Ditemukan 1026 data
PARADE HUTASOIT,SH.
Terdakwa:
ALFRIDA MASSELENG alias IDA
302 — 1029
Bahwa awal tahun 2015, setelah Terdakwa terangkan sebagai pegawaiorganik BRI, Terdakwa di Mutasi naik jabatan sebagai Mantri KUR, sampaibulan Januari 2019 kemudian di bulan Februrai 2019, Terdakwa di mutasike BRI Unit Makale, dengan jabatan sebagai mantri KUR; Bahwa pada tanggal 30 April 2019, Terdakwa di berhentikan sebagaipegawai organik Bank BRI berdasrakan Surat Keputusan Nomor : B.012Halaman 110 dari 150 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN MakKCXII/LY1/04/2019, tanggal 20 april 2019, tentang Pemutusan
B.077KCXIII/SDB/12/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentangPemindahan jabatan dan unit Kerja Pekerja Kanca BRI Rantepao (MutasiALFRIDA MASSELENG, dengan jabatan lama sebagai mantri KUR BRIUnit Bombongang dan jabatan baru sebagai Mantri KUR BRI Unit Makale); Bahwa pada tanggal 30 April 2019, Terdakwa di berhentikan sebagaipegawai organik Bank BRI berdasrakan Surat Keputusan Nomor : B.012KCXII/LY1/04/2019, tanggal 20 april 2019, tentang Pemutusan Hubungankerja karna pekerja dikenakan disiplin; Bahwa
Dra. Maryam, S.Pdi
Tergugat:
Amrick
97 — 132
H.Juanda Baru Nomor 65, Kelurahan Sukaraja,Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan,berdasrakan surat kuasa khusus nomor 0092703/SKK/Pdt.GP/SINGH/2021 tanggal 29 Maret 2021,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sei Rampah di bawah register nomorHalaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2021/PN SrhW2U19.53/Pdt/SK/2021/PN Srh tanggal 31 Maret2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan
Pembanding/Penggugat I : Delpi Br. Tarigan
Terbanding/Tergugat IV : Elijon Rumapea, S.Pd
Terbanding/Tergugat II : Janfriesron Saragih
Terbanding/Tergugat III : Hendra Simanjuntak, S.Pd, Mpd
Terbanding/Tergugat I : Koperasi Kredit Credit Union Saroha Pematang Siantar
36 — 19
Hal itu sudah diatur dalamPasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi Kredit CU.SAROHAPematangsiantar yang menyebutkan bahwa : Rapat AnggotaTahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KOPDIT.Kemudian Tergugat 4 juga merasa perlu mempertanyakan kepadapenggugat 1 apakah sudah membuat surat pernyataan pengundurandiri sebagai Anggota di Koperasi Kredit CU.SARIHA Pematangsiantarkarena berdasrakan Keputusan RAT tanggal 31 Maret 2018mengharuskannya.Bahwa tindakan para penggugat yang melayangkan SOMASI
JEFRY MANOPPO
Tergugat:
1.Rahman Manoppo
2.Stony Budiman
3.PT. Wenang Cemerlang Press
4.Robby Londok
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado.
111 — 45
berdasrakan akta jual beliHalaman 86 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2020/PN MndNomor 121/JB/Wenang/XII/2005 Tanggal 15 Desember 2005, tetapi olehtergugat II dan III tidak diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa menurut Penggugat, bahwa Tergugat III buknahOrang yang berhak melakukan penjualan terhadap tanah sengketa,karena tanh yang dijual tersebut termasuk tanah dalam register Nomor53 Folio 30 Kairagi Dua, mengenai hal ini telah diakui oleh tergugat IIdan Ill
MUSTAQIM
Tergugat:
1.AHMAD MUHSONUDIN
2.IDA HERAWATI KHAERON
Turut Tergugat:
1.CATUR NOVIYANTI, SH, M.Kn.
