1. E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 21 Juni 2019;
3. Menghukum Penggugat membayar kompensasi PHK kepada Tergugat berupa uang Pisah dan uang kebijakan yang keseluruhannya sebesar Rp. 206.880.859,- (Dua ratus

Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan kebijakan wajib stock 100%di Pelabuhan L. Say Maumere;. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp4.200.000.000,00(empat miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negarasebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persainganusaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui BankPemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan DendaPelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);.

Bahwa kebijakan Termohon Kasasi dalam perkara ini yaitu mewajibkanstock 100% bagi pengguna jasa peti kemas di Pelabuhan L.

Say Maumeretidak dasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturanperundangundangan, atau persetujuan Pemerintah karena dalammenunjuk Termohon Kasasi sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP)Pemerintah hanya menentukan capaian target kinerja tanpa mengaturmengenai cara Termohon Kasasi dalam mencapai target kinerjatersebut sehingga kebijakan Termohon Kasasi dalam perkara ini adalahHalaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt.

SusKPPU/2020murni kebijakan Termohon Kasasi, kebijakan mana tidak dimintakanpersetujuan atau dikonsultasikan oleh Termohon Kasasi kepadaPemerintah;3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kebijakan TermohonKasasi dalam perkara ini bukan termasuk perbuatan yang dikecualikansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat:4.

Bahwa terhadap unsur kedua dipertimbangkan bahwa meskipun kebijakanTermohon Kasasi dalam perkara ini berakibat pada kenaikan biayalayanan kepelabuhan tetapi kenaikan tersebut tidak berlebihan(reasonable), lagi pula pemberlakuan kebijakan Termohon Kasasidalam perkara ini diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yangdibuktikan dengan peningkatan capaian B/C/H yaitu dari semula antara 4hingga maksimal 5 menjadi di atas 5 B/C/H sehingga unsur kedua tidakterpenuhi;7.

Penyusunan kebijakan tarif bea masukdilakukan setelah penyusunan sistem klasifikasi dianggap selesai dan disepakati oleh semua kementeriandan lembaga terkait.

Dalam tahapan ini, semua kementerian/lembaga terkait harus memiliki pemahamanyang sama terhadap sistem klasifikasi yang baru sehingga akan memudahkan penyusunan kebijakan tarif.Dalam tahapan penyusunan sistem klasifikasi, koordinasi tetap dilakukan oleh Tim Tarif (Sekretariat TimTarifPusat Kebijakan Pendapatan Negara) dengan Terbanding sebagai koordinator utama (pemanduacara utama).

Dalam tahap penyusunan kebijakan tarif bea masuk, Pusat Kebijakan Pendapatan Negaraakan menjadi koordinator utama;Kebijakan Tarif Bea Masukbahwa kebijakan tarif bea masuk dirumuskan dengan melibatkan kementerian/lembaga teknis terkait.Secara umum, kebijakan tarif bea masuk mengacu kepada program harmonisasi yakni tarif bea masukproduk hulu (bahan baku dan bahan penolong) cenderung lebih rendah daripada tarif bea masuk produkhilir.

Kebijakan ini diambil dengan harapan para peternak di dalam negeri akanmendapatkan perlindungan dari serbuan produk ternak hidup dari negara lain yang lebih efisien namuntetap dapat memperoleh bibit tenak dengan harga yang lebih murah;bahwa kebijakan tarif bea masuk sapi juga mengikuti program yang sama dimana tarif bea masuk sapibibit lebih rendah daripada sapi bakalan. Di samping itu, kebijakan tarif bea masuk juga mengikuti arahpengembangan industri peternakan sapi nasional.

Titik berat dari penyusunan BTKI 2012 adalah pada perubahan sistem klasifikasi danbukan pada perubahan kebijakan tarif bea masuknya. Oxen pada Buku Tarif Bea Masuk 2007 (BTBMI2007) dikenakan tarif bea masuk 0% karena itu dirasa tidak perlu melakukan perubahan kebijakan tarifbea masuk Oxen pada saat itu.

