Ditemukan 8275 data
177 — 23
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.661.000, ( duajuta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat kemudianmengajukan banding, dan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggiese,SALINANAgama Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/ Pdt.G/ 2014/ PTA.Sby. tanggal 27 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan
104 — 22
Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18September 1986, Nomor : 3038 K/Pdt/1981, yang menyatakan : "keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhipersyaratan formil juga harus dilegalisir terlebih dahulu oleh KBRIsetempat, " Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dijadikan landasan bagiPengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara.Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.60/Pdt.G/2008/PTA.Sby, menyatakan : Untuk keabsahan
26 — 15
Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Lssmengambil sebuah dasar pada Putusan Pengadilan Tinggi MakasarNomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Mks dan Putusan Pengadilan TinggiSurabaya Nomor 249/Pdt.G/2010/PTA.Sby, yang menghukum mantansuami untuk membayar nafkah terutang kepada istrinya, dan adapunyang menjadi suatu kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensiuntuk membayar nafkah terutang selama ini adalah sebesar Rp.1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya,sehingga apabila diperhitungkan dalam
70 — 9
./60 = (bukti T6);e Fotokopi surat pernyataan hak milik rumah di Kecamatan Wonokromo (bukti T7);e Fotokopi surat keterangan oper /dijual tanah kepada Sdr Oentoro ( bukti T8);e Fotokopi hibah dan peralinan hak atas tanah dari Notaris (bukti T9);e Fotokopi surat keterangan ahliwaris Ngadijo dan Waris (bukti T10);e Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5539/Pdt.G/2020/PA.Sby.( bukti T11);e Fotokopi Putusan nomor 228/Pdt.G/2021/PTA.Sby Pengadilan Tinggi Surabaya(bukti T12);e Foto XXX (almarhumah
53 — 331
Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor30/Pdt.G/2008/PN.Kdr tanggal putusan 16 Desember 2008 (Bukti T.14); Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor205/Pdt.P/2012/PN.Kdr tanggal putusan 06 Juni 2012 (Bukti T.15); Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor206/Pdt.P/2012/PN.Kdr tanggal putusan 06 Juni 2012 (Bukti T.16); Fotokopi Salinan Putusan perkara cerai talak atas nama TERGUGAT 3(pembanding) dan AYAH KANDUNG TERGUGAT 1 DAN 2 (Terbanding)Nomor 03/Pdt.G/2003/PTA.Sby
191 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, ---- BINTI -----, tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor -----/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1442 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor -----/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:- Menerima permohonan banding Pembanding;- Memperbaiki Putusan
31 — 18
Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mengajukan bukti P2, yangmenunjukkan bahwa Pemohon penduduk desa Kedungpanji, kecamatan Lembeyan,kabupaten Magetan, berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan PutusanPengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 105/Pdt.g/2010/PTA.Sby. (Bukti P.3),Termohon berdomicili di Dukuh Deles, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan,Kabupaten Madiun, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU.
114 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, PEMOHON, tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 156/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 28 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1443 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:- Menerima permohonan banding Pembanding;- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Mgt. tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:
HENRY SUTANTO als. HENRY TEN
Tergugat:
1.YETTI SUSNA MULYATI
2.CAROLYN SOETANTO
3.CECILIA SOETANTO
158 — 79
(ii) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.60/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yangmenyatakan sebagaimana dikutip berikut ini:untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negen ditambah lagipersyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakahsurat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau Otentik, mestiharus di legalisaisi KBRI.
Ramli Malik
Tergugat:
1.Amir Ali
2.Hj. Nur Asikin
3.Hj. Nuraeni
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa
2.Abdul Rahim L. SH.M.Kn
3.Muhammad Mansur Hanise, SH.M.Kn
107 — 12
Perdata Gugatan Nomor 35/Padt.G/2019/PN Sgmdidasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038 K/Pdt/1981tanggal 18 September 1986 yang pokoknya menyatakan bahwa:keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harusmemenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu olehKBRI setempat.Putusan Mahkamah Agung tersebut juga dijadikan landasan bagiPengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara.Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, No.60/Pdt.G/2008/PTA.Sby
60 — 3
Karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menolak ataumenyatakan tidak dapat diterima semua permintaan Para Penggugatsebagaimana dalam petitum gugatannya;MV GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (nietonvankelijke verklaard)Berdasarkan Surat Putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor0370/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 28 Januari 2016 atas nama Hasan Al. H.HANAN BIN MISKAT Cs melawan TERGUGAT Cs dalam perkara yangdimohonkan banding.
