Ditemukan 99534 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-04-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skw
Tanggal 12 April 2021 — Terdakwa
559
  • RT.011/RW.003 Kelurahan CondongKecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ProvinsiKalimantan Barat;Agama : Islam;Pekerjaan : Tidak BekerjaMenimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Hasil KesepakatanDiversi Nomor 5/Pid.SusAnak/2021/PN Skw tanggal 12 April 2021 Kesepakatan Diversitelah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Arya Ramadhan aliasRama bin Boy Iskandar harus dihentikan;Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Register : 11-08-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN AMLAPURA Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amp
Tanggal 31 Agustus 2020 — Terdakwa
14227
  • Indonesia;Tempat tinggal 1Agama > Hindu;Pekerjaan DeMenimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan PembimbingKemasyarakatan W20.PAS.EBKA.PK.01.04.112284 tanggal 31 Agustus 2020tersebut, Kesepatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka pemeriksaanperkara Anak harus dihentikan;Memperhatikan, Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintan Nomor 65Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan PerkaraAnak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun dan Undangundang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem
Register : 13-08-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sak
Tanggal 13 Januari 2021 — Terdakwa
4610
  • ;Agama : Islam;Pekerjaan : Pelajar;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 13Januari 2021, Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan dan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor X/Pen.Div/2020/PN Sak tanggal 26 Juni 2020,maka proses pemeriksaan perkara Anak AR alias AA harus dihentikan;Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.MENETAPKAN1.
Register : 02-12-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 156/Pid.B/LH/2019/PN Liw
Tanggal 19 Februari 2020 — Penuntut Umum:
PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR, S.H.
Terdakwa:
SOLIHIN bin SANMARJI
40240
  • Bandar Negri SuohKabupaten Lampung Barat adalah benar masuk kedalamHalaman 8 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.BLH/2019/PN LiwKawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan(TNBBS);Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya danberdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2011tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan KawasanPelestarian Alam, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alamyang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem
    FungsiTaman Nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsisebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional dapatdimanfaatkan yaitu antara lain :> Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;> Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;> Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan airserta energi air, dan angin serta wisata alam;Bahwa kegiatankegiatan yang tidak boleh dilakukan
    FungsiTaman Nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsisebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;e Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional dapatdimanfaatkan yaitu antara lain :> Penelitian dan Pengembangan Iimu Pengetahuan;> Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;> Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan airserta energi air, dan angin serta wisata alam;e Bahwa kegiatankegiatan yang tidak boleh
    zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.Fungsi Taman Nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagaiwilayah sistem penyangga kehidupan; Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional dapatdimanfaatkan yaitu antara lain :e Penelitian dan Pengembangan IIlmu Pengetahuan;e Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;e Penyimpanan dan
    zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.Fungsi Taman Nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagaiwilayah sistem penyangga kehidupan;Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional dapatdimanfaatkan yaitu antara lain :> Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;> Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;Halaman 46 dari 62
Register : 02-11-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Liw
Tanggal 17 Nopember 2021 — Terdakwa
13681
  • kewajiban, sehingga pelaku tersebutdapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidanayang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Hakim tidakmelakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyekHalaman 19 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2021/PN Liwpelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkanputusan pidananya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
    sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan ketiga Penuntut Umum;Menimbang, bahwa sebelum Anak menjalankan hukumanatasperbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil PenelitianKemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas:54/Lit.Pol/KA/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yaitu bahwa PembimbingKemasyarakatan (PK) memberikan rekomendasi agar Anak diputus denganPidana Penjara di LPKA, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
    HasilPenelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tentangAnak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dan akanmemberikan hukuman sesuai dengan perbuatan Anak dan ketentuan yangberlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak;Menimbang, bahwa dalam Pembelaan (Pledoo/) Penasehat Hukum Anakmenyampaikan pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian atas diri Anak,namun hanya mohon keringanan hukuman bagi Anak karena Anak telahmenyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa tujuan Sistem
    Peradilan Pidana Anak untuk menjagaharkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungankhusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena ituSistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksiHalaman 24 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2021/PN Liwpidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhansanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap
    bukti dinyatakan untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai denganketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak harusdibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan;Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Register : 16-11-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 1082/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
Si Ayu Alit Sutari Dewi,S.H.
