Putusan Nomor 0185/Pdt.P/2017/PA.Tbn.persyaratan menguruskan pembenahan Akta kelahiran anak ParaPemohon, bernama 1. XX umur 8 tahun 5 bulan, 2. XX umur 4 tahun 11bulan dan untuk membuat paspor pemberangkatan Umroh;8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan inidalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaanperkara ini;9.

Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama dan tempat tanggal lahir tersebut untuk dijadikan alasan hukum(kepastian hukum) persyaratan menguruskan pembenahan Aktakelahiran anak Para Pemohon, bernama 1.JUH umur 22 tahun, 2. TJREumur 17 tahun, 3.TEA umur 15 tahun;8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan inidalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaanperkara ini;9.

Akta Nikah seharusnyasesuai dengan dokumendokumen pribadi Pemohon tersebut, yakniyang benar adalah Pemohon XX, untuk itu Para Pemohon mohon agarPengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan namaPemohon tersebut pada Akta Nikah Para Pemohon tersebut, sesuaidengan dokumendokumen pribadi Pemohon ;Bahwa, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan PenetapanPerubahan Nama tersebut pada Akta Nikah dari Pengadilan AgamaTuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratanmengurus pembenahan

Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan NamaPemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum)persyaratan mengurus pembenahan Akte Kelahiran anak Para Pemohonbernama XXX umur 25 tahun, dan XXX umur 20 tahun;.

nasional;e Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Revitalisasi PKP IndonesiaTingkat Provinsi Nomor : 060/DPN PKP IND/X/2010;e Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor : 026/SKEP/DPN PKPIND/X1/2010, tentang Tata Tertib Rapat Revitalisasi DPP PKPIndonesia;e Hasil Rakornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampaidengan 1 Juni 2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentanginstruksi evaluasi hasil pileg 9 April 2014 PKP Indonesia secaraberjenjang;e Hasil Muspimnas PKP Indonesia tanggal 2 4 Maret 2013tentang konsolidasi dan pembenahan

Pelaksanaan (Juklak) Revitalisasi PKP Indonesia TingkatProvinsi tingkat Provinsi Nomor : 060/DPN PKP IND/X/2010;Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor : 026/SKEP/DPN PKP IND/X1/2010, tentang Tata Tertib Rapat Revitalisasi DPP PKP Indonesia;Hasil Rakornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampai dengan 1Juni 2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentang instruksievaluasi hasil pileg 9 April 2014 PKP Indonesia secara berjenjang;Hasil Muspimnas PKP Indonesia tanggal 2 4 Maret 2013 tentangkonsolidasi dan pembenahan

nasional;Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Revitalisasi PKP Indonesia TingkatProvinsi Nomor : 060/DPN PKP IND/X/2010;Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor : 026/SKEP/DPN PKP IND/X1/2010, tentang Tata Tertib Rapat Revitalisasi DPP PKP Indonesia;Hasil Rakornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampai dengan 1Juni 2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentang instruksievaluasi hasil pileg 9 April 2014 PKP Indonesia secara berjenjang;Hasil Muspimnas PKP Indonesia tanggal 2 4 Maret 2013 tentangkonsolidasi dan pembenahan

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Revitalisasi PKP Indonesia TingkatProvinsi No. 060 / DPN PKP IND / X/ 2010;Keputusan DPN PKP Indonesia No. 026 / SKEP / DPN PKP IND / XI /2010 tentang Tata Tertiob Rapat Revitalisasi DPP PKP Indonesia ;Hasil Rekornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampai dengan 1Juni 2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentang Instruksi EvaluasiHasil Pileg 09 April 2014 PKP Indonesia secara berjenjang ;39e Hasil Muspimnas PKP Indonesia tertanggal 02 04 Maret 2013tentang Konsilidasi dan Pembenahan

