Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tantang tendang tingang tengkang tennang tengeng
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Putus : 04-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 30/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 4 April 2017 — Nama : JOPIE JOHANES HITIPEUW; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1) NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H.; 2) DESY K. HALLAUW, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat Pada Kantor Advokat/Penasihat & Konsultan HukumNoija Fileo Pistos, S.H., M.H. di Kelurahan Wainitu RT.002, RW.004, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/SK/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : di Jalan Geser No.4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/SK/2017, tanggal 16 Januari 2017. Dalam hal ini diwakili Kuasanya, yaitu: 1) MASUHADJI. TUAKYA, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 2) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 3) ALI LATUPONO, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 4) HAFNI J. HATAPAYO, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 5) HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Geser No.4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : PATIIHA AGUSTHINUS atau AGUSTHINUS PATTIIHA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Tempat Tinggal : di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
408 — 153
  • Menimbang, bahwa tenggang waktu (time /imit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang bahwa objek sengketa (vide Bukti P1 = T12 = T.lLIntv19), diterbitkan Tergugat padatanggal 24 September 2016, sedangkan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 20-07-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 32/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 6 September 2012 — Pembanding/Terdakwa : Uri Bajuri , SPd
Terbanding/Jaksa Penuntut : Wahyu S, SH
67 — 41
  • kesempatan kepadaPenasehat Hukum Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yangdimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 sebelumberkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;hal 37 dari 45 halaman putusan No. 32/Tipikor/2012/PT.BdgMenimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding oleh PenasehatHukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 31-05-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 37/G/2021/PTUN.MKS
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
Hajjah Jariah
Tergugat:
Kepala Kantor BPN Kabupaten Pinrang
Intervensi:
MELCE CHANDRA
218 — 181
  • Pemerintahan menyelesaikankeberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut tenggang waktu (time /imit) untukmengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukandalam tengang
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 98/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 8 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : MUHSIN Diwakili Oleh : DR. NANANG SOLIHIN, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Tergugat II : PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Pusat Cq PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Cabang Lampung Tengah Diwakili Oleh : Dr Bambang Hartono, SH., M.Hum dan rekan
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
158 — 57
  • 08/Pdt.G/2020/PN Gns dalam tenggang waktuselama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan kepada DR.Hal 53 dari 55/halaman Pts No 98/Pdt/2020/PT.TJK.Nanang Solihin, SH.MH kuasa pemohon banding semula Penggugat melaluidelegasi Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam surat tanggalNovember 2020 Nomor: W9U7/1753/Hk.02/11/2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah diajukandalam tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 13-05-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 21 Oktober 2014 — 1.ACHMAD,2.SUNAYAH, DKK;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,2.YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL
108 — 73
  • menyelesaikan Sengketa a quo, dan oleh karena makaEksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut haruslah tidak diterima ;74Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenaieksepsi ke2 dari Tergugat II Intervensi yaitu Gugatan Para Penggugat telah melampauitenggang waktu 90 hari ( daluwarsa ), dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dalam formal gugatan, proses pengajuan gugatan diPeradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat limitatif mengenai tengang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 01-03-2012 — Putus : 09-07-2012 — Upload : 08-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 27/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 9 Juli 2012 — Ir. SUBERATI melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
67 — 50
  • eksepsi yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat kadaluwarsa karena telahmelampaui tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan82dalam pasal 55 UndangUndang No 5 tahun 1986 majelis hakim mempertimbangkansebagai berikut ; Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatandi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 130/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
RAJA ANITA ELISYAH
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
72 — 49
  • Sengketa olehPenggugat maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenjadi terhenti sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 TentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V.Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-08-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 10 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : MATRIYADI, SE Diwakili Oleh : ZURHENDRI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
62 — 34
  • ;Menimbang bahwa berdasar pada pasal 5 ayat 1 Undangundang nomor48 tahun 2009 tengang Kekuasaan kehakiman.tersebut diatas dapat dimaknaibahwa Putusan Hakim dalam suatu perkara tidak hanya untuk memenuhikepastian hukum saja tetapi berkewajiban menggali memahami, nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ;62Menimbang bahwa untuk terpenuhinya rasa keadilan yang tumbuhdalam masyarakat menurut hemat Majelis hakim tindak pidana korupsi padatingkat banding mesikipun perbuatan terdakwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 28 Februari 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA >< EVA SUSANTI HANDOYO, DKK
205 — 127
  • JKTA Benefits3 3 Februari 2003 & HR Support Rp. 41,410,960.00( Tergugat Ill)Sahala Emmanuel Engineer, Business4 30 Januari 2008 Systems Rp. 19,418,000.00( Tergugat IV)igi toe Sie Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), haruslahtetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku jn cassuUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang Penyelesaian Perselisihan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-10-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 195/G/2013/PTUN.JKT
Tanggal 27 Maret 2014 — NAZWAR NAZAR, SE., MBA;MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
136 — 40
  • Penggugatlampau waktu (Kadaluwarsa) ; 22222 n0o anne en nn en nn nnMenimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat telahdaluwarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan diPeradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUNJKTPAGEUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang menyebutkan bahwa : Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-12-2015 — Upload : 06-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — 1. ATEP, DKK VS CV SUNGAI INDAH
218 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 737 K/Pdt.SusPHI/2015perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusahatidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pakerja/serikat buruhatau pakerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua)kali dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundinganperundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan olehpara pihakpihak risalah perundingan, maka untuk hal ini JudexFacti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 11-01-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 1/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
MASKANAT HAREFA.
