Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dakrin doirin dokris dorin dikrin dekrin
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-04-2010 — Upload : 03-05-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 34/PID.B/2010/PN.PRA
Tanggal 14 April 2010 — M.RAMDAN ALS DAN
47 — 21
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada76dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan(yangdiketahui); Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaan ini berasal.Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1 Teori kehendak ( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untukmelakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telahdikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 28-09-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Wsb
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
TIA VIANDARI
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN WONOSOBO
2.DPRD KABUPATEN WONOSOBO
115 — 15
  • ,M.Hum yang pada pokoknya menerangkan jika : Secara dokrin, kekuatan berlaku peraturan perundangundangan dalamliteratur ilmu perundangundangan meliputi 3 (tiga) macam kekuatan yaitu :a. Kekuatan hukum yaitu jika peraturan telah memperoleh persetujuansebagaimana pihak yang membuat anggaran ;b. Kekuatan mengikat, jika peraturan telah diundangkan dalam LembaranNegara/ Daerah sebagaimana mestinya ;c.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 414/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. ELNUSA PERSADA INDONESIA Diwakili Oleh : ICHWAN TONY, S.H.,CIL.
Pembanding/Tergugat II : PT. AKASAH SIGAR TENGAH Diwakili Oleh : DEDE ARWINSYAH SH MH
Pembanding/Tergugat III : Suhendar Diwakili Oleh : ICHWAN TONY, S.H.,CIL.
Pembanding/Tergugat IV : Ir. Muhammad Sadiq Diwakili Oleh : DEDE ARWINSYAH SH MH
Pembanding/Tergugat V : Martin Diwakili Oleh : ICHWAN TONY, S.H.,CIL.
Terbanding/Penggugat : PT. MUTUALLINK INDONESIA
85 — 49
  • Berdasarkan dokrin Ilmu Hukum, permasalahan mengenaltanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Pihak Ketigasehagai akibat Perjanjian yang dibuat oleh Direksi Perseroan,dinyatakan oleh Rachmadi Usman bahwa "Kerugian yang diderita olehpihak ketiga menjadi tanggung jawab Perseroan dan Direksi secaraPribadi selurunnya kepada Pihak Ketiga. apabila Direksi tidakmenjalankan Perseroan dengan sebaikbaiknya sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan " (Rahmadi Usman, Dimensi Hukum PerusahaanPerseroan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-12-2016 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 309/G/2016/PTUN Jkt
Tanggal 5 Juli 2017 — H. SYAMHARI HAKIM ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
210 — 121
  • atau tumpang tindih antara alashak Penggugat dengan obyek sengketa a quo;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T1, bukti T2 girikgirikPenggugat tidak termasuk ke dalam sertipikat objek sengketa atas nama PTNusa Real Estate, akan tetapi faktanya ternyata masuk di dalamnyasebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berpendapatterhadap keputusan objek sengketa telah terjadi kekeliruan, yaitu salah kiraketika dilakukan penyelidikan tanah dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 3 Oktober 2019 — Pemohon:
dr. HUSNY EDY TAUFIK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
33 — 12
  • hakim untuk mengambil kesimpulan dari SuatukasuS yang sedang disidangkan.Terlebin dalamperkarapidana, pembuktian sangatlah esensi karena yangdicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya,pembuktiandalam perkara pidana sudah dimulai dari tahappendahuluan,yakni diawali pada tahap penyelidikan danpenyidikan.Pada tahap pendahuluan/penyelidikantersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkandengan hukum acara lainnya.Dari kKedua ketentuan dan dokrin
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
FAKHRUL ILAHI
Termohon:
KAPOLRI Cq.KAPOLDA JAMBI, Cq. DIRRESKRIMUM POLDA JAMBI,Cq. SUBDIT III DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
129 — 49
  • Pada tahappendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit biladibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari kedua ketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya danbaru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga) pelakunya.Hal. 14 dari 54 Halaman Putusan No. 06/Pid.Pra/2019/PN.JmbApabila suatu perkara sudah ditingkatkan menjadi penyidikan berarti bahwasudah dapat ditentukan tindak pidana
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 09-02-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 590/Pdt.G/2014/PN.Sby.
