Ditemukan 1873 data
Terbanding/Tergugat I : PT. Bina Usaha Kampus
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
Terbanding/Tergugat III : Yenny Himawan, SH., M.Kn
68 — 45
yakni secara sepihak melanggar batastanah Tergugat dan merusak pagar milik Tergugat untukkepentingan usahanya atau perusahan property yang berafiliasidengannya;Bahwa, harus ditolak dalil Penggugat butir 9 tentang perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Il karenasebagaimana telah diuraikan pada butir 7 tersebut di atas bahwa tidakmungkin Sertipikat Hak Milik 414/Kelurahan Gunganyar Tambak danjuga turunannya berupa Sertipikat Hak Bangunan Nomor2663/Kelurahan Gununganyar Tambak tumpang tindin
118 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agro Lintas Nusantara yaituperkebunan kelapa sawit pun akan tumpang tindin denganperkebunan kelapa sawit milik Penggugat yang telah lebih dahuludibangun;7.
MARGARETHA RAUNG, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
1.SAMUEL M KARUNDENG
2.DANIEL KARUNDENG
3.BERNARD YOHANES OBAJA
4.YANTJE IMANUEL KARUNDENG
5.WILLIAM KARUNDENG
372 — 263
Tidak Ada Persetujuan Dari Pemilik Tanah Yang Berbatasan ;3 .n Tidak Melalui Panitia Ajudikasi Yang Melibatakan AparaturPemerintahan Desa Setempat ;Sehingga menyebabkan Tanah Milik Para Penggugat Menjadi Hilangdan juga terjadi Tumpang Tindin Kepemilikan Sertipikat Hak Milik, jelasbertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan, yaitu :1) Bertentangan dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan khusus mengenai AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu sebagai berikut
80 — 9
PANDA ALAMSYAHHalaman 51 dari 68 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.SGMbersaudara (ahli waris SYAHRIR MAPPAKANRO) selain dari SHM MilikPenggugat sehingga menjadi tumpah tindin dan menimbulkanketidakpastian hukum atas kepemilikan Penggugat, karena SHM Nomor1683/Tombolo/2011 yang terbit diatas tanah Penggugat patut untukdikesampingkan dan tidak mangikat terhadap kepemilikan Penggugat ;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat membantah dalil penggugat yangpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Penggugat merupakan
Tuan H.SUKAWI SUTARIP, SH.SE
Tergugat:
Tuan JASRI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
189 — 106
tidakmencapai kata sepakat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakanTERGUGAT bersikukuh mendaku objek sengketa adalah miliknya;Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Smg7.Bahwa selain TERGUGAT mendaku objek sengketa adalah miliknya,TERGUGAT juga meminta Ganti Rugi kepada PENGGUGAT dengan nilaiyang tidak wajar;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1352tertanggal 06 April 2018 disebutkan jika tanah milik PENGGUGAT (Ic ObjekSengketa) terdapat terindikasi Tumpang Tindin
1.CHANDRA SENTOSA
2.SATA KARTA WINATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ASMIRAWATI
251 — 199
ataupemeriksaan kualifikasi pembeli beritikad baik yang perlu dilindungihalaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUNPBRberdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa putusan terkaitkualifikasi pembeli beritikad baik merupakan ranah Peradilan PerdataUmum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru. tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa danmengadilinya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada dasarnya GugatanPara Penggugat menguraikan telah terjadi tumpang tindin
317 — 581
melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, maka petitum selain dan selebihnya yang memiliki keterkaitandengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, juga harusdinyatakan ditolak;DALAM REKONVENSIDalam EksepsiMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didalamjawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa Rekonvensi yang diajukan olehTergugat/Penggugat Rekonvensi adalah tidak jelas karena hanya didasarkankepada persangkaan yang tidak berdasar UndangUndang serta berpotensitumpang tindin
