Ditemukan 862 data
93 — 42
Kemudian uangyang ada didalam kaset tersebut dibawa kemesin ATM yang dituju denganpengawalan dari aparat keamanan kemudian terdakwa melakukan prosesrestocking yaitu : membuka pintu berangkas ATM, setelah pintu berangkasterbuka, terdakwa menarik kotak kaset yang lama kemudian memasukkankotak kaset yang baru, kemudian terdakwa melakukanSETINGPENYESUAIAN atau PENYAMAAN saldo pada uang yang ada dikotak kasetHal.86 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bglyang baru dengan mesin ATM.
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2588 — 12853
Mempersiapkan ikhwanikhwan yang mau hijrah dan berjihadBahwa untuk menjalankan organisasi Jamaah Anshor Daulah/ JAD,digunakan buku panduan penyamaan Manhaz yang dibagikan kepadapeserta Dauroh Dai Nasional di Malang oleh panitia untuk dibawa kewilayah masingmasing, adapun judul dari buku panduan tersebut adalahKITAB MUQORROR FITTAUHID namun saksi sendiri tidak tahudarimana asal usul buku tersebut;Bahwa Struktur organisasi Jamaah Anshor Daulah/ JAD yang dipimpinoleh ustad QOMARUDDIN als ABU FAHRI sebagai
Bahwa posisi Dauroh Dai yang diadakan kelompok JAD di BatuMalang pada sekitar akhir tahun 2015 adalah dalam rangkakonsolidasi untuk anggota JAD seluruh Indonesia danpelatinan/training untuk para Dai/penceramah berkaitan denganbuku Mugorror Fii Tauhid yang akan diajarkan kepada seluruhanggota JAD sehingga perlu untuk dilakukan penyamaan manhaz,sehingga kemudian Terdakwa Aman Abdurrahman yang ditokohkandan dianggap sebagai rujukan ilmu Dien, memberikan tausiyah atauceramah melalui handphone milik Zainal
/ motivasi untuk dibentuk wadahnya saja.Bahwa untuk masalah teknis caracara atau upayaupaya mencapai duatujuan diatas, Terdakwa menyerahkan kepada ABU MUSA sebagaikoordinatornya/ Amir Pusatnya, karena ABU MUSA setahu Terdakwapernah berkecimpung dalam pergerakan Jamaah Islamiyah .Bahwa dalam hal teknis pembuatan struktur JAD tersebut, Terdakwatidak dilibatkan, sehingga Terdakwa tidak tahu menggunakan tanjim apayang dipakai oleh ABU MUSA dan ZAINAL ANSHORI, karena yangpenting bagi Terdakwa adalah penyamaan
adalah dalam rangka memberikanpemahaman kepada orangorang ataupun para jamaahnya tentangkajian Tauhid sebagaimana pemahaman Terdakwa, setelah orangorangatau jamaahnya paham maka Terdakwa ingin agar orangorang/parajamaahnya itu melaksanakannya.Bahwa Terdakwa menerjemahkan dalildalil ulama Arab yangdianggapnya syari untuk dapat dipahami jamaahnya dan menulis bukubuku sebagaimana Seri Materi Tauhid ataupun Aqidah Para Rasultersebut juga untuk menyamakan manhaz para murid yang menjadijamaahnya, karena penyamaan
143 — 104
Jaksel tanggal 8 Januari 2007 yang inti putusannyasebagai berikut :menyatakan cacat hukum Surat Keputusan Tergugat I No. 169/HPL/BPN/89tanggal 15 Agustus 1989;Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15Agustus 1989 tidak mengikat terhadap nah Hak Guna Bangunan No. 26/Geloradan HGB No.27/Gelora.Adapun alasan Tergugat I adalah bahwa tidak benar jika Penggugat mendalilkankedudukannya atas HGB diatas Hak Pengelolaan sama dengan kedudukan PT.Indobuildco dan menuntut penyamaan putusan
1.FAKHRUL FAISAL, SH.,MH
2.PRIMA POLUAKAN, SH
3.GAMA PALIAS, SH
4.ALEXANDER MARADENTUA, SH
5.NITA FITRIA, SH
Terdakwa:
FARADILLA ABDURRADJAK, ST
278 — 130
sudah pernah beberapa kali dihadirkan sebagai ahli di dalampersidangan; Bahwa benar ahli dihadirkan dipersidangan terkait perhitungan KerugianKeuangan Negara program pengelolaan persampahan pada Dinas LingkunganHidup Kota Tidore Kepulauan Tahun anggaran 2017 dan 2018; Bahwa benar ahli sebagai ketua tim perhitungan Kerugian Keuangan Negara ; Bahwa mekanisme PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ) yaituberawal dari permintaan dari penyidik kemudian dilakukan ekspose pemaparanuntuk melakukan penyamaan
214 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
KPPU, tidak ada satu pun saksisaksi baik yang dihadirkan oleh Para Terlapor termasuk Pemohon Keberatan dahuluTerlapor Il, maupun saksisaksi yang dihadirkan oleh Tim Investigator KPPU yangmengetahui adanya kegiatan nyata atau pertemuanpertemuan yang dihadiri olehPemohon Keberatan dahulu Terlapor II dengan PT.Astragraphia dahulu Terlapor IIIuntuk melakukan persekongkolan dalam tender ini terkait jumlah produk yang sama;Bahwa faktanya Pemohon Keberatan dahulu Terlapor If memang tidak pernahmelakukan penyamaan
140 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabilamerujuk pada ketentuan umum untuk melakukan penyamaan konsep yangdigunakan dalam norma ini, maka yang dimaksud dengan zona permukimanadalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupakawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungantempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukungperikehidupan dan penghidupan.