Terdakwa:
Sylvia Lexsandri als Lexsa
13565
  • Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi BRENT JONATHANLOWINGS jika bersedia menyewa Villa Can Barca terdakwa menjanjikanakan menyewakan kembali Villa tersebut dengan sistem sewa bulanansebesar Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) perbulan, sehinggaHalaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2021/PN Dpsmembuat saksi BRENT JONATHAN LOWINGS tertarik untuk menyewa Villatersebut yang kemudian saksi BRENT JONATHAN LOWINGS mentransferuang sejumlah Rp. 166.500.000, (Seratus enam puluh enam
    Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi BRENT JONATHANLOWINGS jika bersedia menyewa Villa Can Barca terdakwa menjanjikanakan menyewakan kembali Villa tersebut dengan sistem sewa bulanansebesar Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) perbulan, sehinggamembuat saksi BRENT JONATHAN LOWINGS tertarik untuk menyewa Villatersebut yang kemudian saksi BRENT JONATHAN LOWINGS mentransferuang sejumlah Rp. 166.500.000, (Seratus enam puluh enam juta lima ratusribu rupiah) kerekening milik saksi ANGELINE
    Villa Can Barca yangberlokasi di Jalan Raya Petitenget, Kerobokan, Kuta Utara, dengan systemsewa tahunan sebesar Rp. 166.500.000, (Seratus enam puluh enam jutaHalaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1082/Pid.B/2021/PN Dpslima ratus ribu rupiah) pertahun sambil terdakwa menunjukkan foto gambarVilla yang ada di HP milik terdakwa ; Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi BRENTJONATHAN LOWINGS jika bersedia menyewa Villa Can Barca terdakwamenjanjikan akan menyewakan kembali Villa tersebut dengan sistem
    menawarkan saksi BRENT JONATHAN LOWINGSuntuk menyewa Villa Can Barca yang berlokasi di Jalan Raya Petitenget,Kerobokan, Kuta Utara, dengan system sewa tahunan sebesar Rp. 166.500.000,(seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pertahun sambil terdakwamenunjukkan foto gambar Villa yang ada di HP milik terdakwaMenimbang, bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksiBRENT JONATHAN LOWINGS jika bersedia menyewa Villa Can Barca terdakwamenjanjikan akan menyewakan kembali Villa tersebut dengan sistem
    terdakwa menawarkan saksiBRENT JONATHAN LOWINGS untuk menyewa Villa Can Barca yang berlokasi diJalan Raya Petitenget, Kerobokan, Kuta Utara, dengan system sewa tahunansebesar Rp. 166.500.000, (Seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)pertahun sambil terdakwa menunjukkan foto gambar Villa yang ada di HP milikterdakwa Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi BRENTJONATHAN LOWINGS jika bersedia menyewa Villa Can Barca terdakwamenjanjikan akan menyewakan kembali Villa tersebut dengan sistem
Register : 12-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
T.RENTHA SIREGAR,SH
Terdakwa:
HERMAWAN ADIAKSA alias BW bin TATANG
188
  • Cbi.dalam bungkus rokok yang diambil dengan sistem peta arahan dilokasi TambunBekasi;" Bahwa kemudian Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. DIDI Als. SEDOT (DPO)untuk menempel paket Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dijalangang menuju rumah Kontrakan dan Sdr. Jupri Supriadi Alias Sukoy Bin Cimang(penuntutan dalam berkas terpisah) menjual paket 1 (Satu) gram kepada Sdr.
    DIDI Als.SEDOT (DPO) yang berada di Lapas Bulak Kapal Bekasi, pada hari Sabtutanggal 08 Februari 2020 menerima paket Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gramdalam bungkus rokok yang diambil dengan sistem peta arahan dilokasi TambunBekasi;Bahwa kemudian Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. DIDI Als. SEDOT (DPO)untuk menempel paket Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dijalangang menuju rumah Kontrakan dan Sdr.
    Jupri Supriadi Alias Sukoy Bin Cimang(penuntutan dalam berkas terpisah) menerima paket Narkotika jenis sabu sebanyak10 (Sepuluh) gram dalam paket bungkus rokok yang diambil dengan sistem petaarahan di lokasi Tambun Bekasi, setelan berhasil mengambil paket tersebutkemudian Terdakwa dan Sdr. Jupri Supriadi Alias Sukoy Bin Cimang kembali kekontrakan;" Bahwa setelah sampai dikontrakan Terdakwa bersama Sdr.
    SEDOT(DPO) yang berada di Lapas Bulak Kapal Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 08Februari 2020 menerima paket Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram dalam bungkusrokok yang diambil dengan sistem peta arahan dilokasi Tambun Bekasi;Hal.13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 305Pid.Sus/2020/PN.Cbi.>,~~Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 30 BO/III/2020/PUSAT LABNARKOTIKA tanggal 02 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN,dengan kesimpulan barang bukti milik an.
    SEDOT (DPO) yang berada di Lapas Bulak Kapal Bekasi, pada hari Sabtu tanggal08 Februari 2020 menerima paket Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dalam bungkusrokok yang diambil dengan sistem peta arahan dilokasi Tambun Bekasi. KemudianTerdakwa mendapat perintah dari Sdr. DIDI Als. SEDOT (DPO) untuk menempel paketNarkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dijalan gang menuju rumah Kontrakandan Sdr.
Putus : 16-08-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 17/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 16 Agustus 2011 — IR HARIYANTO
7134
  • Foto copy 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem Trasportasi Vertikal Dalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 03-6573-2001 ; 72. Foto copy 1 (satu) European Standart (EN-81) bendel Safety Rules for the Construction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift ; 73. Foto copy Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, Shipper Name : Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd., Consignee PT. Industri Lift Indo Nusantara ; 74. Foto copy Commercial Invoice PT.
    INDRA LIENTUNGAN sebagai rekanan mulaimelakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuaidengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/ Dokumen Kontrak danlampiranlampirannya (Rencana Kerja dan Syaratsyarat SNI Nomor : 0365732001tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift),serta EN81 yang merupakan standar desain dan manufactured PT.
