Mengikuti kegiatan partal.2. Anggota kader mempunyai hak;a. Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisanb. Mengikuti kegiatan partaiC. Memilih dan dipilih sebagai pimpinan partai di semua tingkatan3. Anggota Teras mempunyai Hak.a. Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan.b. Mengikuti kegiatan partaiGe Memilih dan dipilin untuk semua jabatan Pimpinan partai4. Anggota Khusus, Anggota Istimewa dan Anggota Kehormatanmempunyai hak sebagaimana yang diatur dan ditetapkan olen DewanPusat.5.

Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsungperselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sewaktuTergugat menyewa mobil saya dan mengatakan bahwa mobinyamenabrak orang pada hal ternyata mobil tersebut digadaikan olehTergugat; Bahwa Tergugat tidak jelas pekerjaannya tetapi yang saksi tahuTergugat aktif di partal; Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadipada bulan Februari tahun 2017 dan akhirnya Tergugat pergi dari tempatkediaman dan meninggalkan Penggugat dan tidak

Bahwa mekanisme yang harus dilakukan oleh PPS apabila terdapatrevisi pada jumlah suara partal atau caleg dan apabila terjadi keberatandari salah satu saksi parta yaitu membuka C1 Plano yang ada didalamkotak suara dan apabila masih terdapat perbedaan maka membuka suratsuara dan menghitung ulang surat suara namun pihak PPS wajibmembuat Berita Acara.Bahwa yang harus dilakukan oleh PPS apabila pada DAA1 Planoterdapat perbaikan angka perolehan suara yaitu mencoret pada angkayang salah kemudian memasukkan

Rahman PinaHalaman 29 dari 98 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN Mksmemperoleh suara sebanyak O suara akan tetapi berdasarkan DAA1salinan atau print Suara partal golkar menjadi 3 suara.e TPS 12 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukangyaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr.

Rahman Pinamemperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1salinan atau print Suara partal golkar menjadi 2 Suara.e TPS 17 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukangyaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pinamemperoleh suara sebanyak O suara akan tetapi berdasarkan DAA1salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 1 suara. TPS 26 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukangyaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr.

Urip Sumiharjo Lorong 5 Makassar dekatrumah saksi Awal Bros Makassar Bahwa mekanisme rekapitulasi adalah awalnya PPK Kecamatanmembuka rekap penghitungan suara dengan cara membuka panel sebanyak5 untuk setiap kelurahan kemudian di minta Saksi Presdien, Saksi DPD,Saksi partal dan paslon dan PPL kemudian di buka kotak suara untukmengambil C1 Hologram dan memasang DAA plano yang belum terisikemudian kemudian C1 Hologram di baca serta di tulis kedalam DAA Planokemudian penginput mengisi atau menginput

Rahman Pinamemperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1salinan atau print Suara partal golkar menjadi 3 suara.34) TPS 12 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukangyaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pinamemperoleh suara sebanyak O suara akan tetapi berdasarkan DAA1salinan atau print Suara Sdr.

OKU Timur: Bahwa, barang milik saksi yang hilang adalah 24 (dua puluh empat)buah sutil stenlis yang dibungkus plastik, 12 (dua belas) buah centongE nasi stenlis yang dibungkus plastik, 12 (dua belas) buah centong sayur yang dibungkus plastik dan 3 (tiga) buah mixer merk Philips: Bahwa saat kejadian saksi Partal menemui saksi dan mengatakanada barang kamu yang hilang sehubungan ada seorang perempuan4 yang menitipkan barang dirumah saya ;: Bahwa kemudian saksi korban Siti Rohaniah Binti H.Naim mengecekF

Dasar PKB pasal 10 setiap Warga Negara Indonesia yang telahmemenuhi ketentuan Tentang keanggotaan serta menyetujui anggarandasar dan anggaran rumah tangga dapat diterima menjadi anggota partai;selanjutnya didalam anggaran dasar rumah tangga PKB BAB II Pasal 3jenis keanggotaan ayat 1 Anggota langsung adalah setiap warga Indonesiayang telah terdaftar secara sah menjadi anggota partai pada dewanpenggurus cabang setempat dan secara aktif melakukan tugastugaskepartaian serta mengikuti kegiatankegiatan partal

Itu pun dengansyarat, Jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.