Bahwa akibat dari kebijakan TERGUGAT tersebut, mengakibatkanbeberapa wartawan/pers dilaporkan oleh masyarakat di kepolisian RepublikIndonesia karena membuat berita yang dianggap melakukan pencemarannama baik, oleh karena wartawan/pers tersebut tidak diakui olehTERGUGAT bahwa mereka adalah wartawan/pers;9.

Bahwa Para PENGGUGAT sangat berkeberatan dengan biayabiaya yangditetapkan dalam kebijakan tersebut di atas untuk mengikuti Uji KompetensiHalaman 2 dari 53 halaman Putusan No.235/Padt.G/2018/PN. Jkt.

TERGUGAT mengeluarkan Keputusan sebagaimana yangterurai pada poin 6, 8, 9, dan 11 tersebut di atas adalah telah MelawanHukum dengan membuat kebijakan melampaui kewenangan fungsi DEWANPERS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UndangUndangNo. 40 1999 Tentang Pers Dewan Pers melaksanakan fungsifungsisebagai berikut: a.

Akan tetapi PARAPENGGUGAT tidak menguraikan menjelaskan dan menerangkansecara rinci kebijakan apa saja TERGUGAT yang melawan hukumsehingga dapat dinyatakan terpenuhinya pelanggaran terhadap normaPasal 4 ayat (1) dan (2) UU Pers.Bahwa PARA PENGGUGAT juga mendalilkan dalam gugatannya dinomor 16 bahwa kebijakan TERGUGAT telah melawan hukum yaknimelanggar Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Pers yang pada pokoknyamenyebutkan setiap warga negara berhak mendirikan perusahaanpers yang berbentuk badan hukum Indonesia

Bahwanamun demikian, Quod Non, jika seandainya benar (meskipun tidakbenar), kebijakan, keputusan dan/atau regulasi yang disebut oleh PARAPENGGUGAT dalam gugatannya angka 6, 8, 9, 11 dan 12 tersebut hanyasebagian saja dari berbagai kebijakan, keputusan dan/atau regulasi yangmerupakan hasil dari memfasilitasi organisasiorganisasi Pers dalammenyusun peraturanperaturan di bidang pers (termasuk peraturanHalaman 11 dari 53 halaman Putusan No.235/Padt.G/2018/PN.Jkt.Pst.10.ii,peraturan sebagaimana di dalilkkan

suatu kebijakan yang dirasakan tidak adil dantidak memiliki kepastian hukum terhadap PENGGUGAT;.

Asas Professionalitas;Asas ini menekankan pentingnya pembuat kebijakan untuk bertindaksecara professional, dimana seharusnya TERGUGAT dalammelakukan pengambilan kebijakan dan atau Keputusannya konsistensehingga dalam keadaan apapun dapat dipertanggung jawabkanmengingat kebijakan dan atau keputusan tersebut dilaksanakan sesuaitugas dan tanggung jawabnya.

Dalam perkara ini jelas kebijakan dan atau keputusanTERGUGAT sangat merugikan masyarakat atau publik, karena alasanyang digunakan pencabutan adalah salah letak bidang tanah, maka haltersebut bukanlah bagian dan tanggung jawab masyarakat, tetapisesama penyelenggara Negara, kebijakan dan atau keputusan tersebutdapat berdampak ketidak percayaan masyarakat/publik baik kepadaTERGUGAT maupun penyelenggara/institusi lain.

Asas kecermatan;Asas ini menekankan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara dalammengeluarkan kebijakan dan atau keputusan harus mempelajari danmeneliti kebenarankebenaran dari semua aspek.

