Pemohon 1;Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnyasesual dengan dokumendokumen pribadi Pemohon tersebut, yakniyang benar adalah Nama Pemohon I XX, untuk itu Para Pemohonmohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan PenetapanPerubahan nama Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuaidengan dokumendokumen pribadi Pemohon ;Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum)persyaratan mengurus pembahruan Kartu Keluarga, pembenahan

Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama dan tempat tanggal lahir tersebut untuk dijadikan alasan hukum(kepastian hukum) persyaratan menguruskan pembenahan Aktakelahiran anak Para Pemohon, bernama 1.JUH umur 22 tahun, 2. TJREumur 17 tahun, 3.TEA umur 15 tahun;8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan inidalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaanperkara ini;9.

Putusan Nomor 0185/Pdt.P/2017/PA.Tbn.persyaratan menguruskan pembenahan Akta kelahiran anak ParaPemohon, bernama 1. XX umur 8 tahun 5 bulan, 2. XX umur 4 tahun 11bulan dan untuk membuat paspor pemberangkatan Umroh;8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan inidalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaanperkara ini;9.

dokumendokumen pribadiPemohon I;Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnyasesuai dengan dokumendokumen pribadi Pemohon tersebut, yakniyang benar adalah Nama Pemohon PEMOHON1, untuk itu ParaPemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkanPenetapan Perubahan nama Pemohon pada Akta Nikah ParaPemohon, sesuai dengan dokumendokumen pribadi Pemohon ;Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum)persayaratan menguruskan pembenahan

Sieprancangan peraturan tata tertio kKonferensi rakyat daerah Hubula;1 (satu) bendel dokumen ILWP: pengacara internasional untuk PapuaBarat;1 (satu) bendel dokumen Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Hubula wilayahfraksi lapago;1 (satu) bendel dokumen Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayahBaliem Papua perihal : undangan kegiatan demonstrasi dukungan diluar negeri;1 (satu) bendel dokumen Konferensi Rakyat Daerah Hubula rancanganprogram;1 (satu) bendel Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayahBaliem Pembenahan

SiepRancangan Peraturan Tata Tertib Konferensi Rakyat Daerah Hubula;1 (satu) bendel dokumen ILWP: pengacara internasional untuk PapuaBarat;1 (satu) bendel dokumen Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Hubula wilayahfraksi lapago;1 (satu) bendel dokumen Komite Nasional Papua Barat (KNPB) WilayahBaliem Papua perihal: undangan kegiatan demontrasi dukungan di luarnegeri;1 (satu) bendel dokumen Konferensi Rakyat Daerah Hubula rancanganprogram;1 (satu) bendel Komite Nasional Papua Barat (KNPB) WilayahBaliem Pembenahan

pihak Perusahaan jauh harisebelum mereka melakukan aksi mogok yang jelasjelas tidak sesuai denganaturan tersebut;Bahwa kami berpendapat Majelis Hakim tidak mempertimbangkan, saat merekamelakukan aksi mogok yang tidak sesuai aturan tersebut, bahwa pada saat itupihak Perusahaan telah memberi dan membenahi hak normatif karyawan, kalaudikatakan puncak kekecewaan itu tidak benar, kalau memang bentukkekecewaan kenapa harus menunggu dan bekerja selama bertahuntahun, kenapatidak sejak dulu sebelum ada pembenahan

Kenapa pada saat mulai ada pembenahan yang lebih baik justru merekamengadakan aksi seolah saat itu Perusahaan tidak benar? Apakah sebenarnyamereka justru tidak menginginkan adanya perbaikkan di Perusahaan? Ada apadibalik semua ini? Mengherankan?

Harapan Widyatama Pertiwi menolakbingkisan karena menginginkan uangnya saja dan minta kepada Penggugat I dan Penggugat IIuntuk menjual bingkisan saja, tetapi Penggugat I dan Penggugat II tidak bersedia ;Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Penggugat I dan Penggugat II sebagai Pengurus Koperasimeminta ijin kepada Pembina Koperasi untuk memakai lantai atas untuk mengadakan rapat12.pembenahan koperasi, rapat berlangsung pukul 15.40 WIB dengan dihadiri sekitar 21 oranganggota koperasi.Pada awalnya pengurus

Meminta ijin rapat untuk pembenahan koperasi, ternyata dalam rapat memunculkan idepemutihan dana koperasi yang secara tidak langsung telah membubarkan koperasi ;14.

Pembina koperasi mengucapkan kalimat tersebut diatas karena merasatelah dibohongi yaitu bahwa bingkisan akhir tahun diberikan kepada anggota koperasi dikatakan dari sisaanggaran ternyata pemberian bingkisan tersebut dipotong dari sisa hasil usaha tabungan dan SHUpinjaman anggota koperasi tanpa adanya rapat anggota koperasi sebagai keputusan tertinggi dan memintaijin rapat untuk pembenahan koperasi ternyata dalam rapat memunculkan ide pemutihan dana koperasiyang secara tidak langsung telah membubarkan

Kemudian atas dasarpemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannyauntuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali kemasyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undangundang, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntutterdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dan

Fotokopi akta cerai atas nama Nur Asyiah binti H.Abd Malik, nomor1490/AC/2008/PA.Lmg, tanggal 11092008, yang dikeluarkan oleh paniterapengadilan agama lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan denganaslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;2S: Fotokopi surat permohonan pembenahan nama, nomor470/825/413.308.11/2020, tanggal 14092020, yang dikeluarkan olehkepala desa plangwot, kec laren kab lamongan, bermeterai cukup, telahdicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atasdalildalil :Bahwa Pengugat adalah karyawan pada Tergugat dengan posisisebagai Chief of Mekanik,dengan masa kerja lebih dari 10 tahun,yakni sejaktahun 2000 sampai dengan gugatan ini diajukan ;Bahwa pada suatu hari kirakira bulan desember 2010 ketikaperusahaan melakukan pembenahan

Bahwa oleh karena itu para pemohon sangat membutuhkan penetapanperubahan biodata pada akta nikah dari Pengadilan Agama Tulungagung,untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapatdigunakan para pemohon untuk mengurus pembenahan Kartu Keluarga danKartu Tanda Penduduk;9.

nasional;e Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Revitalisasi PKP IndonesiaTingkat Provinsi Nomor : 060/DPN PKP IND/X/2010;e Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor : 026/SKEP/DPN PKPIND/X1/2010, tentang Tata Tertib Rapat Revitalisasi DPP PKPIndonesia;e Hasil Rakornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampaidengan 1 Juni 2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentanginstruksi evaluasi hasil pileg 9 April 2014 PKP Indonesia secaraberjenjang;e Hasil Muspimnas PKP Indonesia tanggal 2 4 Maret 2013tentang konsolidasi dan pembenahan

Pelaksanaan (Juklak) Revitalisasi PKP Indonesia TingkatProvinsi tingkat Provinsi Nomor : 060/DPN PKP IND/X/2010;Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor : 026/SKEP/DPN PKP IND/X1/2010, tentang Tata Tertib Rapat Revitalisasi DPP PKP Indonesia;Hasil Rakornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampai dengan 1Juni 2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentang instruksievaluasi hasil pileg 9 April 2014 PKP Indonesia secara berjenjang;Hasil Muspimnas PKP Indonesia tanggal 2 4 Maret 2013 tentangkonsolidasi dan pembenahan

nasional;Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Revitalisasi PKP Indonesia TingkatProvinsi Nomor : 060/DPN PKP IND/X/2010;Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor : 026/SKEP/DPN PKP IND/X1/2010, tentang Tata Tertib Rapat Revitalisasi DPP PKP Indonesia;Hasil Rakornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampai dengan 1Juni 2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentang instruksievaluasi hasil pileg 9 April 2014 PKP Indonesia secara berjenjang;Hasil Muspimnas PKP Indonesia tanggal 2 4 Maret 2013 tentangkonsolidasi dan pembenahan

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Revitalisasi PKP Indonesia TingkatProvinsi No. 060 / DPN PKP IND / X/ 2010;Keputusan DPN PKP Indonesia No. 026 / SKEP / DPN PKP IND / XI /2010 tentang Tata Tertiob Rapat Revitalisasi DPP PKP Indonesia ;Hasil Rekornas PKP Indonesia tertanggal 31 Mei sampai dengan 1Juni 2014 di Sekretariat DPN PKP Indonesia tentang Instruksi EvaluasiHasil Pileg 09 April 2014 PKP Indonesia secara berjenjang ;39e Hasil Muspimnas PKP Indonesia tertanggal 02 04 Maret 2013tentang Konsilidasi dan Pembenahan

verifikasi yang dinyatakan lolos hanya 2 calon, yangtidak lolos tidak bisa ikut;Bahwa Yang menyatakan hanya 2 calon yang lolos verifikasi itu suratdari Sekda Kabupaten Donggala;Bahwa yang menentukan bakal calon adalah P2KD desa Tambu;Halaman 12 dari 19 Putusan Gugatan Nomor 31 /Pdt.G/2019/PN Dglparaf KM HAI HAIl Bahwa Ada hasil verifikasi dari P2KD desa Tambu kemudian ke Sekdadan keluar surat Kabag Hukum;Bahwa setelah surat dari Sekda turun, P2KD desa menyapaikan kepadasaksi dan P2KD desa diadakan pembenahan

berkas;Bahwa Setelah pembenahan berkas, semua diundang dan yangberkasnya tidak lengkap untuk dilengkapi;Bahwa saja yang lolos berkas berdasarkan seleksi berkas dari P2KDKabupaten adalah Ahmad dan Sarlin;Bahwa Ahmad tidak lolos menjadi calon karena berdasarkan hasilassesment dari P2KD Kabupaten dia tidak lolos;Bahwa agak lama selisih antara hasil verifikasi dengan hasil assesment;Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penetapan calon yang 5orang tersebut;Bahwa Ahmad, apakah tidak keberatan pada

Nikah seharusnyasesuai dengan dokumendokumen pribadi Pemohon tersebut, yakniyang benar adalah Pemohon XX, untuk itu Para Pemohon mohon agarPengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan namaPemohon tersebut pada Akta Nikah Para Pemohon tersebut, sesuaidengan dokumendokumen pribadi Pemohon ;Bahwa, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan PenetapanPerubahan Namatersebut pada Akta Nikah dari Pengadilan AgamaTuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratanmenguruskan pembenahan

dan bermeterai cukup (P.8);Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akanmenyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa para Pemohon menemui kendala ketika akanmengurus pembenahan

pribadi Pemohon Il;Bahwa nama Pemohon Il yang tertera pada Akta Nikah seharusnyasesuai dengan dokumendokumen pribadi Pemohon Il tersebut, yakniyang benar adalah Nama Pemohon Il YYYY, untuk itu Para Pemohonmohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan PenetapanPerubahan nama Pemohon Il pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuaidengan dokumendokumen pribadi Pemohon Il;Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum)persyaratan mengurus pembenahan

Kemudian atas dasarpemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannyauntuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali kemasyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undangundang, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntutterdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dan

Kemudian atas dasarpemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannyauntuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali kemasyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undangundang, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntutterdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dan

LATJE, S.Sos alias RISNO ALACE adalahPegawai Negeri Sipil berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati ParigiMoutong Nomor: 823.02/01.01/BKD/2009, tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 05 Januari 2009dengan penempatan pada bagian Staf Bidang Amdal pada Kantor BadanPengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Kabupaten Parigi Moutong, dengan tugassebagai Koordinator pembenahan pada kantor lingkungan hidup danmengkoordinir setiap SKPD untuk melakukan penghijauan

LATJE, S.Sos alias RISNO ALACE adalahPegawai Negeri Sipil berdasarkan berdasarkan Surat keputusan Parigi MoutongNomor: 823.02/01.01/BKD/2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 05 Januari 2009 denganpenempatan pada bagian Staf Bidang Amdal pada Kantor Badan PengelolaanLingkungan Hidup (PLH) Kabupaten Parigi Moutong, dengan tugas sebagaiKoordinator pembenahan pada kantor lingkungan hidup dan mengkoordinirsetiap SKPD untuk melakukan penghijauan di

Tonmenguruskan pembenahan Akta kelahiran anak Para Pemohon, bernama1. XXX umur 11 tahun 9 bulan, 2. XXXumur 6 tahun 3 bulan, dan untukmembuatkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama XXXumur 3tahun 2 bulan ;8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalampersidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;9.