Ditemukan 1661 data
Andi Salim, SH
Terdakwa:
HENDRA Alias ASENG Anak LIM HAN BUN
48 — 5
atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumahmilik saksi EDI PURWANTO Alias MARUL Bin RAMLI yang terletak di JalanMerdeka Timur Gang Kedondong Nomor 50 RT 004 RW 001 Desa MunggukKecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggauatau setidaktidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggauberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatanjahat, tanopa haka
UMARUL FARUQ, SH.
Terdakwa:
1.MARTINUS RUFPANG
2.LINO DUMA
493 — 101
Selanjutnya Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi: Setiap orang dilarangmenebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpamemiliki haka tau izin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ketiga, para terdakwa telah didakwamelakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pinada dalam Pasal 84 ayat(1) jo Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi:Pasal 84 ayat (1): Orang perseorangan yang
184 — 49
HAKa. Hak dari Para Penggugat DK/Para Tergugat DR (Vivi HalimDkk) yaitu : menerima serah terima 2 (dua) unit tanah kavlingseluas + 336 M2 (meter persegi), yang terletak di RoyalResidence Blok N, No. 10 serta Blok N, No. 20, Kawasan Puri11, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang ; setelah ViviHalim Dkk membayar lunas harga penjualan atas tanahtersebut (Vide Pasal 1 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 9PPJB).b.
43 — 74
Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43).VI.TAHAP AKHIR/PELEPASAN HAKA. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atastanah (Pasal 49 dan Pasal 51).B. Penghapusan hak kepemilikan pihak pertama (Pemilik tanah) atas tanahyang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52).C.Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama Pemerintah(Pasal 65 dan Pasal66).D.
Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43).VI.TAHAP AKHIR/PELEPASAN HAKA. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atastanah (Pasal 49 dan Pasal 51).B. Penghapusan hak kepemilikan pihak pertama (Pemilik tanah) atas tanahyang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52).C. Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama Pemerintah(Pasal 65 dan Pasal66).D. Inventaris tanah dalam asset daerah..
H. M. R. RUSDI, S.H.
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KADES TOYA KEC. AIKMEL
2.BUPATI LOMBOK TIMUR
95 — 30
Penetapan Hari Persidangan TerbukaUntuk Umum;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat' telah mengajukan gugatansebagaimana dalam Gugatannya tertanggal 26 Januari 2018 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 26 Januari2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Februari 2018 dalam RegisterPerkara Nomor: 12/G/2018/PTUN.MTR dengan mengemukakan alasanalasanGugatan sebagai berikut :Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat HakA
Terbanding/Tergugat X : ANDRIAS LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat VIII : ALVINA LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat VI : PUNGGU LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat IV : NONTJE LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat II : SINTJE LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat XI : ALEXSANDRO LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat IX : ALTJE LUISA MATANTU Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat VII : SIU LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat V : LUSYE LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat III : DEITJE LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Terbanding/Tergugat I : ANITA LONIO Diwakili Oleh : Adv. Wensi Richter, SH
Turut Terbanding/Penggugat X : JULIANTI DALOPE
Turut T
60 — 40
Lebih lanjut Ellyne Dwi Poespitasarimengatakan bahwa Yang mengatur dan mengatasi Tanah Kalakeranadalah tuatua kerabat yang Tua Untaranak, Haka Umbana, atau PakiItenan tanahtanah dan jika tuatua dari kerabat lain disebut Mapontol.
PRAJADI AGUS WINAKTU
Tergugat:
ADI NUGROHO
Turut Tergugat:
PT. SUMBER SEJAHTERA LESTARI LOMBOK
130 — 90
Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TERGUGAT II dan/atauTurut Tergugat atau siapa saja yang menguasasu atau menyimpanSertipikat Haka Gunga Bangunan Nomor 35 / Desa Pemenang Baratuntuk menyerahkan kepada PENGGUGAT;9.
107 — 42
Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Hak Sipildan Politik, Negara Republik Indonesia Mengakui segala hak hakmanusia di Indonesia termasuk didalamnya Hak Haka PARAPENGGUGAT, maka segala akibat hukum yang timbul dalamperkara ini yang di Derita Oleh PARA PENGGUGAT, adalahmerupakan tanggungjawab Negara Republik Indonesia Dalam Hal iniTERGUGAT , sebab akibat hukum yang disebabkan olehTERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VIII maka berdasrkanketentuan
123 — 45
., selakuKetua Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 200715pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor seharusnya mengadakanpenelitian dan inventarisasi atas tanah termasuk mengenaistatus hokum tanah yang haknya akan dilepaskan dan bertemuserta memberikan penjelasan atau penyuluhan langsung kepadapemilik / pemegang haka atas tanah mengenai' rencana dantujuan pengadaan tanah serta melakukan musyawarah negosiasiharga terhadap penawaran secara langsung namun padakenyataannya hal tersebut sama sekali
MUHAMMAD LUKMAN, MM., M.Si., selakuKetua Tim Pengkajian Calon Lokasi Tanah Sekolah tahun 2007pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor seharusnya mengadakanpenelitian dan inventarisasi atas tanah termasuk mengenaistatus hokum tanah yang haknya akan dilepaskan dan bertemuserta memberikan penjelasan atau penyuluhan langsung kepadapemilik / pemegang haka atas tanah mengenai' rencana dantujuan pengadaan tanah serta melakukan musyawarah negosiasiharga terhadap penawaran secara langsung namun padakenyataannya
40 — 21
Putusan No.xxxx/Padt.G/2019/PA.Btmmenyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atauakibat perkawinan yang sah, dengan demikian dua orang anak tersebut diatas, adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi,oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk melakukan Hadlanahatau haka asuh anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwamengasuh
622 — 535
Unsur tanpa haka. Dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UU ITE, unsur tanpa hak merupakanbagian dari sifat melawan hukum yang merupakan suatu kesalahandalam perbuatan pidana. Di dalamnya terkandung makna dapatdicelanya (verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya. Unsur iniharusnya dihubungkan dengan konteks UU ITE, yaknimentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi yangmemiliki muatan pencemaran nama baik.
