Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 02-07-2015 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Bks.
Tanggal 18 April 2016 — H. Achmad Subarjo, disebut sebagai PENGGUGAT. M E L A W A N 1. H. Suhardi, disebut sebagai TERGUGAT I. 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi,disebut sebagaiTERGUGAT II. 3. H. Musadad Bin H. Salamun ( Ahli Waris H. Salamun ), disebut sebagai TERGUGAT III.
225 — 48
  • Suhardi, berdasarkan Nota Dinas dari Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan No. 130/ND/SPP/IX/2015 tanggal 10September 2015, diduga atas obyek Sertipikat Hak Milik Nomor1080/Kaliabang Tengah overlap/tumpang tindin dengan Sertipikat atasnama orang lain sebagai berikut: Hak Milik No. 4656/Kaliabang Tengah Surat Ukur No.2304/2005 NIB. 13020 luas 98 M? atas nama lIriansyah. Hak Milik No. 6902/Kaliabang Tengah Surat Ukur No.2657/2008 NIB. 14279 luas 97 M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 24-11-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/TUN/2016
Tanggal 13 Januari 2017 — PT. ARIO LEGIAN COTTAGE VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI BALI., II. ANDY LUKMAN JONATHAN;
82 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas nama PT Ario Legian Cottages yang tumpang tindin dengan HakMilik Nomor 1725/Kelurahan Kuta, Luas 5.100 m?
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 27-11-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 246/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 24 Februari 2015 — YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,2.PT. PADASA ENAM UTAMA
499 — 517
  • , hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor 173/Kptsl/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang PenunjukanAreal Hutan di Wilayah Provinsi Dati Riau sebagai Kawasan Hutan, danironisnya, meskipun KTUN tersebut di terbitkan di atas Kawasan HutanProduksi Terbatas akan tetapi areal pengganti sebagai persyaratan dalampelepasan kawasan hutannya belum terpenuhi, disamping itu sebahagianareal yang di lepaskan tersebut yaitu + 134 ( seratus tiga puluh empat ) Hektartumpang tindin
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Tanah
Putus : 29-09-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18 /Pdt.G/2015/PN Plg
Tanggal 29 September 2016 — Febrianto LAWAN Ahli Waris Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman, dkk
100 — 15
  • Bahwa pada tanggal 1 Januari 1983 Tergugat dengan suratNo.1/SW/Pn.Stp/1/83 secara melawan hukum telah mengajukanHalaman 45 dari 52 Halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2015/PN PLgpermohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.163, 164 dan 165 yangsaat itu milik Kemas Zainudin Yani ( Tjek Yan) bin Kemas Onie (sekarangmenjadi tanah Penggugat) kepada Tergugat Il (dahulu DirektoratJenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri) dengan alasan SHMNo.163, 164 dan 165 tumpang tindin dengan kepunyaan orang tuanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — YOHANNA DE MEYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DKK
119 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2015DALAM EKSEPSI ;Menyatakan eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IlIntervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;DALAM POKOK SENGKETA ;1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : SuratKeputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1/Agr/XI/HM/01.G/1971tanggal 20 Djuli 1971 yang menyatakan : tanah yang terletak di DesaSadang Kecamatan Tamah Kabupaten Sidoarjo adalah tanah hakpakai bekas hak gogolan tidak tetap seluas 42.138 Ha sepanjang yangtumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2018
Tanggal 8 Agustus 2018 — PT. MENSANA ANEKA SATWA VS DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
115 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Van derVlies dalam bukunya yang berjudul Handboek Wetgeving dan menurutUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, halhal yang menjadi dasarpertimbangan hukum Kementerian Pertanian RI cq Direktorat JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan cq Direktur Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan untuk menerbitkan suratsurat keputusansesungguhnya sangat rancu/janggal, tumpang tindin dan bertolakbelakang dengan peraturan yang lebih tinggi Kedudukannya;Bahwa selain itu urusan
Pengadilan PN SANGGAU Perdata
Register : 16-05-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SANGGAU Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Sag
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
GUSTI JAYA SAPUTRA
Tergugat:
PT. ANEKA TAMBANG ANTAM Tbk
106 — 25
  • Suriani hidup susah;Bahwa tanah orang tua Penggugat tidak tumpang tindin dengan tanah Ny.Fatimah, karena tanah orang tua Penggugat jauh dari objek sengketa;Bahwa. saksi tidak mengetahui pembebasan tanah yang dilakukan PT.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 67/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
Syamsul Bachri
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Dalimah
281 — 121
