Ditemukan 1870 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-06-2017 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 970 K/Pdt/2017 Tanggal 15 Juni 2017 — PT. USAHA PERKEBUNAN & DAGANG PARASAWITA atau disingkat PT. PARA SAWITA VS PT.PADANG PALMA PERMAI dahulu bernama PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERTANIAN (PT. PPP)
135 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 740/KptsII/1996 tanggal 25Nopember 1996 juncto Nomor /741/KptslI/1996 tanggal 25Nopember 1996 tentang Izin Pelepasan Kawasan Hutan) seluas+ 1.505 Ha 434 Ha (areal tumpang tindin dengan HGU PT. PatriaKamou) = 1.071 Ha dan Izin Lokasi dari Pemerintah (SuratKeputusan pemberian Izin Lokasi dari Kantor Badan PertanahanAceh Timur Nomor 08.b/IL.P/BPN/ATIM/1996 tanggal 20 September1996 juncto Nomor 03/Prj/IL.P/BPN/ATIM/1998 tanggal 6 April 1998)seluas + 2.562 Ha.
Register : 27-10-2016 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA ENDE Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed Tanggal 24 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 38
107 — 38
GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS DASARHUKUM DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT)Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama surat gugatan ParaPenggugat, maka gugatan Para Penggugat patut dan layak disebut sebagaigugatan yang tidak jelas, tumpang tindin dan kabur (obscuur libel) adapunalasanalasannya :a.
Register : 01-03-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/2021 Tanggal 1 April 2021 — MUHAMMAD YUSUF MEKKI, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., II. PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) TBK., III. WIET SOEGITO, DKK;
182 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 42 PK/TUN/2021Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat IIIntervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2,3,4,5 dan 6 mengajukan eksepsisebagai berikut:Eksepsi Tergugat: pada pokoknya menyatakan terhadap tanah milik ParaPenggugat telah terjadi tumpang tindin kepemilikan/sengketa denganTergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5 dan 6;Eksepsi Tergugat Il Intervensi 1:1. Eksepsi kompetensi absolut;2. Eksepsi Gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel):3.
Register : 18-11-2011 — Putus : 15-05-2012 — Upload : 23-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 67/G.TUN/2011/P.TUN.Mks Tanggal 15 Mei 2012 — 1. ARBIN ROBERT TANGKAU sebagai PENGGUGAT I
2. SONY ANDRE TANGKAU sebagai PENGGUGAT II
3. SHERLY LANNY TANGKAU sebagai PENGGUGAT III
4. TONIC TANGKAU sebagai PENGGUGAT IV
5. JIMMY TANGKAU sebagai PENGGUGAT V
6. JEFFRY TANGKAU sebagai PENGGUGAT VI
disebut sebagaiPARA PENGGUGAT :
M E L A W A N :
1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
disebut sebagai TERGUGAT
2. GOEI MAY LIEN
disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
159 — 45
159 — 45
;4, Bahwa gugatan Para Penggugattidak jelas (obscuur libel);Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugatsagattidak jelas oleh karenaapakah benar para penggugattelah mengecek kebenaran atas obyek sengkela aquo telah tumpang tindin kepemilikannya antara milik yang di klaim parapenggugat dengan sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertananahan KotaMakassar; Dan berdasarkan halhal tersebut diatas maka sangat jelas sesuai denganketentuan pasal 56 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
Putus : 13-10-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1524 K/PDT/2016 Tanggal 13 Oktober 2016 — Rd. WINNY TRINAWATI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, dalam hal ini diwakili oleh KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I. DI JAKARTA, Cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DI BANDUNG, Cq. PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI DI KOTA SUKABUMI, dkk.
84 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
(dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) milikPemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat tersebut telah ternyatatumpang tindin berada di atas tanah sertifikat Hak Pakai Nomor /7/Kelurahan Sudajayahilir seluas 11.950 m?
