Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 180/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 25 April 2018 — Pembanding/Penggugat : Haji Aris Sugianto Diwakili Oleh : Susilo SH MH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bina Usaha Kampus
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
Terbanding/Tergugat III : Yenny Himawan, SH., M.Kn
6845
  • yakni secara sepihak melanggar batastanah Tergugat dan merusak pagar milik Tergugat untukkepentingan usahanya atau perusahan property yang berafiliasidengannya;Bahwa, harus ditolak dalil Penggugat butir 9 tentang perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Il karenasebagaimana telah diuraikan pada butir 7 tersebut di atas bahwa tidakmungkin Sertipikat Hak Milik 414/Kelurahan Gunganyar Tambak danjuga turunannya berupa Sertipikat Hak Bangunan Nomor2663/Kelurahan Gununganyar Tambak tumpang tindin
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — PT. AGRO LINTAS NUSANTARA, DK VS KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
11862 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agro Lintas Nusantara yaituperkebunan kelapa sawit pun akan tumpang tindin denganperkebunan kelapa sawit milik Penggugat yang telah lebih dahuludibangun;7.
Register : 31-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 22/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
MARGARETHA RAUNG, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
1.SAMUEL M KARUNDENG
2.DANIEL KARUNDENG
3.BERNARD YOHANES OBAJA
4.YANTJE IMANUEL KARUNDENG
5.WILLIAM KARUNDENG
372263
  • Tidak Ada Persetujuan Dari Pemilik Tanah Yang Berbatasan ;3 .n Tidak Melalui Panitia Ajudikasi Yang Melibatakan AparaturPemerintahan Desa Setempat ;Sehingga menyebabkan Tanah Milik Para Penggugat Menjadi Hilangdan juga terjadi Tumpang Tindin Kepemilikan Sertipikat Hak Milik, jelasbertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan, yaitu :1) Bertentangan dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan khusus mengenai AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu sebagai berikut
Putus : 09-06-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 45/PDT.G/2015/PN.SGM
Tanggal 9 Juni 2016 — Nagauleng Andi Amin, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan 1. Yurni Husain, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Drs. A. Panda Alamsyah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. Camat Somba Opu Selaku Ppat, 4. Hj. Andi Eka Gentasuri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; 5. Dra. Hj. Andi Herlina Sakwati, M.Si, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V; 6. Andi Herwatik Dewi, SH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI; 7. Andi Budihari Istihara, SH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII; 8. Andi Indra Laelany, SH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII; 9. Hj. Andi Tenri Citasari, Se, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX; 10. Andi Santiaji, SE, disebut sebagai Tergugat X; 11. A. Wishar Mappa Somba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI; 12. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut para tergugat;
809
  • PANDA ALAMSYAHHalaman 51 dari 68 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.SGMbersaudara (ahli waris SYAHRIR MAPPAKANRO) selain dari SHM MilikPenggugat sehingga menjadi tumpah tindin dan menimbulkanketidakpastian hukum atas kepemilikan Penggugat, karena SHM Nomor1683/Tombolo/2011 yang terbit diatas tanah Penggugat patut untukdikesampingkan dan tidak mangikat terhadap kepemilikan Penggugat ;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat membantah dalil penggugat yangpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Penggugat merupakan
Register : 01-08-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 16 April 2019 — Penggugat:
Tuan H.SUKAWI SUTARIP, SH.SE
Tergugat:
Tuan JASRI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
189106
  • tidakmencapai kata sepakat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakanTERGUGAT bersikukuh mendaku objek sengketa adalah miliknya;Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Smg7.Bahwa selain TERGUGAT mendaku objek sengketa adalah miliknya,TERGUGAT juga meminta Ganti Rugi kepada PENGGUGAT dengan nilaiyang tidak wajar;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1352tertanggal 06 April 2018 disebutkan jika tanah milik PENGGUGAT (Ic ObjekSengketa) terdapat terindikasi Tumpang Tindin
Register : 02-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
1.CHANDRA SENTOSA
2.SATA KARTA WINATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ASMIRAWATI
251199
  • ataupemeriksaan kualifikasi pembeli beritikad baik yang perlu dilindungihalaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUNPBRberdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa putusan terkaitkualifikasi pembeli beritikad baik merupakan ranah Peradilan PerdataUmum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru. tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa danmengadilinya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada dasarnya GugatanPara Penggugat menguraikan telah terjadi tumpang tindin
Register : 03-07-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 25 Februari 2020 — Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu yang menaungi Sekolah Ibnu Hajar Boarding School IHBS Melawan NGADIMAN