  • Duluterjadi tumpang tindin atau overlap dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01309tanggal 01 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 97/Bende/2005 tanggal 25 Mei 2005luas 500 m? An. Hajjah Dalima tidak diketahui oleh Tergugat karena jual beliPenggugat tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Kendari..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 19-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PEMERNTAH KABUPATEN KAPUAS HULU VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU., II. SERIANG (almarhum), DKK;
145 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UsahaNegara tersebut.Bahwa, sesuai dengan Surat Termohon Kasasi I/Tergugat (Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu) Nomor : 100.2/175//61.06/IX12014tanggal 01 September 2014 (bukti P.152/153 dalam daftrar bukti) yangmenjawab Surat Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Nomor:590/1163/SETDATTNH tanggal 20 Agustus 2014 disebutkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Kapuas Hulu (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) bahwa di atas tanah yang dibebaskan PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat terindikasi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/TUN/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — GANDHI GAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA., II. Hj. AISYAH YUDIN., III. PT. MITRA GRAHA SARANA., IV. Hj. ASNI, S.PI., V. PT. BANK MANDIRI (Persero)., VI. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. KANTOR CABANG ABEPURA;
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan positanya Penggugat mendalilkan masalahtumpang tindin tanah tersebut telah selesai dalam Berita AcaraPenyelesaian Tanah Adat Hanyaan Hamadi Kelurahan Argapura, akantetapi tidak pernah mendaftarkan tanah yang menjadi objek sengketakepada Badan Pertanahan Negara sebagai pihak yang berwenangmengeluarkan sertifikat kKepemilikan;4. Bahwa berdasarkan fakta di atas, gugatan Penggugat tidak mempunyaikapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan perkara aguo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA, DK VS KEPALABADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP – BATAM), DK
136 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NINDA PRATAMAVRIESINDO meminta data & izin Sistem Komunikasi Kabel Laut ParaPenggugat dan dalam pembahasan ditemukan kemungkinan overlap(tumpang tindin) antara lokasi reklamasi dengan posisi SistemKomunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, serta Para Penggugatmenyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 tahun1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem KomunikasiKabel Laut;Pada tanggal 22 Januari 2015 diadakan pertemuan antaraAsosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (ASKALSI)denganPT
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 34/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 11 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : H.ABDULLAH MANAF Diwakili Oleh : MARSUM
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK BRI SYARIAH
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
Terbanding/Tergugat IV : NURHIDAYATI
157 — 86
  • Bahwa dengan demikian atas 2 (dua) proses perkara yang sama dl Pengadilan yang sama pula dapat menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Tergugat I, hal mana dapat terjadi tumpang tindin putusan yang tidaksejalan satu dan lainnya karena ada perkara yang belum selesai, sehinggademi terciptanya suatu kepastian hukum maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat dalam perkara aquo DITOLAK;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi,mohon dianggap sebagai bagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1624 K/Pdt/2013
Tanggal 1 Oktober 2013 — Debora Vineska vs Tan Beng Phiau Dick, dk dan Nava Bharat (Singapore) Pte Limited, dkk
142 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sofwan Rahman dan Sadr.Suhendar, dan kedua orang tersebut telah melakukan gugatanpembatalan jual beli saham terhadap Para Penggugat pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst,tanggal 23 Maret 2010, maka kedua orang tersebut sudah selayaknyadan sepatutnya, bahkan tidak boleh tidak harus turut serta digugat olehPara Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, untuk menghindariputusan yang tumpang tindin antara perkara ini dengan putusanPengadilan Negeri Jakarta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Illegal Logging
Putus : 11-12-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — TOMMY DELSY, S.H.
414 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 771 K/Pid.Sus/2014 tersebut,sebagai berikut :1.Bahwa Judex Juris dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atausuatu kekeliruan yang nyata, dalam putusannya halaman 69 pada butir 1, 2dan butir 5 yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan penentuankawasan hutan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)Kalimantan Tengah dengan kawasan hutan menurut TGHK 1982 yangditentukan Pemerintah Pusat, dan ternyata areal PT KAL masuk KawasanHutan Produksi (HP), sehingga terdapat tumpang tindin
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
M. Syamsul Arief PT.Suvarna Bhumi Indonesia
Tergugat:
Teguh Rahardjo, S.E.
