Menyatakan Bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

4.Menyatakan sah demi hukum jual beli Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2009 terhadap sebidang tanah untuk lahan Kebunseluas 5.495 M²yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2517/Petapahan tanggal 17 Mei 2005, Surat Ukur/ Gambar SituasiNo. 63/18.01

HM);

5.Menyatakan sah demi hukum bahwa Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah untuk lahan Kebun seluas 5.495 M²yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2517/Petapahan tanggal 17 Mei 2005, Surat Ukur/ Gambar SituasiNo. 63/18.01/R/2005, tanggal 16 Mei 2005, terdaftar atas nama Tergugat (Usman.

HM);

6.Memberikan hak kepada penggugat melakukan proses balik nama atas sebidang tanah untuk lahan Kebun seluas 5.495 M²yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2517/Petapahan tanggal 17 Mei 2005, Surat Ukur/ Gambar SituasiNo. 63/18.01/R/2005, tanggal 16 Mei 2005, terdaftar atas nama Tergugat (Usman.

BahLalabota, Kat nh Meleportan ke Kantor urusan Agama Kecamatanpenolakan nomor Es Oppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat= eee . 18.01/PW.01/257/2016 tanggal 4 Maret 2016,mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada; Pengadilan Agama Watansoppeng.Bahwa Pemohon Sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karenaPemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaanperkawinan Muh. Ridha bin Muh.

Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anakpara Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA)XXXXXXXXX XXXXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untukmelaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur,sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: B18/KUA.18.01/05/PW.01/I/2022, tertanggal 19 Januari 2022;5.

Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor: B18/KUA.18.01/05/PW.01/I/2022, tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebuttelah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dantelah dinazegelen, (bukti P.7)8.Fotokopi Surat Keterangan Dokter spesialis Kandungan yangmenjelaskan bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil tertanggal20/01/2022.

1.448,01 m* sebagaimana dimaksud dalam Point 10 (sepuluh)diatas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional (BPN);Bahwa, tanah Negara yang diberikan Negara (BPN) kepada Alm.Suria Buana (Alias Tan Seng Beng) adalah dengan kepemilikan HakGuna Bangunan (HGB);Bahwa, hak kepemilikan Hak Guna Bangunan dalam Point 10(sepuluh) diatas tersebut diterbitkan sejak tahun 1966 dengan SKNomor:299/SK/HGB/1966, tahun 1994 dengan SKNomor:BPN.IV/KW.34/SK/HGB/, tahun 2014 dengan SKNomor:53/HGB/BPN.18.01

Putusan Nomor 66/Pdt. /2019/ PT TJK.7.10.11.10Bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Penggugattertanggal 17 April 2014, kemudian Kepala Kantor Pertanahan KotaBandar Lampung mengeluarkan/menerbitkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Nomor:53/HGB/BPN.18.01/2014 yang menyatakan memberikan Hak GunaBangunan atas sebidang tanah diatas tanah Negara seluas 1.448 m?

Asuransi Recapital ;Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut Penggugat mengalamikendala teknis yang menyebabkan keterlambatan pengerjaan proyek, danatas keterlambatan tersebut, Penggugattelah menerima : Surat Peringatan 1 (SP1) Nomor 23.03/XII/PPKPPL/UGM/2015 tanggal23 Desember 2015 5 22 222 nn ono nnn non enn ren nnn Surat Peringatan 2 (SP2) Nomor 412/AS/I/2016 tanggal 12 Januari 2016; Surat Peringatan 3 (SP3) Nomor 18.01/I/PPKPPL/UGM/2016 tanggal 19sJearn ett LOI, mmm a aaa ceHal 3 Putusan No

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon atas nama AURHA FEBYOLHA ANGRIAWAN dari yang semula tercatat lahir pada tanggal 7 Mei 2011 menjadi lahir pada tanggal 7 Oktober 2011 sesuai Surat Keterangan RSUD Andi Makassau Kota Parepare Nomor 430/18.01/RSUD tertanggal 9 Mei 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan

Pasuruan,anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap seoranglakilaki yang bernama Sugiono als Sugik als Yono Bin Solihin yang sedangkedapatan sedang membawa narkotika jenis sabu yang digenggam padagenggaman tangan sebelah kirinya, yang kemudian petugas Kepolisianmelakukan pemeriksaan dan Sugiono als Sugik mengaku bahwa. narkotikajenis sabu tersebut didatkan dari MIFTAH Bin ACHMAD BAMIFTAHkemudian sekira jam 18.01 Wib. di gang Karangsukun Dsn. Rembang Rt.03Rw.02 Desa Rembang Kec.

Pasuruan, anggotaSatresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap seorang lakilakiyang bernama Sugiono als Sugik als Yono Bin Solihin yang sedangkedapatan sedang membawa narkotika jenis sabu yang digenggam padagenggaman tangan sebelah kirinya, yang kemudian petugas Kepolisianmelakukan pemeriksaan dan Sugiono als Sugik mengaku bahwa. narkotikajenis sabu tersebut didatkan dari MIFTAH Bin ACHMAD BAMIFTAHkemudian sekira jam 18.01 Wib. di gang Karangsukun Dsn. Rembang Rt.03Rw.02 Desa Rembang Kec.

Pasuruan,anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap seoranglakilaki yang bernama Sugiono als Sugik als Yono Bin Solihin yang sedangkedapatan sedang membawa narkotika jenis sabu yang digenggam padagenggaman tangan sebelah kirinya, yang kemudian petugas Kepolisianmelakukan pemeriksaan dan terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis Sabutersebut didatkan dari MIFTAH Bin ACHMAD BAMIFTAH kemudian sekirajam 18.01 Wib. di gang Karangsukun Dsn. Rembang Rt.03 Rw.02 DesaRembang Kec.

Raci Bangil Pasuruan;Bahwa terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut didatkan darisaksi MIFTAH Bin ACHMAD BAMIFTAH kemudian sekira jam 18.01 Wib. digang Karangsukun Dsn. Rembang Rt.03 Rw.02 Desa Rembang Kec.Rembang Kab.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.2/26/Kc.a.VIII.18.01/2018atas nama Iqromah Anisa Admitasari yang aslinya dikeluarkan oleh KepalaKampung Sritejokencono tanggal 21 Mei 2018, yang telah dinazegelen dandicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi tanda bukti (P.1);2.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/03/18.02.23.2001/2018 atas namaIqromah Anisa Admitasari binti Mukiyat dengan Tergugat yang aslinyadikeluarkan oleh Kepala Kampung Sritejokencono tanggal 04 Januari 2018, Hal. 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Padt.G/2018/PA.Gsgyang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/03/Kc.a.VIII.18.01/2018 atas namaTergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung

delapan puluhtujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah ), namun anehnya terdapatperubahan nominal denda dari sebelumnya sebesar Rp.7.402.205.452,00 ( tujuh miliar empat ratus dua juta dua ratus limaribu empat ratus lima puluh dua rupiah ) sekonyongkonyong berubahmenjadi Rp. 7.042.425.997,20 ( tujuh miliar empat puluh dua jutaempat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluhtujuh 20/100 rupiah ), berdasarkan Keputusan Panitia UrusanPiutang Negara Cabang Jawa Timur Nomor : PJPN195/PUPNC.18.01

Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 9 gugatannya yangmenyatakan bahwa sekonyongkonyong terdapat perubahan nominal dendaberdasarkan keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa TimurNomor: PJPN195/PUPNC. 18.01/2005 tertanggal 19 Juli 2005 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Kolang Citra Abadi.

kebenaraannya.Bahwa dikarenakan pembayaran denda administrasi tersebut telah dinyatakanbermasalah oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TypeMadya Dyjuanda Sidoarjo (penyerah piutang), maka sesuai dengan ketentuanUndangundang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan PiutangNegara (UU PUPN), piutang tersebut diserahkan pengurusannya ke PUPNmelalui Surat Penyerahan Nomor: S 1483/WBC.07/KP.05/2005 tanggal 3Juni 2005.Bahwa dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No.231/PUPNC.18.01

