mengatakan telah menguasai tanah objek sengketatersebut sejak tahun 1973 lalu mendirikan bangunan dilokasi objek sengketasejak tahun 2012 dan kemudian diketahui bahwa Tergugat II telahmenerbitkan sertifikat atas nama Tergugat dengan nomor sertifikat04644/Kelurahan Kambu tahun 2015 dengan surat ukur nomor279/Kambu/2013;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 atas permohonan Penggugat telahdilakukan Pengukuran pengembalian Batas oleh Tergugat II dan diketahuibahwa sertifikat hak milik Penggugat tumpang tindin

x Y KETERANGAN Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor 81/Pid.BLH/2020/PN Kba 1 696449 .83 9712858.31 di luarzZ 696416.40 9712862.89 di luar3 696474.99 9712868.10 di luar4 696385.28 9712873.85 di luar5 696362.39 9712875.36 di luar6 696397.75 9712880.56 di luar7 696329.37 9712888.91 di luar8 696486.98 9712892.41 di luar9 696520.94 9712932.97 di luar10 696322.22 9712947.86 di dalam11 696554.56 9712954.62 di dalam12 696379.63 9712969.86 di dalam13 696517.13 9713000.24 di dalam Berdasarkan Tumpang tindin

Xx Y KETERANGAN1 696449.83 9712858.31 di luar2 696416.40 9712862.89 di luar3 696474.99 9712868.10 di luar4 696385.28 9712873.85 di luar5 696362.39 9712875.36 di luar6 696397.75 9712880.56 di luar7 696329.37 9712888.91 di luar3 696486.98 9712892.41 di luar9 696520.94 9712932.97 di luar10 696322.22 9712947.86 di dalam11 696554.56 9712954.62 di dalam12 696379.63 9712969.86 di dalam13 696517.13 9713000.24 di dalam Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor 81/Pid.BLH/2020/PN Kba Berdasarkan Tumpang tindin

., yang dikuasai dandimiliki Penggugat tumpang tindin dengan Sertipikat HGB Nomor 100., yangdimiliki Tergugat , Il (vide jawaban butir 50, 51, bukti TI.5, 11.13);30.Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi pada PutusanPengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Juli 2013, Nomor 237/PDT/2013/PT.Bdg., halaman 8, Paragraf 1 sampai dengan 8, berbunyi sebagai berikut:"Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Setia Asih., adalahberasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 34., yang pada tahun 1972 sebagaijaminan

Nomor 34., tumpang tindin dengan Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 100/Setia Asih., tanggal 28 Agustus 1997;55.Bahwa, mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Setia Asih., telah ParaPemohon Kasasi bahas pada Bagian V Memori Kasasi ini dan mengenaiSertipikat Hak Milik Nomor 34/Pahlawan Setia juga telah Para PemohonKasasi bahsa pada Bagian VII Memori Kasasi ini;Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Pahlawan Setia., telah dijual habisoleh Main bin Milin kepada Jenderal Polisi (Purn) Drs.

tanggal 26 April2017 telah dilakukan pengembalian batas dan pengukuran ulang tanah denganSHM No.439/obyek sengketa sebagai mana disebut diatas oleh Penggugatbersama dengan Kantor Pertanahan Kota Samarinda,........ dst" berdasarkanargumentasi sebagai berikut:5.1 Bahwa Penggugat sengaja menghilangkan fakta yang telah ada sebelum tahun2016 dan tahun 2017, dimana justru pada tanggal 26 Juni 2015 tanah yang diklaimsebagai milik Penggugat dengan sertifikat hak milik No. 439 tersebut telah terjaditumpang tindin

Purnomo kepadaKepala Kantor BPN RS Kota Samarinda, perihal laporan kekeliruan letak posisitanah atas sertifikat tanah No. 439 a.n Purnomo, beserta lampiran Gambar PosisiTanah;Bahwa justru tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dengan sertifikat hakmilik No. 439 tersebut telah terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No.440 atas nama Sri Supartini dengan luas tanah 3.575 m2 sebagaimana tertuangdalam Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda,Pts.

Bahwauntuk memastikan obyek tanah milik PENGGUGAT yang terkena/terdampakProyek Jalan Colstarood (Jalan Manunggal) tidak ada masalah atautumpang tindin dengan pihak lain, maka peserta rapat sepakat untukdilakukan pengecekan Lokasi tanah yang dimaksud saat itu juga danditemukan Fakta dilapanag bahwa benar tanah tersebut adalah milikPENGGUGAT, tidak ada masalah dengan Pihak Lain dan benar belumdilakukan ganti rugi atas tanah yang terkena akses Jalan Colstarood (JalanManuntung) oleh Pemerintah Kabupaten

Bahwa rapat Mediasi yang terjadi pada 18 Februari 2021 adalah inisiatifdari Turut Tergugat I, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahantumpang tindin kepemilikan tanah. Dalam rapat Mediasi tersebut pihakTergugat dan Tergugat II telah menunjukkan bukti alas hak atas tanahnyasedangkan pihak Penggugat belum menunjukkan tanda bukti kepemilikanSertipikat Hak Milik No. 0438/Kel.Sungai Parit kepada Tergugat dan II;6.