Aca yang kemudian kaca mobil La Ode Acaditurunkan dan seketika itu juga terdakwa langsung mengayunkan helm yangdipegangnya kewajah Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali; Bahwa Terdakwa menggunakan alat saat melakukan penganiayaanterhadap Saksi Korban yaitu menggunakan helm; Bahwa helm tersebut mengenai bibir Saksi Korban sehingga SaksiKorban mengalami Iluka dan mengeluarkan darah yang sehingga darahtersebut mengenai baju yang dipakai Saksi Korban; Bahwa Saksi Korban pada saat itu menggunakan baju partal

PARTAl KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU, yang diwakili olehHj.Dra. Zannuba A. C Wahid, MPA dan H. Imron R. Hamid,SE, M.

PARTAl DEMOKRATCUCU SUHENDAR, S.Pd., M.AP SUARA SAH A.2 Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor: 200/PID.SUS/2019/PT.BDG. H. AMAN NURJAMAN 23TIK TIK WIDAWATI Drs. H. SOBIRIN, M.Si MOKHAMAD RIDWAN FIRDAUS =YELI AGUSTINA MIA SUHERLINA :ABDUL BASIT 7GIRI AGRIPPINA SHANTY NOVIANTIDrs. Rd. OMAN ABDURAHMAN 2 9 C0) NO) 01) B/W 1h RlPo JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK 27DAN CALON (A.1 + A.2) Sehingga dapat diketahui bahwa calon nomor urut 2 atas nama H.

Anggota PPK yang lainnya sesuai dengan pasal 25 PKPU Nomor 3tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia PemilihanKecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok PenyelenggaraPemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Umum ;Bahwa teknis perekapan perolehan suara didalam rapat pleno tingkatkecamatan, yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Karangpawitankhusus Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garutdibacakan Perdesa bukan Per TPS adalah merupakan permintaan darisaksisaksi partal

berdasarkan Pasal 87ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a.29Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partal

Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017, sebagaimana dikutip :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a.QoMelakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partal

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanaHalaman 34 Putusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUNMDNyang dilakukan dengan berencana ;b.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; atau ;d.

Berita Acara yang padapokoknya isinya menerangkan mengenaipemberhentian keanggotaan partal AHMADJAINUDIN dari partai PKB adalah merupakansurat palsu karena menerangkan keadaan yangtidak benar (palsu) yaitu) : tidak pernah adaRapat Pleno yang bertempat di Sekretariat DPCPKB Kabupaten Tanggamus pada tanggal 10 Mei2009;.

harus dihadiri oleh dewantanfidz dan dewan syuro maka quorum. tidakterpenuhi (vide putusan hal. 35), kamiberpendapat tidaklah perlu ditafsirkan apakahsurat/berita acara berikut Daftar Hadir Rapattersebut telah memenuhi quorum ~~ sehinggamemberikan pengaruh atau tidak, melainkancukup dengan adanya fakta yang takterbantahkan bahwa benar surat berupa DaftarHadir Rapat 10 Mei 2009 tersebut yangmerupakan satu kesatuan tak terpisahkan denganBerita Acara yang pada pokoknya telahmemberhentikan keanggotaan partal

Polres Wonogiri;Bahwa saksi sangat yakin gambar tersebut beirisi postingan tersebuttelah diedit dari aslinya karena tidak mungkin dari partai PDIP sampaimembuat gambar dan tulisan tersebut dan tidak pernah mengeluarkanpernyataan kepada publik yang isinya tidak memerlukan suara umatIslam;Bahwa Partai PDIP belum mengalami kerugian secara materiil akibatadanya postingan gambar tersebut saat ini belum menimbulkan efekberupa penurunan perolehan suara, perpecahan maupun permusuhandikalangan internal partal