Dalam perkara inijelas TERGUGAT tidak melaksanakan asas ini, apabila dilaksanakanmaka somasi PENGGUGAT akan ditanggapi sebagai bagian darimasukan untuk menguji kecermatan dari kebijakan dan atau keputusanyang telah diambilnya sebagai bagian meminimalisasi baik terhadapadanya pelanggar hukum dan atau ;peraturan maupun pihak yang dirugikan akibat dari kebijakan dan ataukeputusan yang telah diambilnya.

penguasa atau kebijakan yang berhubungan denganorganisasi ;bahwa pertimbangan Majelis Hakim Hak Azasi Manusia dalam menjatuhkanputusannya tersebut antara lain diuraikan pada halaman 266 sampai dengan272 sebagai berikut :Menimbang, bahwa apabila dicermati Penjelasan resmi dari Pasal 9 UndangUndang No.26 Tahun 2000 tersebut di atas, maka dapat ditemukan kalimatyang berbunyi : rangkaian perbuatan sebagai kelanjutan kebijakan penguasaatau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi ;Menimbang, bahwa

penguasa atau kebijakan yang berhubungan denganorganisasi.

penguasa dan kebijakan yang berhubungandengan organisasi ;Bahwa seharusnya Majelis Hakim memahami bahwa adanyaperintahWakapolda Papua / Irian Jaya (Drs.

Dan kebijakan penguasa tersebut dalamHal. 20 dari 33 hal. Put.

Demikian pulasetelah kejadian tersebut, tidak ditemukan adanya upaya yang sungguhsungguh dari Terdakwa untuk menyerahkan bawahannya yang telahmelakukan pelanggaran hak asasi yang berat kepada pejabat yangberwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ;Membuktikan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduksipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungandengan organisasi, yang telah menimbulkan kematian dan sejumlah penduduksipil menderita

Bahwa PENGGUGAT mempunyai fokus isu padapenghapusan hukuman mati, reformasi kebijakan narkotika,HIV/AIDS, Kesehatan mental, dan LGBTIQ.

UNDP = membantu negaranegara untukmengembangkan kebijakan, keterampilan kepemimpinan,kemampuan bermitra, kKemampuan kelembagaan, dan membangunketahanan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan;64.

;C. penyusunan perencanaan, program, dan anggaranBNN;d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknispencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan,rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknisPAGN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat,pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama;f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GNkepada instansi vertikal di lingkungan BNN;g. pengordinasian instansi pemerintah terkait dankomponen

Objek Sengketa justru menghadirkan tafsir liaroleh aparat penegak hukum yang berdampak padaterancamnya HAM bagi pecandu dan penyalahgunaannarkotika dalam proses penegakan hukum perkara narkotika,secara khusus dalam hal tidak terpenuhinya hak ataskesehatan sebagai dampak kebijakan dengan pendekatanpunitif. Ketidakpastian ini membawa kerugian bagiPENGGUGAT dalam upaya reformasi kebijakan narkotikamelalui litigasi, litigasi strategis, non litigasi, riset danpemberdayaan masyarakat;b.

Pendekatan secarapunitif yang sudah ditanggalkan oleh banyak negara di duniaseharusnya menjadi dasar perubahan kebijakan yangmengedepankan pendekatan secara humanis;d.

Akan tetapi hal itu merupakan sebuah kebijakan yangdapat mengatasi problematika jalannya pemerintahan Provinsi Papua Barat.Karena kinerja Pemerintah Papua Barat adalah sesuatu yang tidak terpisahkandengan kinerja Para Anggota DPRD, dimana secara administrative financialDPRD Provinsi Papua Barat sebagian besar ada pada kebijakan PemerintahProvinsi, termasuk bagaimana mengatasi kondisi kKeuangan Anggota DPRDProvinsi Papua Barat pada tahun 2010 tersebut.

Terdakwa secara institusional adalah kebijakan yang tidakbertentangan dengan aturan hukum termasuk tidak bertentangan dengan Pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.

Apalagi kebijakan pemberianpinjaman tersebut didasarkan pada hasil rapat bulan Agustus 2010 yang dihadiriHal. 42 dari 64 hal. Put.

Bahwa oleh karena pada faktanya dalam perkara ini, perbuatan hukumyang dilakukan oleh Terdakwa adalah kebijakan Pemerintah Provinsi yangdilakukan Ir.