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa II ke Pengadilan Agama Malangdengan Putusan No.915/Pdt.Gl2008/PA.MLG tanggal 20 Agustus2009, yang amarnya berbunyi :MENGADILI :DALAM EKSEPSI :e Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II tersebut ;DALAM POKOK PERKARA :e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;e Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkaraini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.841.000, (satu jutadelapan ratus empat puluh satu ribu rupiah),Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.26/Pdt.G/2010/PTA.SBY
Melawan
MOHAMMAD MARHABAN,dkk
289 — 105
14);18.Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 1645, surat ukur 219 tahun 1983 Kel.Mangkujayan Ponorogo, bermaterai cukup dan sesuai ada aslinya, diberitanda bukti (TT IVI 15);19.Fotokopi Surat Somasi dari Kantor Advokat ARIF BUDHI WITONO,SH &REKAN tertanggal 7 Agustus 2010, bermaterai cukup dan sesuai adaaslinya, diberi tanda bukti (TT IVI 16);20.Fotokopi Putusan no. 915/Pdt.G/2010/PA.PO, bermaterai cukup dan sesuaiada aslinya, diberi tanda bukti (TT IVI 17);2221.Fotokopi Putusan no. 209/Pdt.G/2011/PTA.Sby
32 — 7
Dalampertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama SurabayaNo.60/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabayamenyatakan : untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeriditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadisoal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atauOtentik, mestiharus DILEGALISASI KBRI. Syarat ini bertujuan untukmember kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan suratkuasa di negara yang bersangkutan.
57 — 6
Putusan No.0138/Pdt.G/2019/PA.Bklsdari onderwerp van den eis meliputi dasar dari tuntutan (posita), termasukperistiwaperistiwa yang menjadi dasar tuntutan.Menimbang, bahwa perubahan yang diajukan Penggugat telahmenambah petitum dan tidak pula dirinci detailnya dalam posita, selain ituPengadilan lewat beberapa putusan juga sudah menolak gugatan yangmenggabungkan tuntutan nafkah anak dan pembagian harta bersama.Hal ini misalnya terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya No 147/Pdt.G/2014/PTA.Sby
277 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 705 PK/Pdt/2014Putusan Mahkamah Agung tersebut juga dijadikan landasan bagiPengadilan Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara.Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama SurabayaNomor 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby., Pengadilan Tinggi Agama Surabayaantara lain menyatakan:Untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambahlagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI.
195 — 75
Pol.5510/B/TX/2012/POLRES JP tertanggal 21 September 2012, diberi tanda buktiFotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 334 K/AG/1999 tertanggal 6 Januari2003, diberi tanda bukti P7a; Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor : 198/Pdt.G/ 1998/PTA.Sby. tertanggal 7 Oktober 1998, diberi tanda bukti P7b;Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 469/Pdt.G/1997/ PA.Sby.tertanggal 8 Juni 1998, diberi tanda bukti P7c ;Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 469/Pdt.G
20 — 15
Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PA.Pspk.o memberikan biaya hadhanah untuk anakanaknya yang belummencapai umur21 tahun.Bahwa Sedangkan yang jadi landasan hukum nafkah lampau/Madlyaadalah Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan adalahSuami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.Berseuaian pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor58/Pdt.G/2016/PTA.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi SurabayaNomor 249/Pdt.G/2010/PTA.Sby
121 — 81
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby:"untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeriditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI.31Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk dibawa h tangan atau otentik, mesti harus dilegalisasi KBRI.";5) Bahwa menurut M.
57 — 18
(tiga puluh juta rupaih) sertamembayar mutah sebesar Rp. 50.000.000.Juga sesuai dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 02 K/AG/2002 Tanggal 6 Desember 2003 danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 278K/AG/1997 Tanggal 26 Agustus 1998 dan Putusan Hukum PengadilanTinggi Surabaya No. 167/Pdt.G/2007/PTA.Sby.