saksi tidak mengetahuinya; Bahwa saksi tidak mengetahui tentang biaya operasional sekolah; Bahwa pengelolaan DAK itu dilakukan secara swakelola dan pencairannyaatas permintaan melalui PPTK selanjutnya kalau) sudah lengkappersyaratannya kemudian saksi memprosesnya sampai kepadapentransferan kepada rekening masingmasing sekolah penerima.Maksniemanya; ada permohonan dari sekolah kepada KPA melalui PPTKkemudian saksi mencek SPD kalau ada maka dibuat SPP dilanjutkandengan SPM selanjutnya diajukan ke DPKAD

ALIMUDDIN sebagai KepalaDinas DPKAD;Bahwa setelah dokumen itu semuanya sudah lengkap kemudian dibawa kepadasaksi selaku Kuasa BUD dan setelah itu saksi buatkan dan terbitkan BG (BilyetGiro) ;Bahwa saksi selaku Kuasa BUD, saksi hanya lihat apakah sudah di Verifikasidan saksi anggap sudah lengkap langsung saksi buatkah BG, kemudian saksimelakukan pemindah bukuan;Bahwa seingat saksi yang membawa dokumen pada saksi adalah Rekanandalam hal ini terdakwa SIODINAR ;Bahwa saksi tahu kelebihan pembayaran yang

dan Pelaporan Bidang Akuntansi BPKAD ;21)1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat Pengelola KeuanganDaerah nomor : 523/233/KEU/DKP ditandatangani di Kotabaru tanggal23 Desember 2014 oleh Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Kotabaru Ir.TALIB, M.AP;22)1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalselnomor : 169/OP.Il1/BPD/2014 ditandatangani di Kotabaru tanggal,11September 2014.23)1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana nomor : 363/SpdBL/DKP/2014 yang dibuat oleh DPKAD

Interval Technik Konsultan ADIHIDAYAT, ST;34)1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana nomor : 363/SpdBL/DKP/2014 yang dibuat oleh DPKAD tanggal 01 Oktober 2014;35)1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalselnomor : 169/OP.IL1/BPD/2014 ditandatangani di Kotabaru tanggal,11September 2014.36)1 (satu) lembar fotocopy nowp nomor : 02 941 441.4.000 CV.IntervalTechnik Konsultan37)1 (satu) lembar Cek List dari Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah (BPKAD) yang ditandatangani oleh

Administrasi dan Pelaporan Bidang Akuntansi BPKAD ;1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat PengelolaKeuangan Daerah nomor : 523/233/KEU/DKP ditandatangani diKotabaru tanggal 23 Desember 2014 oleh Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Kotabaru Ir.TALIB, M.AP;1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalselnomor : 169/OP.IL1/BPD/2014 ditandatangani di Kotabarutanggal,11 September 2014 .1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana nomor : 363/SpdBL/DKP/2014 yang dibuat oleh DPKAD

Interval Technik Konsultan ADIHIDAYAT, ST;34) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana nomor : 363/SpdBL/DKP/2014 yang dibuat oleh DPKAD tanggal 01 Oktober 2014;35) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalselnomor : 169/OP.IL1/BPD/2014 ditandatangani di Kotabarutanggal,11 September 2014 .36) 1 (satu) lembar fotocopy nowp nomor : 02 941 441.4.000CV.Interval Technik Konsultan37) 1 (satu) lembar Cek List dari Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah (BPKAD) yang ditandatangani

Menyusun laporankeuangan ke DPKAD Kab. Sijunjung;Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa menempati rumah dinas dari Januarihingga Desember 2018;Bahwa Rumah dinas di mana posisinya saksi tidak tahu;Bahwa Yang saksi tahu, sekitar bulan Septemper 2017 Kabag Umummenyampaikan pimpinan DPRD Kab.

