Ditemukan 885 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : separadus sepratih sedarati separai separator seraratus seporadis separating sepakati
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 03-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 295/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : PT TJIPTA WIDJAYA SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat : PT BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : SUYANTO TJIPTA WIDJAYA
249 — 209
  • Bank Commonwealth di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata didalam PerkaraNomor : 143/PDT.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana dalam perkaraaquo pihak Tergugat juga telah hadir sebagai Kreditur separatis dan turutmengajukan tagihan utangnya nya ke pihak kurator didalam perkara a quo.4.
    2019, PT Bank OCBC NISP, Tbk. selaku Pemohon PKPU dan PTBank Commonwealth selaku Pemohon PKPU II yang berkedudukan sebagaiKreditur Separatis dan Kreditur Konkuren menyatakan tidak memberikanperpanjangan waktu dan menolak Perjanjian Perdamaian yang diajukan PARAPENGGUGAT;7. Bahwa dikarenakan syarat syarat yang diperlukan agar Proposal Perdamaiandapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ayat (1) UU.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-08-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 3 September 2019 — Pemohon:
1.ENDANG SURYANA
2.TJIO KHO LAY DEDY SUSANTO
3.MICHAEL P ARDHIYANTO
Termohon:
PT. JOHNY JAYA MAKMUR dalam Likuidasi
171 — 63
  • Kreditor di sini mencakupbaik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditorpreferen;2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yangtindak dibayar lunas oleh debitor. Artinya adalah ada kewajibanuntuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karenaHal 44 dari 87 hal Putusan Nomor 170/Pdt.SusPKPU/2019/PN. Niaga.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 09-02-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 27 September 2017 — - KHOIRIAH (PENGGUGAT I), DKK - MUHAMAD THOYIB, SPd In Casu a quo berstatus hukum (legal standing) selaku Pimpinan/ Pengurus/Pemiik/Direktur dari PT. HIJRAH HARAMAIN (TERGUGAT I), DKK
311 — 127
  • KN/2013) sebagai berikut:1) Salinan/ Foto Copy Perjanjian Kredit;2) Salinan/ Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian HakTanggungan;3) Salinan/ Foto Copy Sertifikat hak atas tanah yang dibebani haktanggungan;4) Salinan/ Foto Copy Surat keterangan perincian hutang debitur;5) Salinan/ Foto Copy bukti bahwa:1) Debitur wanprestasi antara lain suratsurat peringatan;2) Debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit dan/ataupenetapan Insolvensi (dalam hal pemohon lelang kreditur separatis
Pengadilan PN NABIRE Pidana Khusus
Register : 25-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Nab
Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA WIJAYA, S.H., M.H.
Terdakwa:
FU'AD ARI SETYADI
121 — 59
  • Terdakwa mengakui senjata yang dipesan ke saksiMuhammad Jabir Hayan tersebut hanya untuk pribadi kolektorkolektortersebut dan tidak digunakan oleh Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui senjatasenjata yang dipesanoleh Pendeta (Penniel) yang merupakan seorang Pendeta, Kontraktor, dananggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, anggota DPRD atas nama TitusKobogau, dan Soni Kogoya yang merupakan adik dari salah seorang KepalaDinas di Enarotali, Kabupaten Paniai tersebut apakah digunakan untukgerakangerakan separatis
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Perdata
Register : 15-04-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Drh
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
KORNELES SAPIA
Tergugat:
1.DAVID TOMATALA
2.GM PT.PLN PERSERO WIP MALUKU, MALUKU UTARA
3.PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN
Turut Tergugat:
CAMAT KAIRATU
132 — 128
  • yang berperang untuk menjagawilayah masingmasing dan untuk wilayah Dusun Solopai moyangKakehang Tetikan Sapia untuk menguasai dan memilikinya sampaikepada kami anak cucu keturunan moyang Kakehang Tetikan Sapia ;Bahwa sepengetahuan saksi ada pohon linggua (jati) dan pada tahun1965 orang tua saksi pernah menebang pohon Jati diatas tanah DusunSalopai tersebut;Bahwa pada tahun 1950, apakah masyarakat sudah menempati dantinggal di Desa Kamariang saat itu sempat mengungsi di Desa Kairatukarena persolan separatis
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 9/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
FAHRUL AHMAD ABDULLAH
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
521 — 574
  • yang bermutu,berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsaserta memeliihara integritas nasional;Menimbang, bahwa mencermati tuntutan yang diajukan dalam aksi yangdilakukan oleh aliansi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRIWP) yangPenggugat termasuk di dalamnya, pemilinan dan/atau penentutan tanggal aksiyakni tanggal 2 Desember 2019 yang berdekatan dengan tanggal 1 Desember2019 dimana secara pengetahuan umum diketahui sebagai hari yangdipentingkan oleh kelompok separatis
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
239 — 573
  • Antam pada halaman 1314 dinyatakan bahwa :(1) Kegiatan penambangan nikel dan ekspor nikel yang dilakukan olehPenggugat adalah ilegal;(2) Penggugat mendapat back up dari gerakan separatis DI/TIl danmengganggu kegiatan ekspor nikel yang dilakukan oleh Pemerintah cq.Tergugat .