Kolang Citra Abadi Sidoarjo telah diserahkan penagihanpiutang cukai dan denda administrasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutangdan Lelang Negara Surabaya 1 dengan jumlah utang sebesar Rp.6.402.205.452, (enam milyar empat ratus dua juta dua ratus lima ribu empatratus lima puluh dua rupiah).Bahwa dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No. 231/PUPNC.18.01/2005, maka kewenangan pengurusan piutang negara atas namaPT.

Asli Surat Keterangan Nomor B091/Kk.18.01/4/Hj.00/1/2020, tanggal 28Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kemerntriana Agama RI KantorKementrian Agama Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya diberi tanda P.7;8.

Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikankesempatan kepada Penggugat selama 6 bulan untuk mengurus suratizin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang pada instansi dimanaPenggugat bekerja, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan,Pejabat pada instansi dimana Penggugat bekerja, tidak memberikanSurat izin untuk bercerai kepada Penggugat, yang Penggugat perolehhanyalah Surat Keterangan dengan Nomor: Kd.18.01

/1/PP.00/1250/2011, tanggal 18 Maret 2011, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Buleleng, yang isinyapada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Kantor tersebutmempersilahkan kepada pihak terkait yang berwenang untukmengambil langkah sesuai dengan aturan yang berlaku;PAGE * MERGEFORMAT 21Menimbang, bahwa Surat Keterangan Nomor: Kd.18.01/1/PP.00/1250/2011, tanggal 18 Maret 2011, tidaklah sama dengan suratizin untuk bercerai, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 PeraturanPemerintah

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohonpada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung, Kabupaten LombokBarat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannyadengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkandalam Surat Penolakan Nomor: B653Kua.18.01/2/Pw.01/2020, maka olehHim. 2 Penetapan No. 814/Pdt.P/2020/PA.GMkarena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menangdapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;9.

Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama KecamatanGerung, Kabupaten Lombok Barat Nomor:B.653.KUA.18.01/2/PW.01/2020 tanggal 24092020, telah dinazegelen(P.7);B.

/PN...Bahwa, saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karenaTerdakwa melakukan pencurian ;Bahwa, pencurian tersebut terjadi hari Jumat, tanggal 1 Juli 2016 sekiraJam 18.01 Wib di Kantor Dinas Pendidikan yang beralamat di TanahLapang Komplek SMPN 1 Pesisir Tengah, Kelurahan Pasar Mulya,Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;Bahwa, yang telah menjadi korban pencurian yang dilakukan Terdakwayaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat;Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan

Saksi : Manda Widona Bin Manzari:Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluargasedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian;Bahwa, keterangan saksi benar;Bahwa, saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karenaTerdakwa melakukan pencurian;Bahwa, pencurian tersebut terjadi hari Jumat, tanggal 1 Juli 2016 sekiraJam 18.01 Wib di Kantor Dinas Pendidikan yang beralamat di TanahLapang Komplek SMPN 1 Pesisir

nama Sutarji, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 187/Sinar Ogan/2009, tanggal 19 Oktober 2009, seluas 4.915 (empat ribu sembilan ratus lima belas) meter persegi; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Ruas Jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar atas bidang tanah obyek sengketa yang dimaksud pada Nomor Urut 47 yang terdapat di dalam Daftar Nominatif Nomor: 27/Peng-18.01

dengan luas 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) meter persegi, dengan nilai ganti kerugian sejumlah Rp184.462.849,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah); Menghukum Tergugat III untuk melakukan pembayaran uang ganti kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar atas bidang tanah obyek sengketa yang dimaksud pada Nomor Urut 47 yang terdapat di dalam Daftar Nominatif Nomor: 27/Peng-18.01

Lampung Selatan kepada Kepala desajati mulyo terdakwa SUHARNO yang digunakan untuk PengajuanValidasi ganti rugi pembangunan jalan tol sehingga timbul Suratdari Badan Pertanahan Nasional Nomor: 123 /V/18.01/P2T/IV/2017tertanggal 20 April 2017 tentang Validasi pemberian ganti kerugiandalam bentuk uang dengan rincian sebagai berikut: No. Pihak yang No. Lokasi dan luas tanah Besarnya Nilai Bentukberhak Urut yang di lepaskan Ganti Rugi (Rp). Gantidaftar KerugianNorminatif1.