Polres Wonogiri; Bahwa saksi sangat yakin gambar tersebut beirisi postingan tersebuttelah diedit dari aslinya karena tidak mungkin dari partai PDIP sampaimembuat gambar dan tulisan tersebut dan tidak pernah mengeluarkanpernyataan kepada publik yang isinya tidak memerlukan suara umatIslam; Bahwa Partai PDIP belum mengalami kerugian secara materiil akibatadanya postingan gambar tersebut saat ini belum menimbulkan efekberupa penurunan perolehan suara, perpecahan maupun permusuhandikalangan internal partal

tidak mungkin dari partai PDIP sampaimembuat gambar dan tulisan tersebut dan tidak pernah mengeluarkanpernyataan kepada publik yang isinya tidak memerlukan suara umatIslam, selain itu saksi pernah melihat konten seperti itu di media lain diwilayah Sumatera Utara, Bandung dan Jawa Barat; Bahwa Partai PDIP belum mengalami kerugian secara materiil akibatadanya postingan gambar tersebut saat ini belum menimbulkan efekberupa penurunan perolehan suara, perpecahan maupun permusuhandikalangan internal partal

ke partai dan koalisikoalisinya, postingan dibaca seolaholan Megawati tidak butuh suaraUmat Islam dan pelapor mengkawatirkan berita yang dianggap hoaxtersebut akan merugikan partai dan koalisi, yang bilamana hal ini tidakdiantisipasi akan menjadi hal buruk bagi partai itu;Bahwa rangkaian katakata dalam baliho tersebut jelas ada efek danakibatnya karena bisa mempengaruhi lawan bicara atau kepada calonpemimpinnya dan berpengaruh sangat besar kepada suara umat Islamyang mengakibatkan kerugian bagi partal

tidakmempunyai kekuatan hukum berdasarkan keputusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan No: 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 20Januari 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptanggal 5 Februari 2009 ;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No:1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tersebut telah didasarkan ataspertimbangan yang pada pokoknya menyatakan akta yang dibuatoleh TERGUGAT i.c oleh Notaris Muhamad Hanafi, SH akta No.1 tanggal 1 Juni 2005 adalah bukan AD/ART (asli) yang disahkandalam hasil kongres PARTAl

Yang oleh Pengadilan NegeriJakarta Selatan No. 1129/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel telah dinyatakanbertentangan dengan Hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;Bahwa pelaksanaan kongres kelll PARTAl AMANAT NASIONALharusnya dilaksanakan berdasarkan AD/ART PAN hasil kongresHal. 14 dari 44 hal. Put. No. 338 K/TUN/201 119.20.PARTAI AMANAT NASIONAL ke Il di Semarang April 2005 yangsah (asli), karena pelaksanaan kongres nyatanyata diatur dalamAD/ART PAN tersebut.

Bahwa makna Makna kata PA bagi masyarakat Aceh mengacu kepadasalah satu nama partal yang ada di Aceh yakni Partai Aceh, terlebih lagidalam suasana Pilkada dan yang dibicarakan pun masih tentang prosespemilihan gubernur dan wakil gubernur. Akibat perbuatan terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL mengakibatkannama Partai Aceh menjadi tercemar dan terhina. Hal ini secara tegasdisikapi oleh saksi YUSNI YUSUF selaku Pengurus Dewan PimpinanSagoe Partai Aceh Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

;Dalam paragraf 2 (dua) halaman 22:Bahwa keberatan atas pemecatanPemohon Kasasi/Penggugat dari keanggotaan Partai merupakanperselisihan partai politik yang belum pernah diselesaikan secarainternal partal politik .

. 2 Tahun 2011 tentangPartai Politik, dalam Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 20 ayat(4) Anggaran Dasar PPP huruf (a) dan (b), menyebutkan bahwaperselisihan Partai Politik ditentukan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART, sehingga PenyelesaianPerselisihan Internal Partai Politik dilakukan oleh suatu MahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik,dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat belum pernahdiselesaikan melalui Mahkamah Partal

Udin Kamaludin, A.Ma oleh Puti Melati,S.Sn, MBA belum dapat diproses karena masih terjadi konflikHalaman 32 dari 105 halaman Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUNBDG13)14)15)16)17)internal partal, sehingga persyaratan proses PAW harus dilengkapidengan Keputusan Mahkamah Partai;Pada tanggal 5 Januari 2016,Sekretaris Daerah Kota Cimahimengirimkan surat nomor 171/13/Pem Hal Pergantian Antar waktuAnggota DPRD Kota Cimahi kepada Sekretaris Daerah ProvinsiJawa Barat, menyampaikan bahwa tidak diperlukan keputusanmahkamah