Perbedaan pendapat dalam sebuah kebijakan bukanlah pelanggaranhukum, melainkan perbedaan pandang tentang sesuatu hal yakni kebijakanpemberian pinjaman kepada para Anggota DPRD Papua Barat.Bahwa kebijakan tentang pemberian pinjaman oleh Pemerintah DaerahProvinsi Papua Barat kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat melaluiSekda, atas nama Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si.,bukanlah bentuk penyalahgunaan kewenangan menurut Pasal 3 UndangHal. 51 dari 64 hal. Put.

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

Deli Serdang ; Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia mampumemasukkan 2 (dua) orang anak kandung saksi menjadi PNS melaluijalur kebijakan dengan cara menyerahkan uang untuk biaya pengurusansebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dan ia berjanji akanmengembalikan seluruh uang tersebut bilamana anak saksi tidak masukkerja menjadi PNS dan juga ia bersedia membuat surat tanda terimauang sehingga saya percaya; Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar RP.80.000.000, (delapanpuluh juta rupiah

Kemudian MISMAN menghubungiterdakwa dan kemudian ia datang dan menjelaskan kepada kamimengenai penerimaan PNS melalui kebijakan tersebut ;Bahwa saksi mendengar bahwa Terdakwa mengatakan bahwa biayapengurusan untuk 1 (satu) orang sebesar Rp.170.000.000, (seratustujuh puluh juta rupiah) dan karena korban kekurangan dana ia membuatpanjar untuk 1 (satu) orang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah kedua anaknya diterima diCPNS melalui jalur kebijakan ;Bahwa

ABDUL HADI, SH di Pemprov.SUMUT dan pengumuman kelulusannya selambatlambatnya 3 (tiga)bulan atau bulan Februari sudah diketahui hasil kelulusannya dan biayapengurusan PNS~ melalui jalur kebijakan tersebut sebesarRp.170.000.000, (seratus tujun puluh juta) perorang ; Bahwa benar saksi H.

ABDUL HADI, SH kemudianbertanya kepada terdakwa mengenai kebenaraan penerimaan CPNS melaluijalur kebijakan dan terdakwa membenarkan hal tersebut dan korbanmenanyakan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi berupa Foto CopyKTP yang masih aktif, Foto Copy KK, Foto Copy ljazah yang dilegalisir, FotoCopy transkip nilai, materai 6000 yang masingmasing Foto Copy dibuatrangkap 4 (empat) dan penempatan anak saksi H. ABDUL HADI, SH akan diPemprov.

SUMUT yang mana pengumuman kelulusannya selambatlambatnya3 (tiga) bulan atau bulan Februari sudah diketahui hasil kelulusannya sertabiaya pengurusan PNS~ melalui jalur kebijakan tersebut sebesarRp.170.000.000, (seratus tujuh puluh juta) per orang ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan H. ABDUL HADI, SH, saksiM. YASMANI dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa saksi H.

Kebijakan dimaksud adalah Kebijakan UmumPengembangan Usaha Nomor : KU01/DS200/07/2004tertanggal 8 Juli 2004 yang ditandatangani oleh DirekturUtama Perum Bulog Pusat Drs.

Widjanarko Puspoyo.Bahwa dalam Kebijakan Umum Pengembangan Usaha NomorKU01/DS200/07/2004 tertanggal 8 Juli 2004 tersebut padaBab II Maksud dan Tujuan menyebutkan : Kebijakan Umumini merupakan Dasar dan Pedoman bagi proses Pengajuan,Pengesahan, dan Pelaksanaan usulan Program danPengembangan Usaha Bidang Komersial dan lainnya yangdapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sesuaidengan garis kebijakan Perusahaan, dan Pada Bab IVPenerapan Organisasi yang terkait menyebutkan KebijakanUmum ini digunakan