Tergugat:
1.KEPALA DESA BAHO
2.AGUSWILMAN HASRAT HAREFA
82 — 43
  • Nomor : 141/19/Kep/008/2018tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Baho kecamatan Lotu KabupatenNias Utara atas nama Aguswilman Hasrat Harefa tanggal 26 November2018 (selanjutnya disebut Objek Sengketa II);Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi eksepsi yang diajukan Tergugat dan pokok perkara, terlebih dahulu akanmempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukumacara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai,kewenangan absolut Pengadilan, tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 01-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 PK/Pdt/2016
Tanggal 1 September 2016 — Dr. Ing. YERU RIZAL VS Ir. ASEP KUSMANURDIN
971 — 911 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masalahdari pihak Ustad Lihan munul;Bahwa berdasarkan = faktafakta tersebut, makaPenggugat dan atau kuasa hukum Penggugat tidakdapat membuktikan tentang keberadaan Surat PerjanjianPenyelesaian Investasi Dana untuk Perdagangan Intan,Tanggal 21 Februari 2010 sebagaimana yang didalilkanoleh Pihak Penggugat, maka dalil tersebut terkesanberlebinan, mengadaada dan dipaksakan;Bahwa Penggugat didalam Replikanya yaitu didalambagian eksepsi Poin 2 baris 11 hingga baris terakhir,mendalilkan bahwa namun hingga tengang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 23-10-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 67/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 21 Maret 2018 — Penggugat:
Anik Rahmawati
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
PT. SUNINDO PROPERTY JAYA
229 — 293
  • dilakukan tidak tercapaisepakat dan disarankan untuk menempuh jalur hukum, maka saat itulah secara defacto Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas dugaan adanya indikasitumpang tindih antara tanah Penggugat dengan tanah objek sengketa dengandemikian, tanggal 04 September 2017 secara yuridis adalah tanggal mulaidihitungnya secara de fakto untuk penghitungan tenggang waktu dalam pengajuangugatan sengketa a QUO0;nn anne nnn nnn nn nn nnn ence ccc eensMenimbang, bahwa oleh karena Penghitungan tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1161 K/PDT/2010
DRS. M.S. TAHA BERUTU, SH. ; YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SUMATERA, DKK.
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1161 K/Pdt/2010HTNB Rp 400, diposkan melebihi tengang waktu yang patut yang ditujukan kealamat Penggugat sebagaimana tersebut dalam akta Nomor : 09 tanggal 27Juni 2006 yang dibuat oleh Notaris Fifi Rizani, SH di Medan sesuai tandaterima bukti Terima Kiriman 3 0052263846 dan dibubuhi stempel Pos, danjuga panggilan Rapat Pembina mana juga telah disampaikan secara lisanoleh Tergugat kepada Penggugat ; Bahwa, Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatera tangal 16Mei 2007 sebagai permintaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 3/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 30 Mei 2017 — YAYASAN RIAU MADANI ; BUPATI PELALAWAN, dkk
66 — 49
  • dengan gugatanPenggugat daluwarsa/lewat waktu (Exceptio Temporis) karena telah melampauitenggang waktu lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dengan pertimbangan hukumsebagai berikut;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time /imit) untuk mengajukan gugatandi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 08-03-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 50/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 12 Oktober 2016 — A.Wahab, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSITRASI JAKARTA SELATAN, dkk
80 — 144
  • September 1983, seluas 2.735 M2, atas nama Pemerintah DaerahKhusus lbukota Jakarta, yang terletak di Kampung Rawajati RT.004/04,Kelurahan Rawajati, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan,yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dan PARA PENGGUGAT mengetahuisecara pasti pada tanggal 17 Desember 2015, ketika PENGGUGATmemperoleh Copy SHP No. 4/Rawajati dari Kantor Kelurahan Rawajati JakartaSelatan, sehingga PARA PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan KepengadilanTata Usaha Negara (PTUN) Jakarta masih dalam tengang
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 06-12-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 237/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 4 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : MARIATI
Terbanding/Tergugat : PUTRI RINLIA
45 — 22
  • Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat intervensi dalam suratgugatannya halaman 7 angka 15 tentang status Jacsen telah PenggugatAsal uraikan dalam surat gugatan perkara a quo, sebagaimana dali gugatanasal angka 3 yang mana secara jelas tengang kedudukan hukum Jacsendalam perkawinana antara Penggugat Asal dengan Karin (almarhum);6.
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 20-06-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PA TANGERANG Nomor 1148/Pdt.G/2016/PA.Tng
Tanggal 23 Januari 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
104 — 45
  • No. 1 Tahun1974 Tengang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan hartabersama, maka majelis hakim perlu menjelaskan terlebin dahulu apa yangHal. 56 dari 65 hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2016/PA.Tngdimaksud dengan harta bersama. UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 padaBab VII yang berjudul Harta Benda Dalam Perkawinan.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Tanah
Putus : 01-08-2013 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 200/Pdt.G/2012/PN.Bwi
Tanggal 1 Agustus 2013 — PENGGUGAT I & II : - SLAMET UTOMO; H. BENNY BAGUS YUNI PRAYOGO; TERGUGAT : - Bupati Banyuwangi; - Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi;
63 — 19
  • Bahwa obyek sengketa yang menurut penggugat sudah menjadi Sertipikat HakPakai No.46/Ketapang, diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 18102002, dan gugatana quo diajukan pada tanggal5112012, sehingga jika dihitung dari mulai diterbitkannyasertipikat obyek a quo (Tahun 2002) hingga gugatan ini diajukan (tahun 2012), maka sudahmelebihi tengang waktu 5 (Lima) tahun, oleh karena itu gugatan perkara a quo sangat patutmenurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena telah kadaluarsa