juli 2009perinal Permohonan Dana Pembangunan Lanjutan Gedung InstalasiRawat Jalan yang meminta bantuan dana untuk 11 (sebelas) jenis alatkedokteran

tigapuluhsembilan juta rupiah) sedangkan dalam Surat Bupati Nomor : 440/4558/RSUtanggal 16 Nopember 2009 perihal permohonan dana pembangunan setelah Saksibaca terdapat 10 (sepuluh) jenis alat kedokteran berupa :1.eo oN ew FF DNAuto Procecing filmDefibliator MonitorEncdoscopyVacum ElektrikMonitor ECGElektro SurgeryMeja OperasiLampu OperasiAlat Operasi Bedah Mulut10.Auto Clave11.EMDengan anggaran berjumlah Rp. 2.739.000.000, (dua milyar tujuhratus tigapuluhSembilan juta rupiah) ;Pada saat Saksibersama Kepala DPKAD

Gunadie, Setelah itu dokumenkami bawa ke DPKAD disana kami bertemu dengan Sdr. Apri dandokumen diterima. Setelah itu kami menunggu saja uangnya cair. Padasaat itu yang kami bawa memang hanya berkas itu saja, karenadokumen itupun hampir tidak selesai. Sedangkan untuk dokumenpertanggungjawaban TA 2015, Laporan Penyelenggaraan PemerintahDesa Tahun 2015, kami memang tidak membuat.Bahwa Dokumen APBDes adalah hasil print out dari Siskeudes yangsudah diinput sebelumnya oleh Sdr.

Setelah ditandatangani Sadr.Gunadie, Setelah itu dokumen kami bawa ke DPKAD disana kamibertemu dengan Sdr. Apri dan dokumen diterima. Setelah itu kamimenunggu Saja uangnya cair.Pada saat itu yang kami bawa memanghanya berkas itu saja, karena dokumen itupun hampir tidak selesai.Sedangkan untuk dokumen pertanggungjawaban atau SPJ ADD danDD Tahap TA 2016, saat itu kami memang belum membuat.Bahwa sebelum dana cair, masyarakat sebenarnya sudahmengumpulkan pasir, kerikil, dan kayu.

Halsel ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala DPKAD sejak tahun 2011 sampaidengan tahun 2013, untuk pastinya tgl. dan bulannya saksi lupa ;Bahwa Sdr. Hi. Asbar Abdullah, ST direktur Cv. Oase Indoland adalahrekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan kegitan pengadaanpeningkatan jalan poros pada jalan poros fida Kec.

Halsel TA. 2012 untukkegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.016.014.000,, dimananilaipekerjaan sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 1.933.400.000,;Bahwa saksi tidak tahu kapan ULP mengadakan lelang / tender untukpekerjaan tersebut ;Bahwa secara exofficio, saksi selaku Kepala DPKAD juga menjabatselaku Bendahara Umum Daerah, dimana kewenangan saksi adalahmelakukan pencairan dana untuk nilai diatas Rp. 500.000.000,;Bahwa saksi pernah melakukan pencairan pembayaran prestasipekerjaan untuk proyek

karenasaksi diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten MelawiSIMSON SKM, M.Kes dan Kasubag program dan keuangan untukmenginput RKA (Rencana Kerja Anggaran) dari bidang bidang kedalamaplikasi RKA SAPBD ( Rencana Kerja Anggaran Sistem AnggaranPendapatan dan Belanja daerah), hasil input RKA di asistensi oleh timasistensi RKA Kabupaten Melawi;Bahwa setelah direvisi oleh masing masing bidang hasil RKA yang sudahdirevisi diserahkan ke Bagian Anggaran di DPPKAD, dalam masamenunggu penerbitan DPA dari DPKAD

Setelah mendapatkan tanda tangan, bendahara danPPTK menyerahkan dokumen administrasi kepada DPKAD (DinasPendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Melawi untukdiproses lebih lanjut.Bahwa dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Jaminan Kesehatandan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di TingkatPuskesmas/Polindes/Pustu dan Jaringannya Pada Dinas KesehatanKabupaten Melawi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi Tahun 2014,saksi hanya

Setelah mendapatkan tanda tangan, bendaharadan PPTK menyerahkan dokumen administrasi kepada DPKAD (DinasPendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Melawi untukdiproses lebih lanjut.

