Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang bahwa dengan demikian unsurunsur dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP danKedua Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;DANKEDUAPRIMAIR :Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 31Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Pasal 3 Jo.

Apabila unsurunsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Primairsemuanya terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan,sebaliknya apabila belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa telah didakwaoleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur unsurnyaadalah sebagai berikut :1. Setiap Orang2. Secara melawan hukum3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.4.

2 ayat (1) Jo.

FRANS EDUARDZANDSTRA , ST (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Dakwaan Primair , Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Unsur Setiap OrangHalaman 3

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI NO. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)Ke 1 KUHP ;Lebih Subsidair :Pasal 9 Undangundang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ,tidak terpenuhi.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18, Pasal 3jo. Pasal 18 dan Pasal 9 jo. Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasilperhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan olehPerwakilan BPKP Propinsi D.I.Yogyakarta dengan Surat Nomor :SR3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011 perihal Laporan HasilAudit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA BalaiPengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta tahun 2007 dan2008.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, SE, M.Si selakuPejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendidikan Nasional

No. 1806 K/Pid.Sus/2013Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa ;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun

Barito SelatanTA 2011 Nomor : SR3351/PW15/5/2012 tanggal 27 Desember 2012 dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiKalimantan Tengah, perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 145.154.000, (seratus empat puluh lima jutaseratus lima puluh empat ribu rupiah)~ Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UURI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :wnne Bahwa para terdakwa 1. YUWONO, S.Hut, MP Bin TUGIMAN, 2. TOTOHARTONO, SH, MP Bin MUHIDIN MA, 3. DEDY MIZWAR, S.Hut, MP BinMARIJAN dan terdakwa 4.

Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwaterdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwaterdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis akan membuktikan terlebihdahulu dakwaan primer;Halaman 85 dari 152 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN PlkMenimbang, bahwa pada bagian dakwaan Primer ini, terdakwaterdakwa olehPenuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangundangRI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Perusahaan Rp 3.641.616,00Korugian Keuangan NegaraRp127.326.524.00 Sehingga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwaRINDU CANDRA SAMITA, S.Sos, selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK), Negara C.q Pemerintah Kabupaten Balangan dirugikansebesar Rp. 127.326.524, (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus duapuluh enam lima ratus dua puluh empat rupiah) atau setidaktidaknyasejumlah uang tertentu selain jumlah tersebut.aan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) Huruf b Jo. ayat (2) Jo. ayat (3)UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangundang No 20 tahun 2001 Tentang Pemberatasan Tindak pidanaKorupSi. === 722299 22222 ne nn nnn nnn nnn nnnSUBSIDIAIR :wannnnnnne Bahwa terdakwa RINDU CANDRA SAMITA, S.Sos Bin MAILIREVANSI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Balangan Nomor : 900/ 010/ SK/ Disporaparbud

, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.135 dari 164 halamanMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat(1 )jo Pasal 18 ayat (1)huruf b,ayat ( 2 ),( 3 )Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RInomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat ( 2 ),( 3 ) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang

,sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDERn Bahwa tersangkaPOLLY FERDINAND SAMALLO,S.Pi., selaku KepalaSeksi Penangkapan Ikan pada Bidang Produksi Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Biak berdasarkan SK.821.249 tanggal 02 Nopember 2011 baiksecara sendiri sendiri atau bersamasama sesuai perannya masingmasingbersama

Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannyatersebut;Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telahmelakukan tindak pidana, maka semua unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

ini yangkiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikutdipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkaptersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmumMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindakpidana dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU:PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA:Pasal 9 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor No. 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang R.I. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Kutai Kartanegara dirugikan sebesar Rp.728.350.341,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluhribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Halaman 28 dari 170 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN SmrSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa MARDIANTO Bin PARENG pada kurun waktu antara Tahun2014 sampai dengan Tahun 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yangmasih dalam Tahun 2014

dalam perkara penggelapan dandivonis penjara selama 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan di Pengadilan NegeriTenggarong;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan dalam bentuk Subsidaritas, yaitu:Primair: Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair: Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo.

Biaya Pokok Penyediaan (didasarkan pada Laporan Tahunan / AnnualReport yang dikeluarkan PLN tahun 2012) adalah sebesar Rp1.374,00per KWH; Jumlah pendapatan PLN yang tidak Terealisir adalah1.460.952.000 KWHx Rp1.374,00 per KWH = Rp2.007.348.048.000,00;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ali selaku PlIt. Manager Bidang ProduksiPT.

Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMedan tanggal 19 September 2014 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali, ST bersalah melakukan tindakpidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama, sebagaimanadalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31Hal. 71 dari 153 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2015Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana.2.

