Ditemukan 1872 data
Pembanding/Tergugat III : ERIYANDI Diwakili Oleh : Muhammad Rais Hasan, SH.,MH
Pembanding/Tergugat V : TANTASIR HASYIM Diwakili Oleh : Muhammad Rais Hasan, SH.,MH
Terbanding/Penggugat : H.Ir. Mardjuki Almashri
Turut Terbanding/Tergugat II : AFRIZAL DAHLAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : Ir. ZULKARNAEN Z.
Turut Terbanding/Tergugat VI : KAMARUZZAMAN R,BA
Turut Terbanding/Tergugat VII : RUSLI TEMBEN
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ZAINAL ABIDIN, SP
64 — 68
Karenaperbuatan mereka sudah sangat merugikan Penggugat maka adalah wajarbila mereka di hukum untuk membayar ganti rugi berupa uang kepadaPenggugat.Bahwa tanahtanah yang diakui oleh Tergugat Hj.Dahniar (istri M.Yanisalm) adalah bertumpang tindin sebagian yang ditunjuk oleh TergugatHj.Dahniar tersebut yaitu diatas tanah Penggugat seluas 5000 m?
1.HANRY SULISTIO
2.LISIA
Tergugat:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Hongkun Otoh,S.H.,MH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
288 — 146
Secara garisbesar pada saat itu pak Hanry mengatakan bahwa tanah Achmad ARAMJ itu tidak tumpang tindin dan posisinya di Jalan Sentosadisamping Kantor BPJS Kota Samarinda dan pak Hanry jugamenjelaskan bahwa yang mana sebelum perkara 742 sudah adaperkara nomor 19 sebelumnya di PTUN dan disitulah bahwa di dalamputusannya pun saya baca pelajari itu bahwa pelapor Achmad ARAMJ diperkara 742 tidak memiliki legal standing untuk melapor.Bahwa saksi pernah menyurati kepada Ketua Pengadilan HONGKUNOTOH;Bahwa
Ferry Anwar
Termohon:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
467 — 2309
IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi Tumpang Tindin Dengan WIUPKBahodopi Utara yang Telah Diserahkan kepada PT Aneka Tambang Tbk36.Bahwa sesuai Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesiadengan PT Vale Indonesia (d/h PT INCO), wilayah Blok Bahodopi Utarasejak tanggal 27 Juli 1968 hingga tanggal 23 Juni 2015 masih menjadibagian wilayah Kontrak Karya aktif PT Vale Indonesia (d/n PT INCO);37.Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, Presiden Direktur PT Vale Indonesiamengajukan titik koordinat sebagai
mengajukan buktibukti tertulis, pihak Termohon II mengajukan1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpahdipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:SAKSI TERMOHON II:SATYA HADI PAMUNGKAS;Bahwa saksi bekerja sebagai Subdit Pengelolaan Wilayah Mineral danBatubara memiliki tugas dan fungsi pokok melakukan evaluasi kewilayahanuntuk izin yang akan masuk ke dalam database, evaluasi kewilayahantermasuk apakah wilayahnya mengikuti regulasi terkait koordinat, apakahwilayahnya tumpang tindin
Terbanding/Tergugat I : MUCHTAR
Terbanding/Tergugat II : ASRI
Terbanding/Tergugat III : RUSTAM
Terbanding/Intervensi I : Dewi Ratna Ningsih
Terbanding/Intervensi II : Aspirin
81 — 47
Bahwa selama bertahuntahun tanah tersebut dikelola masingmasing pihaktidak pernah berselisih, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya tanahtersebut salah letak suratnya, sehingga tidak ada tumpang tindih lahan /Tanah;Bahwa tanahtanah tersebut juga disuratkan dengan diketahui oleh Pejabatsetempat seperti RT Kepala Desa/Lurah dan Camat dalam wilayah yangsama, jika terjadi tumpang tindin seharusnya Surat Tanah dari Terbandingdan Pihak Intervensi tidak dapat diproses sejak dari RT dan Lurah,karena Surat
378 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga untuk menghindaritumpang tindin pembiayaan/duplikasi, maka pelayanan kesehatantersebut dikeluarkan dalam paket manfaat JKN:Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup alasan hukumuntuk menolak Pemohon, karena gangguan kesehatan/penyakit akibatHalaman 54 dari 57 halaman.