    INDRA LIENTUNGANsebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harusdilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiranlampirannya(Rencana Kerja dan Syaratsyarat, SNINomor : 0365732001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikaldalam Gedung (Lift), serta EN81 yang merupakan standar desain dan manufacturedPT.
    INDRA LIENTUNGANsebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harusdilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiranlampirannya (Rencana Kerja dan Syaratsyarat, SNINomor : 0365732001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikaldalam Gedung (Lift), serta EN81 yang merupakan standar desain dan manufacturedPT.
    INDRALIENTUNGAN sebagai rekanan melalui pekerjaan dengan jenis pekerjaanyang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan / Dokumen Kontrak dan lampiran lampirannya(Rencana Kerja dan Syarat Syarat, SNI Nomor 0365732001 tentang TataCara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lif), sertaEN81 yang merupakan standart design dan manufactured PT.
    INDRA LIENTUNGANsebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yangharus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian PelaksanaanPekerjaan / Dokumen Kontrak dan lampiranlampirannya (Rencana Kerjadan Syaratsyarat, SNI Nomor : 0365732001 tentang Tata CaraPerencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN81yang merupakan standar desain dan manufactured PT.
Register : 17-07-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bln
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH
Terdakwa:
MAWARNI als ANI binti alm H AKHMAD SUANDI
6922
  • Bahwa terdakwa melakukan penarikan atas masing masingrekening tersebut dengan cara terdakwa memasukkan transaksipenarikan tunai pada sistem teradata sesuai dengan jumlah uang yangakan terdakwa tarik dan terdakwa juga menandatangani sendiri slippenarikan di kolom teller dan di kolom tanda tangan nasabah setelah ituterdakwa mengambil fisik uang yang ada di kas teller sesuai jumlah yangsudah terdakwa tulis dalam slip penarikan dan yang telah terdakwaHalaman 8 dari 50 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN
    Bahwa uang fisik tunai yang terdakwa ambil terdakwa masukkanke dalam tas selempang wanita yang terdakwa bawa ke kantor untukkemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa selama beberapahari tanpa terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sampaidengan terdakwa membuat lagi transaksi penyetoran atas keempatrekening tersebut dengan tujuan memasukkan kembali uang fisik tunaiyang terdakwa ambil ke rekening asal dengan cara terdakwa menginputmelalui sistem teradata Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu
    akan ditarikkemudian melampirkan foto copy KTP dan memperlihatkan KTP asli darinasabah tersebut kemudian petugas teller melakukan pengecekanterlebin dahulu atas tanda tangan, tanggal, nominal dan terbilang apakahsudah sesuai dengan tulisannya kemudian petugas teller melakukanspecimen tanda tangan apakah sama tanda tangan yang ada padasistem terradata dengan tanda tangan yang ada pada slip penarikannasabah tersebut apabila sudah sesuai petugas teller melakukanpenginputan transaksi penarikan pada sistem
    Bahwa terdakwa melakukan penarikan atas masing masingrekening tersebut dengan cara terdakwa memasukkan transaksipenarikan tunai pada sistem teradata sesuai dengan jumlah uang yangakan terdakwa tarik dan terdakwa juga menandatangani sendiri slippenarikan di kolom teller dan di kolom tanda tangan nasabah setelah ituterdakwa mengambil fisik uang yang ada di kas teller sesuai jumlah yangsudah terdakwa tulis dalam slip penarikan dan yang telah terdakwaHalaman 28 dari 50 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/
    Masing masing nasabah memiliki bukurekening dan setiap transaksinya selalu terekam oleh sistem. Nomor nomortersebut adalah nomor rekening para nasabah yang menggambarkan seluruhaktifitas transaksi nasabah di nomor rekening masing masing dan nomorrekening tersebut terdaftar di Bank Kalsel khususnya di Bank Kalsel KCPGunung Tinggi. Dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwaunsur membuat pencatatan palsu dalam rekening suatu bank telah terpenuhipula ;Ad. 4.