53 — 23
olehMenteri Agraria sejak mulai berlakunya UndangUndang ini menjadihak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat 1, kecuali jika yangmempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalamPasal 21 .Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 1979 Tentang PokokPokok Kebijaksanaan DalamRangka pemberian Hak Barn Atas Tanah Asal Konversi HakHakHalaman 32 Putusan Nomor 15/PDT/2017/FT.DKI.Barat Pasal 1 diatur : Tanah Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dann Hak Pakai asal konversi haka
178 — 81
Haka atassejumlah uang Rp. 100.000, Apakah uang yang tadi saya titipkan atauuang lain nggak jadi soal. Begitu juga uang yang ada didalam rekeninguang itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu barang lalu kalau dgunakanmenjadi suatu penggelapan, kalau diganti dengan barang yang sama / uangyang sama, maka tidak ada penggelapan di dalamnya.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIANA REZKI S.H., LL. M
352 — 125
dimaksud;b) Kewajiban Pihak KEDUA:(1)(2)menyerahkan uang Muka Kerja Sama sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) kepada PIHAK PERTAMAdalam 3 tahap;membayar Royalti pemanfaatan hasil hutan kayu kepadaPIHAK PERTAMA pada setiap awal bulan yang dihitungberdasarkan kubikasi yang sudah dimanfaatkan dan tata carapembayarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1 SPKSini, dengan ukuran diameter sebagai berikut :(a) kayu dengan diameter 35 Cm Up sebesar Rp. 250.000/m3.Hal. 4 Put.No.356/Pid/2019/PT.DKI.2) Haka
SALMAN,SH.MH
Terdakwa:
Firmansyah Als Firman
42 — 12
Tanpa haka tau melawan hukum melakukan menyerahkan NarkotikaGolongan (satu) dalam bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN MdnAd.1.
I Dewa Ayu Wahyuni Mesi, SH
Terdakwa:
Said Mohammadzadeh Namvar
388 — 331
Dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum ;3: Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang laindengan cara apapun ;4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1. Unsur Setiap orang ;Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka 21 Undangundang R.I. No. 19tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang R.I.
SYAUGI, SE, M.Kes
Tergugat:
1.H. ADIL AHMAD DIYONO
2.KANTOR BPN Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi
64 — 6
manakala kemudian diikuti mengenai dalildalil dariTergugat mengenai Hak Guna Bangunan yang dilepaskan oleh Asmuni AZdengan jangka waktu 20 tahun maka dengan perhitungan waktu sesuai denganHalaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Padt.G/2018/PN Bywbukti T.4 maka Hak Guna Bangunan tersebut berakhir pada tahun 2008, dankemudian tanah tersebut harus kembali kepada siapa tanah tersebut dilepaskansesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 1996 Tentang Haka
Ida Ayu Ketut Sulasmi, SH
Terdakwa:
Eduard Lyubomirov Mladenov
362 — 291
Dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum ;3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang laindengan cara apapun ;4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1. Unsur Setiap orang ;Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka 21 Undangundang R.I. No. 19tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang R.I.
145 — 76
Haka;Bahwa rapat pada tahun 2012 itu mengenai Rapat anggotatahunan;Bahwa Rapat anggota tahunan harus dilaksanakan setiap satutahun sekali;Bahwa Ambo Dalle diangkat menjadi ketua Puskud Tahun 2012; Bahwa saat rapat ada keributan mengenai calon ketua;Bahwa saat rapat saksi sebagai anggota pengurus Puskud;Bahwa Saksi sebagai pengurus Puskud dari tahun 1999 sampaidengan sekarang ;Bahwa saat rapat tersebut yang hadir seluruh Anggota Puskud;Bahwa anggota Puskud yang terdaftar 100 KUD;Bahwa saat rapat peserta
156 — 12
materai tanda terima uang tanggal 2 Pebruari 1980,dan bukti surat (P.2) berupa surat keterangan ganti rugi tanggal 30 Januari 2011, sertadidukung keterangan saksi Penggugat yang bernama Bunga Neari Barus dan Bakti Ginting.Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat I obyek sengketa pertamaadalah milik Tergugat I yang diperoleh dengan mem,beli dari Tergugat II, dan Tergugat IImembeli dari pemilik sebelumnya yaitu tergugat II, hal ini didukung dengan bukti surat(T.I1b) berupa surat penyerahan haka