TEDDY IRAWAN SH. MH.
Terdakwa:
HENDRA MUSTOFIT ALS TOFIT ALS ABU BIAN ALS ABU UMAR ARKHABILY ALS UMAR THORIQ BIN HAMZAH
212 — 114
RIKI alias ABDURAHMAN YUSUF, asal Batusangkar.Bahwa Setelah melakukan kajiankajian untuk memperkuatiman kepada Daullah Islamiyah dan meluruskan niat kepada DaullahIslamiyah, dalam melakukan kajiankajian penyamaan manhaz kepadaDaullah Islamiyah tersebut diselingi dengan kegiatan Idad untukmempersiapkan fisik untuk berjihad memerangi pemerintahan kafir.Adapun I'dad yang saksi lakukan bersama dengan kelompok JamaahAnshor Daullah (JAD) Wilayah Sumatera Barat masul Batusangkarpimpinan TOFIT aias ABU BIAN
86 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyamaan penghitungan CEF antara surattanah yang masih SKT dengan surat tanah sertifikat sebagaimana saranTerdakwa tersebut, jelasjelas telah menyimpang dari Buku PedomanKebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku indeks: IN/0071/PMRtanggal 13 Juni 2002 halaman 6, Bab Sub Bab G, Sub Sub Bab 03(dengan Nomor urut 27) yang mengatur terhadap agunan pokok tanahperkebunan dengan surat kepemilikan yang masih berupa SKT nilai CEFnya seharusnya adalah sebesar uncontroled 30%;Bahwa walaupun telah menyimpang
59 — 19
Sosial KementrianPertanian Tahun 2013 Lampiran Bab IV Mekanisme Penyaluran BelanjaBantuan Sosial Melalui Transfer Uang, Pedoman Teknis Pengelolaan ProduksiUbi Kayu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun2013 tertanggal Januari 2013, dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan UbiKayu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013tertanggal Februari 2013, saksi SAEPUDIN dan saksi ADE AZIZ SUJADIberkewajiban untuk melakukan sosialisasi secara keseluruhan dalam rangka :7. penyamaan
116 — 73
Dimanakeadaan ini memiliki titik lemahnya pada PPK, tetapi denganterbitnya peraturan baru yang membutuhkan sosialisasi yang manamembutuhkan penyamaan persepsi itu. memang idealnyaberdasarkan prinsip hukum.
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
HOTMAN SIMANJUNTAK
107 — 24
pengujian dengan mengambil SAMPEL secaraRandom.Halaman 86Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN MdnBahwa PPHP dalam melakukan pemeriksaan harus berdasarkankontrak dan pengujian hasil pekerjaan.Bahwa PPHP tidak boleh memeriksa hanya lewat visualisasi semata.Bahwa dasar PPHP melaksanakan tugas dan fungsinya adalahPeraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.Bahwa yang perlu diperhatikan dalam hal pengerjaan FISIKRehabilitasi daerah irigasi Persawahan adalah :1 Kesesuaian Kontrak dengan kondisi lapangan.2 Melakukan penyamaan
248 — 564 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anmad Fauzi, MBA.menyatakan mengenai penghitungan CEF SKT atas permohonan kreditdebitur tersebut, disamakan saja dengan sertifikat dengan CEF 75%.Penyamaan penghitungan CEF antara surat tanah yang masih SKT dengansurat tanah sertifikat sebagaimana saran Drs.
