• Sumolang2.ChairunnisaTergugat:1.CIPTO SULISTIO2.SUGIANTA CHANDRA3.PT ALAM MULTI SARITurut Tergugat:1.DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM2.DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA dan SISTEM INFORMASI

• NY.EMMY SUTANTO CS >< NEGARA RI CQ PEMERINTAH RI CQ KEMENTRIAN RI CQ DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) CQ PUPN CAB DKI JAKARTA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I

  DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) c.q. PUPNCABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANAN KEKAYAANDAN LELANG JAKARTA I, JI. Prajurit KKO Usman Dan HarunNo.10 Jakarta Pusat 10410, untuk = selanjutnya disebut:TERBANDING semula TERGUGATPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini 5 220 renner nnnTENTANG DUDUK PERKARANYA.

  Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI) atas nama Darwnto dilaksanakanoleh PUPN Cabang DKI Jakarta/KPKNL Jakarta berdasarkan suratpenyerahan Direksi PKNSI No.S721/KN/2015 Tanggal 11 Juni 2015disebutkan jumlah piutang Negara yang harus ditagih kepada debitorsebesar Rp 4.776.226.131, (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enamjuta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), dandiminta kepada debitor segera menyelesaikan kewajibannya, mengingatakan dilaksanakan

  Darwinto telah diserahkan oleh Kementerian Keuangan cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN) Cabang DKI Jakarta yang pengurusannyadiselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Jakarta berdasarkan surat Direktur Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi No. S721/KN/2015 tanggal 11 Juni 2015perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto.8.

  Adapun data tersebut berdasarkan SuratDirektur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DirektoratJenderal Kekayaan Negara tanggal 11 Juni 2015 perihal PenyerahanHal 29 dari 41 Hal. Put.No.326/PDT/2017/PT.DKIPengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto, yang tercatat dalam DetailLoan Balance pada Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB),sehingga diperoleh data outstanding kewajiban Debitur a.n. Darwintokepada PT Bank Bali Tbk cq.

• BAI;

• 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama EEN yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah , FTPRS, Prin Out Sistem An. BAI;
• 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama UUM yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah , FTPRS, Prin Out Sistem An.

  MISKAH;

• 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama AMINAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. AMINAH;
• 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama WATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An.

  WATI;

• 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama HENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. HENI;
• 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama DEVI HENDRIANA yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An.

  YULIAWATI, S.Pd;

• 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama MUSPIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, FTPRS, Prin Out Sistem An. MUSPIAH, Kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;
• 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama NENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, FTPRS, Surat pernyataan, Prin Out Sistem An.

  YANTI dan kartu tabungan Nasabah;

• 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama DEDE NURAENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Print Out Sistem An. DEDE NURAENI dan kartu tabungan Nasabah;
• Print Out Sistem atas nama nasabah UMAMAH dan 1 (satu) lembar surat pernyataan;
• Print Out Sistem atas nama nasabah KOMARIAH dan 1 (satu) lembar surat pernyataan dan buku tabungan nasabah.

• Penggugat:
  PT Envy Technologies Indonesia Tbk
  Tergugat:
  1.PT Teknoglobal Multi Sistem Integrasi
  2.PT Abyor International
  Turut Tergugat:
  1.PT Telkom Sigma
  2.Direktorat Jenderal Pajak

• Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (Skipi) Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RI, 2.

  Panitia Pengadaan Proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (Skipi) Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RI

  SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN PERIKANAN DANPENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANANDEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN Selaku KUASAPENGGUNA ANGGARAN PROYEK SISTEM KAPAL INSPEKSIPERIKANAN INDONESIA (SKIPI) DIREKTORATJENDERAL PENGAWASAN PERIKANANDAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DANPERIKANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANANRI, berkedudukan di Kantor Pusat DepartemenKelautan dan Perikanan Jl.