Register : 20-02-2018 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap
Tanggal 4 Desember 2017 — - PT. SANDVIK SMC - CORNELIUS SINYO KRISTANTO
570846
  • Freeport;Bahwa hasil dari penyelidikan Tergugat dipanggil sebagai saksi untukdilakukan pemeriksaan bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya dan 2(dua) orang security bertugas mengantar Tergugat salah satu securityyang mangantar bernama Herman;Bahwa Tergugat dilakukan investigasi sebanyak 2 (dua) kali;Bahwa proses penyelidikan tertuang dalam berita acara wawancara;Halaman 26 dari 49 halaman Putusan No: 5/Pdt.SusPHI/2017/PN.JapBahwa dari hasil penyelidikan terdapat temuan dan fakta ada sistem elipsdan
    ;Bahwa laporan tersebut langsung seketika itu juga biasanya pakai radio;Bahwa jika ada salah pesan barang maka barang akan dikembalikan;Bahwa barang tersebut tidak bisa keluar dari area freeport karena harusdilengkapi surat izin keluar;Bahwa apabila barang yang diambil hilang yang bertanggung jawabpartment, harus ada laporannya alasan barang tersebut hilang;Bahwa selama saksi jadi planner belum pernah alami barang yang sudahdiorder tersebut hilang;Bahwa komunikasi dengan warehouse hanya melalui sistem
    ,menyatakan dalam hal isi perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersamasepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku bagiseluruh pekerja termasuk Tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanalasan Penggugat dalam mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerjaterhadap Tergugat karena Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yaitumengambil barang milik PT Freeport Indonesia melalui sistem
    ) serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatanpembaharuan tidak mensyaratkan ketentuan dalam pasal 119;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas MajelisHakim berpendapat perobuatan pengambilan barang yang Tergugat lakukanpada tahun 2012 hingga 2014 untuk masa berlakunya perjanjian kerja bersamapedoman hubungan industrial tahun 20122014 telah habis masa berlakunya,akan tetapi Penggugat baru mengetahui pelanggaran yang Tergugat lakukanpada tahun 2014 akhir melalui sistem
    Widya Suhendro, Syamsu, Agustinus Yumawe, CacoJentak, John Tambun dan Yohanes Setiawan dalam kurun waktu Januari 2010hingga September 2012 melalui sistem ellips dan bulan Oktober 2012 sampaidengan bulan Mei 2014 melalui sistem SAP, Tergugat berperan membantumengambil dan membawakan barangbarang yang direquest oleh asistenplanner di atas diwarehouse area lowland dan ke shop Sandvik di LIPsedangkan timbal balik bagi Tergugat adalah dapat meminta barang yangTergugat butuhkan dengan membuat request pengorderan
Putus : 13-07-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Juli 2015 — CITRA PUSPITASARI, S.E. binti H. DANU PRIYATNO SADIR
193131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kep : S.58Dir/OPS/12/2006 Tanggal 22 Desember 2006 BukuPedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan BRIUnit, Brinets dan Nose : S.16DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentangpembukuan dan ferifikasi serta kewenangan user di sistem Brinet bahwa tupoksiTerdakwa CITRA PUSPITASARI, S.E. selaku Teller dalam proses pemindahbukuan antar bank atau RTGS (Real Time Gross Settlement) yaitu :1.
    tidak dilengkapi dengan dokumensumber seperti Cek, BG atau model 107, kemudian dijawab oleh saksi AEPSAEPUDIN (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sudah ada di buMARIA, selanjutnya Terdakwa CITRA PUSPITASARI, S.E. tidak lagi mengecekatau memeriksa secara langsung kelengkapan dan keabsahan dokumensumber seperti Cek, BG, atau model 107 atau mengecek langsung kepadaNasabah Pemilik rekening Giro dan Terdakwa CITRA PUSPITASARI, S.E.sempat memeriksa atau mencocokan tanda tangan di Speciment View Sistem
    No. 946 K/Pid.Sus/2013sempat memeriksa atau mencocokan tanda tangan di Speciment View Sistem(SVS) tetapi tidak bisa/blank kemudian Terdakwa CITRA PUSPITASARI,SEtidak lagi mencocokkan/mengecek Kertas Contoh Tanda Tangan (KCTT) secaramanual, selanjutnya Terdakwa CITRA PUSPITASARI, S.E. beranggapan danpercaya apa yang dikatakan oleh saksi AEP SAEPUDIN (yang diajukan dalamberkas perkara terpisah) bahwa semua itu sudah dikonfirmasi oleh bu Maria(AMO), oleh karena nilai nominalnya 1 milyar lebih maka yang
    ) selakuPimpinan Cabang maka Terdakwa CITRA PUSPITASARI, S.E. menghadapkepada saksi ANDI ASCARYA, S.E., MBA (dalam berkas perkara terpisah dantelah diputus oleh Pengadilan Negeri Majalengka) akan tetapi saat itu Pincasedang sibuk sehingga Terdakwa CITRA PUSPITASARI, S.E. menunggunya,tidak lama kemudian saksi ANDI ASCARYA, S.E., MBA (dalam berkas perkaraterpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Majalengka) yangmendatangi meja kerja Terdakwa CITRA PUSPITASARI, S.E. dan melakukanAproval di sistem
    Kep : S.58Dir/OPS/12/2006 Tanggal 22 Desember 2006 BukuPedoman Operasional untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan BRIUnit, Brinets dan Nose : S.16DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentangpembukuan dan verifikasi serta kewenangan user di sistem Brinet bahwa tupoksiTerdakwa CITRA PUSPITASARI, S.E. selaku Teller dalam proses pemindahbukuan antar bank atau RTGS (Real Time Gross Settlement) yaitu :1.