Juni 2014 sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) saksi berikan kepada saksi Nugroho Medianto, SE dandiperintahkan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada staf padaBagian Pengendalian Bangunan Kabupaten Subang, dan dalampenyerahan uang tersebut tanpa tanda bukti.c) Pada bulan Juli 2014 sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) saksi berikan kepada saksi Nugroho Medianto, SE dandiperintahkan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada saudari IKAdan saudara Tendi selaku PNS pada DPKAD

SusTPK/2016/PN.BdgBahwa JanuariApril belum ada aturan JKN ;Bahwa dalam rapat persial saksi mengajukan dana Rp. 40.000.000.000. keDPKAD, dan diperjalanan DPKAD merubah jadi Rp. 28.000.000.000.

Subang diberikan oleh saksi Jajang Abdul Kholik,S.Kep,.Ners,.MM sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh jutarupiah).Pada bulan Mei, Juni dan Juli 2014 digunakan untuk konsultasidengan DPKAD, BAPPEDA, DALBANG dan Bag.

Saksi mengajukan Ganti Uang (GU) untuk NPD (Nota PencairanDana), kedua setelah masuknya SPJ pertama sebanyak 75%;Bahwa Surat Perintah Pembayaran (SPM) ditandatangani oleh PenggunaAnggaran (PA);Hal. 28 dari 106 Putusan No.23/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg Pengguna Anggaran (PA) tahu, Surat Perintah Pembayaran (SPM) adalahuntuk mengajukan Ganti Uang (GU); Bahwauntuk apa saja uang itu digunakan, Pengguna Anggaran (PA) tahudan dia tahu dari buku kegiatan ; Bahwa semua Ganti Uang (GU) yang saksi serahkan kepada DPKAD

danmelaksanakan pengelolaan kebijakan pengelolaan barang daerah ; Menyusunrancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ; Menyusun raperda APBD,perubahan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; Tugastugaspejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah danMenyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawabanpelaksanaan APBD ;Bahwa ketika anggaran sudah tersedia, membuat memorandum of understanding(Mou) lalu KIP mengajukan permohonan selanjutnya diproses oleh DPKAD

dandalam pembahasan anggaran tentunya ada team yaitu Sekda, para asisten,DPKAD Bapeda dan DPRK ;Bahwa penambahan dana sebesar Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) karenasudah di qanun kan serta karena adanya penundaan pelaksanaan pemilukada dansaksi tidak tahu siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima juga saksitidak tahu dan pemberian dalam bentuk hibah ;Bahwa ada mou mengenai hibah tersebut tetapi tidak laporan kepada sayapenggunaan dana sebesar Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) tersebut

SPM diserahkan ke DPKAD untuk diterbitkan SP2De. SP2D diantar ke Bank Kalteng Cabang Sukamara oleh DPKADf.

koordinasi dengan instansi terkait Sesuai bidang tugasnyadalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;11.Melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan jadwal untukmengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatifpemecahannya;12.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agartugas terbagi habis;13.Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secaraberkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya ;Bahwa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD

DirekturJenderal Perimbangan Keuangan ;Bahwa, setelah ditetapkan Pagu DAK Perubahan tersebut, DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab.Pidie Jaya mengonsep Surat tentang Perubahan APBK Pidie JayaTahun 2016, yang selanjutnya telah ditandatangani oleh Bupati PidieJaya sebagaimana Surat Bupati Pidie Jaya Nomor : 900/3350 Tahun2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Perubahan APBK Pidie JayaTahun 2016, yang pada pokoknya menyampaikan kepada seluruh SKPKdalam Kabupaten Pidie Jaya

dan Pelaporan Bidang Akuntansi BPKAD ;21)1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat Pengelola KeuanganDaerah nomor : 523/233/KEU/DKP ditandatangani di Kotabaru tanggal23 Desember 2014 oleh Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Kotabaru Ir.TALIB, M.AP;22)1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalselnomor : 169/OP.Il1/BPD/2014 ditandatangani di Kotabaru tanggal,11September 2014.23)1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana nomor : 363/SpdBL/DKP/2014 yang dibuat oleh DPKAD