  PANITIA PENGADAAN PROYEK SISTEM KAPAL INSPEKS!I PERIKANANINDONESIA (SKIPI) DIREKTORAT JENDERALPENGAWASAN PERIKANAN DAN PENGENDALIANSUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMENKELAUTAN DAN PERIKANAN RI, berkedudukan diKantor Pusat Departemen Kelautan dan PerikananJl. Medan Merdeka Timur No. 16 It. 14 15Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT II ;Dalam hal ini, baik Tergugat dan TergugatIl, secara bersamasama diwakili oleh kuasanyayang masing masing bernama1. EDWIN P.

  atasanatau Instansi lain belum bersifat Final karenanyadapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban padapihak yang bersangkutan ;20a.Di dalam perkara a quo, Penggugat mengajukangugatan terhadap 2 (dua) Surat yaitu Surat SekretarisDirektorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian SumberDaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor : 508/KPA.1/P2SDKP/Xl/ 2009 tanggal 30 Nopember 2009 perihal prosespelelangan ulang proyek SKIPI dan Surat PanitiaPengadaan Proyek' Sistem

  Kapal InspeksiPerikanan Indonesia (SKIP 1) Direktorat JenderalPengawasan Perikanan dan Pengendalian Sumber DayaKelautan dan Perikanan Departemen Kelautan danPerikanan Republik Indonesia.HIlm 21 dari 47 hlm Putusan No: 05/G/2010/PTUN JKT.Bahwa Penggugat salah dalam menentukan subjek hukumgugatan, dengan alasan subjek hukum yang benar adalahSekertaris Direktorat Jenderal Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan dan DepartemenKelautan dan Perikanan RI, serta Panitia PengadaanProyek Sistem Kapal

  BahwaPelaksanaan lelang Proyek Sistem Kapal InspeksiPerikanan Indonesia (SKIP 1) Direktorat JenderalPengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan danHlm 31 dari 47 hlm Putusan No: 05/G/2010/PTUN JKT.Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RepublikIndonesia, terikat dengan batas waktu anggaran untukpengadaan kapal tersebut yaitu) sampai dengan 2011sesuai dengan Green Book dari BAPENAS, selain itu jugakepentingan yang mendesak untuk memiliki kapal patroliyang dapat mencapai jarak tempuh sampai

• Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Sistem Polder Banger

  Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanPembangunan Sistem Polder Banger, berkedudukan di Jl.

  BUD MULYO TEKNK,telah mendapatkan paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan pompa danME Sistem Polder Kali Banger dari PIHAK KEDUA, dengan nilai kontraksebesar Rp. 17.713.850.000,00 (tujuh belas milyard tujuh ratus tiga belas jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibiayai dari sumber pendanaanAPBD Kota Semarang TA. 2015 dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) harikalender, mulai tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember2.

  Surat Perjanjian Kontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan PengadaanBarang Kegiatan Pembangunan Sistem Polder Banger Pekerjaan Pengadaan& Pemasangan Pompa & ME Nomor : 050/6795 tanggal 19 Mei 2015.2. Addendum Surat Perjanjian Nomor: 050/7254 tanggal 27 Mei 2015 atas SuratPerjanjiian Kontrak Nomor: 050/6795 tanggal 19 Mei 2015 KegiatanPembangunan Sistem Polder Banger Pekerjaan Pengadaan & PemasanganPompa. & ME.,~ ne nnn nnn nnn ne nen nnn nn nnn mnmnnnnnminnnmen nena3.

  Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Sistem Polder Kali Banger PekerjaanPengadaan dan Pemasangan Pompa & ME Sumber Dana APBD KotaSemarang Tahun Anggaran 2015 oleh Tim Ahli Mekanik Elektrik (ME) dariFakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang tanggal 21 April 2016.4.

  Jatinom,Km.4 No. 2A,Gojayan, Kahuman ,Ngawen, Klaten dan WALI KOTA PEMERINTAHKOTA SEMARANG Cq Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air danEnergi Sumber Daya Mineral (Dinas PSDA&ESDM) Kota Semarang Cq,Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Sistem PolderBanger , berkedudukan di Jl. Pamularsih No. 20 Kelurahan Bojong10Salaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tersebut, untukmentaati isi Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.;2.

• Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

  BapakKetua Pengadilan Negeri Karawang dan atau Majelis Hakim PengadilanNegeri Karawang untuk menetapkan jumlah kewajiban Penggugat kepadaPara Tergugat sebesar Rp. 5.700.000.000, (lima milyard tujuh ratus jutarupiah), dan selanjutnya menghukum Penggugat untuk membayar kepadaPara Tergugat sebesar jumlah tersebut seketika putusan dalam perkaraini diucapkan;Bahwa atas permintaan Tergugat : Direktur Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi a.n Direktur Jenderal Kekayaan Negara,pada tanggal 25 April

• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2203/00061, Folio 054466 BANK MANDIRI, 25-03-2022 Rp. 970.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.
• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2203/00056, Folio 054430 BANK MANDIRI, 25-03-2022 Rp. 970.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.
• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2203/00038, Folio 054221, 054219 BANK MANDIRI, 25-03-2022 Rp. 970.000,-Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.

• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2203/00017, Folio 053558, 053592, 054108, BANK MANDIRI, 25-03-2022 Rp. 1.940.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.
• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2203/00027, Folio 053560 BANK MANDIRI, 25-03-2022 Rp. 485.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.

• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2203/00046, Folio 053844 BANK MANDIRI, 25-03-2022 Rp. 970.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.
• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2201/00082, Folio 052191 BANK NEGARA INDONESIA, 28-01-2022 Rp. 400.000, Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem, Folio By Sistem dan GL Palsu.

• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2202/00061, Folio 051026, 050723 BIMTEK ULM, 26-03-2022 Rp. 62.165.000,-Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem, Folio By Sistem, Fotocopy BEO dan Foto Keterangan Kasir By Sistem.
• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2202/00045, Folio 053129,053087 DINAS PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 26-03-2022 Rp. 750.000, Dokumen Pendukung :Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.

  PURBAKA, 26-03-2022 Rp. 3.640.000,- Dokumen Pendukung : Invoice By Sistem dan Folio By Sistem.

• 1 (satu) bendel Invoice : INVC0/2201/00131, Folio 052586 , 052587 PT. PATRIA TANJUNG, 26-02-2022 Rp.1.455.000,-Dokumen Pendukung : Reprint Invoice By Sistem, Reprint Folio By Sistem dan GL Palsu.

• , V dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk melanjutkan membuat Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Provinsi Kalimantan Timur;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat III untuk membuat Peraturan Daerah Tentang Sistem

   Informasi Lingkungan Hidup yang mencakup sistem peringatan dini;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk melanjutkan membuat Peraturan Daerah Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang mencakup sistem peringatan dini;
6. Memerintahkan Tergugat II dan III untuk menyusun Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PROTAP) Tier 2;
7. Memerintahkan Tergugat IV untuk menerbitkan Peraturan Menteri Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup salah satunya

   mencakup sistem peringatan dini;

8. Memerintahkan Tergugat V untuk melanjutkan menyusun Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PROTAP) Tier 3;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.4 636.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

• Direktur Sistem Jaringan Jalan Ditjend Prasarana Wilayah Cq. Pemimpin Bagian Proyek Pembinaan Jalan dan Jembatan Tol, dkk VS WONG ANWAR HAIRUDDIN

  Direktorat Jenderal Bina Marga Cq.Direktur Sistem Jaringan Jalan Ditjend Prasarana WilayahCq. Pemimpin Bagian Proyek Pembinaan Jalan danJembatan Tol, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikuasa kepada: Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si., Kepala BagianBantuan Hukum , Biro Hukum Kementrian PekerjaanUmum, Oriwianto, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Perundangundangan, Setditjen Bina Marga, Biro Hukum KementrianPekerjaan Umum, Ir.

  pada tanah yang kena Proyek Jalan Tol Makassar Seksi II(dua);Bahwa Penggugat telah memohonkan agar kepemilikan tanah FaharuddinKrg Kumala dan Lamakka bin Kumala dapat diganti rugi dan hal tersebuttelah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu dengan mengevaluasi/mengklarifikasi data kepemilikan, peninjauan lokasi, pengukuran lokasi danrapatrapat pembahasan oleh panitia Pembebasan tanah Jalan TolMakassar bersama instansi terkait juga dihadiri pihak proyek pembinaanjalan Tol Jakarta serta direktur sistem

  Kumala dan Lamakka bin Kumala,sebagaimana telah dirinci pada bagian objek perkara tersebut di atas,mewajibkan kepada pihak pemimpin bagian proyek pembinaan jalan danJembatan Tol/Direktorat sistem jaringan Jalan Ditjend Prasarana Wilayahmelaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada pemegang hak atastanah/ahli waris yang disaksikan oleh panitia pengadaan tanah kotaMakassar;Bahwa Tergugat dengan berbagai macam alasan, sekalipun beberapa kalipihak Penggugat yang diwakili oleh kuasanya saudari St.

