BupatiRejang Lebong Nomor 12 tahun 2017 tentang PedomanPengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017;Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Peraturan BupatiRejang Lebong Nomor 37 tahun 2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 tahun 2017tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)tahun anggaran 2017;Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Keputusan BupatiRejang Lebong Nomor 180.253.1V tahun 2017 tentangPetunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desadi

PUTERA PALAS yang bekerjasaksiSURADI, untuk pengadaan profil air yang saksi terima laporandari Kepala Desa Long Tungu bahwa sudah diurus oleh saksiEKOnamun saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaannya, begitujuga dengan kegiatan peningkatan komoditas unggulan bidangperkebunan lada baik saksi selaku pendamping maupun penyuluhdesa juga tidak dilibatkan pengadaanya, kalau untuk kegiatanPenyuluhan budidaya Lada waktu itu disampaikan oleh Kepala Desadi bulan Desember 2016 namun belum terlaksana hingga

Usaha Ekonomi Produktif(UEP) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Selat, DesaSelat Kecamatan Susut Kabupaten Bangli tahun 2013 Nomor: SR38/PW22/5/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dilakukan terdakwa bersamasama dengan saksi NI LUH NATARIYANTINI, SE dengan caracara antara lainsebagai berikut : Bahwa pada awalnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa PakramanSelat didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali Nomor 268 Tahun 1989 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desadi

Intv6=T2=T6) tersebut, dimana dalam girikgirik tersebut Kelas/Blok tanahadalah 40 (yang berarti Kelas 40, ditempat terpencil), padahal dalam Letter C Desadi mana pun di Indonesia (kecuali di Desa Sukamanah a quo), Blok/Kelas hanyaada tiga, yaitu S.1, S. Il dan S.

Bengkayang kepada BupatiBengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentangpenetapan alokasi dana bantuan kKeuangan kepada pemerintah desadi Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017;yang diterima PJ pada tanggal 1912018 dan bagian hukum padatanggal 2212018;Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepadapemerintah desa di Kab.

Bengkayang kepada BupatiBengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentangpenetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desadi Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017;yang diterima PJ pada tanggal 1912018 dan bagian hukum padatanggal 2212018;Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepadapemerintah desa di Kab.

MUSTOFA KHAIRUDIN; dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa yang diperkarakan kedua belah pihak ini adalahadanya proyek sumur lapang yang belum terbayar yanglokasi proyek sumur lapang tersebut ada di 130 Desadi 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Blora ;Bahwa pemborongnya adalah PT RIZQI BANGUN PERSADAdan Proyek sumur lapang milik Dinas Pertanian danPerkebunan Kabupaten Blora;Bahwa saksi mendapat inpormasi bahwa PT RIZQI BANGUNPERSADA pada saat melakukan pekerjaan sumur lapangmendapatkan

digunakan untuk kegiatan Kegiatan 17 Agustus,Karnaval, Bersih Desa (pengajian dan Tasyakuran) dan Rekreasi Kaderdan Perangkat Desa dan keluarga di Desa Balearjo biasanya dariKepala Desa, yang mengelola tanah suguh dayo seluas + 1 hektare.Bahwa kegiatankegiatan sebagaimana tersebut diatas bolehdiambilkan dari dana ADD dan DD, karena dalam RAB ADD dan DDmemang tidak dianggarkan.Bahwa tidak memiliki bukti penarikan uang atau pencairan uangADD/DD tahun 2015 dan 2016 Desa Balearjo dari Rekening Kas Desadi

panggil oleh Terdakwa untuk menanda tanganinyadan disitu saya menduga bahwa yang buat proposal tersebutadalah Terdakwa ;Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009 tidak ada rehab balaipertemuan di Negeri Rumasokat ;Bahwa bangunan Pos Yandu telah ada Sebelum Terdakwamenjabat sebagai Pjs Raja, dan setelah Terdakwa menjabatsebagai Pjs Raja tidak pernah ada perbaikan/rehab geudung posyandu tersebut, akan tetapi kegiatan pos yandu berjalan sepertibiasanya ;Bahwa sepengetahuan saksi setelah bantuan alokasi dana desadi

danrelevan;Bahwa apa yang dikemukakan PARA PENGGUGAT adalah tidak benar, dan supaya MajelisHakim Yang Terhormayang memeriksa kasus ini tidak terkecoh oleh dalildalil PARAPENGGUGAT maka TERGUGAT I perlu mengemukakan faktafakta yang sebenarnyasebagai berikut:Dalam EksepsiJ Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan sebagai Penggugat /Disqulificatoir.Bahwa diantara Para Penggugat terdapat empat Penggugat yang menjabat sebagai KepalaDesa, Perangkat Desa/Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desadi

.; Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa HELFINA ANDRIANI sebagai KasirPengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) Amanah Koto Barusebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor : 78 tahun 2009tentang Pedoman Umum dan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa ProvinsiRiau dalam petunjuk teknis Bab IV tugas dan tanggung jawab pelaku programPemberdayaan Desa sub Bab IV.4 pelaku Pelaksana Program Pemberdayaan Desadi Desa/ Kelurahan huruf B.2 Tugas dan Tanggung jawab Kasir yakni :

Pengelola UED/KSP membuat rencana pencairan dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan, dilengkapi dengan : Surat perintah bayar (SPB); Daftar rencana pencairan dana (RPD);Bahwa ada dana yang di salurkan sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) dan yang mendapatkan Bantuan dana tersebut adalah sebanyak 12 Desadi Kab. Kuansing antara lain : UEDSP Botung Kehidupan Desa Pulau Aro Kec. Kuantan Tengah Kab.Kuansing; UEDSP Setia Usaha Desa Pulau Ingu Kec. Benai Kab.