Register : 04-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 87/PDT/2021/PT KPG Tanggal 7 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat I : RICALDO GUNAWAN Diwakili Oleh : RICALDO GUNAWAN
Terbanding/Penggugat : YUBLINA VERAWATI LENENG
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
141 — 61
Terbanding/Penggugat : YUBLINA VERAWATI LENENG
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
141 — 61
LENENG, yang seharusnyaberbatasan dengan SHM No. 1238 atas nama RICALDO GUNAWANdan juga keliru pada saat memproses Sertifikat Hak Milik No. 1238atas nama RICALDO GUNAWAN (Pembanding/Tergugat I), sehinggaterjadi overlap/tumpang tindin dengan tanah milik Terbanding(Penggugat) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 261 atas namaYUBLINA V. LENENG (Penggugat).
Register : 04-05-2016 — Putus : 13-07-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 65/PDT.G/2016/PT.PBR Tanggal 13 Juli 2016 — YUSRI DARWIS, DKK Sebagai PENGGUGAT
Lawan
ANG TJONG MENG, DKK Sebagai TERGUGAT
36 — 17
36 — 17
Bahwa oleh karena adanya perselisihan tumpang tindin kepemilikan tanahantara para Penggugat dengan para Tergugat, maka Penggugat danPenggugat Il mengajukan permohonan pengukuran ulang atas tanah hakmiliknya dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013 dan atas permohonan Penggugat dan Penggugat Iltersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun memanggilpara Penggugat dan para Tergugat demi untuk mendudukan permasalahandimaksud;.
Register : 26-05-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 26-05-2016
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 29/PDT.G/2015/PN.SKW Tanggal 20 Oktober 2015 — TJIE LIONG
LAWAN
LIE SUHERMAN
97 — 11
97 — 11
SABARNO, di bawah sumpah menerangkan:Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada masalahtanah yang terletak di Jalan Bukit Burung Kelurahan Roban KecamatanSingkawang Tengah Kota Singkawang.Bahwa saski pernah diminta oleh Idzan untuk mengukur tanah milik Nochlapada tahun 2012.Bahwa setelah saksi melakukan pengukuran saksi mengetahui bahwa tanahNochla tersebut tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2645atas nama Lie Suherman seluas + 2369 M2.33e Bahwa saksi mengukur tanah
Register : 17-12-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1510/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JHONY EVER H.S. MATONENG alias VORKI
67 — 26
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JHONY EVER H.S. MATONENG alias VORKI
67 — 26
Cetakan:> Cetakan dasar berupa gambar titik berpola yang dikombinasikandengan teks "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN", "REPUBLIKINDONESIA", dan teks "DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGANLAUT" dicetak tidak sempura;> Cetakan tindin berupa teks utama pada blanko serta LarnbangNegara garuda Pancasila yang memiliki efek rabaan ditiru dengancetakan lain;" Hologram:> Gambar Garuda Pancasila dan gambar logo Ditjen PerhubunganLaut tidak jelas; Bahwa teknik cetak yang digunakan adalah menggunakan berbagaiteknik cetak sekuriti
Putus : 07-06-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 38/PDT/2018/PT PTK Tanggal 7 Juni 2018 — 1. ISMAIL SARUDJI
2. FAUZIAH
3. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
MELAWAN
KO FO HIN
159 — 41
159 — 41
sehinggamenurut hukum pengakuan Penggugat a quo merupakan bukti yangsempurna ;Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat posita 12 dan 13, karena padatahun 1947 lokasi tanah sengketa memang dikenal dengan nama TelokMabai, sedangkan nama Jalan DarussalamPelabuhan maupun nama GangTemiang adalah pemberian nama setelah adanya Jembatan Pawan II yangmenghubungkan daerah Sukaharja dengan Desa Sungai Awan Kanan yangdibangun sekitar tahun 1989, dan tanah yang diklaim oleh Penggugatsebagai miliknya memang tumpang tindin
Putus : 31-05-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012 — PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I, vs PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA (PERSEROAN),
105 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Medco E&P Indonesia dan (iii)Perjanjian Tumpang Tindin Lahan dengan Vico Indonesia.
Medco E&P Indonesia dan(iii) Perjanjian Tumpang Tindin Lahan dengan Vico Indonesia.