Widjanarko Puspoyo.Bahwa dalam Kebijakan Umum Pengembangan Usaha NomorKU01/DS200/07/2004 tertanggal 8 Juli 2004 tersebut padaseBab II Maksud dan Tujuan menyebutkan Kebijakan Umumini merupakan Dasar dan Pedoman bagi prosesPengajuan, Pengesahan, dan Pelaksanaan usulan Programdan Pengembangan Usaha Bidang Komersial dan lainnya yang4445dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sesuaidengan garis kebijakan Perusahaan, dan Pada Bab IVPenerapan/ OrganisasSi...........Organisasi yang terkait menyebutkan

Mekanisme iniada tertuang dalam angka 3.Mekanisme Pengajuan dan PersetujuanPelaksanaan Usaha Komersial ;Bab VI, Pernyataan kebijakan angka 1.Kebijakan Umum, demikian juga pada butir 1.3tentang Pendanaan yang harus mengacu kepadakaidah perbankan dan bussines' best practicerules yang sudah dilembagakan/berlaku diindustri yang bersangkutan =;Bab VI, Pernyataan Kebijakan, angka 4. Hak danKewajiban dalam Pelaksanaan Usaha Komersial,butir 4.3.

pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama3 ( tiga) bulan dan 15 (lima belas ) hari;

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

• 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya, Telah terima dari HAMIDI Uang sejumlah Rp.220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2014 yang ditanda tangani diatas matrai 6000 oleh sdra.FERI Als HERIYANTO
• 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya telah terima dari HAMIDI uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Uang masuk CPNS Jalur Kebijakan

  Korban Hamidi langsung memberikan uang sebesarRp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehinggatotal uang yang diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwaadalah sejumlah Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)untuk pengurusan Saksi Inman Firwanda Als Bin Hamidi (AnakKandung Saksi Korban Hamidi) menjadi CPNSBahwa setelah penyerahan uang secara bertahap tersebut, anakSaksi Korban tidak juga mendapatkan SK Pengangkatan CPNS,karena memang pengangkatan CPNS melalui jalur Kebijakan

  Saksi HAMIDI Als MIDI Bin SAPIRI;Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya cara Terdakwa melakukanPenipuan tersebut yaitu pelaku datang ke rumah Saksi danmengatakan kepada Saksi dengan bahasa KAKAK SAKSI BANTUMEMASUKAN ANAK KAKAK MASUK MENJADI CPNS MELALUIJALUR KEBIJAKAN (tanpa tes langsung mendapatkan SK) yangakan di tempatkan di Prov.Bengkulu tapi nanti belum tahu apakahdi tempatkan di Kabupaten yang pasti di Prov.Bengkulu.Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya kronologis kejadiantersebut yaitu berawal dari

  Adek IparSaksi yang bernama BUDI adamenceritakan kepada Saksi bahwasanya ada temanya yangbernama HERIYANTO bisa membantu memasukan CPNS Melaluijalur Kebijakan Pusat ,kemudian Saksi katakan kepada adek iparSaksi tersebut kalau bisa nian telponlah kawanmu itu.

  Teluk Segara Bengkulu, yang dilakukan olehTerdakwaHERIYANTO Als HERI Bin SUDIRMANHERIYANTO AlsHERI Bin SUDIRMAN.Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya cara Saksi mengenalkansdra HERIYANTO dengan kakak lIpar Saksi yang bernama HAMIDItersebut yaitu Pada bulan Desember 2014 untuk hari dan tanggalSaksi lupa saat itu sdra HERIYANTO ada menelpon Saksi danmengatakan kepada Saksi dengan bahasa BANG,KALAU ADOANAK ATAU PONAKAN YANG MINTAK BANTU UNTUK TES PNSJATAH KEBIJAKAN PUSAT HUBUNGI AKU,SAKSI BISA BANTUSaksi

  MELALUI JALUR KEBIJAKAN ITU ...KALAU ABANG ADO SANAK BOLEH KITO CUBOKANNAMUN AKU IDAK JANJI LOLOS ATAU TIDAK LOLOSNYO lalu kemudian selang beberapa minggu saudara BUDIHalaman 10 dari 16 halaman Perkara Pidana No. 321/Pid.B/2018/PN.Bgl............