Register : 31-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb
Tanggal 16 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
2.FITRIA TUAHUNS, S.H
Terdakwa:
CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS
7815
  • Dan sistem pembayarannyasecara tunai setiap bulan berjalan;Perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;ATAUKEDUABahwa Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS pada bulan Februari2018 sampai dengan bulan Maret 2018 , atau setidak tidaknya pada suatu waktuyang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di CV. 52 atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan NegeriAmbon, "dengan maksud hendak menguntungkan
    Sedangkan tindakan Terdakwadiketahui olen Saksiselaku pemilik perusahan yakni pada bulan Maret tahun2018 lalu ketika pihak Toko dan Kios mau mengorder / meminta barang keperusahan dan ternyata sistem perusahan sudah terkunci karena belum adapelunasan nota yang lama; Bahwa Saksi jelaskan, Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRISmelakukan tindakan penipuan dan penggelapan terhadap diri Saksi dengancara yang bersangkutan melakukan penagihan terhadap Toko dan KiosHalaman 9 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B
    Namun apabila ada barang orderan yang belumterjual habis maka di catat Nota tersebut bahwa masih ada tunggakan.Setelah itu barulah lanjut lagi dilakukan penagihan berikutnya hinggadinyatakan lunas;Bahwa Saksi tidak mengalami penagihan menggunakan Nota palsu dariTerdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, namun yang Saksi alamiadalah pada saat Saksi hendak memesan beras di Perusahan CV. 52,ternyata menurut pihak perusahan sistem yang mendata barang orderandari kios saksi (Kios Hafiz) tidak bisa terouka
    (tigajuta tiga ratus ribu rupiah), dan sistem pembayaran tersebut dilakukan sebanyak2 (dua) kali dalam 1 (Satu) bulan, yakni diawal bulan Terdakwa diberikan gajipokok sebesar RP. 1.900.000. (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), Kemudiandipertengahan bulan Terdakwa diberikan uang transportasi sebesar Rp.780.000. (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan disertai uang bonus yangdiberikan tidak menentu besarannya namun ratarata Terdakwa terima sekitarRp. 500.000.
    Dan sistem pembayarannya secara tunai setiap bulan berjalan;Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa CHRIS SERHALAWAN aliasCHRIS melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang di dakwakanPenuntut Umum, yaitu dengan tidak menyetorkan uang hasil tagihan ataupembayaran Nota tagihan dari toko atau kios yang ditagih oleh Terdakwa kepadaperusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu CV 52 dan di gunakan untukmemenuhi kebutuhan hidup sehariharinya, Terdakwa masih berstatus sebagaikaryawan aktif CV 52.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tahun 1994
1855293
  • Tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
  • Penyempurnaan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunannasional serta kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan.Jangka Panjang Tahap II yang antara lain berbunyi Sistem perpajakan terus disempurnakan,pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih .Harapan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih,dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam Undangundang ini.3.
    Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undangundang ini tercermindalam ketentuanketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistemdan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia,karena kedudukan Undangundang ini yang akan menjadi ketentuan umum bagi perundangundangan perpajakan yang lain.Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :a.
    Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakankegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem iniadministrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali,sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapanbesarnya pajak yang terutang dipercayakan
    kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannyasecara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan perpajakan.Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelitbelitdan birokratis akan dapat dihindari.
    tentang istilahistilahtersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam melaksanakanpasalpasal yang bersangkutan sehingga dapat mencapai kelancaran dan kemudahan baik bagiWajib Pajak maupun bagi aparatur dalam melaksanakan kewajibannya dan pada akhirnyadicapai tertib administrasi perpajakan.Pengertian ini diperlukan, karena mengandung hal yang bersifat teknis dan baku, khususnyadalam bidang perpajakan.Angka 2Cukup jelasAngka 3Pasal 23Ayat (1)Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem
Register : 21-10-2020 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1068/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Juni 2021 —
344266
  • FIKA AULIAH, yang masingmasing selakuHRD PT AJGI dan DAFTAR HADIR Meeting Credit Life ImplementationBahwa pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai IT DIVISION HEAD danberdasarkan Job Description PT AJGI, Uraian Pekerjaan Kepala Divisi IT (IT Division Head) adalah:e Mendesain, mengembangkan, memodifikasi, mengadaptasi danmengimplementasi solusi jangka pendek dan jangka panjang untukmemenuhi kebutuhan teknologi informasi (IT) melalui aplikasi baru danyang ada, arsitektur sistem, sistem jaringan dan
    dalam pasal ini ayat (1)transmisi ini sebelumnya ada perbuatan merubah, mengurangi,menambah supaya persepsinya berbeda, api kalau tranfer saja berartimeneruskan ;Bahwa ahli tidak melihat di Pasal 32 ayat (1) suatu hal yang berkaitanmendapat Ijin atau tidak, dengan ijin atau tidak tidak jadi masalah di sini,jadi di ayat (1) khusus ini tidak perlu kita bicara soal ijin; Ayat (2) berbeda,kalau ayat (1) harus terpenuhi ada prasyaratnya, kalau ayat (2) ini adauniknya, jadi yang menerima adalah suatu sistem
    UnsurDengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan CaraApapun Memindahkan atau mentransfer Informasi Eloktronik dan/atauDokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang TidakBerhak;Ad. 1. Unsur Setiap orang.Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang mengandung pengertianorang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalamhal ini adalah seorang bernama Ir.
    Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum denganCara Apapun Memindahkan atau mentransfer Informasi Eloktronikdan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lainyang Tidak Berhak;Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah sikap batin yang mendasariperbuatan, dengan demikian dengan sengaja keberadaannya terletak dilapangan batin;Menimbang, bahwa dengan demikian dengan sengaja, akan tampakdari perbuatan yang dilakukan, dus dari rangkaian perbuatan/ tindakan dilapangan lahir yang
    ElektronikOrang Lain;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan unsur selanjutnya perludipertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan terdakwa dengan sengajadengan Cara Apapun Memindahkan atau mentransfer Informasi Eloktronikdan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain, merupakantindakan tanpa hak atau melawan hukum dan juga diberikan kepada orang lainyang tidak berhak*;Menimbang, bahwa sebagaimana tugas dan kewenangan Terdakwaantara lain menjawab secara umum dengan mejawab/memberikan
Putus : 26-11-2016 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN MAROS Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Mrs
Tanggal 26 Nopember 2016 — - Terdakwa : Herman Kadir Bin Abdul Kadir - JPU : RAHAYU MUIN, SH - PH. Terdakwa : M.YUSRI.SH
518
  • MDPU Finance berganti nama pada pertengahan tahun 2013 menjadi PT TopFinance;Bahwa setiap angsuran pembayaran yang diterima kasir baik langsung dari nasabahatau dari kolektor maka kasir akan mengimput data tersebut kedalam sistem PT TopFinance dan uang angsuran tersebut akan diserahkan kepada Kepala Cabang untukdisetor ke rekenng PT.
    masuk bekerja di PT Top Finance, terdakwa sudah menjabatsebagai Kepala Cabang;Bahwa saksi tahu terdakwa tidak pernah terlibat perselisihan dengan seluruhkaryawan di PT Top Finance Cabang Maros;Bahwa saksi tahu prosedur pembayaran ada dua cara pertama nasabah datanglangsung ke kantor membayar di kasir dan kedua adalah kolektor mendatangirumahrumah para nasabah untuk menagih angsuran;Bahwa setelah itu kolektor menyerahkan uang angsuran kepada kasir bersamadengan bukti kuitansi supaya dinput dalam sistem
    sehingga konsekuensinyaadalah uang yang saksi terima harus disetor ke Bank, sedangkan kalaumenggunakan kuitansi MDPU tidak bisa diinput ke dalam sistem karena sudah tidakberlaku sejak pertengahan tahun 2013 sehingga uangnya saksi simpan lalu serahkankepada terdakwa;Bahwa menurut terdakwa kalau angsuran yang tidak diinput tersebut akandigunakan untuk peningkatan colletion cabang demi untuk mencapai target;Bahwa yang bertandatangan dalam kuitansi MDPU adalah terdakwa selaku KepalaCabang;Bahwa saksi
    Top Finance Cabang Maros danterdakwa pernah menyerahkan kuitansi MDPU untuk digunakan sebagai bukti pembayarannasabah dan memerintahkan kepada saksi Masita Binti Jumain Latif supaya tidak menginputpembayaran dari nasabah ke dalam sistem PT Top Finance bahkan saksi Masita BintiJumain Latif selalu mengingatkan terdakwa sampai kapan harus begini terus tidakmenginput angsuran dari nasabah, demikian pula dari keterangan saksi Ramli Bin AbdHakim menjelaskan bahwa saksi pernah mendengar terdakwa melarang
    saksi Masita BintiJumain Latif untuk menginput data dalam sistem PT Top Finance dan saksi pernah beberapakali menyetor langsung uang angsuran nasabah kepada terdakwa selaku kepala cabang;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hari Sugiharto SH Bin Yusuf Suryamenjelaskan bahwa saksi baru tahu telah terjadi penggelapan setelah tim audit PT TopFinance dari Jakarta dalam hal ini saksi Tito Enggar Apriyanto SH Bin Pujo Winartomelakukan audit dan menemukan kekurangan dana yang tidak sesuai antara data
Register : 21-08-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN MALANG Nomor 188/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 3 Maret 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. BANK DANAMON Indonesia, dkk
6923
  • LembagaPerlindungan Konsumen Nasional Indonesia dengan NPWP02.239.913.3652.000 yang Berkedudukan di Kota Malang karena telahsesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalamDatabase Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan AktaNotaris No.153 Tanggal 24 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Sigit NurRachmat, SH.,M.KN.
    Penggugat yaitu gugatan yang diajukanuntuk kepentingan umum yang diarahkan untuk dapat merubah ataumemperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatuperundangundangan, BUKAN untuk kepentingan individual suatupihak, ic. Penggugatll, Penggugat Ill, dan PenggugatIV.5. Bahwa selain itu, secara hukum apabila Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat i.c.
    Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkatkesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu banktidak mampu memenuhi kewajibankewajibannya kepada bank lain,sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampakberantaikepada bankbank lain.Ayat (3).
    *Menimbang, bahwa dalam Buku Il Pedoman Teknis Peradilan,Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungankonsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untukkepentingan orang banyak.Menimbang, bahve sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapatmerubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umumatau suatu aturan peraturan perundangundangan.