dengan pemeriksaan yang objeknya sama, karena dasarRekonvensi adalah adanya akta sewa Bungur dan akta sewa Nakula, hal manapemeriksaan perkara menjadi tumpang tindin dengan pemeriksaan perkaranomor 225/Pdt.G/2019/PN.Dpk, sehingga pemeriksaan perkara berpotensimenjadi tidak efisien dan menyalahi prinsip peradilan sederhana, cepat danberbiaya ringan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mencermati dalildalil eksepsi tersebut, maka menurutMajelis Hakim eksepsi tersebut
Muhktar
Tergugat:
Kepala badan pertanahan nasional kabupaten batanghari
Intervensi:
EVI SASRA DEWI
187 — 196
mencabutsurat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Objek sengketa SerpikiatHak Milik No. 00289 karena penerbitan surat keputusan Objeksengketa mengandung cacat hukum adminitrasi secara proseduralHalaman 23 dari 67 halamanPutusan Nomor: 8/G/2021/PTUN.JBIVill.dengan merujuk ketentuan Pasal 62 ayat 2 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional No 3 Tahun 2011 tentang PengolahanPengkajian dan Penangan Kasus Pertanahan, yang diterbitkan diatassebagian tanah milik PENGGUGAT seluas 5000m2 menimbulkantumpang tindin
198 — 924
Putusan Nomor 220/G/2016/PTUNJKT35.36.kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan pentingnya objekgugatan a quo untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya ;Bahwa alasan penundaan KTUN untuk tidak dilaksanakan Agar tidaktumpang tindin masuknya investor lain/ Calon Para Pemegang Sahamdan menjalani proses akuisisi PT.
121 — 34
Tanda Penduduk (KTP) NIK1871120107720048 tanggal 25 Nopember 2009, atas nama SUHAIDI,diberi tanda P3;Fotokopi dari fotokopi Gambar Ukur Nomor 3901/Tahun 2017 tanggal 6September 2017 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota BandarLampung atas permohonan SUHAIDI terhadap SHM 1155 SU 1281/2017yang terindikasi tumpang tindin dengan Gang Perenjak, diberi tanda P4;Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pengukuran PengembalianBatas/Penetapan Batas Nomor 54/2017 tanggal 6 September 2017 yangdibuat oleh Kantor
99 — 42
pemeriksaan sebagai berikut :TENTANG LETAK OBJEK SENGKETAHalaman 57 dari 65 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tas Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugatmenunjuk lokasi objek sengketa yang sama, yakni bidang tanah yang diatasnya terdapat tanaman pohon sawit; Bahwa Kepala Desa Jenggalu menerangkan bahwa objek tanah sengketatersebut masuk ke wilayah Desa Jenggalu, yang mana pada objek tanahsengketa tersebut tidak berbatasan langsung, tidakbersinggungan/bersepadan dan tidak tumpang tindin
61 — 42
Susanto Pali Sarjana Ekonomi; Bahwa sesuai dengan data yuridis sebagai dasar hukum orang tuaTergugat , Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam menguasaidan menempati serta memiliki tanah berikut bangunan telah tumpangtindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1989/ Sekip, atas namaSusanto Pali Sarjana Ekonomi; Bahwa oleh karena adanya perbedaan antara dalil Penggugatdengan subjek hukum yang terdaftar dalam Sertipikat Hak MilikNomor: 1989/Sekip atas nama Susanto Pali Sarjana Ekonomi dantumpang tindin
50 — 9
Bahwa menunjuk dalil Jawaban Rekonpensi pada angka 3 yangmenyatakan membuat tumpang tindin dan kaburmya Gugatan Rekonpensisudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya, karena dalam GugatanRekonpensi sangat jelas manakah yang menjadi tanah objek sengketa yaitusebidang tanah beserta bangunannya yang saat ini dibangun kostkostan terletakdi Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, seluas luas + 800 M2 (delapanratus meter persegi) dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Pak.
150 — 80
Akan halini telah terjadinya tumpang tindin keputusankeputusanyang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tuduhantuduhanpelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT sehinggaPENGGUGAT semakin dibatasi hakhaknya.