Interval Technik Konsultan ADIHIDAYAT, ST;34)1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana nomor : 363/SpdBL/DKP/2014 yang dibuat oleh DPKAD tanggal 01 Oktober 2014;35)1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalselnomor : 169/OP.IL1/BPD/2014 ditandatangani di Kotabaru tanggal,11September 2014.36)1 (satu) lembar fotocopy nowp nomor : 02 941 441.4.000 CV.IntervalTechnik Konsultan37)1 (satu) lembar Cek List dari Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah (BPKAD) yang ditandatangani oleh

Administrasi dan Pelaporan Bidang Akuntansi BPKAD ;1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat PengelolaKeuangan Daerah nomor : 523/233/KEU/DKP ditandatangani diKotabaru tanggal 23 Desember 2014 oleh Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Kotabaru Ir.TALIB, M.AP;1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalselnomor : 169/OP.IL1/BPD/2014 ditandatangani di Kotabarutanggal,11 September 2014 .1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana nomor : 363/SpdBL/DKP/2014 yang dibuat oleh DPKAD

Interval Technik Konsultan ADIHIDAYAT, ST;34) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana nomor : 363/SpdBL/DKP/2014 yang dibuat oleh DPKAD tanggal 01 Oktober 2014;35) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalselnomor : 169/OP.IL1/BPD/2014 ditandatangani di Kotabarutanggal,11 September 2014 .36) 1 (satu) lembar fotocopy nowp nomor : 02 941 441.4.000CV.Interval Technik Konsultan37) 1 (satu) lembar Cek List dari Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah (BPKAD) yang ditandatangani

koordinasi dengan instansi terkait Sesuai bidang tugasnyadalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;11.Melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan jadwal untukmengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatifpemecahannya;12.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesual instruksi atasan agartugas terbagi habis;13.Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secaraberkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya ;Bahwa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD

DirekturJenderal Perimbangan Keuangan ;Bahwa, setelah ditetaopbkan Pagu DAK Perubahan tersebut, DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab.Pidie Jaya mengonsep Surat tentang Perubahan APBK Pidie JayaTahun 2016, yang selanjutnya telah ditandatangani oleh Bupati PidieJaya sebagaimana Surat Bupati Pidie Jaya Nomor : 900/3350 Tahun2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Perubahan APBK Pidie JayaTahun 2016, yang pada pokoknya menyampaikan kepada seluruh SKPKdalam Kabupaten Pidie Jaya

suratpenetapan dari Bupati Tasikmalaya nomor 900/kep.436BPKAD/2017, tanggal4 Desember 2017, tentang perubahan atas Keputusan Bupati Tasikmalayanomor : 900/Kep.41BPKAD/2017 tentang penetapan penerima hibah daerahtahun anggaran 2017;Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dana hibah berdasarkan peraturanbupati nomor 14 tahun 2016, pasal 14 yaitu :1) calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan danakepada Bupati melalui kepala SKPD terkait;2) SKPD terkait mengajukan pencairan hibah kepada BUD.Bahwa DPKAD

DPKAD tidak kewajibanmelakukan verifikasi terhadap LPJ maupun SPJ yang dibuat oleh yayasansebagai pengguna dana bantuan hibah.Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2016 pasal 53 pengawasan atas pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosialdilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional instansi pemerintah.. HENRY NUGROHO, MP.

Bna13.Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secaraberkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya ;Bahwa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kab.

