Ditemukan 8630 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Piutang negara Kerugian negara Wilayah negara
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn
Tanggal 10 Januari 2012 — - BUYUNG RITONGA
125 — 21
  • 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001adalah pegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan, dan untuk adanya penyalahgunaanwewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri ataupenyelenggara negara (Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1127 — 893 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi khususnya dalambidang perbankan yang dilakukan oleh pejabat Bank Sentral, tidak hanyaberpotensi menciptakan instabilitas pelayanan publik, ekonomi, sosial,namun juga menumbuhkan budaya mengedepankan kepentingan pribadimaupun golongan tertentu di atas kepentingan negara, terlebih dilakukanoleh pejabat birokrasi sebagai penyelenggara negara atau pejabat BankIndonesia, dalam perkara a quo oleh Terdakwa BUDI MULYA selakuDeputi Gubernur Bank Indonesia Bidang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
939 — 721
  • Bulan Januari sampai dengan September 2010 total sebesarRp116.914.666,50 (seratus enam belas juta sembilan ratus empatbelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan lima puluh sen).Terdakwa selain penghasilan resmi sebagaimana diuraikan diatas tidakmemiliki penghasilan dari sumber lain yang sah di luar penghasilantersebut.Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)atas nama Terdakwa tanggal 3 Juni 2010 tercatat bahwa rekeningTerdakwa yang dilaporkan dalam LHKPN tersebut sebanyak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
432 — 434 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bulan Januari sampai dengan September 2010 total sebesarRp116.914.666,50 (seratus enam belas juta sembilan ratusempat belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan limapuluh sen);Terdakwa selain penghasilan resmi sebagaimana diuraikan diatastidak memiliki penghasilan dari sumber lain yang sah di luarpenghasilan tersebut;Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) atas nama Terdakwa tanggal 3 Juni 2010 tercatat bahwarekening Terdakwa yang dilaporkan dalam LHKPN tersebut sebanyak
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
520 — 278
  • YayasanBapelkes oleh PT Krakatau Steel Tok (BUMN) setiap bulan berdasarkanperjanjian tersebut di atas status keuangan Negara/BUMN, karena alasanuang tersebut berada dalam penguasaan, Pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara, serta diserahkan ke Yayasan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara,yang dalam hal ini diwakili oleh PT Krakatau Steel yang merupakanBUMN;Bahwa yayasan bukanlah BUMN, sehingga Pengurus yayasan bukanlahtermasuk pengertian dalam penyelenggara
    Negara.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
755 — 441
  • YayasanBapelkes oleh PT Krakatau Steel Tok (BUMN) setiap bulan berdasarkanperjanjian tersebut di atas status keuangan Negara/ BUMN, karenaalasan uang tersebut berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, serta diserahkan keYayasan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh PT Krakatau Steel yangmerupakan BUMN;Bahwa yayasan bukanlah BUMN, sehingga pengurus yayasan bukanlahtermasuk pengertian dalam penyelenggara
    Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — SUMARGO
879 — 681 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih tepat ... [Selengkapnya]
  • Sebaliknyakata setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah orang perorangan yangmempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan negara/pemerintahan menjalankanjabatan publik;Bahwa uraian tersebut sejalan dengan maksud pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 membedakan subjek pelaku tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) berlakuuntuk swasta sedangkan subjek tindak pidana Pasal 3 berlaku untuk pegawainegeri atau penyelenggara negara atau pemangku
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 7 April 2015 — HERU SULAKSONO
490 — 1510
  • Bulan Januari sampai dengan September 2010 total sebesarRp116.914.666,50 (seratus enam belas juta sembilan ratusempat belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan limapuluh sen);Terdakwa selain penghasilan resmi sebagaimana diuraikan diatastidak memiliki penghasilan dari sumber lain yang sah di luarpenghasilan tersebut;Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)atas nama terdakwa tanggal 3 Juni 2010 tercatat bahwa rekeningterdakwa yang dilaporkan dalam LHKPN tersebut sebanyak
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
364 — 23
  • Beberapa diantaranya adalah Kasus Jiwa Sraya, Asabri, Kasus Korupsi Jaksa Pinangki dan kasus TPPU yang melibatkan petinggi di lingkungan Garuda Indonesia serta penyelenggara negara lainnya;- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang disebut dengan TPPU adalah perbuatan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan, ada dua kata menyamarkan dan menyembuyikan;- Bahwa untuk TPPU ada 2 (dua) syarat yaitu : satu adanya dugaan tindak pidana asal munculnya no Crime no money laundry