    *Menimbang, bahve jelas untuk kepentingan personalindividual tidakdiakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sehingga saatmengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK, namunmasyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan,dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secaraHalaman 38 dari 49 Putusan Nomor: 188/Pdt.G/2014/PN Mig.10.11.39general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikankonsumen secara keseluruhan.Bahwa selanjutnya
Register : 04-02-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN BLORA Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bla
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
HANGRENGGA BERLIAN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ZUMI HARTADI, S.Kom Bin Alm ALI SANUSI
819
  • tahun 2017 Kementerian Agraria dan Tata Ruangpernah membuka lowongan CPNS namun tidak ada untuk formasi diBPN Kabupaten Blora; Bahwa alur proses penerimaan CPNS pada tahun 2017 yaitudiawali dengan pengumuman resmi dari Kementerian Agraria dan TataHalaman 19 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN BlaRuang, kemudian pelamar mendaftar online melalui situswww.atrbpn.go.id, apabila pelamar dinyatakan lulus administrasi,maka pelamar harus mengikuti tes yang diselenggarakan oleh BKNdengan menggunakan sistem
    CAT; Bahwa dengan adanya sistem CAT, maka tidak dimungkinkanmemasukkan orang melalui jalur belakang, sebab para pelamar akanlangsung mengetahui hasilnya sesaat setelah test dan penerimaanCPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak dipungut biaya; Bahwa alur proses penerimaan CPNS saat ini dilakukandengan cara mendaftar online melalui sistem yang terpusat ke kantorKementerian Agraria dan Tata Ruang, untuk testnya sesuai dengandomisili KTP, nanti penempatan namanama peserta yang lulus akandibagi
    dan Tenaga Penyuluh Pertanian; Bahwa mekanisme penerimaan CPNS sebagaimana dimaksudyaitu dilaksanakan secara terpusat oleh Kemenpan RB, PemerintahKabupaten Blora hanya menyusun formasi sesuai dengan kebutuhanpegawai, kemudian formasi tersebut disampaikan kepada KemenpanHalaman 20 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN BlaRB, Pemerintah Kabupaten Blora hanya memfasilitasi pelaksanaanpenerimaannya saja; Bahwa pada saat ini tidak dimungkinkan untuk penerimaanCPNS lewat jalur belakang karena saat ini sistem
    Keemudian dijanjikan pada bulanMei 2018, akan tetapi hingga sekarang belum dikembalikan; Bahwa benar alur proses penerimaan CPNS saat ini dilakukandengan cara mendaftar online melalui sistem yang terpusat ke kantorKementerian Agraria dan Tata Ruang, untuk testnya sesuai dengandomisili KTP, nanti penempatan namanama peserta yang lulus akanHalaman 26 dari 39 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bladibagi oleh Kantor Pusat untuk selanjutnya ditempatkan di KanwilBPN; Bahwa benar dengan adanya sistem CAT, maka
    Penyuluh Pertanian; Bahwa benar mekanisme penerimaan CPNS sebagaimanadimaksud yaitu dilaksanakan secara terpusat oleh Kemenpan RB,Pemerintah Kabupaten Blora hanya menyusun formasi sesuaidengan kebutuhan pegawai, kemudian formasi tersebut disampaikankepada Kemenpan RB, Pemerintah Kabupaten Blora hanyamemfasilitasi pelaksanaan penerimaannya saja; Bahwa benar pada saat ini tidak dimungkinkan untukpenerimaan CPNS lewat jalur belakang karena saat ini sistempenerimaan sudah terpusat dengan menggunakan sistem
Register : 10-08-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 280/Pid.B/LH/2021/PN Pkb
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
Hendra Mubarok, S.H
Terdakwa:
Latip Bin Burlikin
9734
  • oleh Pemerintah untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; Benar Ahli menerangkan berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan terdiri atas 3 fungsi, yaitu:halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 2021/PN.Pkbe Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yangmempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dansatwa serta ekosistemnya;e Fungsi Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokoksebagai perlindungan sistem
    Pemerintah untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/ 202 1/PN.Pkb Benar Ahli Toti menerangkan berdasarkan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan terdiri atas 3 fungsi, yaitu:e Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yangmempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dansatwa serta ekosistemnya; Fungsi Lindung, yaitu kKawasan hutan yang mempunyai fungsi pokoksebagai perlindungan sistem
    Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Menimbang, bahwa Toti menerangkan berdasarkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan terdiri atas 3 fungsi,yaitu:e Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yangmempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dansatwa serta ekosistemnya; Fungsi Lindung, yaitu kKawasan hutan yang mempunyai fungsi pokoksebagai perlindungan sistem
    Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Menimbang, bahwa Toti menerangkan berdasarkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan terdiri atas 3 fungsi,yaitu:e Fungsi Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yangmempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dansatwa serta ekosistemnya; Fungsi Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokoksebagai perlindungan sistem
Register : 31-01-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Pwt
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
ANTON SUTRISNO, S.H.M.H.
Terdakwa:
UNGGUH BAGAS LAKSANA Alias PAPI UHU Bin BAMBANG EDI LAKSANA
260105
  • Dengan sistem penggajian sebagai pemandu karaoke/LadiesCompany/LC sebagai berikut: Bahwa dari setiap tamu yang menggunakan jasa pemandu karaoke/Ladies Company/LC Wheizz tersebut maka setiap tamu akan diwajibkanmembayar sebesar Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) perjamnya, uang yang diterima pemandu karaoke yang ada di KaraokeWheizz apabila mereka menemani tamu adalah per jam atau tiap jamnyamaka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribuHalaman 4 dari 35 Putusan
    Cilacaptanggal 12 Desember 1997; Bahwa Saksi RDC Binti AH alias C pada bulan Januari 2018 dan SaksiSNK (N) Binti Brsn pada pertengahan bulan Juli 2018, mulai bekerja sebagaipemandu karaoke/Ladies Company/LC di Whiezz Karaoke dengan arahandari Terdakwa sebagai berikut: Harus memakai baju minim/ sexy; Menemani tamu menyanyi pada Shift siang yaitu dari pukul 14.00 WIBs/d 23.00 Wib, kemudian shift malam 19.00 WIB s/d 03.00 WIB; Setiap LC (Ladies Companion) wajib minum minuman keras dengantamu; Dengan sistem
    Cilacap tanggal 12 Desember 1997; Bahwa Saksi RDC Binti AH alias C pada bulan Januari 2018 dan SaksiSNK (N) Binti Brsn pada pertengahan bulan Juli 2018, mulai bekerja sebagaipemandu karaoke/Ladies Company/LC di Whiezz Karaoke dengan arahandari Terdakwa sebagai berikut: Harus memakai baju minim/ sexy; Menemai tamu menyanyi pada Shift siang yaitu dari pukul 14.00 WIB s/d23.00 Wib, kemudian shift malam 19.00 WIB s/d 03.00 WIB; Setiap LC (Ladies Companion) wajib minum minuman keras denganTamu; Dengan sistem
    Bahwa pakaian bekerja RDC bekerja dengan pakaian memakai bajuHalaman 13 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Pwtminim/sexy; Bahwa jam kerja ada dua shif, shif siang jam 14.00 WIB sampai jam23.00 WIB sif kedua sore jam 19.00 WIB sampai dengan jam 03.00 WIB; Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian keterangangannyabenar; Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bagi (Ladies Comparin) wajimminum minuman keras dengan Tamu dan wajib berpakaian sexy; Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa sistem
    adalah agarSupaya kalau ada petugas supaya tidak kena garuk karena kalau tidakmempunyai KTP oleh Petugas diamankan oleh Petugas; Bahwa sebagai Pemandu lagu di Wheizz Karaoke walaupun mempunyaiSurat Keterangan Penduduk tidak punya KTP oleh Petugas tetap di garukdiamankan oleh Petugas;Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Pwt Bahwa maksud dan tujuan SN dan RDC dibuatkan KTP adalah supayaapabila ada rasia SN dan RDC tidak diketahui bahwa masih dibawah umur; Bahwa sebagai Pemandu Lagu sistem
Register : 11-02-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
INDRA KUSMADI, SH.
Terdakwa:
LIAW EDI WIRAWAN
257134
  • CBDGarden House Blok B No.8J RT.022 RW.008, Penjaringan, Jakarta Utara Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak(SIDJP), PT. TREN SUKSES MANDIRI beralamat di Jalan PinangsiaRaya No.1 Gedung Pusat Belanja Glodok Plaza, Tamansari, JakartaBarat dan bergerak di bidang Perdagangan Besar Pakaian danmelakukan perubahan data pada April 2017 menjadi Perdagangan BesarHalaman 5 putusan no 249.
    /Pid.sus/2019/PN.JKT.BRTBahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Yang Belum DiIdentifikasi (YBDI).Berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak,Terdakwa sebagai Pemilik Usaha PT. TREN SUKSES MANDIRINPWP:74.117.101.1032.000 sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajaksejak 21 Oktober 2015Berdasarkan data akta pendirian PT.
    Berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP), sSaudara SUHAT, NPWP 74.661.936.0003.000 olehTerdakwaKartu Tanda Penduduknya digunakan untuk mendirikan PT.TREN SUKSES MANDIRI sehingga di data pada Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak yang menjadi penanggung jawab atas WajibPajakPT. TREN SUKSES MANDIRIadalah saudara Suhat yangkedudukannya menjabat sebagai direkturPT.
    TREN SUKSES MANDIRI Masih berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP)Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Pratama Jakarta TamansariSatu, jenis pajak yang menjadi kewajiban PT.
    Berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP), lawan transaksi yang dilaporkan sebagai Pajak Keluaran dalamSPT Masa PPN PT. TREN SUKSES MANDIRI, NPWP. 74.117.101.1032.000untuk Masa Oktober 2015 s.d. Masa September 2017 adalahsebagai berikut : No JumlahNama Pengguna NPWP FP Jumlah PPN1 71.472.446.5 1 3,907,637PT. FIOLI RATU JAYA 432.000 87 12372 PT. LIFE MODERNA 72.280.977.9 886,625ANGGUN 435.000 75 0413 PT.