DirekturJenderal Perimbangan Keuangan ;Bahwa, setelah ditetaobkan Pagu DAK Perubahan tersebut, DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab.Pidie Jaya mengonsep Surat tentang Perubahan APBK Pidie JayaTahun 2016, yang selanjutnya telah ditandatangani oleh Bupati PidieJaya sebagaimana Surat Bupati Pidie Jaya Nomor : 900/3350 Tahun2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Perubahan APBK Pidie JayaTahun 2016, yang pada pokoknya menyampaikan kepada seluruh SKPKdalam Kabupaten Pidie Jaya

TU bagianumum, namun sekarang berdinas di DPKAD Pemkab.Kepahiang.46Bahwa pekerjaan saksi sebagai anggota Pokja pengadaan barang /jasa pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Kepahiangyaitu sebagai anggotaBahwa dalam kepanitiaan lelang, ada 5 (lima) orang, yaitu Ketua,Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.Bahwa Tim Pokja Pengadaan Barang berdasarkan Keputusan KepalaDinas Koperasi, Ukm dan Perindag Nomor : 22/KEP/KUKMPP/2012tanggal 16 Juni 2012 adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu :1.

Ptkkepada DPKAD (Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah)Kabupaten Melawi untuk diproses lebih lanjut.Bahwa dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan JaminanKesehatan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di TingkatPuskesmas/Polindes/Pustu dan Jaringannya Pada Dinas KesehatanKabupaten Melawi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi Tahun2014, Saksi hanya bertugas memeriksa dan atau mengecekkelengkapan administrasi terkait masalah pencairan

Setelah mendapatkan tandatangan, bendahara dan PPTK menyerahkan dokumen administrasikepada DPKAD (Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah)Kabupaten Melawi untuk diproses lebih lanjut.Bahwa Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang Saksichecklist dan tandatangani adalah Surat pengantar SPPLS,Ringkasan SPPLS; Rincian SPPLS; dan Salinan SPD.Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekkan kelengkapanSurat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Sosialisasi UndangUndang Aparatur Sipil Negara (ASN

BAP Penyidik yangditandatangani oleh saksi;Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara pengeluaran PPKD Kab.Klatenkurang lebih sejak Tahun 2007.Bahwa tugas tanggung jawab saksi diantaranya menerima ajuan dariSKPD, memverifikasi ajuan bantuan kemudian apabila sudah sesuaidengan perbup maka dari bendahara pengeluaran mencairkan anggarankepada rekening bendahara desa.Bahwa untuk pencairan di Desa Barukan adalah melalui KecamatanManisrenggo, yang terlebih dahulu dikumpulkan di kKecamatan kemudiandibawa ke DPKAD

selanjutnya DPKAD menerbitkan SPP untuk pencairan.melalui rekening desa.Hal 44 dari 216 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Bahwa untuk LPJ setiap bantuan kegiatan ditujukan kepada Bupatiditujukan kepada SKPD sementara dari Dinas PKAD hanya mencairkanuntuk pertanggungjawaban dikembalikan kepada Dinas terkait.Bahwa untuk tahun 2015 di Desa Barukan, yang saksi cairkan ada sekitar99 juta itu melalui Kecamatan dan yang kedua 50 juta untuk kegiatan padatkarya dari Dinas Sosial.Bahwa untuk

BAP Penyidik yangditandatangani oleh saksi;Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara pengeluaran PPKD Kab.Klatenkurang lebih sejak Tahun 2007.Bahwa tugas tanggung jawab saksi diantaranya menerima ajuan dari SKPD,memverifikasi ajuan bantuan kemudian apabila sudah sesuai dengan perbupmaka dari bendahara pengeluaran mencairkan anggaran kepada rekeningbendahara desa.Bahwa untuk pencairan di Desa Barukan adalah melalui KecamatanManisrenggo, yang terlebih dahulu dikumpulkan di kecamatan kemudiandibawa ke DPKAD

selanjutnya DPKAD menerbitkan SPP untuk pencairan.melalui rekening desa.Bahwa untuk LPJ setiap bantuan kegiatan ditujukan kepada Bupati ditujukankepada SKPD sementara dari Dinas PKAD hanya mencairkan untukpertanggungjawaban dikembalikan kepada Dinas terkait.Bahwa untuk tahun 2015 di Desa Barukan, yang saksi cairkan ada sekitar 99juta itu melalui kecamatan dan yang kedua 50 juta untuk kegiatan padat karyadari Dinas Sosial.Bahwa untuk yang 99 juta dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali pencairansedangkan

pengesahan dari DPRD Kabupaten Solok Selatan, karena danayang diajukan dalam Anggaran Tambahan belum disahkan oleh DPRD maka dana itudigunakan saja terlebih dahulu sambil menunggu pengesahan maka kalau itu tidakdilakukan maka kegiatan tidak akan berjalan.Menimbang, bahwa Lampiran dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) itu adabeberapa Nomor Rekening dan di dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diuraikan rincian kegiatan dimana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) itu ditujukan kepadaDPPKAD dan DPKAD