Bahwa kewajiban tersebut padadasarnya telah diusahakan oleh Penggugat, namun pada arealahan yang telah dicadangkan untuk Penggugat, ternyata masihterdapat tumpang tindin lahan/tanah Penggugat denganlahan/tanah penguasaan perusahaan lain sehingga Penggugattidak dapat melakukan' proses permohonan HGU dankarenanya pengukuran kadasteral menjadi terhambat meskipunPenggugat telah memperoleh persetujuan pencadangan lahanpada tahun 1998 dan SK IUP pada tahun 2004.

Berlandaskan pada SKIUP inilah, Penggugat mulai merintis pembangunan kebunkelapa sawit di daerah Mandailing Natal.Bahwa pada saat penerbitan SK IUP, Penggugat masihmemiliki kendala terkait dengan lokasi lahan yangternyata tumpang tindin dengan pihak lain.

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur melaksanakan ketentuan di atas;Bahwa kemudian terbit Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 4VIll1996 Tentang pembatalansecara parsial keputusan pemberian Hak Guna Usaha kepada PT.Perkebunan XXIll berdasarkan SK Mendagri Nomor35/HGU/DA/1988, pada pokoknya berisi tentang pembatalan arealyang tumpang tindih secara parsial, karena lahan HGU seluas1.863,86 Ha di Desa Ringin Kembar dan Desa Tegalrejo terdapatlahan tumpang tindin

UndangUndangHukum Perdata, merumuskan perbuatan melawan hukum adalah setiapperbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbultersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan di atas,telah terbukti bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukanperbuatan, yaitu berupa menguasai lahan Hak Guna Usaha di Desa TegalrejoKecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, yang masih terdapattumpang tindin

berdasarkan Kroscek Ulang dilapangan sebagaimana dalam beritaacara Tertanggal 8 November 2017 dan proses mediasi di Kantor DesaJelarai Selor telah diputuskan bahwa berdasarkan keterangan Ibu KapsahAhli Waris Bapak Sadun menyatakan bahwa Lahan yang diklaim danditerbitkan SPPT An.Penggugat 1 Agustina Bilung bukan di Jalan Mandiridan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 20 Nopember Tahun2000 Sket Lokasi tidak sesuai dengan SPPT milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7Bahwa setelah mengetahui adanya tumpang tindin

Pertama seharusnya jugamempertanyakan dan mempertimbangkan serta memutuskan mengapaSurat SPPT Tergugat atau Terbanding tidak dibatalkan oleh Tergugat atauTerbanding 9,10 ,11 dan 12, mengapa Surat SPPT Pembanding atauPenggugat yang dibatalkan hal ini justru kalau Pembanding teliti danHalaman 63 dari77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMRcermati surat SPPT tersebut yang dikeluarkan dan juga dijadikan alat buktibaik bukti Pembanding dan Terbanding yang sudah cukup jelas tertulisterjadi tumpang tindin

NiMade Aryawati, Surat Ukur Nomor 48/Sekongkang Bawah/2003 tanggal05 Juni 2003 luas 18.275 M2 tumpang tindih sebagian dengan sertipikathak milik Nomor 846/Sekongkang Bawah/2019tanggal 03 Juli 2019 AnNuraini Surat Ukur Nomor 589/Sekongkang Bawah/2019 tanggal 01 Juli2019 Luas 6.540 M2 dan Sertipikat hak milik Nomor 847/Sekongkangbawah/2019 tanggal O03 Juli 2019 An Nuraini, Surat Ukur Nomor590/Sekongkang Bawah/2019 tanggal 01 Juli 2019 Luas 2.320 M2 dantumpang tindin sempurna dengan sertipikat hak milik

PTUN Mataram Tidak Berwenang, karena Objek Sengketamengandung unsur sengketa hak yang menjadi kewenanganPengadilan NegeriBahwa dalam posita gugatan, Penggugat mengklaim sebagaipemilik sah atas tanah dengan SHM Nomor 41/Desa Sekongkang,yang diperolehnya dengan membeli dari Sri Wahyuni dan Sri Wahyunimembelinya dari ANDONG NYOMPA dan diatas tanah dengan SHMtersebut telah diterbitkan SHM Objek sengketa, sehingga menurutPenggugat menyebabkan tumpang tindin hak di atas satu bidangtanah.Sementara faktanya

tidak dirampas secara tidak wajar oleh hukum);Menimbang, bahwa Penggugat lebih lanjut menyampaikan bahwaPenggugat pernah melakukan penyetoran biaya pengukuran (vide bukti Surat P4)yang dilakukan dalam rangka pengukuran ulang untuk memastikan apakah terjaditumpang tindih atau tidak, karena ketika Penggugat membangun Ruko di atastanah tersebut kemudian ada yang keberatan dan terjadi konflik sehingga padawaktu itu Penggugat meminta untuk dilakukan pengukuran ulang dan jika terjaditumpang tindin maka

., halaman 12 dari 40Bahwa Tergugat juga memiliki tanah di sekitar lokasi tanah Penggugat;Bahwa Saksi kurang tahu apakah tanah Tergugat dan Penggugat salingtumpang tindin karena Saksi tidak mengetahui batasbatas antara lahanTergugat dan Penggugat;Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sengketa antara Tergugat danPenggugat mengenai tanah tersebut karena Saksi saat ini sudah tinggal diMantikas, Kecamatan Sebatik dan jarang datang ke Sei Kapal.