Tanggal 9 Februari 2015 — WALIKOTA SURABAYA melawan SOEMANTRI dkk
150 — 59
  • terjadi.Baik pembatalan perjanjian karena dapat dibatalkan maupun pembatalan karena bataldemi hukum, hanya berlaku berdasarkan putusan pengadilan sehingga harus diajukandulu permohonan pembatalannya ;e Bahwa para pihak wajib mentaati ketentuanketentuan yang telah disepakati dalamperjanjian sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdt ;e Bahwa dalam peraturan perundangundangan tidak dijelaskan apa yang dimaksuddengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdt,namun terdapat dokrin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 09-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 131/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 4 Nopember 2015 — 1.BENIH,2.DADANG SUHENDAR ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
95 — 34
  • UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa syarat adanya unsur kepentingan dalam mengajukangugatan dikenal dengan adagium no interest no action point dinterest pointdaction, yang secara harfiah dapat diartikan bahwa tidak ada kepentingan makatidak ada gugatan, oleh karenanya hanya orang yang mempunyai kepentingansaja yang berhak untuk mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut dokrin
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 24-05-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN MASOHI Nomor 76/Pid.B/2017/PN Msh
Tanggal 19 Juli 2017 — Penuntut Umum: DWI PRIMA SATYA, SH. Terdakwa: MULAWARMAN NURLETTE Alias OLAN Alias NALO
88 — 20
  • dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa jugamembenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruanmengenai orang yang diajukan dalam persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian di atas maka menurutMajelis Hakim mengenai unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah danmeyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, halini harus dibuktikan kemudian;Ad.2. melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-05-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg
Tanggal 19 Mei 2017 — 1.ARI JUNIANTO Alias DOBLEH (Terdakwa) 2.SYARIFUDIN Alias JAPRA (Terdakwa)
70 — 40
  • Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turutserta melakukanperbuatan:Menimbang, bahwa dalam unsur ini dilakukan bersamasamamaksudnya adalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader)sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)bersamasama dan yang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwakedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentukturut serta, selalu terdapat seorang atau
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Penggelapan
Putus : 15-01-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 353/Pid.B/2012/PN-PSP
Tanggal 15 Januari 2013 — Tarulina Marpaung, S.Pd
45 — 6
  • Berdasarkan65kedua dokrin di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalahsuatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului oleh adanya niat terlebih dahulu danbukan karena faktor kelalaian atau ketidaksengajaan serta Terdakwa dengan sadar dantahu bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan sesuatu pula pada korbannya danyang jelas perbuatan tersebut melanggar undangundang.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 18-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 18 Oktober 2016 — I WAYAN DISEL ASTAWA, SE sebagai Pembanding; M E L A W A N 1. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, 2. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ; 3. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung,sebagai Para Terbanding
41 — 23
  • Bahwa dalam perkara ini ijinkan menggunakan dokrin yang terdapatdalam Hukum Tata Usaha Negara, bahwa sesungguhnya suatuKeputusan Tata Usaha Negara Hukum Tata Usaha Negara tidakdapat dihentikan pelaksanaannya sebagaimana ketentuan Pasal 67ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan: Gugatan tidakmenunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang digugat;4.6.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 13-09-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 112/PID.B/2011/PN.PSB
Tanggal 10 Oktober 2011 — HANDOKO BIN KAYUBE Pgl. DOKO, DKK
581 — 472
  • Berdasarkan kedua dokrin diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengajaadalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului olehadanya niat terlebih dahulu dan bukan karena faktor kelalaianatau ketidaksengajaan dan yang jelas perbuatan tersebutmelanggar undangundang.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbs
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Dwi Kustono, SH
Terdakwa:
YOGI ANDIKA PUTRA Pgl YOGI
22 — 4
  • mengenai subyek hukum atau Errorin persona dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukandidalam diri Terdakwa terdapat pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dimintaipertanggung jawaban hukum;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2.Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
162 — 82
  • Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranyajauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari kedua ketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya danbaru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga)pelakunya.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbs
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Dwi Kustono, SH
Terdakwa:
YOGI ANDIKA PUTRA Pgl YOGI
60 — 7
  • mengenai subyek hukum atau Errorin persona dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukandidalam diri Terdakwa terdapat pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dimintaipertanggung jawaban hukum;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2.Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbs
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Yus Iman Mawardin Harefa, SH.MH
Terdakwa:
RAHMAD JULIANTO PglRAHMAD
57 — 5
  • mengenai subyek hukumatau Error in persona dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidakmenemukan didalam diri Terdakwa terdapat pengecualian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwadapat dimintai pertanggung jawaban hukum;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2.Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Putus : 07-05-2010 — Upload : 05-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 42 -K/PM I-02/AD/ IV /2010
Tanggal 7 Mei 2010 — PRATU MARUDUT SIBARANI
38 — 29
  • Kesengajaan menurut dokrin hukum pidana ada 3(tiga) gradasi kesengajaan (opzet) yaitua. Kesengajaan yang bersifat suatu) tujuan untukmencapai sesuatu (opzet alsoogmerk) yaituSipelaku benar benar menghendaki mencapaiakibat yang menjadi pokok alasan diadakanancaman pidana.b.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 47/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 29 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : YOHANES TAOLIN Diwakili Oleh : MARTHEN L. BESIE, S.H.
Terbanding/Tergugat III : VINCEN SAMARA Diwakili Oleh : MELIANUS NAAT, S.H.
Terbanding/Tergugat I : LAY MAU YAKOBUS Diwakili Oleh : MELIANUS NAAT, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara cq Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TTU Diwakili Oleh : HADRIAN SUHARYONO, S.H., dkk
Terbanding/Tergugat II : MIKHAEL TNANO Diwakili Oleh : MELIANUS NAAT, S.H.
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TTU
61 — 36
  • memerintahkan kepada ParaTergugat untuk segera menghentikan segala aktifitas atau kegiatan Pembangunandi atas tanah obyek Sengketa sambil menunggu kepastian hukum atas perkara ini.Menimbang,bahwa terkait dengan tuntutan Provisi dari Penggugattersebut,Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam PutusannyaNo.18/Pdt.G/2018/PN.Kfm tanggal 20 Pebruari 2019 telah menyatakan tuntutanProvisi dari Penggugat tersebut di tolak dengan Pertimbangan yang padapokoknya bahwa tuntutan Provisi tersebut tidak memenuhi asas atau dokrin
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 14-06-2011 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 24/PDT.G/2011/PN.KRW
Tanggal 8 Maret 2012 — 1. NY Hj.ASTI binti TAMIN Als. Hj.EMES LAWAN HJ.HASANAH 1. Tuan ROMI bin H.MANSUR 2. CAMAT TIRTAJAYA 3. KEPALA DESA SABAJAYA 4. Tuan E.TARYANA j.TITTY MUTIA HERNINGSIH.BA Als. Hj TITTY MUTIA PURBONO,BA
43 — 7
  • terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil Penggugat Asliyang menyatakan penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatanmelawan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365KUHPerdata adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa Yurisprudensi maupun dokrin