317581
  • melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, maka petitum selain dan selebihnya yang memiliki keterkaitandengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, juga harusdinyatakan ditolak;DALAM REKONVENSIDalam EksepsiMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didalamjawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa Rekonvensi yang diajukan olehTergugat/Penggugat Rekonvensi adalah tidak jelas karena hanya didasarkankepada persangkaan yang tidak berdasar UndangUndang serta berpotensitumpang tindin
    dengan pemeriksaan yang objeknya sama, karena dasarRekonvensi adalah adanya akta sewa Bungur dan akta sewa Nakula, hal manapemeriksaan perkara menjadi tumpang tindin dengan pemeriksaan perkaranomor 225/Pdt.G/2019/PN.Dpk, sehingga pemeriksaan perkara berpotensimenjadi tidak efisien dan menyalahi prinsip peradilan sederhana, cepat danberbiaya ringan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mencermati dalildalil eksepsi tersebut, maka menurutMajelis Hakim eksepsi tersebut
Register : 07-04-2021 — Putus : 27-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 8/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 27 Agustus 2021 — Penggugat:
Muhktar
Tergugat:
Kepala badan pertanahan nasional kabupaten batanghari
Intervensi:
EVI SASRA DEWI
187196
  • mencabutsurat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Objek sengketa SerpikiatHak Milik No. 00289 karena penerbitan surat keputusan Objeksengketa mengandung cacat hukum adminitrasi secara proseduralHalaman 23 dari 67 halamanPutusan Nomor: 8/G/2021/PTUN.JBIVill.dengan merujuk ketentuan Pasal 62 ayat 2 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional No 3 Tahun 2011 tentang PengolahanPengkajian dan Penangan Kasus Pertanahan, yang diterbitkan diatassebagian tanah milik PENGGUGAT seluas 5000m2 menimbulkantumpang tindin
Register : 26-09-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 220/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 29 Maret 2017 — RAHMAT;DIREKTUR PENGAWASAN PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN
198924
  • Putusan Nomor 220/G/2016/PTUNJKT35.36.kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan pentingnya objekgugatan a quo untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya ;Bahwa alasan penundaan KTUN untuk tidak dilaksanakan Agar tidaktumpang tindin masuknya investor lain/ Calon Para Pemegang Sahamdan menjalani proses akuisisi PT.
Putus : 17-05-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 205/Pdt.G/2017/PN.Tjk
Tanggal 17 Mei 2018 — - Suhaidi Alias Edi Suhaidi Alias Edi Bagong Alias Edy Djamsari lawan YANTI, SE, Dkk
12134
  • Tanda Penduduk (KTP) NIK1871120107720048 tanggal 25 Nopember 2009, atas nama SUHAIDI,diberi tanda P3;Fotokopi dari fotokopi Gambar Ukur Nomor 3901/Tahun 2017 tanggal 6September 2017 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota BandarLampung atas permohonan SUHAIDI terhadap SHM 1155 SU 1281/2017yang terindikasi tumpang tindin dengan Gang Perenjak, diberi tanda P4;Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pengukuran PengembalianBatas/Penetapan Batas Nomor 54/2017 tanggal 6 September 2017 yangdibuat oleh Kantor
Register : 16-03-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN TAIS Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tas
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
9942
  • pemeriksaan sebagai berikut :TENTANG LETAK OBJEK SENGKETAHalaman 57 dari 65 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tas Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugatmenunjuk lokasi objek sengketa yang sama, yakni bidang tanah yang diatasnya terdapat tanaman pohon sawit; Bahwa Kepala Desa Jenggalu menerangkan bahwa objek tanah sengketatersebut masuk ke wilayah Desa Jenggalu, yang mana pada objek tanahsengketa tersebut tidak berbatasan langsung, tidakbersinggungan/bersepadan dan tidak tumpang tindin
Register : 27-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 148/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 11 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
6142
  • Susanto Pali Sarjana Ekonomi; Bahwa sesuai dengan data yuridis sebagai dasar hukum orang tuaTergugat , Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dalam menguasaidan menempati serta memiliki tanah berikut bangunan telah tumpangtindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1989/ Sekip, atas namaSusanto Pali Sarjana Ekonomi; Bahwa oleh karena adanya perbedaan antara dalil Penggugatdengan subjek hukum yang terdaftar dalam Sertipikat Hak MilikNomor: 1989/Sekip atas nama Susanto Pali Sarjana Ekonomi dantumpang tindin
Register : 22-11-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA KEDIRI Nomor 644/Pdt.G/2016/PA.Kdr
Tanggal 4 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
509
  • Bahwa menunjuk dalil Jawaban Rekonpensi pada angka 3 yangmenyatakan membuat tumpang tindin dan kaburmya Gugatan Rekonpensisudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya, karena dalam GugatanRekonpensi sangat jelas manakah yang menjadi tanah objek sengketa yaitusebidang tanah beserta bangunannya yang saat ini dibangun kostkostan terletakdi Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri, seluas luas + 800 M2 (delapanratus meter persegi) dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah / Bangunan milik Pak.