DJUMINO Bin MURYO REJO, saksi SUMARJOBin MULYADI WIRYA, saksi SARJIYO, A.Md.Pd Bin NITIHalaman 13 dari 75 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.TJKSUKERDI dan saksi JUMADI Bin PAWIRO DINOMO menyerahkanSurat Kepemilikan Tanah seluas + 8, 5 ha yang terletak di Dsn.VJati Sari Desa Jati Mulyo Kec.Jati Agung Kab.Lampung Selatankepada Kepala desa jati mulyo terdakwa SUHARNO yangdigunakan untuk Pengajuan Validasi ganti rugi pembangunanjalan tol sehingga timbul Surat dari Badan Pertanahan NasionalNomor : 123 /V/18.01

Lampung Selatankepada Kepala desa jati mulyo terdakwa SUHARNO yangdigunakan untuk Pengajuan Validasi ganti rugi pembangunanjalan tol sehingga timbul Surat dari Badan Pertanahan NasionalNomor: 123 /V/18.01/P2T/IV/2017 tertanggal 20 April 2017 tentangValidasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang denganrincian sebagai berikut: No. Pihak yang No. Lokasi dan luas tanah Besarnya Nilai Bentuk Gantiberhak Urut yang di lepaskan Ganti Rugi Kerugiandaftar (Rp).Norminatif1.

Bahwa kemudian Terdakwa SUHARNO bersamasama dengan saksiSugiyanto bin Patmo Wiyoto dan saksiSumarjo bin Mulyadi Wirya, Sarjiyo, A.Md.Pd bin Niti Sukerdi dan saksiJumadi bin Pawiro Dinomo mengantarkan dan menyerahkan SuratDjumino bin Muryo Rejo, saksiKepemilikan Tanah seluas + 8, 5 hektar (sporadik) tersebut kepadaKantor Pertanahan Lampung Selatan untuk Pengajuan Validasi gantikerugian pembangunan jalan tol sehingga diterbitkan Surat dari BadanPertanahan Nasional Nomor 123/V/18.01/P2T/IV/2017 tanggal

Kahono AW tersebut dihubungkan dengan SPORADIK tanggal1591999, Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2016 dan Berita Acara tanggal 24Mei 2016, surat Validasi Pemberitahuan Ganti Kerugian Dalam Bentuk UangNomor 123/V/18.01/P2T/IV/2017, Berita Acara Objek Pengadaan Tanah YangAkan Diberikan Ganti Kerudian Masih Dipersengketakan KepemilikannyaNomor: 170/BA18.01/P2T/V1/2017, luas tanah yang digunakan oleh PemerintahHalaman 62 dari 75 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.TJKRI untuk membangun jalan toll adalah 29.687

KARUNDENG (Penggugat Konvensi II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 6 September 2017 yang berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 207/HM/BPN-18.01/PETANI/2016 tanggal 5 Juni 2017, dengan Surat Ukur Nomor 00310/Muara Putih/2016 tanggal 18 Januari 2017, atas sebidang tanah dengan luas 10.820 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi yang terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan

Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01065/Muara Putih atas nama DANIEL KARUNDENG (Penggugat Konvensi I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 6 September 2017, yang berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 206/HM/BPN-18.01/PETANI/2016 tanggal 5 Juni 2017, dengan Surat

yang terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01068/Muara Putih atas nama WILLIAM KARUNDENG (Penggugat Konvensi III) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 6 September 2017 yang berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 203/HM/BPN-18.01