Bahwa sepengetahuan saksi sumbangan sukarela yang diberikanoleh para supplier pasir tersebut sudah berlangsung lama sebelumkepemimpinan Terdakwa sebagai Kepala Desa Damparan;Bahwa saksi tidak mengetahui direkening manakah para supplierpasir tersebut menyetorkan dana sumbangan tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana sumbangan dari parasupplier pasir yang masuk ke rekening Terdakwa ;Bahwa selama kepemimpinan Terdakwa sebagai Kepala DesaDamparan terdapat beberapa kemajuan dalam pembangunan Desadi

Nazir;Bahwa untuk dalam pengelolaan atau penggunaan dana Alokasi Dana Desadi Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin tahun2013 berpedoman pada :1. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedomanpengelolaan keuangan Desa, Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Ayat(2), Pasal 15 Butir 1.2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 tahun 2013 tentang Pedomanumum dan Petunjuk Teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan(ADD/K) Kab.

Kepala Desa Bumirejomelakukan crosscek ke Terdakwa dan kata Terdakwa uangnya masihdisimpan, kemudian Saksi diperintah kepala desa untuk melakukanpengecekan di rumah Terdakwa dan tim menemukan bukti berupaDPH PBB dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 ada yang tidakdisetorkan ke BRI oleh Terdakwa;Bahwa Saksi tidak melakukan pengawasan terhadap Terdakwakemudian yang monitoring dari hasil pemungutan, jadi yangdimonitoring adalah para Dukuh;Bahwa sebagai Kepala Bagian Pendapatan juga mempunyai Kas Desadi

Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana desadi RKD tersebut; dan/ataub. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukanpemeriksaan;3. Sisa dana desa di RKD lebih dari 30% sebagaimana dimaksud padaauat 2 dihitung dari dana desa yang diterima desa pada tahunanggaran berkenan ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaransebelumnya;4.

Yang saya tahu hanyalah ada bantuan dana ADD dan DDuntuk pembangunan desa Masure saat diundang mengikuti musyawarah desadi Balai desa dan selanjutnya mengenai anggaran tersebut saksi tidakmengetahui karena tidak diberitahukan oleh Kepala Desa;Bahwa saksi menerima tunjangan sebagai Ketua LPM dari Bendahara Desayaitu terdakwa Helmi Jakaria, namun saya tidak pernah menerima apapun dariKepala Desa;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tahapan pencairan anggaran ADD danDD tahun 2015, 2016 dan tahun 2017

Bengkayang kepada BupatiBengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentangpenetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desadi Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017;Hal 97 dari 170 hal putusan No 8/PID.SUSTPK/2020/PT PTKyang diterima PJ pada tanggal 1912018 dan bagian hukum padatanggal 2212018;Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepadapemerintah desa di Kab.

TEGUH YULIANTO, M.Si.Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kasi PMD adalah SK BupatiNomor :821.2/ 1589/MUT2/SK16/2001 tanggal 17 Mei 2001.Tupoksi saksi selaku Kasi Pembangunan antara lain :Membantu Camat mengarsipkan dan melaksanakan kegiatan perencanaanpembangunan serta pembinaan permberdayaan masyarakat ;Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan Rakorbang diDesaDesa.Melakukan pencatatan dan rekapitulasi terhadap hasil Rakorbang semua Desadi Unit Kecamatan ;Pembinaan terhadap upaya

SYAIFUDIN bin H.ALI SABANAH yang telah dikenalnya sejak lama sebagai Kepala Desadi Desa Dersalam Kabupaten Bae Kecamatan Kudus (selama inibanyak membantunya dalam pemrosesan kepemilikan tanah yangdiakuinya sebagai miliknya). Kepala H.M. SYAIFUDIN bin H. ALISABANAH, ALM EDY ZAKARIA meminta :1.

Nomor0099.102102009 2 Tentang Status dan tugastugas PembinaanLembagaLPD Provinsi Bali dab Pembina LPD Kabupaten/Kota (PLPDK) ,Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyetoran danPenggunaan Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa, KeputusanHal 18 dari 164 halaman Putusan Tipikor Nomor 04/Pid.SusTPK/2017/PN DpsGubernur Bali Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Dana Perlindungan LembagaPerkreditan Desa, Keputusan Gubernur Bali Nomor 95/01C/HK/2003Tentang Pelimpahan Wewenang Pengawasan Lembaga Perkreditan Desadi

Bahwa pentingnya adanya Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut merupakankelaziman dalam peradilan perdata dan mengacu pada Surat EdaranMahkamah Agung No. 03 Tahun 1973 tentang Perkara Kasasi Perdatadalam Butir 5 huruf e, menyatakan :Apabila) pemohon kasasi meninggal dunia, kemudiandiganti/dilanjutkan/diteruskan oleh ahli warisnya sebagai pemohonkasasi, maka ahli waris harus melampin surat keterangan keahliwarisanyang dibuat dan ditandatangani sekurangkurangnya oleh Kepala Desadi mana almarhum tersebut