• SATUAN KERJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PETANU (IPA BETON 300L/DT)2. 2. PT. WASKITA KARYA (Persero)

  PETANU (IPABETON 300 L/DT) DAN JASA KONSULTANSI PEKERJAAN SUPERVISIPELAKSANAAN PEMBANGUNAN SISTEM PETANU PADA SATUANKERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI(POKJA ULP;Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Kelompok Kerja UNIT LAYANANPENGADAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEKERJAANPEMBANGUNAN SISTEM PETANU (IPA BETON 300 L/DT) DAN JASAKONSULTANSI PEKERJAAN SUPERVISI PELAKSANAANPEMBANGUNAN SISTEM PETANU PADA SATUAN KERJAPENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI (POKJAULP) juga merupakan Pejabat

  Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawabatas pelaksanaan dan sekaligus pengguna jasa dalam Paket PekerjaanPembangunan Sistem Petanu (IPA Beton 300 I/dt) pada Satuan KerjaPengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali;5. Bahwa Penggugat dan Tergugat Il adalah Penyedia Jasa yang ikut dalam proseslelang Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Petanu (IPA Beton 300 I/dt) padaSatuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali tersebut diatas.

  Fotocopy Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pelelangan UmumPrakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas)Kontrak Harga Satuan Nomor : A.2/475/DP/POKJAPKPAM/2012 Tanggal 24 April2012 Perihal Pekerjaan Pembangunan Sistem Petanu (IPA Beton 300 L/dtk),selanjutnya diberi tanda (Bukti TI.1);2. Foto copy Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor:A.2/479/BARP/POKJAPKPAM/2012, selanjutnya diberi tanda (Bukti TI.2);3.

  Foto copy Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sistem Petanu (IPA Beton300 L/dtk) oleh PT. Jasuka Bangun Pratama PT. Amarta Karya (Persero) (KSO)Nomor 342/JSKAMKA/KSO/SPH/V/2012 tanggal 16 Mei 2012, selanjutnya diberitanda (Bukti T.4);5. Foto copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Sistem Petanu (IPA Beton 300 I/dtk)oleh PT. Jasuka Bangun Pratama PT. Amarta Karya (Persero) KSO tanggal 16Mei 2012, selanjutnya diberi tanda (Bukti TI.5);6.

  Foto copy surat Nomor : KU.03.01/PKPAM/543 perihal Penunjukan penyediaanuntuk pelaksanaan paket pekerja pembangunan sistem petanu (IPA Beton3000lt/dt), tanggal 17 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.I9) ;6.

• Menteri Keuangan Republik Indonesia
  2.Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan R.I
  Turut Tergugat:
  Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda

  Mimik Aning KumarohKesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi,Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di GedungHalaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pat.G/2019/PN SmrJuanda Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr.WahidinNo.1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal21 Oktober 2019 ,sebagai Tergugat I;Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian10.11.12.13.Keuangan R.l, bertempat tinggal di Gedung SyafrudinPrawiranegara

• sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2015 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali berupa: 1 (satu) gabung surat berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan printkwitansi yang ada pada sistem;

• Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2016 dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali berupa: 12 (dua belas) gabung surat

  berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan printkwitansi yang ada pada sistem;

• Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2017 dilakukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali berupa: 27 (dua puluh tujuh) gabung surat berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan print

  kwitansi yang ada pada sistem;

• Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2018 dilakukan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali berupa: 19 (Sembilan belas) gabung surat berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan printkwitansi yang yang ada pada sistem;
• Data pengambilan uang penjualan tunai dengan

  modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2019 dilakukan sebanyak 80 (delapan puluh) kali berupa: 69 (enam puluh sembilan) gabung surat berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan printkwitansi yang ada pada sistem;

• Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan

  nota penjualan) di tahun 2020 dilakukan sebanyak 101 (serratus satu) kali berupa: 85 (delapan puluh lima) gabung surat berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan printkwitansi yang yang ada pada sistem;

• Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2015 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali berupa: 7 (tujuh) gabung

  Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dpspada sistem untuk dilaporkan kepada pemilik Nyoman Cenik Suranta, S.E.

  tidak masuk pada ada rekening koran dan tidak diinput pada sistem;e Cara keenam, rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum,tetapi pada sistem dimasukkan pada penjualan tunai dengan mengurang!

  Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dpsdata penjualan yang diinput pada sistem dan print kwitansi yang ada padasistem;Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus (tidak menginputsecara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengannota penjualan) di tahun 2018 dilakukan sebanyak 21 (dua puluh satu) kaliberupa: 19 (Sembilan belas) gabung surat berisikan nota penjualan, printdata penjualan yang diinput pada sistem dan print kwitansi yang yang adapada sistem;Data pengambilan uang

  penjualan tunai dengan modus (tidak menginputsecara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengannota penjualan) di tahun 2019 dilakukan sebanyak 80 (delapan puluh) kaliberupa: 69 (enam puluh sembilan) gabung surat berisikan nota penjualan,print data penjualan yang diinput pada sistem dan print kwitansi yang adapada sistem;Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus (tidak menginputsecara keselurunhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengannota penjualan) di tahun

  yang diinput pada sistem, print kwitansi pada sistem, printrekapan laporan harian yang disimpan pada flashdisk, print out transaksiRek. nomor 00401914144 Bank BCA an.

• Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 69 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

  Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 69 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak2. Membebaskan anak Sahrul Ramdani Bin Warja oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;3. Memulihkan hak-hak anak Sahrul Ramdani Bin Warja dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4.

  Pasal 1 angka 3 UndangundangRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak Jo. Pasal 69 ayat (2) Undangundang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo.

  Pasal 1 angka 3 Undangundang RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 69 ayat (2)Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak Jo.

  Pasal 1 angka 3 Undangundang RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 69 ayat(2) Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak Jo. Pasal 82 Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

• Complus Sistem Solusi

• Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
  2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya
  Turut Tergugat:
  BIBI NGATIFAH

• Menteri Keuangan Republik Indonesia
  2.Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan R.I
  Turut Tergugat:
  Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda

• Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan R.I.

  DIREKTUR PENGELOLAANKEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI, PADADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,KEMENTERIAN KEUANGAN R.I., beralamat di Jl.

  HARRIS RUSTANDI (Almarhum) telah mendapatkan Tembusan suratdari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta, Nomor:SKPPNO01/PUPNC.10.05/2018, Perihal: Pengembalian PengurusanPiutang Negara, tertanggal 03 April 2018, yang ditujukan kepada DirekturPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (TERGUGAT), yangpada inti surat menyatakan bahwa Pengurusan Piutang Cq.

  Mangga DuaSelatan miliknya tersebut kepada Pimpinan Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi pada Direkotrat JenderalKekayaan Negara, melalui suratnya dengan perihal : PermohonanPengembalian Sertifikat HGB Nomor 3726/Kel. Mangga Dua Selatan,berikut Penerbitan Surat Roya, tertanggal 16 April 2018;Namun ironisnya, sampai Tn.

  Harris Rustandi, nomor: SKPBN 01/PUPNC.10.05/2018, tanggal 03 April 2018;: Fotocopy Tembusan Surat Pengembalian PengurusanPiutang Negara, dari Panitia Urusan Piutang NegaraCabang DKI Jakarta kepada Direktur PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi, Nomor: SKPPN01/PUPNC.10.05/2018, tanggal 03 April 2018;: Fotocopy Surat Permohonan Pengembalian SertipikatSHGB Nomor 3726/Kel.Mangga Dua Selatan danPenerbitan Surat Roya, kepada Bapak Pimpinan DirektoratPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

  Mangga Dua Selatan, disertaiPenerbitan Surat Roya atas Sertifikat tersebut;: Fotocopy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia,Direktorat Jenderal kekayaan Negara, DirektoratPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi,Nomor S13/KN.5/2020, tanggal 5 Januari 2020, Perihal:Permintaan Kelengkapan Dokumen a.n.