Berdasarkan fakta dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan Gugatan a quotanggal 12 Juni 2019, Tergugat telah menyampaikan surat Direktur Teknikdan Lingkungan Migas Nomor 588/18.01/DMT/2019 tanggal 4 April 2019hal Pencabutan SKPP Pipa Penyalur (Surat DMT 588/2019) dan telahdiakui sendiri oleh Penggugat (vide angka 11 Gugatan);Surat DMT 588/2019 pada intinya menyatakan bahwa:...bersama ini kami sampaikan bahwa Sertifikat KelayakanPenggunaan Peralatan (SKPP) Pipa Penyalur No.412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016 dinyatakan

BuktiP5 : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas tanggal 04 April2019 No. 587/18.01/DMT/2019 perihal: Penyelesaian atasKeberatan Administratif, (fotokopi Sesuai dengan asl);6. BuktiP6 : Surat Christie Alliance Law Practice tanggal 15 April 2019 No.022/CA/BLPNT/III/2019 perihal: Banding Administratif,(fotokopi dari fotokopi) untuk tanda terima sesuai denganasli;7.

Bukti T5 : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor588/18.01/DMT/2019 tanggal 4 April 2019 hal PencabutanSKPP Pipa Penyalur (Surat DMT 588/2019), (fotokopisesuai dengan asli)Halaman 94 dari 113 Halaman Putusan Nomor :89/G/2019/PTUNJKT.6. Bukti7. Bukti8. BuktiT6T7T8 :9. Bukti T910.

BuktiT.llL.Int1 :Surat Direktur Teknik dan Lingkungan MigasNo.588/18.01/DMT/2019 tanggal 4 April 2019 tentangHalaman 95 dari 113 Halaman Putusan Nomor :89/G/2019/PTUNJKT.Pencabutan SKPP Pipa Penyalur, (fotokopi sesuaidengan salinan resmi);N. Bukti T.ll.Int2 :Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.749/Pid.B/LH/2018/ PN.BPP tanggal 11 Maret 2019,(fotokopi Sesuai dengan salinan resmi);3. Bukti T.ll.Int3 : Salinan Putusan Nomor.

) ; Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Tergugat Nomor 412/PP/SKPP/18.03/DJM.T/2016 tertanggal10 November 2016 tentang Sertipikat Kelayakan Penggunaan PeralatanPipa Penyalur dengan pengguna PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VHalaman 107 dari 113 Halaman Putusan Nomor :89/G/2019/PTUNJKT.Lokasi Bentangan dari Kilang Refinery Unit V Balikpapan ke Penajam(vide bukti P1 = T 4 = T.Il.Intv10); Bahwa tanggal 4 April 2019 Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor588/18.01

Resita Lukita Wati dokter pada RSMuhammadiyah SelogiriWonogiri dengan hasil pemeriksaan antara lain:Telah meninggal dunia pada :Kamis, 14 Juli 2016 jam 18.01 WIB Penyebabkematian : Cidera Kepala+Estemi Inferior;Terdapat luka robek pada dahi dan tangan kiri akibat benda tumpul ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan; === = = = 2= 2= 2= 22222 ane ane one ==Menimbang, bahwa atas surat dakwaan

Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anakPara Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung akantetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasananak Para Pemohon harus mendapatkan izin Pengadilan Agama karenaanak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam SuratPenolakan Nomor: B.600/KUA.18.01/2/PW.01/9/2020, tertanggal 3September 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi

Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor:B.600KUA.18.01/2/PW.01/9/2020, tanggal O03 September 2020,dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan GerungKabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa olehHakim, an telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggaldan paraf Hakim;B. Bukti Saksi1. Ike Ratna Wulan binti H.

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepadaPegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat danTergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undangundangnomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat, akan tetapi sehubungan dengan permohonan Penggugatuntuk berperkara secara prodeo dan berdasarkan Surat KeteranganTidak Mampu nomor : 183/007/18.01