ampiran.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) untuk BelanjaTidak langsung: Biaya TPP No.398/SPM/B.U/2011 Tanggal 13 Desember2011 sebesar Rp.2.318.000.000, dan 2 (dua) lembar lampiran.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang (TU) BiroUmum No. 404/SPM/B.U/2011 Tanggal 13 Desember 2011 sebesarRp.11.891.762.400 dan 3 (tiga) lembarlampiran.5 (lima) jilid Buku Kas Umum Belanja langsung TA 2011.1 (satu) Jilid Buku Kas Umum Belanja Tidak Langsung Biaya Operasional

Multi Cipta SejahteJaya Perkasa, calon pore .Piahar Kencana.Bahwa seharusnya Beri ra Hasil Pelelangan bersifat rahasia sampaipenandatanganan kont un telah diketahui dahulu karena telah terjadikesepakatan dabertentanga dengah ampiran Bab ILA.1.h1) Keppres No. 80 Tahun 2003.Bahwa wal v4 Terdakwa tidak tahu diadakan lelang dan hanya formalitasbel mS wa tidak mengusulkan untuk dilakukan pelelangan ulangse ana Lampiran Ban Il Bagian A huruf i.4)a) (2) yang berbunyi untukkK memenangkan PT.

barang bukti berupa narkotika jenisSabusabu di Pegadaian (Persero) Cabang Terandam berdasarkanNomor : 10/I/023100/2019 tanggal 5 Januari 2019, 1 (satu) paketsedang dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu di bungkusdengan plastik klim warna bening seberat 0,66 (nol koma enam puluhenam) gram dan Setelah diperiksa di Laboratorium Forensik CabangMedan No. lab : 734/NNF/2019 tanggal 25 Januari 2019 dengankesimpulan bahwa barang bukti mengandung metamfetamina : danterdaftar dalam goongan No Urur 61 ampiran

Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulanbahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara LaboratorisKriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :7206/2013/NNF berupa Kristal putih tersebut diatas adalah benarKristal Metamfetamina,terdaftar dalam Golongan dengan Nomorurut 61 Lampiran Undangundang No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika dan Nomor 7212/2013/NNF berupa UrineTerdakwatersebut adalah benar didapatkankandungan Narkotika denganbahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan NomorUrut 61 ampiran

Kecamatan Bojonggede,Kabupaten Bogor (foto copi ampiran sesuai denganPeta Ploting yang tdk ditandatangani (foto copi);Surat Permohonan Pencabutan/Pembatalan SertipikatHak Milik Nomor 2893/Cimanggis A.n Sri Musfifah danSHM Nomor = 3282/Cimanggis A.n Dwi SantyKususmaningsih tanggal 15 Juni 2017 (Foto kopi ) ;Surat Kementerian Agraria Nomor 152/38.1800.38/X/2017 tertanggal 09 Oktober 2017 (foto copi) ;Surat dari kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Nomor1868/1832/X/2017 tertanggal 27 Oktober 2017perihnal

Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 3 Oktober 2013;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI dalamkedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada ProyekPembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh DinasKehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur TahunAnggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :178Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ampiran

Undangundang RI No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI dalamkedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada ProyekPembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh DinasKehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur TahunAnggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :178Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ampiran

20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ; LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI dalamkedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada ProyekPembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh DinasKehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur TahunAnggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :178Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ampiran

dipersidanganberdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan para ahli, keteranganterdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui faktafakta sebagai berikut:Bahwa Terdakwa DARMAWAN, SE Bin MATTAWI dalamkedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada ProyekPembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh DinasKehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur TahunAnggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :178Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ampiran

MawarCandra Kartika bin Razali.Adalah benar nengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut61 ampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi masingmasing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriSaksi Aipda SUPRIYONO, memberikan keterangan pada pokoknya yang antaraQIN DOPIK 0 Baesesemnn ne seees enn escent nnnsenemnee nec enmentn ieee enemiese Benar saksi anggota