Udin Kamaludin, A.Mabelum dapat diproses sebelum melengkapi dokumen keputusanperkara dari Mahkamah Partal;Pada tanggal 12 April 2016, Sekretaris Daerah Kota Cimahimengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 170/1479/Pem, hal Penyampaian kelengkapan DokumenPAW Anggota DPRD Kota Cimahi, menyampaikan dokumen dariMahkamah Partai DPP PPP;Pada tanggal 2 Mei 2016, Sekretaris Daerah Kota Cimahimengirimkan surat kepada Sekretraris Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 170/2028/Pem, hal Penyampaian

sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelasdan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas,untuk mencapai kejelasan dari keputusan yang dikeluarkan ;Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (1) dan (2) menyebutkan :Ayat (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu sebagai anggota karena :a Meninggaldunia ; b = Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;Halaman 95 dari 105 halaman Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUNBDGC diusulkan oleh Partal

Bahwa perjudian adalah salah satu bentukperbuatan tercela yang bertentangan dengan Pancasilasebagai Dasar Negara dan bertentangan pula dengan AD danART Partai Hati Nurani Rakyat (PARTAI HANURA), dan olehkarena penggugat adalah anggota PARTAl HANURA makaakibat perbuatan penggugat itu telah mencemarkan nama baikPartai.

Membuat Keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadipengurus partal politik;d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan umum Presidendan wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati;e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakatdan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;7aMenyalahgunakan wewenang;g.

Bahwa saksi ada menyampaikan dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan sebenarnya Peggugat tidak bersalah, tapi karena Tergugat setiap malam didatangi 5 (lima) orang Timses dari salah satu Partal untuk memenangkan Pemilu tahun ini, Penggugat diberhentikan dulu untuk sementara waktu dan kemudian akan mengangkat kembali setelahn Pemilu ( keterangan saksi Tarmidi dan saksi M. Asfia dipersidangan);17. Bahwa Pjs.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganditemukan fakta hukum, adanya pertemuan antara Penggugat denganTergugat, yang mana dalam pertemuan tersebut pada pokoknya Penggugatdiberhentikan secara tetap oleh Tergugat dan sebenarnya tidak ada laranganatau alasan untuk diberhentikan, akan tetapi ditemukan fakta dipersidanganbahwa Tergugat menekankan kepada Penggugat untuk membantumemenangkan suara salah satu partai politik yaitu partal demokrat dalampemilu Legislatif Tahun 2019 di

DPD dan DPRD dan Peraturan PemerintahNo. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PeraturanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DewanPerwakila n Rakyat Daerah, keanggotaan DPRD3Kabupat en/Kota dir esmikan dengan Keputusan GubernurPembentukan dan pengisian keanggotaan Lembaga LegislatifDPRD Kabupaten Deiyai merupakan proses. politik yangdilaksanakan melalui tahapan; Pendaftaran peserta Pemilu' oleh partai partai3 Pengajuan namanama calon Anggota DPRD daripeserta Pemilu (dari partai partal

Undang Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DanDewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : Hasil Pemiluanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kotaterdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehansuara calon = anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRDkabupaten/kota ;Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati objeksengketa ke 1, didalam lampirannya berisi Berita Acaratentang Penghitungan perolehan suara partal

mengajukan pengunduran diri sebagai anggota partaiNasdem dan kembali kepartal) HANURA Kabupaten HSS, dankemudian surat PENGGUGAT tersebut diterima serta diproses secaraadministrasi oleh Partai Nasdem.Bahwa atas adanya keinginan PENGGUGAT untuk mengundurkan diriditolak dengan tegas oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PartaiHanura Kab.HSS(TERGUGAT Il) dan adanya surat pengunduran dirisebagai anggota partai Nasdem Kab.HSS dan kembali kepartaiHANURA Kabupaten HSSkemudian PENGGUGAT datang kesekretariat Partal

PARTAl HANURA telah menyiapkanseperangkat tatanan dalam mengelola organisasi, semuanya sudahsangat jelas karena perangkat tersebut disusun dan disahkan dari hasilMUNASLUB HANURA tahun 2016.

SAKSI Il TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat kediaman di LK RT 02 Kelurahan Kedaton KecamatanKayuagung, Kabbupaten Ogan Komering llir, dibawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut:bahwa saksi adalah teman satu partal dengan Tergugat, dan saksi kenaldengan Penggugat dan Tergugat;bahwa pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat berstatus duda danJanda punya anak bawaan;bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersamadi rumah milik sendiri