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
171 — 94
Sehingga perlu diketahuimengenai luasan tanah dan letak tanah yang disengketakan oleh para3. bahwa mengenai luasan tumpang tindih yang didalilkan oleh Para Pihakdikaitkan dengan belum dilaksanakannya pengembalian batas untukmemperjelas mengenai luasan tumpang tindih secara pasti menurut hokumdan apakah benar ada tumpang tindin dimaksud sebagaimana telahdiklaim/diakui oleh masingmasing pihak terkait kKepemilikannya.
183 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Menteri KehutananPeraturan Nomor : 22 Tahun 2009 harus memperoleh persetujuan IzinPelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan.Bahwa dengan demikian terdapat tumpang tindin penentuan kawasan arealPT. KAL berdasarkan penentuan Pemda Kalimantan Tengah denganpenentuan kawasan areal PT.
1.MARSIADI
2.NURDJAMILAH
3.SITI CHAMIDAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
DANIEL RYANTO WIJAYA
144 — 192
Siti Marwijah yang notabenePewaris dari PARA PENGGUGAT, yang dikenal sebagai Persil Jalanmargomulyo No. 18 Surabaya.Bahwa terhadap salah penunjukan objek yang berakibat terjadinyatumpang tindin seluruhnya (Overlapping) objek sengketa incasuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1417 Kelurahan BalongsariKecamatan Tandes Kota Surabaya sebagaimana terurai dalamgambar situasi No. 6802 dengan luas 2277 m2 tertanggal 09 Juni 1995diterbitkan atas nama Daniel Ryanto Wijaya terhadap objek sebidangtanah milik PARA
Mamat Bin Niih
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
2.Kelurahan Bangka
3.Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan
76 — 43
Di samping itu TERGUGAT III juga mengeluarkanSPPT PBB dengan NOPNOP lain untuk ketiga bidang tanah yang olehTERGUGAT telah diterbitkan sertifikat yaitu no. 3228,3225 dan 3222.Untuk itu kami telah bersurat kepada TERGUGAT Ill yang intinyamenanyakan apakah dimungkinkan terjadi tumpang tindin penomoranNOP, artinya apakah terdapat satu bidang tanah dengan lebih dari satuNOP.Atas pertanyaan ini TERGUGAT Ill menjawab melalui surat No.636/1.722.1 tanggal 31 Januari 2019 yang berisi:1.
307 — 185
(1) huruf d KUHAP tersebut,Termohon berpendapat frasa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksaoleh pengadilan negeri, dimaksudkan bahwa, dengan dilimpahkannya perkarapokoknya ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedangkanpermohonan praperadilannya belum diputus oleh Hakim Praperadilan, makapermohonan Praperadilan itu menjadi gugur.Menimbang, bahwa menurut Termohon tujuan hukum acara pidanaadalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidakterjadi tumpang tindin
1.SUWANDI
2.SYAHBUDIN
3.ADRI ADI
4.ANDI NOVEL
5.AMBIYAH
6.AWIT SIMAN
7.LAND CONERY
8.YUNITA SUSENO
9.JON EKA PUTRA
10.MARIA SOFIA
11.MISGIATI
12.TRI KUSWATI
13.SITI MUMTAMAH
14.ERNI AMINAH
15.SARWIYAH
16.NURAINI
17.TUGINEM
18.NINING NOVIANI
19.SUMIATI
20.SRI MURNI
21.SUMIATI
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, sebagai pelaksana pengadaan tanah jalan Tol Pekanbaru-kandis-Dumai Kel. Bagan Besar-Kota Dumai
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL melalui Kepala kantor Pertanahan Kota Dumai
92 — 12
Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 halaman 4juga secara tanpa dasar/landasan apapun menyatakan menurutTergugat I" tanah milik Para Penggugat tumpang tindin dengan tanahmilik PT. Chevron Pacifik Indonesia.2. Bahwa terhadap "tuduhan" tanpa dasar kepada Tergugat tersebut,secara hukum tidak memenuhi syarat untuk menjadi dasar adanyasengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.