KODF DO 1) dibennomor baring bukti 2018p020/NNF ; 1 (Satu) botol plastic berisi urine (KODE BB Il), diberinomor barang bukti 2019/2020/NIV ; 1 (Satu) spoit berisi darah darah (KODE BB Il) dilierinnmor barang bukti 2020/2020/ NNFBarang bukti tersebut dialas adalah milik terdakwa SILFAN NOVESAPUTRA Bin A ODE SANURUFI ;Dan hasil perneriksaan dapat disimpulkan bahwa Nomor barang bukti 2018/2020/NNF berupa Kristalbening adalah benar mengandurig METAMFETAMINA danterdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 ampiran

batas areal pemanfaatan hutan,penggunaan kawasan hutan dan perubahan status atau peruntukankawasan hutan;3. pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutanBahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Sat Reskrim Polres Rokan Hilir telahmelakukan pengecekan ke lapangan pada hari Senin tanggal 26 Januari2021 berupa pengambilan Koordinat Geografis areal dimaksud yangdilakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakanhuatn, nilai koordinat tersebut kemudian di tumpang susun / plotingterhadap Peta ampiran

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP melalui suratNomor 18/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang diterima olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal04 Juli 2012;(sebagaimana bukti surat permohonan terlampir /ampiran P8);b.

2021 bahwa:Menimbang, bahwa, Barang bukti nomor 03714/2021/NNF berupa 1kantong plastic berisikan krital warna putih dengan berat netto 0,102 gramHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2021/PN Bjmsebagaimana hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik menggunakanalat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil dengankesimpulan :Menimbang, bahwa barang bukti nomor 03714/2021/NNF sepertitersebut dalam (Il) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalamgolongan nomor urut 611 ampiran

PLN PROKITRING JBN Nomor :032/500/PI KITRING JBN / 2005 R tgl, 7 Peb 2005 perihal PermohonanDropping, berikut 1 (satu) lembar FC daftar penerimaan dropping dana investasi(non rutin) tahun 2005 dan 1 (satu) lembar FC ampiran jadwal rencanapembayaran ;1 (satu) lembar FC Lembaran Kerja Anggaran Investasi tahun 2005 (dalamribuan rupiah) ;1 (satu) lembar FC surat Kepala PT.

PLN PROKITRING JBN Nomor :032/500/PI KITRING JBN / 2005 R tgl, 7 Peb 2005 perihal PermohonanDropping, berikut 1 (satu) lembar FC daftar penerimaan dropping dana investasi(non rutin) tahun 2005 dan 1 (satu) lembar FC ampiran jadwal rencanapembayaran ;19) 1 (satu) lembar FC Lembaran Kerja Anggaran Investasi tahun 2005 (dalamribuan rupiah) ;18. 1) 1 (satu) lembar FC surat Kepala PT.

Kepala Kapolres KabupatenKotawaringin Timur, tertanggal Perenggean, 05 Agustus 2010(ampiran 1 lembar) + Berkas Fotocopi Laporan PelaksanaanPenataan Batas Tebangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) danPelaksanaan Risalah Hutan UD. Karya Budi KabupatenKotawaringi Timur 2010, tertanggal Sampit, 31 Agustus 2010,(fotokopi dari fotokopi) ; : Surat Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/496/Ek. SDA/X/2010, Perihal : Persetujuan IPK An. UD. KaryaBudi ditujukan Kepada Yth.

Kepala Dinas KabupatenKotawaringin Timur , tertanggal Perenggean, 16 April 2011(ampiran 1 lembar), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;: Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,Nomor : 522.1.200/845/Dishut, Perihal : Pelaksanaan IPK atasnama UD. Karya Budi, Kepada Yth. Pimpinan UD. Karya BudiHalaman 57 dari 100 halaman, Putusan Nomor 45/G/2014/PTUNJKT5831. Bukti P3132. Bukti P 3233. Bukti P 3334. Bukti P 3435.