menjadi PNS, agarbertemu dengan Terdakwa Farida Radjiku Mohi alias iobu Ida, kemudian padahari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WITA saksi korbanHapni Harun alias Ica datang menemui Terdakwa di rumahnya untukmencari tahu kebenaran informasi yang disampaikan oleh Yuli kepada saksikorban lalu saksi koroban menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa danoleh Terdakwa membenarkan informasi tersebut di mana Terdakwamengatakan Bahwa: Ya, ada penerimaan CPNS, di mana CPNS ini untukjalur kebijakan

Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer K II melaluiJalur Kebijakan Khusus tahun 20132014;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HapniHarun mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),saksi Raina Nur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi SriWiwin Husain sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi Risman aliasHal. 5 dari 17 hal.

Putusan Nomor 1234 K/PID/2016Badan Kepegawaian Negara dan untuk Jalur Kebijakan sebagaimana yangdijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ada dan pihak BKN tidakpernah mengeluarkan pengumuman ke daerahdaerah mengenaiPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer K II melaluiJalur Kebijakan Khusus tahun 20132014;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HapniHarun mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),saksi Raina Nur sebesar Rp20.000.000,00

Negara Nomor: BKN6269RX2014tertanggal Jakarta 30 Oktober 2014 tentang mengisi formasi yang lowongdi beberapa kementrian/ilembaga dalam tahun anggaran 20132014dipandang perlu mengangkat Calon CPNS jalur kebijakan tahun 20142015; Daftar namanama yang lulus jalur kebijakan tahun 20142015;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM924 warna hitam besertakondom warna hitam; 1 (satu) sim card dengan nomor 082197108714;Dirampas untuk dimusnahkan

Negara Nomor: BKN6269RX2014tertanggal Jakarta 30 Oktober 2014 tentang mengisi formasi yang lowongdi beberapa kementrian/ilembaga dalam tahun anggaran 20132014dipandang perlu mengangkat Calon CPNS jalur kebijakan tahun 20142015; Daftar namanama yang lulus jalur kebijakan tahun 20142015;Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM924 warna hitam besertakondom warna hitam; 1 (satu) sim card dengan nomor 082197108714;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) lembar fotokopi

Bahwa dalam Perjanjian Pelaksanaan Konsesi Pengelolaan AsetDaerah Nomor 003/BPTJ/PPKPAD/I/06 (koridor Ill) Pasal 16 ayat 2(halaman 8 dari 15) berbunyi Besaran Fee pada ayat 1 (satu)dapat diperhitungkan kembali apabila terjadi perubahanperubahanpada kebijakan moneter yang berpengaruh langsung terhadapkomponen biaya dan/atau kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

(buktiPK22.a) (lampiran 3.c), yang pada pokoknya isi surat tersebut sebagaiberikut:7.1.Dalam Pendapat Yang Mengikat halaman 12 butir 1 dinyatakan bahwakenaikan BBM dapat dianggap sebagai suatu kebijakan Pemerintahyang tidak lepas dari kondisi dan kebijakan moneter, seperti yangdimaksud dan tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Koridor 1antara Badan Pengelola dengan Operator Utama.

a quo bukan rnerupakan akibat atau dampakdari Kebijakan Moneter, yang dimaksudkan dalam (asal 15 ayat (2)";Bahwa, pernyataan dari Majelis Hakim BANI tersebut tidak teliti dan tidakseksama dalam membaca Pasal 13 ayat (2), dalam Pasal 13 ayat (2),Kebijakan Moneter dengan Kebijakan Pemerintah Daerah adalah suatujenis yang berbeda dalam kalimat terakhir dari Pasal 13 ayat (2) tersebutHal. 45 dari 56 hal.