Bahwa oleh karena itu para pemohon sangat membutuhkan penetapanperubahan biodata pada akta nikah dari Pengadilan Agama Tulungagung,untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapatdigunakan para pemohon untuk mengurus pembenahan Kartu Keluarga danKartu Tanda Penduduk;9.

verifikasi yang dinyatakan lolos hanya 2 calon, yangtidak lolos tidak bisa ikut;Bahwa Yang menyatakan hanya 2 calon yang lolos verifikasi itu suratdari Sekda Kabupaten Donggala;Bahwa yang menentukan bakal calon adalah P2KD desa Tambu;Halaman 12 dari 19 Putusan Gugatan Nomor 31 /Pdt.G/2019/PN Dglparaf KM HAI HAIl Bahwa Ada hasil verifikasi dari P2KD desa Tambu kemudian ke Sekdadan keluar surat Kabag Hukum;Bahwa setelah surat dari Sekda turun, P2KD desa menyapaikan kepadasaksi dan P2KD desa diadakan pembenahan

berkas;Bahwa Setelah pembenahan berkas, semua diundang dan yangberkasnya tidak lengkap untuk dilengkapi;Bahwa saja yang lolos berkas berdasarkan seleksi berkas dari P2KDKabupaten adalah Ahmad dan Sarlin;Bahwa Ahmad tidak lolos menjadi calon karena berdasarkan hasilassesment dari P2KD Kabupaten dia tidak lolos;Bahwa agak lama selisih antara hasil verifikasi dengan hasil assesment;Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penetapan calon yang 5orang tersebut;Bahwa Ahmad, apakah tidak keberatan pada

pihak Perusahaan jauh harisebelum mereka melakukan aksi mogok yang jelasjelas tidak sesuai denganaturan tersebut;Bahwa kami berpendapat Majelis Hakim tidak mempertimbangkan, saat merekamelakukan aksi mogok yang tidak sesuai aturan tersebut, bahwa pada saat itupihak Perusahaan telah memberi dan membenahi hak normatif karyawan, kalaudikatakan puncak kekecewaan itu tidak benar, kalau memang bentukkekecewaan kenapa harus menunggu dan bekerja selama bertahuntahun, kenapatidak sejak dulu sebelum ada pembenahan

Kenapa pada saat mulai ada pembenahan yang lebih baik justru merekamengadakan aksi seolah saat itu Perusahaan tidak benar? Apakah sebenarnyamereka justru tidak menginginkan adanya perbaikkan di Perusahaan? Ada apadibalik semua ini? Mengherankan?

Sieprancangan peraturan tata tertio kKonferensi rakyat daerah Hubula;1 (satu) bendel dokumen ILWP: pengacara internasional untuk PapuaBarat;1 (satu) bendel dokumen Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Hubula wilayahfraksi lapago;1 (satu) bendel dokumen Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayahBaliem Papua perihal : undangan kegiatan demonstrasi dukungan diluar negeri;1 (satu) bendel dokumen Konferensi Rakyat Daerah Hubula rancanganprogram;1 (satu) bendel Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayahBaliem Pembenahan

SiepRancangan Peraturan Tata Tertib Konferensi Rakyat Daerah Hubula;1 (satu) bendel dokumen ILWP: pengacara internasional untuk PapuaBarat;1 (satu) bendel dokumen Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Hubula wilayahfraksi lapago;1 (satu) bendel dokumen Komite Nasional Papua Barat (KNPB) WilayahBaliem Papua perihal: undangan kegiatan demontrasi dukungan di luarnegeri;1 (satu) bendel dokumen Konferensi Rakyat Daerah Hubula rancanganprogram;1 (satu) bendel Komite Nasional Papua Barat (KNPB) WilayahBaliem Pembenahan

Kemudian atas dasarpemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannyauntuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali kemasyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undangundang, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntutterdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dan

Pemohon 1;Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnyasesual dengan dokumendokumen pribadi Pemohon tersebut, yakniyang benar adalah Nama Pemohon I XX, untuk itu Para Pemohonmohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan PenetapanPerubahan nama Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuaidengan dokumendokumen pribadi Pemohon ;Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum)persyaratan mengurus pembahruan Kartu Keluarga, pembenahan

Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003tentang Pemutusan Hubungan Kerja :Pasal 151 ayat (1) : " Pengusaha, pekerja/ buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harusmengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja":Penjelasan Pasal 151 ayat (1) tersebut di atas adalah : "Yangdimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinyapemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja,penghematan, pembenahan

Ketenagakerjaan Nomor : 13 Tahun 2003 mengatur :"Pengusaha, pekerja/ buruh, serikat pekerja/ serikat buruh dan pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja";Penjelasan dari Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Nomor : 13 Tahun2003 berbunyi : "Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat iniadalah kegiatan kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain : Pengaturan waktu kerja; Penghematan; Pembenahan

tertera dalam Pasal 151 ayat (1) beserta penjelasannya dalampersidangan sebagaimana sudah disampaikan oleh Para Pemohon Kasasimelalui buktibukti yuridis yang ada, bahwa Termohon Kasasi/ Pengusahabelum sama sekali menjalankan segala upaya agar jangan terjadipemutusan hubungan kerja, Termohon Kasasi sama sekali belum pernahmelakukan tindakan terhadap Para Pemohon Kasasi sebagaimanadiharuskan dalam Pasal 151 ayat (1) dan penjelasannya berupa tindakansebagai berikut : Pengaturan waktu kerja; Penghematan; Pembenahan

No. 391 K/Pdt.Sus/201012.Bahwa Para Pemohon Kasasi melalui Serikat Pekerja SCB Indonesia telahmelakukan berbagai protes dan upaya agar Termohon Kasasi memenuhiketentuan Pasal 151 ayat (1) UU No. 13/ 2003 beserta penjelasannya yaituharus dilakukan upayaupaya untuk mengusahakan agar PHK tidak terjadiberupa tindakan :Pengaturan waktu kerja;Penghematan;Pembenahan metode kerja; Dan memberikan pembinaan kepada pekerja/ buruh;13.Bahwa Termohon Kasasi juga belum melaksanakan ketentuan peraturansebagaimana

Ketentuan ini dijabarkan lebihlanjut dalam penjelasan Pasal 151 ayat (1) UUNo.13 Tahun 2003 "Yang dimaksud dengan segalaupaya dalam ayat ini adalah kegiatankegiatan yangpositif yang pada akhirnya dapat menghindariterjadinya pemutusan hubungan kerja antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan,pembenahan metode kerja dan memberikanpembinaan kepada pekerja/ buruh;.

Harapan Widyatama Pertiwi menolakbingkisan karena menginginkan uangnya saja dan minta kepada Penggugat I dan Penggugat IIuntuk menjual bingkisan saja, tetapi Penggugat I dan Penggugat II tidak bersedia ;Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Penggugat I dan Penggugat II sebagai Pengurus Koperasimeminta ijin kepada Pembina Koperasi untuk memakai lantai atas untuk mengadakan rapat12.pembenahan koperasi, rapat berlangsung pukul 15.40 WIB dengan dihadiri sekitar 21 oranganggota koperasi.Pada awalnya pengurus

Meminta ijin rapat untuk pembenahan koperasi, ternyata dalam rapat memunculkan idepemutihan dana koperasi yang secara tidak langsung telah membubarkan koperasi ;14.