Register : 05-02-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 06 / G / 2015 / PTUN.BJM Tanggal 28 April 2015 — SANTOSO WIJAYA, SE
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT, PELAIHARI
KEPALA DESA NUSA INDAH
FIKRI SUPIANI
105 — 43
105 — 43
Tergugat Kedua di dalam menerbitkanSurat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yangmengetahui Kepala Desa Nusa Indah Bapak Supartono dengan No:14593.2/ek/N/IX/03. atas nama SHAIPAN SURI dengan luas15.000m2 lokasi RT 08/ RW II desa Nusa Indah, Kecamatan BatiBati,Kabupaten Tanah Laut pada tanggal.05 Juni 2003. ( dan/ atau alashak dari SHM 537 atas nama SHAIPAN SURI dengan luas 14.389m2pada tanggal 14 September 2004) yang menjadi obyek sengketatersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindin
Putus : 12-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2774 K/Pdt/2017 Tanggal 12 Desember 2017 — M. YUSUF BIN AGUSCIK, DKK VS HALENE, DKK
57 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wahid:Dikarenakan adanya beberapa produk yang diterbitkan oleh Pejabat TataUsaha Negara yang diduga tumpang tindin maka semestinya gugatandisampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembangtelah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Plg., tanggal 1 Maret2016 dengan amar sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi T.I, T.Il, T.VI, T.VIl, T.
Adapun objek dalamperkara ini yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 2659/SU, Sertipikat HakMilik Nomor 2640/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor 2641/SU, SertipikatHak Milik Nomor 2642/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor 2643/SU,Sertipikat Hak Milik Nomor 2644/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor 2645/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor 2648/SU, Sertipikat Hak Milik Nomor2649/SU yang diduga tumpang tindin dengan Sertipikat Hak MilikNomor: 195/R, Kampung 8 Ulu tanggal 13 Mei 1978, Gambar SituasiNomor: 1817/1977 tanggal 10 Oktober
Register : 02-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Trk Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.Ipe Wiryaningtyas, S.H.
2.Siti Kartinawati, S.H.
Terdakwa:
Edi Sutrisno bin Bonasir
41 — 12
1.Ipe Wiryaningtyas, S.H.
2.Siti Kartinawati, S.H.
Terdakwa:
Edi Sutrisno bin Bonasir
41 — 12
Terdakwa membaringkan anak korban ditempattesebut dan Terdakwa memelorotkan celana pendek beserta celana dalamyang saya pakai hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa tindin badan anakkorban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudahtegang alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambilTerdakwa tekantekan, Pada saat Terdakwa merasa akan mengeluarkansperma s Terdakwa aya langsung menarik alat kelamin Terdakwa dari dalamalat kelamin anak korban dan mengeluarkan sperma
Putus : 09-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 401 / PDT.G/ 2016/ PN.TNG Tanggal 9 Maret 2017 — SRIWITIN LEE lawan KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
95 — 25
95 — 25
. , Majelis hakim mendapatkan fakta hukumbahwa batas tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor277/Pakulonan atas nama Penggugat tidak tumpang tindin dengan batastanah dalam Sertifikat Hak Milik No.00997/Pakulonan milik Minanto Wiyono,sebagaimana letak patok tanah dari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempattanggal ...................., yang terungkap adalah batas tanah dalam SertifikatHak Milik No.00997/Pakulonan milik Minanto Wiyono adalah yang
Putus : 25-03-2011 — Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/TUN/2008 Tanggal 25 Maret 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG ; IRA YULI YANTI VS PT. BALI RAGAWISATA
79 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 53 K/TUN/2008.Ungasan asal pipil No. 84, persil 54, klas Il, luas 26.750 m2 SKPT dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat) tersebutmenyebutkan telah terjadi tumpang tindin antara Sertipikat Hak GunaBangunan No. 15 Tahun 1996 dengan Sertipikat Hak Milik No.249/1990yang merupakan jawaban resmi Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung (Tergugat) atas Surat Permohonan Informasi Tanah yang diajukanoleh Penggugat tertanggal 8 Nopember 2006 ;Bahwa berdasarkan SEMA RI No. 2 Tahun 1991
Register : 21-11-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 43/G/2016/PTUN-SRG Tanggal 1 Maret 2017 — - Ny. MARIANI SANTOSO (Penggugat)
Melawan
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
186 — 126
186 — 126
Bahwa adalah benar menurut hukum jika Penggugat adalah pemegangdan Pemilik bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat HM No.00477/Curug Wetan dan Hak Milik No. 00478/Curug Wetan tanah manayang didalilkan oleh Tergugat diduga tumpang tindin dengan sebagianbidang tanah yang dimohonkan PT. Citra Property yang telah habis masaberlakunya, maka secara hukum tidak ada lagi kekuatan Yurisdiksi hukumHalaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor:43/G/2016/PTUN.SRGPT.
Register : 02-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550 K/TUN/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SMART EDUTAMA INTERNATIONAL VS PT. FEDERAL INVESTINDO DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;
94 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Metalindo Usaha Bersama yang pada faktanyatumpang tindin dengan areal lahan milik PT. FederalInvestindo(Surat Peringatan III); dand. Surat Nomor 170/KND/DDFK/L/X/2016 tanggal 3 Oktober2016 perihal Peringatan Keempat Untuk Tidak MelakukanPenerbitan Sertifikat Atas Areal Lahan yang Terletak diWilayah Pengembangan Batam Centre Berlokasi diSamping Gedung Sumatera Promotion Center (SPC) AtasNama PT. Smart Edutama International dan PT.
Kompetensi Absolut;Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadiliperkara ini;Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 550 K/TUN/2017Bahwa setelah Tergugat Il Intervensi mempelajari gugatan Penggugat,ternyata gugatan Penggugat hanya mengedepankan hak kepemilikan atautumpang tindin dan juga di dalam gugatan telah mengajukan gantikerugian, maka selayaknya gugatan Penggugat diajukan kepada PeradilanUmum bukan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengedepankan
Putus : 23-08-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/PID.SUS/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 — Chio D. Bangun, dkk
514 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
514 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apalagi terhadap aktivitas ataupunpenguasaan tersebut telah ada sebelum dilakukannya penunjukankawasan hutan;Penunjukan Kawasan Hutan semata tentu tidak dapat menjadikansuatu kawasan hutan menjadi memiliki kKepastian hukum, karenaselama belum ada tahapan selanjutnya, yaitu penataan batas,pemetaan dan penetapan, maka akan terjadi banyakpermasalahan, contohnya yang paling utama adalah adanyatumpang tindin dengan kawasan lain.
;Tumpang tindin di atas terjadi karena tidak adanya kepastianhukum kawasan hutan dikarenakan belum adanya pengukuhanpada saat dilakukan pembangunan, yaitu sebelum Oktober 2014waktu terbitnya Surat Keputusan Menteri Bukti PeninjauanKembali2;Jalan yang Berada di Dalam Celah Timor Telah Ada danDipergunakan Masyarakat Jauh Sebelum PEMOHON PeninjauanKembali Didirikan dan Mulai Beroperasi Pada Tahun 1968 BahkanSangat Diperlukan Oleh Masyarakat;3.1.3.2.Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili
Upload : 24-11-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Bln Penggugat:
H. ANDI SYAMSUL BAHRI
Tergugat:
PT. TUNAS INTI ABADI
98 — 44
98 — 44
dalam wilayah Sungai Tahi Wasi RT IV, RTHalaman 13 dari 60 Putusan Nomor 10/Padt.G/2016/PN BinVIl, Kemudian yang menandatangani bukti P1 adalah Ketua RT Il, SebambanBaru dan Ketua RT IV, Sebamban Baru ;Bahwa, karena letak tanah garapan PENGGUGAT DALAM KONVENSI yangtidak jelas, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum ;Bahwa, dilain pihak tanah garapan pertanian yang dibebaskan dan telah diberikompensasi oleh TERGUGAT DALAM KONVENSI seperti yang didalilkan olehPENGGUGAT DALAM KONVENSI tumpang tindin
TIA (Tergugat) , sedangkanbidangtanah obyek sengketa yang ditunjuk Tergugat tidak termasuk jalan hauling PT.TIA (Tergugat), namun sebagian tumpeng tindin dengan tanah milik SaksiHj.