    Dalam Kamus BesarBahasa Indonesia, konon didefinisikan sebagai barangkali atau mungkin.Sehingga tulisan dalam buku Empat Dasawarsa PT Antam Tbk.sehubungan dengan dugaan PT Perto di back up DI/TII masih sebatasasumsi sebagaimana kami kutip sebagai berikut :... tanpa kemungkinan gangguan dari PT Perto yang mungkin mendapatback up dari gerakan separatis DI/TII;Asumsi ini didasarkan atas indikasiindikasi dari beberapa dokumensebagaimana yang kami kutip sebagai berikut :Buku Kisah Pengambilalihan dan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-12-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 27/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 7 Februari 2017 — Pembanding/Terdakwa : Drs. Azman usmanuddin, MM bin Alm. H. Usmanuddin
Terbanding/Penuntut Umum : SUHENDRA, SH
72 — 52
  • No.1277 K/Pid.Sus/2009 tanggal 6Januari 2010 dengan Putusan tersebut Sumijo dinyatakan bebas dariSegala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Dalam pertimbangan hukumnyadisebutkan bahwa untuk mengatasi keadaan darurat karena situasipemberontakan GAM , yang saat itu merupakan wilayah komflik dan sudahdapat dipastikan terjadi tekanantekanan dari kelompok separatis yangmengakibatkan situasi sangat darurat, sehingga pencairan langsung dariBPD Aceh Cabang Langsa tersebut tidak sempat dimasukkan terlebihdahulu ke
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-12-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 460/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 11 April 2019 — PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, CQ. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA CQ. KANWIL DIRJEN KEKAYAAN NEGARA SUM. UTARACQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA MEDAN VS SAMSUL BAHRI, DKK
134 — 70
  • Salinan/fotokopi bukti bahwa:i. debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;ii. debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit dan/atau penetapaninsolvensi (dalam hal pemohon lelang kreditor separatis); atauili. debitor merupakan bank dalam likuidasi, bank beku operasional, bank bekukegiatan usaha, atau eks BPPN;f. surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akanbertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;g. salinan/fotokopi
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 02-02-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 22 Agustus 2017 — - SIAU YONG 9PENGGUGAT I) - NEOH BIAN BIE (PENGGUGAT II) - YUSMITA SARI (PENGGUGAT III) - YAP JU TJAI (PENGGUGAT IV) - LISNAWATI (PENGGUGAT V) - PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK. CABANG MEDAN (TERGUGAT)
123 — 57
  • Perjanjian PembiayaanKonsumen yang menggunakan standard baku perjanjian yang jangka waktuberlakunya perjanjian antara para Penggugat dengan Tergugat adalah 36 (tigapuluh enam) bulan dan karena sifat perjanjian jaminan fidusia dari semuaperjanjian pembiayaan konsumen yang merupakan perjanjian pokok yang diikatdengan jaminan cross collateral dan cross default tidak dibuat secara khususdalam Akta Fidusia dan tidak didaftarkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia,maka status Tergugat bukanlah sebagai Kreditur Separatis
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 8/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Arbi M. Nur
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
465 — 369
  • yangbermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa serta memeliihara integritas nasional,Menimbang, bahwa mencermati tuntutan yang diajukan dalam aksi yangdilakukan oleh aliansi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRIWP) yangPenggugat termasuk di dalamnya, pemilihan dan/atau penentutan tanggal aksiyakni tanggal 2 Desember 2019 yang berdekatan dengan tanggal 1 Desember2019 dimana secara pengetahuan umum diketahui sebagai hari yangdipentingkan oleh kelompok separatis
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Khusus Kepailitan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tahun 2004
1135 — 15329
  • Tentang : Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  • Demikian juga pengertian jatuh waktu.Kedua, mengenai syaratsyarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit danpermohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberiankerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/ataupenundaan kewajiban pembayaran utang.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Ayat (1)Yang dimaksud dengan Kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren,kreditor separatis maupun kreditor preferen.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 September 2015 — 1. Umi Amboro Wati, dkk. Lawan 1. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP),DKK