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Pekalongan
3.NASRIZAL, SH., M.kn
4.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang. Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekalongan
5.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
6.ABDILLAH HASVA
159 — 40
mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentinganumum dan penggantian kerugian yang pantas berdasrkan ketentuan peraturanperundang undangan.Pasal 572 Setiap Hak milik dapat di buktikan dengan bebas dan barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain harusdapat membuktikannya.Pasal 584 Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain denganpengambilan untuk dimiliki dengan pewarisan, baik menurutundang undang maupun menurut surat wasiat, dan denganpenunjukan atau peneyerahan, berdasrakan
CAHYADI, SH
Terdakwa:
RUSTAM HN. KADJIA
78 — 23
Tim PTPKD hanyadiminta bertanda tangan dalam Laporan Pertanggung Jawaban;Menimbang, bahwa Kepala Desa Lais yaitu tidak pernah mengadakanmusyawarah bersama dengan aparat desa maupun Badan PermusyawaratanHalaman 61 dari 139Putusan No.31/Pid.SusTPK/2019/PN.PalDesa serta Masyarakat, guna memasukkan kegiatan dalam RancanganAPBDes serta menyusun sendiri APBDes;Menimbang, berdasrakan keterangan ahli Sulistivono, bahwa masihada kekurangan volume bangunan yaitu sebesar Rp. 63.793.000,00 (enampuluh tiga juta
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1048 — 1817
Batas waktu terakhir Tergugat menerbitkan Keputusan berisi mengabulkankeberatan Penggugat berdasarkan UndangUndang Nomor 30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 3 Juni 2020;Batas waktu minimal Penggugat mengajukan Upaya Hukum atasKeputusan Tergugat sebagaimana tersebut dalam nomor 5 di atas,berdasarkan UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, pada tanggal 4 Juni 2020;Penggugat mengajukan Gugatan kepada tergugat sebagai upaya hukumatas sikap Tergugat berdasrakan
UndangUndang Nomor 30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 17 Juni 2020;Batas waktu terakhir bagi Penggugat mengajukan Gugatan kepadaTergugat sebagai upaya hukum atas sikap Tergugat berdasrakan UndangUndang Nomor tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangHalaman 3 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/P TUN.
284 — 119
Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Gugatan Penggugat, kecualiterhadap dalildalil yang diakui dengan tegas kebenarannya olehTergugat;2.Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah mempunyaihubungan hukum perkawinan sejak tahun 1994 dan telah putus karenaperceraian berdasrakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 127/Pdt.G/2014/PN.DPS tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana tercatatdalam akta perceraian pada kantor Catatan sipil KabupatenBadung No 5103CR110920140150 Tanggal 11 September 2014
207 — 134
Hari SuratGugatan Penggugat 2 = TErdalg etrddpatafetpn; fl masahyepatamghkinkengiibayang heat anjutannooentyk Pabgs deataadkiaraRaub enkeup htyAneno thm ham fk dpagho Penk hegdasarkan ketentuanketentuan SSA maupunketentuanketentuan yang telah diubah atau direstrukturisasi atau berdasrakan ketentuanketentuan, baik melalui penambahan maupun penggantian para pihak;angkaPara Tergugat Astro dan pihak terafiliasi mereka tidak terkait untuk melanjutkan menyediakanIdana dan/atau pelayanan kepada Penggugat
Dengan demikian, berdasrakan Doctrine of Separability keberadaan suatuperjanjian arbitrase memiliki eksistensi yang bersifat independen dari perjanjianpokoknya.
128 — 18
Mandailing Kec.Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tersebut tidak sesuai dengan Daftar Kuantitas danHarga yang ditentukan sehingga merugikan keuangan negara sebesarRP.43.044.395,10 ( Empat Puluh Tiga Juta Empat Puluh Empat Ribu Tiga RatusSembilan Puluh Lima Ribu Sepuluh Rupiah) berdasrakan hasil perhitungankerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Februari2009; Bahwa Juspriadi alias Adi dan M.