Pembina koperasi mengucapkan kalimat tersebut diatas karena merasatelah dibohongi yaitu bahwa bingkisan akhir tahun diberikan kepada anggota koperasi dikatakan dari sisaanggaran ternyata pemberian bingkisan tersebut dipotong dari sisa hasil usaha tabungan dan SHUpinjaman anggota koperasi tanpa adanya rapat anggota koperasi sebagai keputusan tertinggi dan memintaijin rapat untuk pembenahan koperasi ternyata dalam rapat memunculkan ide pemutihan dana koperasiyang secara tidak langsung telah membubarkan

Nikah seharusnyasesuai dengan dokumendokumen pribadi Pemohon tersebut, yakniyang benar adalah Pemohon XX, untuk itu Para Pemohon mohon agarPengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan namaPemohon tersebut pada Akta Nikah Para Pemohon tersebut, sesuaidengan dokumendokumen pribadi Pemohon ;Bahwa, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan PenetapanPerubahan Namatersebut pada Akta Nikah dari Pengadilan AgamaTuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratanmenguruskan pembenahan

dan bermeterai cukup (P.8);Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akanmenyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa para Pemohon menemui kendala ketika akanmengurus pembenahan

Rp.15.000.000,+Zyrexindo JakartaRp.15.000.0006 21122010 Biaya Pelatihan Guru ke PT. (0,Zyrexindo Jkt.07 28122010 Biaya Pembenahan Gudang Rp.5.000.000,Sekolah Mandiri SMK Negeri 1 BireuenRp.14.115.0008 28122010 Pembelian AC Aplet 2 PK 0,keperluan Ruang PerakitanLaptop dan PC Sekolah Halaman 4 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA Mandiri SMK Negeri 1 Bireuen Jumlah Pengeluaran IRp.69.000.00(0,Jumlah Penerimaan Rp500.000. Saldo IRp431.000.000,(000 Jumlah IRp500.000.

Aminuddin Rp. 30.000.000 terdakwa Il serahkanmelalui terdakwa 1), biaya pembenahan gudang (Rp. 5.000.000 diserahkankepada Sdr.

ZyrexindoJakartaO07 28122010 Biaya Pembenahan Rp. 5.000.000,Gudang SekolahMandiri SMK Negeri 1Bireuen08 28122010 Pembelian AC Aplet 2 Rp.14.115.000,PK keperluan RuangPerakitan Laptop danPC Sekolah MandiriSMK Negeri 1 Bireuen Jumlah Pengeluaran IRp.69.000.000, Jumlah IRp.500.000.00 Saldo IRp 431.000.000,Penerimaan 0Jumlah IRp.500.000.00 Jumlah IRp.500.000.0000 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Sekolan MenengahKejuruan SMKN 1 Bireuen dan PT.

Aminuddin Rp. 30.000.000 terdakwa Il serahkanmelalui terdakwa I), biaya pembenahan gudang (Rp. 5.000.000 diserahkankepada Sdr.

Aminuddin Rp. 30.000.000 terdakwa Il serahkanmelalui terdakwa I), biaya pembenahan gudang (Rp. 5.000.000 diserahkankepada Sdr. Imran selaku Ketua), Pembelian Air Conditioner 2 PK 2 unit(Rp.14.115.000, pembelian ke Toko Mexico) dan pada saat itu yangmemesan adalah Saudara Muzakir sedangkan untuk pembayaranterdakwa II dan terdakwa I.Dari rincian penggunaan anggaran tersebut terdapat kekurangan anggaransebesar Rp. 1.100.000, untuk pembelian Air Conditioner.3.

Hal 2 dari 9 hal.mengurus pembenahan Akta kelahiran anak Para Pemohon bernama :1.XX, umur 20 tahun., 2.XX, umur9 tahun ;8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalampersidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara in1;9.

Kemudian atas dasarpemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannyauntuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali kemasyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undangundang, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntutterdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dan

pribadi Pemohon Il;Bahwa nama Pemohon Il yang tertera pada Akta Nikah seharusnyasesuai dengan dokumendokumen pribadi Pemohon Il tersebut, yakniyang benar adalah Nama Pemohon Il YYYY, untuk itu Para Pemohonmohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan PenetapanPerubahan nama Pemohon Il pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuaidengan dokumendokumen pribadi Pemohon Il;Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum)persyaratan mengurus pembenahan

Kemudian atas dasarpemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannyauntuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali kemasyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undangundang, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntutterdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dan