247 — 102
  • Bahwa, berdasarkan Pasal 286 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga mengikat seluruhkreditor kecuali kreditor separatis yang tidak menyetujui rencanaperdamaian;"Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecualiKreditor yang tidak meyetujui rencana perdamaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).Pasal 281 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 04-01-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2018
Tanggal 14 Maret 2018 — TRI YUDIANTO, Letkol Inf NRP 11990036720577
266 — 216
  • Meningkatkan upaya deteksi terhadap kegiatan dankekuatan kelompok separatis FKM/RMS dan kelompokRadikal serta mengeliminir pengaruh yang dapatmeresahkan dan berdampak pada kehidupan masyarakat.c. Menjaga keselamatan personil dan kelengkapan maieriilyang dipertanggungjawabkan.d. Mengumpulkan senjata illegal sisa konflik yang masih disimpan masyarakat.e.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
692 — 322
  • Tentang : PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
  • mengalami akulturasinilainilai budaya, adat istiadat dan keaslian bangsa Indonesia,serta memiliki semangat patriotisme dan jiwa kebangsaan NegaraKesatuan Republik Indonesia.Yang dimaksud dengan tidak pernah menerima kewarganegaraanlain karena kehendak sendiri adalah tidak pernah menjadi warganegara selain warga negara Republik Indonesia atau tidak pernahmemiliki dua kewarganegaraan atas kemauan sendiri.Huruf cYang dimaksud dengan tidak pernah mengkhianati negara adalahtidak pernah terlibat gerakan separatis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-09-2013 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 September 2013 — YUSAK YALUWO, SH., M.Si
341 — 833 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kini, setelah Yusak dipenjarakan, ribuan orangPapua kembali eksodus ke PNG dan gerakan separatis OPM kembaliHal. 108 dari 182 hal. Put. No.127 PK/Pid.Sus/2012menguat untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan RI. Apamanfaat bagi Negara RI dengan menghukum Yusak. Apakah kita maumendorong dia agar berubah haluan melawan NKRI dan mendukunggerakan separatis OPM?
Restatement Cessie
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie
6923 — 13660
  • Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa  menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
  • berlawanandengan kesusilaan baik dan ketertiban umum, sedangkan in casu MemoBank Indonesia jelas bukan undangundang dan juga perjanjian inbreng tidakberlawanan dengan kesusilaan baik.Dalam Putusan MA PK No. 59 PK/Pdt/2006 tanggal 29 Mei 2007, MA RImenyatakan bahwa perjanjian pengalihan/cessie telah dibatalkan oleh BPPNdalam rangka melaksanakan program penyehatan.Kewenangan Pihak ke3Terkait kewenangan pihak ke3, dalam Putusan MA No. 010 K/N/2005 tanggal18 Mei 2005, MA RI menyatakan bahwa kreditur pemegang hak separatis
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-07-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Idm
Tanggal 22 Maret 2018 — Ny. Hj. Nurlena, S.E. Pekerjaan: Karyawan BUMN, beralamat di Jalan Alamanda Kuning Nomor 2, RT.006 RW.007, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Lesmana, S.H., Yuwono Martha, S.H., Teddy Cipta Lesmana, S.H., Teten Suherlan Usudin, S.H., Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bambang Lesmana, S.H. & Associates beralamat kantor di Perum. Cintaraja Permai Jalan Mawar Nomor 53 Blok A, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jawa Barat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jatibarang, beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 3 Jatibarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Retty Retnowati, S.H., Aditya Ariestianto S., S.H., Verty Vebriani, S.H., Seni Merdiana, S.H., Dania Fitriani, Ucep Riyana, Dedi Junaedi, Tony Gunawan, Tatan Tanu R., Bakhrin Amik, dan Tisno Iswantono berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1872-VI/KC/ADK/07/2017 tanggal 28 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kantor Wilayah Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LLM., Pangihutan Siagian, S.H., Siswanto, S.E., Dwi Susianto Guntoro, S.H., Rr. Fitririjanti Desiana, S.H., M.M., Handy Trinova, S.H., LLM., Sugeng Widodo, S.H., LLM., Daryono, S.H., Khalis Prayogi, S.H., Dwi Dedi Kristianto, S.E., M. Fajarudin dan Airijiah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-279/MK.1/2017 tanggal 7 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. Ny. Sriyati, S.H., dalam hal ini bertindak selaku Notaris/PPAT berkedudukan di Indramayu Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 4. Sofyan Gufron, dalam hal ini bertindak selaku Direktur CV. Mutiara Ampel berkedudukan di Indramayu Blok Rawa Tanjung, RT.008 RW.002 Karangampel, Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; 5. Pitrahari, SIP., dalam hal ini bertindak selaku Wakil Direktur CV. Lena Sejahtera berkedudukan di Desa Plumbon Blok C 62 RT.012 RW.005 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III; 6. Dulu Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu cq. Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu, beralamat di Jalan Wiralodra Nomor 35 Kabupaten Indramayu, sekarang menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 61 Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV; 7. Kantor Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Jawa Barat cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu, beralamat di Jalan Golf Nomor 1 Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Suwondo, A.Ptnh., Kusnan, S.Sos., Samuri dan Rohmatulloh, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 693.a/600-32.12/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
353 — 39
  • Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUNomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan);Bahwa dalam hal ini Tergugat tegaskan kembali bahwa prosespenjualan agunan melalui pelelangan dimuka umum yang diajukanTergugat sebagai Kreditur Separatis melalui KPKNL Cirebon (TergugatIl) merupakan proses Parate Eksekusi Hak Tanggungan (HT).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-05-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 242/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat I : Cq PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Cabang Jatibarang
Terbanding/Penggugat : Hj Nurlena, SE
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri PekerjaCq Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Cq Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu
Turut Terbanding/Tergugat IV : Sofyan Gufron
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawabarat Cq Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indramayu
Turut Terbanding/Tergugat V : Pitrahari, SIP
Turut Terbanding/Tergugat III : Ny. SRIYATI, SH
48 — 19
  • Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUNomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan);Bahwa dalam hal ini Tergugat tegaskan kembali bahwa prosespenjualan agunan melalui pelelangan dimuka umum yang diajukanTergugat sebagai Kreditur Separatis melalui KPKNL Cirebon (TergugatIl) merupakan proses Parate Eksekusi Hak Tanggungan (HT).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/PDT.SUS/2010
LEFT LEASING SARLOS, CS.; GUNAWAN WIDYA ATMADJA, CS. PT. ADAM SKY CONNECTION AIRLINES
150 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tim Kurator Telah Keliru Menetapkan SSB Menjadi Kreditur KonkurenSSB keberatan ditetapkan sebagai kreditur konkuren, melainkan SSBmemiliki hak untuk dikualifikasikan sebagai kreditur separatis karena SSBmemiliki hak retensi yaitu hak untuk menahan atas sesuatu barang yangdijaminkan atau dipakai sebagai jaminan karena piutangnya belum dibayar(dilunasi).
    Hak retensi yang dimiliki oleh SSB tersebut menyebabkan SSBdikualifikasikan sebagai kreditur separatis, sebagaimana yang diatur dalamPasal 61 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3/7 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKepailitan) yang berbunyi sebagai berikut:Kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur, tidakkehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit,Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 61 UU Kepailitan menyatakan:Hak untuk menahan atas
    Bahwa perbuatanperbuatan Terbantah melakukan pemotongansecara sepihak tersebut adalah perbuatan yang bertentangandengan UUK, karena status Terbantah adalah sebagai krediturkonkuren dimana untuk pemenuhan hak Terbantah harusmenunggu hak kreditur separatis diselesaikan terlebih dahulu, satuHal. 186 dari 396 hal. Put.
    Amerika Serikat) harus dikembalikansemua kepada Pembantah, hal mana sesuai dengan Pasal 21 UUK, yangberbunyi: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusanpernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selamakepailitan ;Bahwa perbuatanperbuatan Terbantah melakukan pemotongan secarasepihak tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan UUK, karenastatus Terbantah adalah sebagai kreditur konkuren dimana untuk pemenuhanhak Terbantah harus menunggu hak kreditur separatis