114 — 42
Kayu milik PT.RimbaKapuas Lestari seluas+ 41.090 Hektar di Kecamatan Sepauk, Belimbing dan AmbalauKabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (bukti P1=TI1=TI 16,e Bahwa Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Barat, sesuai Rumusan Hasil Rapat Pembahasan HasilVerifikasi Perijinan UPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkanPemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 13 Januari2005, menyatakan bahwa PT.Rimba Kapuas Lestari tumpang tindihdengan PT.Batasan 13.700 Ha, tumpang tindin
SYAMSUL BAHARI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka
Intervensi:
RINCE
286 — 186
menegaskanbahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat KeputusanPejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hakkepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukanterlebin dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata.Selain itu sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 12/2021 tanggal 31Maret 2021 yang merupakan hasil pengukuran sebagaimana permohonanPenggugat, dan dapat dicermati bahwa terdapat pihakpihak lain yang jugatumpang tindin
Berdasarkan ketentuan dimaksud tumpang tindin hakatas tanah hanya antara sertifikat dengan sertifikat bukan dengan kwitansi,PBB, SPPFBTT, atau SPPHAT;Bahwa dalil Penggugat pada: V. Posita/Alasan Gugatan: 18. h.1, h.2, h.3.,pada pokoknya Penggugat menyatakan subjek alas hak atas tanah objekgugatan terdiri dari; 1). Fadli Alkodri, 2). Miranda Firmansyah S.E, 3). CV JujurJaya, 4). CV Trijaya Abadi, 5). Yayasan IBEK, dan 6). Yayasan Prof Dr.Laurence A. Manullang Bangka.
86 — 112
Djoelham Kota Binjai jugatelah menyetujui penggunaan dana klaim Jamkesmas sebesarRp.49.978.500, (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluhdelapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pengadaan barang/jasaberupa paket peralatan Assesories Penunjang Radiologi yang ternyataberdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR1607/PW02/5/2012, tanggal 27 Maret 2012, ditemukan pengadaan barang yangtumpang tindin pembiayaannya
WASIRAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.
Intervensi:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
163 — 109
Bahwa berdasarkan keterangan Suriyan Fradesa SE menyatakanbahwa jalan depan areal objek sengketa terjadi perubahansehingga seharusnya kalau diukur dengan benar tanah milikpenggugat tidak tumpang tindin dengan kedua objek sengketa;5.
195 — 68
., tanggal 22 September 2017 terhadapPEMOHON mengandung cacad yuridis, karena dalam SuratPerintah Penangkapan a $qou disebutkan perintahpenangkapan berlaku dari tanggal 22 September 2017 sd 23September 2017, sedangkan dalam Surat Perintah Penahanandisebutkan terhitung mulai tanggal 22 Seprember 2017 sd 11Oktober 2017, sehingga terdapat kontradiksi, ketidakpastian dantumpang tindin waktu (masa) penangkapan dan penahanan,yakni apakah PEMOHON dari tanggal 22 September 2017ditangkap atau ditahan?
Allan Tjipta Rahardja
Tergugat:
1.H. Musofaini
2.Lurah Kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Surabaya II
234 — 118
PengadilanTata Usaha Negara Surabaya;Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat salah satunya (nomor 3atau 4), tentang pencabutan Sertifikat Hak Atas Tanah maka jelasGugatan Penggugat seharusnya diajukan Sengketa Tata UsahaNegera di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan TIDAKDIAJUKAN di Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri Surabayaperkara a quo saat sekarang ini, dikarenakan :a) Sertifikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara,dan Penggugat mendalilkan adanya kesalahan, kekeliruan,tumpang tindin
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) Diwakili Oleh : HARI SETIAWAN, S.H.,M.H
117 — 102
Sehingga apakahTumpang Tindin dengan Tergugat atau pihak lain.