Aneka Industri dan Jasa Anindya, Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta;Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.339/Nps, yang diakuisebagai milik pihak Tergugat (satu), telan dengan sengaja dimohonkandengan syaratsyarat yang tidak benar dan tidak sesuai prosedur, yaknimenggunakan datadata yang bukan berasal dari lokasi/objek tanah yangdimohonkan serta menggunakan dokumen yang tidak sah dimiliki oleh pihakTergugat :Sehingga telah terjadinya tumpang tindin pemberian hak atas tanah* dilokasi/objek berdasar

Direktur Reserse Kriminal Umum Kasubdit II/Hardabangtah;Bahwa selanjutnya terkait dengan permasalahan sengketa tanah milikPenggugat yang diklaim oleh Tergugat tersebut, Tergugat juga telahmengadukan Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Repulik IndonesiaKantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan selanjutnya Kantor PertanahanKota Palangka Raya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian KasusPertanahan dengan Nomor : 23/600.13/V1/2014 yang mempunyai kesimpulanterjadinya tumpang tindin penguasaan

ayat (1) (2) dan (3) UURI No. 28 tahun 2004 tentang yayasan bahwabarang/asset yang merupakan milik yayasan tidak dapat dijual belikan,dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan pihakyayasan.Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Sela No. 1013/Pid.B/2016/PN PbrBahwa mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diketemukan adanyasuatu ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan, yaitu tentanganggaran dasar yayasan YLPI riau tahun 2007 yang mana di dalamnya terjaditumpang tindin

Bahwa dengan terjadinya tumpang tindin kepemilikan dalam satu bidangtanah yang sama antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan telahterjadi sengketa kepemilikan, oleh karena itu sangat beralasan untukmenyatakan tanah objek sengketa berada dalam status quo, tidak adakegiatan apapun didalamnya baik yang dilakukan oleh Tergugat , TergugatIll S/d VI maupun Penggugat;Halaman 4 dari 40 hal putusan No :417/PDT/2018/PT BDG10.Bahwa sekalipun tanah objek sengketa tersebut secara sah telah dijual olehTergugat

senyatanya ditolak secaraoleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kecuali yang secara tegasdiakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi.Mohon kiranya agar halhal yang telah terurai balk pada tanggapaneksepsi maupun dalam pokok perkara diatas Supaya dianggap teruralulang keseluruhannya dalam tanggapan dalam rekonpensi inBahwa keseluruhan dalam dalildalil yang disampaikan Tergugat dalamjawabannya balk dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam rekonpensiini telah nyata tumpang tindin

Putusan Nomor 27 P/HUM/2021Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentangpenyelenggaraan Kehutanan yang melarang adanya pemberian izinganda atau tumpang tindin pada kawasan hutan produksi, yangberbunyi:Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang diberikan dalam: a.wilayah kerja badan usaha milik negara bidang Kehutanan yangtelah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan Hutan ; b.Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan

Bahwa oleh karena SertifikatSertifikat atas nama Tergugat II s.d.Tergugat XII tumpang tindin dengan Hak Guna Bangunan Nomor22/Pasar Minggu atas tanah seluas 15973 m* atas nama PT Goldhill(vide Bukti P.1) sehingga terdapat cacat secara administrasipenerbitannya maka terdapat syarat kebatalannya, karena ituharuslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengansegala akibat hukumnya;13.Bahwa gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak jelas letak danbatasbatasnya adalah tidak benar, karena Surat

berkenaan dengan Eksepsi permohonan cerai talak Pemohon KonvensiHal. 36 dari 53 halPutusan Nomor 2093/Pdt.G/2020/PA.Ptkabur (Obscuur libel) dimana menurut Termohon Konvensi bahwa permohonanCerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak menyhebutkan secararinci waktu/tanggal kejadian atau peristiwa yang terjadi, hanya menyebutkanbulan dan tahunnya saja serta Permohonan Pemohon Konvensi tidakmenjelaskan secara jelas dan runtut, tetapi dalildalil dari Pemohon Konvensicenderung saling tumpang tindin

Maka dengan terbitnya sertipikat objeksengketa di atas tanah hak milik adat Para Penggugat, adalahsalah objek, yang mengakibatkan adanya tumpang tindin hakkepemilikan atas tanah, sehingga merugikan Para Penggugat;d.