168 — 59
Teruggat dan Tergugat li sebagaimana terurai di atas yaitutentang Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukangugatan tersebut terhadap Tergugat dan Tergugat Il adalah sangat berkaitandengan materi dan bukti yang diajukan, yaitu apakah Penggugat maupunPenggugat Il dan Penggugat Ill mengajukan gugatan tersebut karena ada suatubukti sebagai dasar atau adanya relasi hukum untuk itu, sehingga untukmembuktikan tentang adanya dasar atau relasi hukum tersebut tentu perludipertimbangkan berdasrakan
79 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 381 PK/Pdt/2016Kepada yang tidak melaporkan maka bidang tanah tersebut otomatismenjadi tanah negara;Dan untuk itu maka pada tanggal 8 Agustus 1961 ayah Penggugat(Simon Naimanu almarhum) telah melaporkan bidang tanahkering/hutan seluas 175 Ha dan tanah sawah seluas 5 Ha (lima hektar)melalui Panitia Landreform Desa Noelbaki, karena pada waktu ituPenfui Timor masih berstatus sebagai wilayah Kampung/Temukungyang berada di dalam wilayah pemerintahan Desa Noelbaki (bacabukti baru/Novum PPK.9);Bahwa berdasrakan
116 — 40
alas hak atas objek sengketa a quosebagaimana yang didalilkan Penggugat a quo dan Penggugatmengajukan gugatannya baru pada tahun 2015 ini, sednagkan objeksengketa telh dikuasai dan dimiliki secara terus menerus secaraberkelanjutan oleh orang tua Tergugat sejak Tergugat berusia 3tahun (sejak tahun 1980 an) hingga berlanjut oleh Tergugat hinggasekarang dan selama masa penguasaan itu TIDAK ADA satupun pihakyang mengajkan keberatan dan Tuntutan atas kepemilikan objeksengeketa (+ 30 tahun lebih), maka berdasrakan
149 — 90
bahwa dengan demikian keterangan saksi ahli Yusandy Aswad,ST.MTyang di berikan di persidangan di bawah sumpah maupun hasil laporannya, menurut hakimketua majelis dapat dijadikan sebagai alat bukti sah yang mempunyai nilai pembuktianyang Sah ; Menimbang, bahwa selain itu ternyata dokumendokumen yang dibuat, seperti BeritaAcara Rekayasa Lapangan tertanggal 4 Agustus 2009, di mana faktanya konsultsnpengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah ikut ke lapangan, MutualChek yang dibuat tidak berdasrakan
PENGKI SUMARDI,SH,DKK
Terdakwa:
DAVID KASIDI, S.Ag
177 — 84
) Nomor: 0124/LS/2012 tanggal 05 April 2012;
- 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) LS Barang dan Jasa (Bantuan, Hibah dan Tak Terduga Tahun Anggaran 2012) dengan SKPD: DPKAD, Nomor SPM : 005/SPM-15/PPKD/2012 tanggal 04 April 2012;
- 2 (dua) lembar asli kwintansi uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja hibah kepada Dewa Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi berdasrakan
51 — 12
Mojokerto pernah mendapatkanBantuan keuangan Desa Tahun Anggaran 2014 dari pemerintahKabupaten Mojokerto berdasrakan KEPUTUSAN BUPATIMOJOKERTO NOMOR 188.45/174/HK/416012/2014 TENTANGPENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGANKEPADA PEMERINTAH DESA (INFRASTRUKTUR) DARIPEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUNANGGARAN 2014Bahwa benar Berkaitan dengan adanya Bantuan keuangan desa TA.2014 Ds. Sidomulyo Kec. Bangsal kab. Mojokerto Kab.