Tambahan kekurangan upah kerja pembangunan Rp 34.200.000, /kantor DesaJumlah Rp 100.225.000,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang2. Secara melawan hukumHalaman 131 darl 160 Putusan No. 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg3. Melakukan perobuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi4.

yang terungkap dipersidangan juga menunjukkan bahwa tidak ada seorang saksipun yangmenerangkan akibat perbuatan Terdakwa telah menjadikan Terdakwa, oranglain atau suatu korporasi menjadi kaya atau menjadi bertambah kaya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ke3 menurut MajelisHakim tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHalaman 142 darl 160 Putusan No. 13/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwatidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga haruslahdibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa

Menyatakan Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Sarolangun tahun 2010yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku telah menimbulkankerugian Negara senilai Rp.799.594.5 juh r: mbilan puluh sembilanjuta lima ratus sembilan puluh empat ribu limaratus delapan puluh delapanrupiah), atau setidaktidaknya sejumlah uang tertentu disekitar itu.w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

sembilan puluh sembilan jutalima ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah)tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, apakahTerdakwa telah dapat dinyatakan bersalah berdasarkan Dakwaan dari Penuntut Umum;Menimbang, bahwa adapun susunan dakwaan diajukan Penuntut Umumkepada Terdakwa adalah sebagai berikut:Primair : bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidanaberdasarkan ketentuan ancaman pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak174Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UndangUndang RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidanaberdasarkan ketentuan ancaman pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20Tahun

MOKHAMMAD THOIFUR tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair.64Menyatakan Terdakwa Drs.

MOKHAMMAD THOIFURdalam jangka waktu yang lama antara Tahun 2008 2011;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kepersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :Pertama :Primair Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Perbuatan terdakwa Ivan Ch Litha sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana jo pasal 64 (1)KUH.Pidana.Subsidair. Bahwa ia terdakwa Ivan CH Litha selaku Direktur Utama PT.

LITHA terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUH.Pidana jo pasal 64 (1) KUH.Pidana sebagaimana dalam Dakwaan PertamaPrimair ; Menjatuhkan pidana

pengganti sebgaimana diuraikan dalam amar putusandi bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan dan tidak adaalasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalamtahanan ; Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalamtingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadaTerdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;Mengingat dan memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 dengan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor:31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP jo Undangundang Nomor:46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, dan Undangundang Nomor:8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang HukumAcara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI="

SUKONO , MM. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama , Primair : pasal 2 ayat (1)Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP , Subsidair : pasal 3 Jo pasal 18 UU RINo. 31 Tahun 1999 Tentang

SUKONO, MM. dari Dakwaan Pertama , Primair :pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP , Subsidair : pasal 3 Jo pasal 18UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999 tentang

dakwaan pertama , tetapi karenadakwaan ini dikombinasikan dengan dakwaan subsideritas maka majelis akanmembuktikan Dakwaan Primair terlebin dahulu, apabila Dakwaan Primair tidakterbukti maka majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiair demikian jugasebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terobukti maka Dakwaan Subsidairtidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa atas uraian di atas maka mejelis terlebih dahulu akanmembuktikan dan mempertimbangkan dakwaan pertama primer yaitu melanggarPrimair pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RINo.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa JUNANGSIH alias JUN dalam kapasitasnya selakuKuasa Direktur PT.

Nomor 1668 K/PID.SUS/2015ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh dua sen)paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jikatidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untukmenutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidakmempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo.

Menyatakan terdakwa Joseph Tuhuleruw terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi perbuatan terdakwadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana

terdakwaJoseph Tuhuleruw sejumlah Rp. 20.000.000,, saksi Johana Rachel Soplanitsejumlah Rp. 1.100.000.000,Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraInspektorat Provinsi Maluku Maluku Nomor: 700/63ITPROV/2021 Tanggal 09April 2021 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp3.823.562.280,(tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu,dua ratus delapan puluh rupiah)Perbuatan terdakwa Joseph Tuhuleruw., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Joseph Tuhuleruw, sebagai orang yang melakukanatau turut serta melakukan dengan JERRY Tuhuleruw, Johana RachelSoplanit dan Ir.

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap Orang;2. Secara Melawan Hukum;3. Memperkaya diri Sendiri, orang lain atau suatu koorporasi;4.

atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR221/PW15/1/2011 tanggal 5 Desember 2011 perihal Laporan Hasil Audit dalamrangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan PenyimpanganPembangunan Aula Serba Guna Tahap I pada Sekolah Tinggi Agama HinduKaharingan Negeri Tampung Penyang (STAHNTP) Palangka Raya TA 2010.wanna oan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

diatur oleh Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ( KUHAP); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaandari Penuntut Umum tersebut berdasarkan buktibukti/faktafakta hukum yang diperoleh125selama dalam pemeriksaan / dipersidangan perkara ini; Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa IJ diajukan kepersidangan ini denganbentuk Dakwaan Subsidaritas, yaitu sebagai berikut :Primair : Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.Subsidair : Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang

Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi DKI Jakarta I Nomor : SR5256/PW30/5/2011 tanggal 30 November2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Prahara NIP. 19630803198402 2 001, Octavia Sri Widyastuti NIP. 19731016 199402 2 001 danPurwoko NIP. 19730104 198822 1 001 atau setidaktidaknya timbul kerugiankeuangan negara sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo.