Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferred preference preseden preferensi preheten
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Tanah
Putus : 17-06-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 37/Pdt.G/2014/PN Gto
Tanggal 17 Juni 2015 — - INDRAWANTO HASAN Lawan 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Perser) Tbk, 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Gorontalo, 3. Yenny Chandra
53 — 11
  • Bahwa Penggugat dalam gugatan primairnya poin 1 menyebutkan bahwaTergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ; Terhadap gugatan Penggugat /Jembaran empat poin 8 dan gugatan primair poin 1perlu Tergugat II jelaskan kepada Penggugat bahwa pelaksanaan lelang yangdilaksanakan oleh Tergugat II adalah atas permohonan lelang dari Tergugat Isebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 6 UndangUndang Hak TanggunganNomor 4 Tahun 1996 yang merupakan hak preferen bagi kreditur terhadapdebiturnya
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 712/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 7 Maret 2017 — SOFA SINDYA SARI >< PT.BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH KANTOR CAB. TANJUNG KARANG. CS
56 — 44
  • eksekusi tanah dan bangunansebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna BangunanNo.932/Cipete Selatan, Sertipikat Hak Milik No.5060/Cipete Selatan danSertipikat Hak MiUk No.SI38/Cipete Selatan ( vide bukti TIV2, TIV3dan TIV4 ).Bahwa Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan vide bukti TIV2, TIV3 dan TIV4 diumumkan oleh Tergugat Il di Harian Rakyat Merdeka,Selasa tanggal 10 Desember 2013 ( terlampir sebagai bukti TIV6 ).Hal 30 dari 44 Putusan No. 712/PDT/2016/PT.DKI.14.15.16.17.Bahwa sebagai kreditur preferen
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 17-05-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 237/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pemohon:
KRISNA SURYAHADI, S.H.
Termohon:
1.TAHIR FERDIAN
2.ANGIE CHRISTINA
117 — 32
  • dalam Pasal 1 Angka 6 jo.Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Kepailitan dan PKPU,yakni sebagai berikut:Pasal 1 Angka 6 UU Kepailitan dan PKPU:Halaman 6 dari 48 Putusan PKPU Nomor 237/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Jkt.PstKreditor adalah orang yang mempunyal piutang karena penanjianatau UndangUndang yang dapat ditagih di muka pengadilan.Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:Yang dimaksud dengan Kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditorkonkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-04-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PADANG Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 22 Nopember 2016 — EKA MARIYANTI, SE melawan Dr. YERMITA, DKK
123 — 34
  • HakTanggungan tidak dibenarkan diletakkan sita;Bahwa mengutip pertimbangan dalam Yurisprudensi putusan MahkamahAgung RI nomor 419 K/Pdt/2002disampaikan bahwa dalam Buku HimpunanTanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yangdihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkan untuk tanah yang telahdibebani hipotik (Sekarang hak tanggungan) tidak dapat diletakkan sitajaminan oleh Pengadilan, karena menurut undangundang suatupiutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang = dijamin dengan hipotikmempunyai hak preferen
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 25-07-2018 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Unr
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
AYUNINGTYAS
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk
2.Kantor KPKNL KP LN Kota Semarang
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Ungaran
90 — 11
  • Dalamketentuan pasal tersebut mengatur bahwa Kreditur pemegang HakTanggungan adalah Kreditur Preferen atas harta kekayaan yang telahsah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan (droit de preference).Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut, makasita jaminan tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan terhadap barangjaminan yang telah diikat Hak Tanggungan, terlebin barang jaminandimaksud telah dieksekusi lelang.9.3.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 28-08-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Sda.
Tanggal 28 Agustus 2013 — JOKO SUPRIYANTO dan TITIEK FATA MARIA
37 — 4
  • terdapat pengertian HakTanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanahsebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan dasar Pokok Pokok Agraria, berikut atau tidak berikutbendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untukpelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang lebihdiutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap kreditorkreditor lain.Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka jelaslah posisi HakTanggungan mempunyai Hak Preferen
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2013 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 49 / Pdt.G / 2012 / PN. Ung
Tanggal 14 Maret 2013 — Perdata - S U T I N A H - R U M I Y A T I , DKK
42 — 10
  • Bahwa dengan terpenuhinya secara Yuridis formal atas perjanjian kreditdan pencatatan/pembebanan hak tanggungan atas Obyek Sengketa makamerupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal atau dipungkirijika Tergugat II secara hukum adalah sebagai pihak yang beritikad baik tegoeder trouw telah memberikan kredit kepada Tergugat I karenanyaTergugat IT selaku kreditur mempunyai hak didahulukan atau diutamakan*preferen atas hakhak dan kepentingannya guna pemenuhan hutangnyaserta harus dilindungi hakhak
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 300/Pdt.G/2018/PN Pbr
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
Suwindy
Tergugat:
1.Pemimpin Wilayah Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
73 — 12
  • tegasdanspesifikmemintaapa yangdikehendaki sesuai dengan dalil gugatan...Dalam surat gugatan Penggugat pada nomor 13 halaman 3 menyatakantelah dilakukan pelelangan umum, pada tanggal 24 oktober 2018 danpada tanggal 7 desember 2018.Dalam petitumnya yang memohon Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang akan melaksanakan pelelangan atau penjualan...Tidak ada hubungan antara dasar hukum dengan dasar faktanya, yangmerupakan pelelangan umum berdasarkan UU Hak Tanggungan adalahmerupakan hak preferen
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
NANDA REZA ADITYA
Tergugat:
1.ALFONSO JONI HARDA
2.OLLA
3.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BONTANG
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NOOR SAMSIR, SH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG
216 — 99
  • Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pemegang Hak Tanggunganmemiliki hak preferen untuk melakukan eksekusi Hak tanggunganmelalui pelelangan umum bilamana Debitur yang juga Pemberi HakTanggungan melakukan perbuatan wanprestasi;.
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 11-11-2013 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 69/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 17 Juni 2014 — Perdata: Penggugat: - LINA HARJONO DALAM HAL INI BERTINDAK DALAM KEDUDUKANS ELAKU KEPALA sENTRAL OPERASIONAL AREA WILAYAH I PT. BANK CENTRAL ASIA TBK, ASIA AFRIKA 122-124 BANDUNG, SELAKU KUASA DARI DIREKSI PT. BANK CENTRAL ASIA TBK, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA BERDASARKAN SURAT KUAS AKHUSUS TANGGAL 21 OKTOBER 2013 DENGAN INI MEMBERI KUASAS SUBTITUSI KEPADA ; DEDDY RODIMAN, SH. DAN NINDIN DIAN SUARSA, SH. Tergugat: - FERI HARIANTO - RIA KARTIKA
121 — 23
  • jugaPemegang Hak Tanggungan ( periksa petunjuk Mahkamah Agung DalamBuku Il Edisi 2007 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Pengadilan Dalam tempat Lingkungan Peradilan , yangmenyebutkan bahwa perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidakhanya dapat dilakukan atas dasar hak milik , akan tetapi juga di lakukanatas dasar hakhak lainnya seperti hak Pakai, HGU, HGB, Hak Tanggungan,Hak Sewa dan lainnya;Bahwa sesuai asasnya Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak yangkuat dan preferen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K /Pdt/ 2014
Tanggal 28 Mei 2014 — MARCELIUS KURNIAWAN, DKK VS FREDERICK RACHMAT, DKK
206 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan milik dari TurutTergugat V yang selaku istri dari Tergugat IV terbukti tidak pernah sebelumnyamemberikan persetujuan untuk menjadikan objek sengketa sebagai jaminankepada Termohon Kasasi/Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1340KUH Perdata :Suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya ;Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihak ketiga;Bahwa akibat hukum belum diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)atas APHT objek sengketa adalah pada kedudukan preferen
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Upload : 05-04-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 96/Pdt/2019/PT SMG
Hj. MARLIYAH dkk lawan SITI MULAZIMAH,S.E dkk
39 — 21
  • sesuai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi dari TerlawanIll tertanggal 13 Januari 2016 dinyatakan dengan tegas bahwaDebitur (Terlawan Il) merupakan Debitur yang wanprestasi karenatidak mengindahkan teguran dan lalai dalam melaksanakankewajibannya;Bahwa terkait dengan pelaksanaan lelang tanpa fiat dari PengadilanNegeri setempat maka perlu Para Pelawan pahami, UndangundangHak Tanggungan merupakan undangundang khusus yangmemberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-03-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tte
Tanggal 11 Nopember 2013 — - BURHAN ABDULRAHMAN, SH, MM sebagai Penggugat - KPKNL Jakarta II, Dkk sebagai Tergugat
96 — 68
  • masa berlakunya sertifikat HGBNo.1 Kayu Merah telah berakhir lewat 3 tahun, namun Tergugat II bertindakseolaholah sertifikat HGB No.1 Kayu Merah masih tetap sah secara hukum untukditransaksikan kepada pihak pembeli in casu Penggugat;Bahwa dengan demikian nyata bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang pada pokoknya menerima uang sebanyak Rp. 3.045.454.545, dariTergugat I sebagai pembayaran pelepasan hak atas tanah HGB No.1 Kayu Merah denganmemposisikan dirinya sebagai kreditur preferen
    padahal diketahuinya sejak semula bahwamasa berlakunya Sertifikat HGB No.1 Kayu Merah telah lewat dan lama berakhir yangmengakibatkan pula hapusnya Hak Tanggungan yang membebani obyek hak tanggungantersebut, sehingga Tergugat II bukan lagi sebagai kreditur preferen atau voorang melainkansebbagai kreditur konkuren yang tidak berhak menerima uang dari Tergugat I sebanyak Rp.3.045.454.545,, namun hanya patut jika Tergugat II menerima dari sebesar nilaipembebanan kredit dengan jaminan HGB No.1 Kayu
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 12-09-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2238/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 20 Februari 2020 — H. MUSTAMIN, S.H. BIN H. MUSLIMIN BOGE MELAWAN HJ. INDIRA BINTI H. IDRIS SARRO
114 — 64
  • Hal inidikarenakan prinsip hukum jaminan bahwa hak preferen dari Kreditorpemegangnya (Kreditor Preferen) terhadap harta Kekayaan yang telah sahdiikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit depreference), prinsip hukum jaminan dimaksud antara lain ditegaskan dalamPasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-06-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 19-01-2015
Putusan PN SELONG Nomor 50/PDT.G/2014/PN.SEL
Tanggal 6 Nopember 2014 — - AGUS YANDI, DKK MELAWAN - SIHARUDIN, DKK
47 — 35