Terbanding/Tergugat I : PT. RAJA PRIMA SUMATERA
Terbanding/Tergugat II : FAUZI AKBAR
Terbanding/Tergugat III : CHANDRA ISWARA, S.H., M.H
406 — 437
konsumen oleh dan antara TERBANDINGII/TERGUGAT Ill kepada PEMBANDING/PENGGUGAT melibatkanTERBANDING I/TERGUGAT yang mengeluarkan dan/atau menerbitkansurat konfirmasi pembelian unit berdasarkan bukti T13, T15 dan bukti P3.E melalui perantaraan TERBANDING II/TERGUGAT II selaku SPMarketing yang menandatangani surat konfirmasi pembelian unit yangterakhir menjadi beraalin menjadi atas nama PEMBANDING/PENGGUGAT,hal mana pula TEGAS~= adannya pertanggungjawaban hukumTERBANDING I/TERGUGAT telah terungkap berdasrakan
106 — 51
perkara ini;Bahwa sedangkan dalil replik angka 8 yang menyebutkan para Penggugat telahmembuat surat kepada Kakan BPN Kabupaten Asahan yang memohon agar SHMNomor 41 tahun 2007 atas nama Limin (padahal dalam uraian dalil Replik angka 5Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan BPN Asahan disebutkan adalah SertifikatHak Milik Nomor 41 Tahuan 2002) tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut karenatidak ada relevansinya dengan gugatan waris maal waris dan tidak ada dimohonkanpembatalan dalam gugatan a quo;Bahwa berdasrakan
1.JEFRIZON
2.ZULKARNAINI
3.AGUSTIAR
4.M. YUSUF
5.MELDANITA
6.MARDANIS
7.SYAWIR
8.ASWAT
9.WEDI AFRIANTO
10.WAGIMAN
11.M. NUR KHOLIS
12.APDISAL HARDIKA
13.HASMIDAR
14.SUTAN
15.PARIDA
16.NELDESPUTRA
17.NORHASNI
18.NORHASNA
19.DARWIS
20.SUTARMI
21.SIATAN
22.RIZAL EFENDI
23.ZULKARNAEN
24.SIAR
25.RAMLI
26.MUSLIADI
27.LENDRA
28.BETRIMAN
29.ZAINAL
30.DODI
31.AMZI
32.M. DARMAN
33.MARTUNUS
34.ARDI
35.SARI YULIS
36.GUSRI MELIA
37.FAHMI RUZI
38.AMRI. S
39.DINDA AYU LESTARI
40.ZULHENDRA
41.MINARNI
42.DINA ASTIKA
43.SAMSUAR
44.IJUN
45.SUKIMAN
46.ZULFEN EFPENDI
47.DEDI
48.YARLIS
49.YEFRI
50.ALAIDIN
51.RUSDI
52.NASRUL
53.ZULFAHMI
54.PADRI
55.IMIS
56.HELMA WATI
57.HELMI
58.SUHAIMI
59.MHD AFANDI
60.ROMI PUTRA
61.JASMAWATI
62.ER
Tergugat:
1.PT. Padasa Enam Utama
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3.Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau
4.Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemda Rokan Hulu
5.Presiden Republik Indonesia
273 — 440
Padasa EnamUtama, berdasrakan Pasal 58 Undangundang Perkebunan Nomor 39Tahun 2014 tentang Perkebunan mewajibkan Perusahaan Perkebunanyang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunanuntuk budidaya untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakatsekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yangHalaman 73 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN PrpKONSEPdiusahakan oleh Perusahaan Perkebunan, sehingga KementerianPertanian yang membidangi Direktoran Jenderal Perkebunan
45 — 6
., diangkat sebagaiKasubbag TU berdasrakan Surat Keputusan Walikota SurabayaNo.821.2/5855/436.6.8/2008 tanggal 18 Desember 2008 tentangPengangkatan Dalam jabtaan Struktural atas nama Budi Hartono, SH., MM ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudjono ST., keteranganTerdakwa, bahwa saksi Sudjono telah menunjuk Terdakwa untuk membantuMukajis, yang sedang sakit untuk menerima penyetoran uang dari parapenguji kir, akan tetapi Terdakwa tidak menolak ataupun mengingatkan saksiSudjono, ST., padahal