1.TENGKU YUSLINARNI
2.T. MIL
3.IRMA DAMAYANTI
4.AZHARI
5.TENGKU LINDAWATI
6.T. DARMA PUTRA
7.T. YULIYANI
8.PARLINDUNGAN. S
9.RIYANDI
10.HERIYONO
11.T. RUDI
12.T. KAHARUDIN
13.SYARII
14.MUHAMMAD SAIDI
15.TENGKU ANTON
16.SURYANA
17.YUHDI
18.KELOMPOK TANI PELALAWAN MAKMUR ABADI dalam hal ini diwaikili oleh ALIMUN dan DAYAT EFENDI
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Cq Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan
Intervensi:
PT. PERSADA KARYA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DODI ASAPUTRA
289 — 149
Persada KaryaSejati;Bahwa selain telah bertentangan dengan peraturan perundangundangansebagaimana telah dipaparkan diatas maka kami selaku kuasa hukumPara Penggugat telah melihat dengan jelimet bahwasanya pembatalanobjek sengketa tersebut sangat urgent dilakukan oleh karena objeksengketa sudah tumpang tindin dengan tanah adat masyarakatKeturunan dari Kerajaan Pelalawan disamping sudah banyak jugamasyarakat perantau dari luar daerah kabupaten Pelalawan, dimanasebahagian besar sudah terbit Surat Keterangan
I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
I Wayan Narta
64 — 28
menyelesaikan masalahtersebut sesuai dengan prosedur berdasarkan Permen No. 11 tahunHalaman 20 dari 47 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Gin2016 karena permohonan tersebut terdapat cacat administrasi sehinggakantor BPN mengajukan pembatalan sertifikat, kemudian keluarKeputusan dari Kakanwil dan ditindaklanjuti dengan pembatalan, setelahdiberitahukan kepada yang bersangkutan kemudian dilakukan penarikan; Bahwa dilihat dari plotingang peta ternyata benar terhadap tanahtersebut telah terjadi tumpeng tindin
94 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengetahui Lurah AnjunganMelancar dengan Register No.953.2/266/Pem.2012, tanggal 10Desember 2012, Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah tanggal 10Desember 2012 seluas 3.560 M2 atas nama Benny Eriyadi adalahmerupakan bagian dari alas hak (data yuridis) yang dimiliki dandijadikan dasar permohonan hak milik oleh NORMILA dan BENNYERIYADI kepada Tergugat ;e Terbitnya surat bukti /alas hak yang dimiliki Normila, Benny Eriyadi, K.Syaali M, Yohanes Amuk, Irwan Fernando, Suherman, S, dan Sabinusbertumpang tindin
304 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
timbuldalam sengketa ini sebesar Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuhrupiah);Penggugat merasa tidak puas amar putusan a quo telah mengajukanupaya hukum banding (Bukti T47) juga hal yang sama Tergugat merasatidak puas amar putusan aquo telah mengajukan upaya hukum banding(Bukti T48) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;Dengan demikian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara a quo belumberkekuatan hukum tetap, sehingga untuk menghormati proses hukumdan untuk menghindari terjadinya tumpang tindin
IRWANTO, SH.
Terdakwa:
ASMAD S. BADAR
83 — 24
Terdapat perjalanan dinas tumpang tindin yang tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp.420.000,.Halaman 12 dari 183 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN. PalBahwa dalam Tahun Anggaran 2017 berdasarkan APBDes DesaBinanguna dialokasikan anggaran sebesarRp.1.229.673.678,peruntukkannya terdiri atas :a.Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.373.811.941,00b. Bidang Pembangunan sebesar Rp. 592.006.000,c.
Terdapat perjalanan dinas tumpang tindih sebesar Rp420.000,00.(1.01.07)Berdasarkan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDes TA. 2016 keuangan khususnya belanja perjalanan dinas,terdapat perjalanan dinas yang tumpang tindin sebesarRp420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:a. Kelalaian pelaksana perjalanan dinas dalammempertanggunjawabkan biaya perjalanan dinasnya.b.
Terdapat perjalanan dinas tumpang tindih sebesarRp420.000,00.Berdasarkan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDes TA. 2016 keuangan khususnya belanja perjalanan dinas,terdapat perjalanan dinas yang tumpang tindin sebesarRp420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:a. Kelalaian pelaksana perjalanan dinas dalammempertanggunjawabkan biaya perjalanan dinasnya.b.
57 — 75
Hal ini diperkuat denganadanya Pengumuman dari Manager Area Pasar Tanabang No.189/2007.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka jelas Objek Sengketa a quosaling tumpang tindin serta bertentangan satu dengan lainnya,sehingga tidak ada kepastian hukum dan jelas merugikan Penggugatselaku Pedagang di Pasar Tanabang Blok F.Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas Objek Sengketa a quobertentangan dengan Asas Umum Pememerintahan Yang Baik, yaituasas kepastian hukum, maka sudah sepatutnya objek sengketa
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akantetapi Termohon Kasasi II tetap bersin keras menyatakanbahwa objek tanah miliknya kini berada di Kelurahan SeiSelayur, yang mana jelas meyakinkan bahwa berdasarkan faktadi lapangan objek tanah yang diakui oleh Termohon Kasasi IItumpang tindin dengan objek tanah milik Pemohon Kasasi dantidak sesuai dengan letak yang tertera pada SHM Nomor1389/Desa Srimulya.
79 — 13
alas hak sertifikat HakMilik Atas Tanah Nomor : 3529 Tahun 1985,Surat Ukur Nomor : 620/1984, Tanggal 18 Desember 1984 letak posisinyaberada dilain Desa, yaitu Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, jarak antaraKelurahan Kapuas Kanan Hulu dengan Desa Marti Guna dibatasi olehKelurahan Sengkuang, jadi tidak mungkin dan mustahil serta tidak logis,tidak masuk akal tibatiba tanah milik Penggugat tersebut melompatmelewati Kelurahan Sengkuang langsung tergeletak dan terdampar di DesaMarti Guna menimpa dan tumpang tindin