Nomor 7 PK/Pdt.SusArbt/2015dinyatakan "dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah", frasa atau dapatdiartikan sebagai "kata penghubung untuk menandai pilihan diantarabeberapa hal (pilihan)" (Referensi: http://kamusbahasaindonesia.org/),dengan demikian ada dua alasan untuk menaikan Fee Rupiah per kilometermenurut Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Koridor : diberfakukan denganKebijakan Moneter, diberlakukan dengan kebijakan Pemerintah Daerah,atau duaduanya diberlakukan yaitu kebijakan moneter dan KebijakanPemerintah

Nomor 7 PK/Pdt.SusArbt/2015mengganti kerugian setiap adanya kebijakan Pemerintah Daerah yaitupenetapan UMP sebagaimana diterapkan kepeda koridor lain.

Aturan Kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara;Pada kenyataan seharihari, badan atau pejabat Tata Usaha Negaraseringkali menempuh berbagai langkah kebijakan tertentu, antara lainmenciptakan apa yang sering dinamakan~ aturan kebijakan(beleidsregel, policy rule).

Produk semacam ini tidak terlepas dari kaitanpenggunaan freies ermessen, yaitu badan atau pejabat Tata UsahaNegara yang bersangkutan merumuskan kebijakan dalam pelbagaibentuk seperti peraturan, pedoman pengumuman, dan surat edaran.Suatu aturan kebijakan pada hakekatnya merupakan produk dariperbuatan tata usaha negara, namun tanpa disertai kKewenanganpembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negaratersebut.

Aturan kebijakan dimaksud pada kenyataannya telahmerupakan bagian dari kegiatan pemerintahan. Aturan kebijakan jugaditandai dengan sebutan pseudowetgeving atau legislasi semu;Halaman 17 dari 29 halaman.

Legislasi semu salahsatu bentuk dari instrumen hukum publik yang digunakan olehpemerintah untuk menjalankan tugastugas umum pemerintahan;CiriCiri Legislasi Semu (Aturan Kebijakan) Dan Kekuatan Mengikatnya;Menurut Bagir Manan, aturan kebijakan (legislasi semu) mempunyai ciriciri sebagai berikut:1)2)3)4)aturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundangundangan;asasasas pembatasan dan pengujian terhadap peraturanperundang undangan tidak dapat diberlakukan pada aturankebijakan;aturan kebijakan tidak

dapat diuji secara wetmatigheid, karenamemang tidak ada dasar peraturan perundangundangan untukmembuat keputusan aturan kebijakan tersebut;aturan kebijakan dibuat berdasarkan freies ermessen dan ketiadaanHalaman 18 dari 29 halaman.

Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Bawasda PropinsiBanten ; Dan untuk satu kegiatan Non Rancangan Peraturan Daerah yaituevaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di PropinsiBanten guna mengevaluasi produk produk hukum dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan Propinsi Banten yang dibuat olehUniversitas Padjajaran Bandung" Selain ia terdakwa H.

Bantenuntuk biaya administrasi SPJ kajian kebijakan Pemdaditerima oleh Cepi Dian tanggal 23 Nopember 2004Rp.20.000.000,15) Kwitansi dari pemegang kas Sek. DPRD Prop. Bantenuntuk pembayaran kekurangan Perda usul inisiatifditerima oleh terdakwa Iwan Rosadi, SH tanggal30 Desember 2004 Rp.75.000.000, 16) Kwitansi dari pemegang kas Sek.

BantenRp. 1.704.545,28) SSP PPH Pasal 22 atas bahan seminar kajian 4 Raperdausul inisiatif Dewan Rp.146.591,29) SSP PPn atas bahan seminar kajian 4 Raperda usulinisiatif Dewan Rp.977 .2738,30) SSP PPH Pasal 22 atas pengadaan bahan seminarevaluasi kebijakan pemerintah Rp.204.545, 31) SSP PPn atas pengadaan bahan seminar evaluasikebijakan pemerintah Rp.1.363.636, 32) SSP PPn atas akomodasi dan konsumsi kegiatan seminarkajian evaluasi kebijakan pemerintah Prop.BantenRp.10.363.636, 33) SSP PPn atas akomodasi

Bantenuntuk biaya administrasi SPJ kajian kebijakan Pemdaditerima oleh Cepi Dian tanggal 23 Nopember 2004Rp.20.000.000,15) Kwitansi dari pemegang kas Sek. DPRD Prop. Banten24untuk pembayaran kekurangan Perda usul inisiatifditerima oleh terdakwa Iwan Rosadi, SH tanggal30 Desember 2004 Rp.75.000.000, 16) Kwitansi dari pemegang kas Sek.