hanya uang pengganti uangpribadi terdakwa yang dipakai untuk kegiatan KNPI sebelum dana turun dansisanya yang mengelola adalah saksi Buhari Muslim yang digunakan untukkegiatan KNPI Pulang Pisau; Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Buhari Muslim dan Terdakwa sendiripada tahun 2008 Dewan Pengurus Daerah (DPD)Komite Nasional PemudaIndonesia (KNPI) Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan kegiatan denganmenggunakan dana hibah/bantuan sosial dan telah mempertanggunhgjawabkandana tersebut dengan SPJ kepada DPKAD

sesuai keterangan saksi Toni Harisinta,SE,M.Si, saksi Ali Damrah,saksi Misyani ,saksi Buhari Muslim dan Terdakwa sendiri bahwa untuk mendapatkan danahibah tersebut adalah dengan prosedure :1 Mengajukan permohonan pencairan yang tercantum dalam proposal permohonankepada Bupati Pulang Pisau;2 Bupati Pulang Pisau meneruskan permohonan dimaksud kepada Sekretaris DaerahCq.Bagian Keuangan untuk tahun 2007 sampai 2009 dan kepada Kepala DPPKADuntuk tahun 2010 sampai dengan 2012;3 Bagian Keuangan dan Kepala DPKAD

Anggaran 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP PerwakilanKalimantan Tengah jumlah Kerugian Negara adalah sejumlah Rp. 268.413.500, (Duaratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Buhari Muslim, saksi Gondo Utomo,saksi Ahmad Fauzi, saksi Radian Nur selaku Pengurus DPD KNPI Kabupaten Pulang Pisaubahwa saksi pada tahun 2007 sampai tahun 2011 pernah mengambil dana hibah/bantuanorganisasi kepemudaan ke Kantor DPKAD

Gunadie, Setelah itu dokumen kami bawa ke DPKAD disana kamibertemu dengan Sdr. Apri dan dokumen diterima. Setelah itu kami menunggu sajauangnya cair. Pada saat itu yang kami bawa memang hanya berkas itu saja, karenadokumen itupun hampir tidak selesai.

Gunadie, Setelah itu dokumen kami bawa ke DPKAD disanakami bertemu dengan Sdr. Apri dan dokumen diterima. Setelah itu kami menunggu sajauangnya cair.Pada saat itu yang kami bawa memang hanya berkas itu saja, karenadokumen itupun hampir tidak selesai. Sedangkan untuk dokumen pertanggungjawabanatau SPJ ADD dan DD Tahap TA 2016, saat itu kami memang belum membuat. Bahwa sebelum dana cair, masyarakat sebenarnya sudah mengumpulkan pasir,kerikil, dan kayu. Setelah dana dicairkan oleh Sdr.

menyerahkan dokumen pencairan kepada saksi Hari Priatna untukdilakukan verifikasi namun pada kenyataannya Hari Priatna tidak melakukansebagaimana mestinya melainkan hanya melakukan pengecekan terhadapkelengkapan fisik dokumen pencairan.Halaman 30 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.Setelah dokumen pencairan diserahkan kepada saksi Hari Priatna kemudian saksiHari Priatna menyerahkan kembali kepada saksi Anang Koswara untukdisampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

)pada Pemerintan Kabupaten Garut untuk diajukan Penerbitan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2016 SuratPerintah Pencairan Dana diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD) dengan Nomor 6296/LS/2016 tanggal 30 Desember 2016 yangditeruskan kepada BANK JABAR & BANTEN Cabang Garut lalu pada tanggal 31Desember 2016 BANK JABAR & BANTEN melakukan Mutasi Rekening kepada PT.JOGLO MULTI AYU dengan Nomor Rekening : 0072564553005 An.

) pada PemerintahKabupaten Garut untuk diajukan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)dan selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2016 Surat Perintan Pencairan Danaditerbitkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) denganNomor 6296/LS/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang diteruskan kepada BANKJABAR & BANTEN Cabang Garut lalu pada tanggal 31 Desember 2016 BANKJABAR & BANTEN melakukan Mutasi Rekening kepada PT.

Dansepengetahuan saksi tidak ada permohonan pemblokiran hingga akhir masa jabatansaya tahun 2017.Bahwa SP2D kami terima dari DPKAD dan ada tanda terimanya, dan setelah di ceksudah lengkap, lalu lanjut ke front ofice dari situ dilakukan pemindah bukuan daripemerintah daerah ke rekening CV atau PT.Bahwa dalam pengajuan SP2D biasanya cukup dilampirkan buki pajak saja.Bahwa betul Bank Jabar pernah memindah bukukan atas permohonan pencairan dariDPPKA ke rekening Pt.

sebesarRp638.243.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empatpuluh tiga ribu rupiah);e Diberikan kepada Panitia Pengadaan sebesar Rp339.250.000,00 (tigaratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);e Diberikan kepada Staf Distamben sebesar Rp42.850.000,00 (empat puluhdua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);e Diberikan kepada PHILIPUS WAROMI (PPTK) sebesar Rp262.500.000,00(dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);e Digunakan untuk Pengurusan SP2D di DPKAD

Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tanggal 23 Juli 2008 Perihal Bon Dana sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Pemilihan Umum Legislatif beserta lampiran kwitansinya (asli);