Pidie Jaya.Bukti SPP dan SPM sudah diperiksa lengkap karena adanya paraf Ibu Jamilah,S.E.Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pembayaran yaituadanya kontrak kerja, laporan progres pekerjaan/persentase kerja, suratpermohonan pembayaran dari kontraktor, surat permintaan pembayaran dariPPTK, surat penyediaan dana anggaran belanja dari dinas DPKAD, SuratPengantar SPPLS, Ringkasan SPPLS, Rincian SPPLS, Surat PernyataanPengajuan SPPLS, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran dan SPM.Yang

Bukti Pembayaran ditandatangani oleh pihak ketiga, BendaharaPengeluaran dan KPA.Kemudian seluruh dokumendokumen tersebut diajukan ke Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (KA DPKAD)untuk dapat diterbitkan SP2D, sebelum SP2D diterbitkan, disyaratkanmelampirkan Hasil Verifikasi Tim 9 yang dibentuk berdasarkan SK BupatiGorontalo Utara, dalam hal ini Berita Acara Verifikasi yangditandatangani oleh seluruh Tim 9;Bila Berita Acara Verifikasi tim 9 ini sudah ada dan dokumendokumenkelengkapan

melakukanpengecek kelengkapan dokumen (chek list dengan form) yang diajukan olehKPA, apabila dokumendokumen yang diajukan lengkap, maka selanjutnyaHal. 263 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.Gto29.secara berjenjang ditandatangani oleh masingmasing Tim Verifikasi (tim 9)sampai terakhir ditandatangan oleh Saksi selaku Ketua Tim Verifikasi;Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani olehTim Verifikasi (tim 9) tersebut merupakan yang disyaratkan untuk dapatdilakukan pembayaran oleh DPKAD

dibuat oleh KARTIN ABDULLAH (SekretariatTim Verifikasi);Bahwa sebelum ditandatangani, Saksi KARTIN ABDULAH telah melakukanpengecek kelengkapan dokumen (chek list dengan form) yang diajukan olehKPA, apabila dokumendokumen yang diajukan lengkap, maka selanjutnyasecara berjenjang ditandatangani oleh masingmasing tim verifikasi (tim 9);Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani olehTim Verifikasi (tim 9) tersebut merupakan yang disyaratkan untuk dapatdilakukan pembayaran oleh DPKAD

Saksi buat sendiri;Hal. 268 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.GtoBahwa sebelum ditandatangani Saksi telah melakukan pengecekkelengkapan dokumen (chek list dengan form) yang diajukan oleh KPA,apabila dokumendokumen yang diajukan lengkap, maka selanjutnya secaraberjenjang ditandatangani oleh masingmasing tim verifikasi (tim 9);Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani olehTim Verifikasi (tim 9) tersebut merupakan yang disyaratkan untuk dapatdilakukan pembayaran oleh DPKAD

tetap menandatanganiBerita Acara Verifikasi, yang dibuat saksi sendiri;Bahwa sebelum ditandatangani Saksi telah melakukan pengecekkelengkapan dokumen (chek list dengan form) yang diajukan oleh KPA,apabila dokumendokumen yang diajukan lengkap, maka selanjutnya secaraberjenjang ditandatangani oleh masingmasing Tim Verifikasi (tim 9);Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani olehTim Verifikasi (tim 9) tersebut merupakan yang disyaratkan untuk dapatdilakukan pembayaran oleh DPKAD