  • BPR Prima Nadisebagai pemegang hak tanggungan (kreditur preferen) maka gugatanpenggugat rtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0O f1lfs24insrsid9718 478dinyatakan rtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0f1lfs24insrsid8350431charrsid1073497 kurang pihak.rtlchfcsl aflltrchfcsO flinsrsid8350431charrsid1073497 rtlchfcsl aflltrchfcsO flinsrsid9120509charrsidl073497par pardplain ltrpars28qji720110ri0sb100sal100sbautolsaautols1360slmultlwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0OlinOitap0pararsid7302274rtlchfcsl af0afs24alang1025
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 14-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 03-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 79/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 27 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : H. Sutomo
Pembanding/Penggugat : H. Sutomo Diwakili Oleh : H. SULAIMAN, SH.MH
Terbanding/Tergugat I : IBRAHIM BOBIHU Als LIKU Bin AMUNTA BOBIHU
Terbanding/Tergugat II : H. ANWAR Bin H. MAHMUD
Terbanding/Tergugat III : H. ABDUL KADIR BIN H. MAHMUD
Terbanding/Tergugat IV : H. YUSUF SAINI
Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tumur cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat VI : 6. Bank KALTIM Pusat Samarinda Cq BANK KALTIM CABANG KOTA BALIKPAPAN
52 — 31
  • dibangun 9(sembilan) unit ruko oleh Tergugat III atas biaya fasilitas kredit dari TurutTergugat dan telah dibebani hak tanggungan baik atas tanah maupunbangunan diatasnya sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5316/2013.Dalam proses pemberian kredit dan pembebanan jaminan hak tanggungantersebut telah dilakukan sesuai prosedur perkreditan yang berlaku, olehkarena itu sebagai kreditur yang beritikad baik sudah sepatutnya TurutTergugat mendapatkan perlindungan hukum atas hakhak jaminan yangdiutamakan (preferen
Pengadilan PN BALIGE Perdata Wanprestasi
Putus : 21-01-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN BALIGE Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 21 Januari 2020 — LASTIUR MANURUNG LAWAN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Balige, dk
171 — 112
  • Pemberian hak ini dimaksudkan untukmemberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yangbersangkutan (kreditor preferen) dari pada kreditorkreditor lain/kreditorkonkuren (vide Pasal 1 Undangundang No. 4 Tahun 1996 atau "UUHT").Oleh karena itu, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminanpelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjianpinjaman/kredit yang bersangkutan.Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Notarismerupakan Akta Otentik yang mempunyai
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 28-02-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
82 — 34
  • Tanggungan sesuai bukti Sertipikat Hak Tanggungan nomor422/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKota Bontang (bukti TII3).Bahwa dengan dijaminkannya TANAH DAN BANGUNAN tersebut secaraHak Tanggungan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT Il, makamengacu pasal 1 ayat 1 UndangUndang nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Berserta BendaBenda Yang Berkaitan DenganTanah (selanjutnya disebut "UNDANGUNDANG HAK TANGGUNGAN),TERGUGAT II memiliki Kedudukan yang diutamakan (hak preferen
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 39/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 7 Juli 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA x PT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
199 — 6
  • tujuh jutarupiah) sebagaimana sertipikat Hak Tanggungan No:1373/2010 tertanggal 22Nopember 2010 dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.223/2010 tertanggal 10 Nopember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapanKristiana Sri Murdaningsih Sarjana Hukum selaku PPAT di Kabupaten GunungKidul;Sehinga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkalatau dipungkiri karena agubab kredit dimaksud telah dibebani Hak Tanggunganmaka memberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 September 2015 — 1. Umi Amboro Wati, dkk. Lawan 1. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP),DKK
270 — 102
  • setelah perdamaian disahkan oleh pengadilan niaga, makaperjanjian perdamaian tersebut mengikat debitor dan semua kreditor,yang mana hubungan debitor dengan semua kreditornya diatur dengansyaratsyarat dan ketentuanketenuan dalam perjanjian perdamaiantersebut (Tumbuan dalam Lontoh dkk, 2001 : 36 sebagaimana dikutipoleh Sutan Remy Sjahdeini, dalam bukunya Hukum Kepailitan, penerbitGrafiti, hlm. 405).Bahwa kreditor yang terikat dengan perjanjian perdamaian adalah baikkreditor konkuren maupun kreditor preferen