Perumusan kebijakan tehnis penyelenggara tugas dan fungsi DinasPertambangan dan Energi.d.

No. 1192 K/Pid.Sus/2010 Kebijakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Donggalamemerintahkan penggunaan langsung sebagian Pajak Galian C tersebutsematamata untuk kepentingan dinas.Dengan demikian, Bendahara Penerimaan tidak melakukan penyetoranseluruhnya ke Kas Daerah tetapi menggunakan langsung sebagian danaPajak Galian C atas kebijakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Donggala tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :a.

KASMUDIN, Msi dipindahkan atau tidakmenjabat lagi sebagai kepala Distamben kemudian kebijakan tersebutditeruskan oleh kepala Distamben Kab. Donggala yang baru yaitu Sdra.HASAN LADJINTA sedangkan yang pertama kali menerima perintahtersebut adalah Sdra. ARWAN PALIUDJU kemudian Sdra.

HASAN LADJITA, SE.MM memberikan kebijakan untukmembuka rekening penampung di BNI Imam Bonjol Palu dalam bentukTaplus ia juga serta memberikan kebijakan kepada pegawai maupun diluarpegawai Distamben Kab. Donggala untuk menggunakan uang setoran pajakGalian C untuk kepentingan pribadi yakni kepada Sdr. RIDWAN YALIDJAMA(Ketua DPRD Kab. Donggala) sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah).> Bahwa KADISTEMBEN Kab. Donggala sdra.

Jikamelihat faktafakta tersebut maka jelas kebijakan KADISTEMBEN Kab.Donggalasdra. HASAN LADJINTA adalah bertentangan dengan :1. Surat Edaran Bupati Donggala Nomor : 188.45/0106/Dispenda/Il/2005tanggal 19 Pebruari 2005 yang intinya bahwa Semua Setoran Pajakdisetor pada Bank BPD pada Rek. Kepala Daerah.2.

AburizalBakrie juga diberi mandat untuk mengambil kebijakan dan menentukan koalisidengan Partai Politik lain jika Ir.

Namun setelah dilakukan klarifikasi kepada yangbersangkutan. maka diperoleh keterangan bahwa dan beberapa kader tersebutternyata tidak TERBUKTI melanggar kebijakan Partai sedangkan kader yangnyatanyata terbukti melakukan pelanggaran terhadap kebijakan Partai tetapdiusut dan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat perbuatannya.

bahwaPenggugat telah melanggar Keputusan dan/atau Kebijakan Partai Golkar, yaknikebijakan Partai Golkar yang diambil oleh Ir..

Oleh karena PENGGUGATtidak mengikuti keputusan dan kebijakan Partai GOLKAR dalam Pilpres2014. maka tindakan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat(2) huruf d ART Partai GOLKAR. yaituMelakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusanatau kebijakan Partai.

Seluruhpengurus, fungsionaris, kader, anggota dan simpatisan PartaiGOLKAR harus mendukung kebijakan Partai GOLKAR ini danTerhadap pengurus, kader dan anggota yang tidak mengikuti dantidak mendukung kebijakan Partai GOLKAR yang mendukungpasangan PrabowoHatta agar diberikan sanksi yang tegas danmengacu kepada ketentuan/peraturan organisasi Partal GOLKAR.yakni AD/ART dan PO No. 13 Tahun 2011. dan kebijakan tersebutnyatanyata telah dilanggar oleh PENGGUGAT, sehingga dasar danpertimbangan TERGUGAT dalam