Terminal Kota Prabumulih (bukti P5B), yang dalam hal inidisaksikan pula oleh Kuasa Para Tergugat) benar bukti P5Btersebut merupakan lampiran dari penyerahan Wilayah KotaPrabumulih;Bahwa benar di dalamnya juga mencakup tanah terminal dantoko, hal itu terdapat dalam lampiran (/ampiran lembar ke3 buktisurat) nomor : 30 tercantum Tanah Terminal dan Toko;Bahwa status alas hak dari Pasar Prabumulih saat penyerahanwilayah terjadi sebagaimana pula tercantum dalam peralihansertifikat kepemilikan adalah berupa

karena saksi hanya menerimapenyerahan aset, sedangkan mengenai proses demikian, siapayang mendirikan bangunan, saksi tidak tahu;e Bahwa maksud toko di sini hanya berupa ruko saja, yang saksitahu demikian;e Bahwa (atas izin Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugatmenunjukkan kepada saksi bukti surat berupa foto copy yangdilegalisir Berita Acara Penyerahan Wilayah Kota Prabumulihtanggal 12 November 2001 (bukti P5A), yang dalam hal inidisaksikan pula oleh Kuasa Penggugat) sebagaimana dimaksuddalam lampiran (/ampiran

Gorontalo dan Boalemo sampai saatini telah berhasil menagih tunggakan KUT sebesar Rp 280.253.390,00 (duaratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilanpuluh Rupiah) atau + 18% dari tagihan yang masih ada ditangan petani(linat//ampiran 3).Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena Judex Juris telahmelakukan suatu kekhilafan Hakim atau

Apabila Pengembang terlambat menyerahkan dokumensebagaimana yang dipersyaratkan dalam PKS maka Pengembang dikenakan dendaketerlambatan sebesar Rp. 50.000, per hari keterlambatan penyerahan dokumen kepadaPemohon; wn = nnn nnn enn nn nnn nnn nnn nn nn nnn ee nn nn noe ee ee eee en neAdapun posisi besarnya jumlah denda keterlambatan yang harus dibayar olehPengembang kepada Bank/Pemohon sampai dengan tanggal putusan pailit adalah sebesarRp.1.420.200.000, (ampiran perincian per konsumenterlampir);Bahwa

kerja sejak tanggal 5 Juli 2012 tepat jatuh pada tanggal 2Oktober 2012;Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, tidakmempertimbangkan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara tingkatpertama, dimana antara Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahuluTergugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugattidak pernah menyepakati adanya uang sewa selama masa tenggang(grace periode):Merujuk kepada Berita Acara Pertemuan tanggal 10 Agustus 2012 (lampiran8) dan tanggal 13 Agustus 2012 (/ampiran

Terminal Kota Prabumulih (bukti P5B), yang dalam hal inidisaksikan pula oleh Kuasa Para Tergugat) benar bukti P5Btersebut merupakan lampiran dari penyerahan Wilayah KotaPrabumulih;e Bahwa benar di dalamnya juga mencakup tanah terminal dantoko, hal itu terdapat dalam lampiran (/ampiran lembar ke3 buktisurat) nomor : 30 tercantum Tanah Terminal dan Toko;e Bahwa status alas hak dari Pasar Prabumulih saatpenyerahanwilayah terjadi sebagaimana pula tercantum dalam peralihan sertifikatkepemilikan adalah

karena saksi hanya menerimapenyerahan aset, sedangkan mengenai proses demikian, siapayang mendirikan bangunan, saksi tidak tahu;e Bahwa maksud toko di sini hanya berupa ruko saja, yang saksitahu demikian;e Bahwa (atas izin Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugatmenunjukkan kepada saksi bukti surat berupa foto copy yangdilegalisir Berita Acara Penyerahan Wilayah Kota Prabumulihtanggal 12 November 2001 (bukti P5A), yang dalam hal inidisaksikan pula oleh Kuasa Penggugat) sebagaimana dimaksuddalam lampiran (/ampiran

sistemperingatan dinibencana;g. memenuhi standarkualitas layananyang ditetapk anpada jaminanpemberian tingkatkualitas layanan(service levelagreement/SLA); h.mencegah terjadinyaduplikasi serviceinformation yangdialok asik an padawilayah yang sama Hal 12 dari 43 hal Putusan Nomor 258/PDT/2016/PT.DKI dalam zona layanan sesuailampiran Peraturan Menteriini, yang merupakan bagiantidak terpisahkan dariPeraturan ini.(4) LPPPM dapatmenyelenggarak anlayanannya pacta lebihdari 1 (satu) zona layanansesuai ampiran

Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan ;Saya menyatakan tidak setuju apabila pada tanggal 5 September 2010 dimanasaya diharuskan bekerja tanpa diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur,(ampiran 2A, 2B) ;Pasal 78 ayat (2).