Turut Tergugat:
Diana Ika Oktaviani, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Malang
166 — 105
  • Bahwa Surat Gugatan Penggugat menjadi tidak sah, dimanaSurat Kuasa Penggugat di dalam persidangan ini terdapat dua surat kuasatelah terjadi tumpang tindin antara surat kuasa yang satu dengan suratkuasa yang lain, sehingga mengakibatkan Surat Kuasa mana yang akanHalaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Kpndigunakan oleh kuasa hukum Penggugat di dalam mewakili Penggugatatau Pemberi Kuasa di dalam perkara ini.1.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2458 K/Pdt./2015
Tanggal 27 Januari 2016 — MOHAMMAD MAS PENDI SOLEH VS Tuan Ir. IRWANDY MA. RAJABASA, dk
70 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 15 Agustus 2007 (bukti P16) belum dapatdiproses dengan alasan lokasi yang dimohonkan seluruhnyatumpang tindin dengan Izin Lokasi dan Arahan Lahan yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak yaitu Izin Lokasian. KPN Kantor Gubenur Kalimantan Barat dan Izin Lokasi an.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-08-2018 — Putus : 09-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 97/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 9 Nopember 2018 — 1.MASDRIYANTO 2.MOH SYAFITRI LAWAN 1. H. M. RIFAI BURHAN 2. H. TJIK OLAH MA (Muhammad Arsyad)
129 — 38
  • CITRA, dikuatirkan kemudianhari timbul masalah diantaranya tumpang tindin HGU karenaKabupaten Banyuasin baru berusia + 2 tahun dari pemekaranKabupaten Musi Banyuasin. Sehubungan proposal tersebut tidak diterima Pihak Manajement PT. KARYA SAWIT LESTARI (KSL), dengandemikian kepengurusan dan Anggota Kelompok Tani KARYABERSAMA Kelurahan Betung fakum, sampai di bubarkan padatahun2009.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-06-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 343/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : RUSLI WAHYUDI
Terbanding/Tergugat : JONGKI KUSUMA LIE
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
Terbanding/Turut Tergugat II : INGGRAINI YAMIN, S. H.
117 — 52
  • (videbutir 2.3 bagian Eksepsi Jawaban Tergugat) ;14.Bahwa demi menghindari tumpang tindin putusan dalam perkara inikhususnya mengenai adanya bidang bidang tanah yang diklaim olehPenggugat sebagai miliknya sedangkan Pengadilan telah memutuskanbahwa: "Menyatakan para Penggugat (sekarang Tergugat) adalahpemilik yang sah tanah dimana pabrik dari kantor perseroan berdiriserta turutanturutannya yang dilengkapi mesinmesin, inventaris danalat produksi yang ada di pabrik dan kantor perseroan, berikut alatproduksi
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 31-08-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 117/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
HJ. SITI HANIFAH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Intervensi:
ABDUL KARIM MAJID
67 — 40
  • dengan Buku Register Surat2 Keterangan TanahHalaman 65 Putusan Perkara Nomor 117/G/2018/PTUNMDNKabupaten Deli Serdang (vide bukti T14), diperoleh Fakta hukum bahwa SuratKeterangan Tanah yang menjadi alas hak Penggugat tersebut tidak terdaftardalam buku register keterangan tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut secarasubtansi/materi, Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketatelah sesuai dengan dasar pembatalan suatu sertipikat yaitu dengan dasarterjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 PK/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — BACHTIAR, DK VS SOEGIMAN JONGGOL
83 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyidikan yangdilakukan oleh Poltabes Pekanbaru karena adanya laporan pengaduandari Penggugat kepada Poltabes Pekanbaru sesuai Laporan Polisi NomorPol: LP/K/1015/VII/2009/SPKIII POLTABES, tertanggal 14 Juli 2009tentang Diduga terjadinya tindak pidana penyerobotan lahan danpengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 dan 406KUHP;Bahwa dari hasil Penyelidikan Poltabes Pekanbaru bagian UnitTipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada point 2 (dua) tersebut telahtergambar dengan jelas adanya tumpang tindin