66 — 17
KementrianPertanian Tahun 2013 Lampiran Bab IV Mekanisme Penyaluran BelanjaBantuan Sosial Melalui Transfer Uang, Pedoman Teknis Pengelolaan ProduksiUbi Kayu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun2013 tertanggal Januari 2013, dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan UbiKayu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013tertanggal Februari 2013, Terdakwa SAEPUDIN dan saksi ADE AZIZ SUJADIberkewajiban untuk melakukan sosialisasi secara keseluruhan dalam rangka :1. penyamaan
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SAHRUL BADRI,ST
105 — 18
mengambil SAMPEL secaraRandom.Bahwa PPHP dalam melakukan pemeriksaan harus berdasarkankontrak dan pengujian hasil pekerjaan.Bahwa PPHP tidak boleh memeriksa hanya lewat visualisasi semata.Bahwa dasar PPHP melaksanakan tugas dan fungsinya adalahPeraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.Bahwa yang perlu diperhatikan dalam hal pengerjaan FISIKRehabilitasi daerah irigasi Persawahan adalah :Halaman 88Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn1 Kesesuaian Kontrak dengan kondisi lapangan.2 Melakukan penyamaan
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
UNGGUL SITORUS,ST.MT
129 — 24
mengambil SAMPEL secaraRandom.Bahwa PPHP dalam melakukan pemeriksaan harus berdasarkankontrak dan pengujian hasil pekerjaan.Bahwa PPHP tidak boleh memeriksa hanya lewat visualisasi semata.Bahwa dasar PPHP melaksanakan tugas dan fungsinya adalahPeraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.Halaman 85Putusan Perkara Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN MdnBahwa yang perlu diperhatikan dalam hal pengerjaan FISIKRehabilitasi daerah irigasi Persawahan adalah :1 Kesesuaian Kontrak dengan kondisi lapangan.2 Melakukan penyamaan
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
135 — 45
Bukit Tinggi adalah SUSANTO.Bahwa tidak ada kewajiban penyamaan data terhadap nasabah padaBagian Operasional Kredit dan Pelayanan Nasabah dan Teller. Karenapihak Bank Jatim Cabang Pacitan bersifat pasif. Bank Jatim Pacitan tidakbisa memaksa nasabah/perusahaan untuk melakukan perubahan data.Halaman 167 dari 296 Putusan No. 23/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Sby.Karena perubahan merupakan hak dari nasabah.
Bukit Tinggi adalah SUSANTO.Bahwa tidak ada kewajiban penyamaan data terhadap nasabah padaBagian Operasional Kredit dan Pelayanan Nabahan dan Teller. Kamipihak Bank dalam hal ini Bagian Pelayanan Nasbah bersifat pasif. Kamitidak bisa memaksa nasabah/perusahaan untuk melakukan perubahandata. Karena perubahan merupakan hak dari nasabah.
106 — 61
Diklat Fraud Control Plan.Diklat Audit Forensik.Seminar Koordinasi dan Penyamaan Persepsi Antar Penegak HukumDalam Rangka Pelayanan Pemberian Kesaksian Ahli.Diklat Laboratorium Audit Investigatif.Diklat Audit Investigatif Lanjutan.Semiloka Aspek Hukum Penghitungan Kerugian Keuangan Negaradalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.9. Diklat Penyidikan bagi Pegawai di Lingkungan BPKP.10. Diklat Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum DalamPenaganan Tindak Pidana Korupsi.11.
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
176 — 78
Bukit Tinggi adalah SUSANTO.Bahwa tidak ada kewajiban penyamaan data terhadap nasabah padaBagian Operasional Kredit dan Pelayanan Nasabah dan Teller. Karenapihak Bank Jatim Cabang Pacitan bersifat pasif. Bank Jatim Pacitan tidakbisa memaksa nasabah/perusahaan untuk melakukan perubahan data.Karena perubahan merupakan hak dari nasabah.
Bukit Tinggi adalah SUSANTO.Bahwa tidak ada kewajiban penyamaan data terhadap nasabah padaBagian Operasional Kredit dan Pelayanan Nabahan dan Teller. Kami pihakBank dalam hal ini Bagian Pelayanan Nasbah bersifat pasif. Kami tidakbisa memaksa nasabah/perusahaan untuk melakukan perubahan data.Karena perubahan merupakan hak dari nasabah.
367 — 113
AHMADFAUZI, MBA menyatakan mengenai penghitungan CEF SKT ataspermohonan kredit debitur tersebut, disamakansajadengansertifikatdengan CEF 75 %.Penyamaan penghitungan CEF antarasurat tanah yang masih SKT dengan surat tanah sertifikatsebagaimana saran Drs.
AHMAD FAUZI, MBA yangmemerintahkan penyamaan penghitungan CEF antara surat tanahyang masih SKT dengan surat tanah sertifikat, sehingga nilai agunanpokok mencukupi nilai kridit yang dimohonkan debitur tersebut,merupakan penyalahgunaaan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada pada Drs. AHMAD FAUZI, MBA sehubungan jabatan ataukedudukan yang melekat pada dirinya selakuPemimpin Wilayah 02Padang PT.
79 — 32
Tot peningkatan kompetensi instruktur LKPP.10.Koordinasi dan penyamaan persepsi antar tenaga auditor danaparat penegak hukum dalam rangka pemberian keterangan Ahili.11.Kompetensi instruktur pengadaan barang / jasa pemerintah TotLKPP.12.Pelatih untuk diklat jabatan fungsional pengelola pengadaanbarang / jasa pemerintah.13.Peningkatan kompetensi pelatin untuk pelatihan pengadaanbarang / jasa pemerintah.14.