Register : 16-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 10-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Februari 2017 — TEGUH HANDOJO;1. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 2. ANDRI SANTOSO
15080
  • Akan halini telah terjadinya tumpang tindin keputusankeputusanyang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tuduhantuduhanpelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT sehinggaPENGGUGAT semakin dibatasi hakhaknya.
Register : 30-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
17194
  • Sehingga perlu diketahuimengenai luasan tanah dan letak tanah yang disengketakan oleh para3. bahwa mengenai luasan tumpang tindih yang didalilkan oleh Para Pihakdikaitkan dengan belum dilaksanakannya pengembalian batas untukmemperjelas mengenai luasan tumpang tindih secara pasti menurut hokumdan apakah benar ada tumpang tindin dimaksud sebagaimana telahdiklaim/diakui oleh masingmasing pihak terkait kKepemilikannya.
Putus : 07-11-2014 — Upload : 22-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Nopember 2014 — TOMY DELSY, S.H
18397 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menteri KehutananPeraturan Nomor : 22 Tahun 2009 harus memperoleh persetujuan IzinPelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan.Bahwa dengan demikian terdapat tumpang tindin penentuan kawasan arealPT. KAL berdasarkan penentuan Pemda Kalimantan Tengah denganpenentuan kawasan areal PT.
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 192/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
1.MARSIADI
2.NURDJAMILAH
3.SITI CHAMIDAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
DANIEL RYANTO WIJAYA
144192
  • Siti Marwijah yang notabenePewaris dari PARA PENGGUGAT, yang dikenal sebagai Persil Jalanmargomulyo No. 18 Surabaya.Bahwa terhadap salah penunjukan objek yang berakibat terjadinyatumpang tindin seluruhnya (Overlapping) objek sengketa incasuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1417 Kelurahan BalongsariKecamatan Tandes Kota Surabaya sebagaimana terurai dalamgambar situasi No. 6802 dengan luas 2277 m2 tertanggal 09 Juni 1995diterbitkan atas nama Daniel Ryanto Wijaya terhadap objek sebidangtanah milik PARA
Register : 03-02-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Mamat Bin Niih
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
2.Kelurahan Bangka
3.Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan
7643
  • Di samping itu TERGUGAT III juga mengeluarkanSPPT PBB dengan NOPNOP lain untuk ketiga bidang tanah yang olehTERGUGAT telah diterbitkan sertifikat yaitu no. 3228,3225 dan 3222.Untuk itu kami telah bersurat kepada TERGUGAT Ill yang intinyamenanyakan apakah dimungkinkan terjadi tumpang tindin penomoranNOP, artinya apakah terdapat satu bidang tanah dengan lebih dari satuNOP.Atas pertanyaan ini TERGUGAT Ill menjawab melalui surat No.636/1.722.1 tanggal 31 Januari 2019 yang berisi:1.
Register : 08-05-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 41/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL.
Tanggal 15 Juni 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Warga Negara Indonesia, lahir di Solo, tanggal 7 November 1950, bertempat tinggal di Jalan Jaidi Nomor 22, Pejaten Timur RT/RW 002/011, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : Jonas M. Sihaloho, S.H.M.H., Dr. Tommy Sihotang, S.H. LL.M., Asep B. Hermanto, S.H. M.H., Muhammad Ridwan, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada MR & Partners Law Office, berkantor di Grand Wijaya Center Blok B 8-9, beralamat di Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut PEMOHON. Melawan KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut TERMOHON.
307185
  • (1) huruf d KUHAP tersebut,Termohon berpendapat frasa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksaoleh pengadilan negeri, dimaksudkan bahwa, dengan dilimpahkannya perkarapokoknya ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedangkanpermohonan praperadilannya belum diputus oleh Hakim Praperadilan, makapermohonan Praperadilan itu menjadi gugur.Menimbang, bahwa menurut Termohon tujuan hukum acara pidanaadalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidakterjadi tumpang tindin
Register : 02-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Dum
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.SUWANDI
2.SYAHBUDIN
3.ADRI ADI
4.ANDI NOVEL
5.AMBIYAH
6.AWIT SIMAN
7.LAND CONERY
8.YUNITA SUSENO
9.JON EKA PUTRA
10.MARIA SOFIA
11.MISGIATI
12.TRI KUSWATI
13.SITI MUMTAMAH
14.ERNI AMINAH
15.SARWIYAH
16.NURAINI
17.TUGINEM
18.NINING NOVIANI
19.SUMIATI
20.SRI MURNI
21.SUMIATI
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, sebagai pelaksana pengadaan tanah jalan Tol Pekanbaru-kandis-Dumai Kel. Bagan Besar-Kota Dumai
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL melalui Kepala kantor Pertanahan Kota Dumai
9212
  • Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 halaman 4juga secara tanpa dasar/landasan apapun menyatakan menurutTergugat I" tanah milik Para Penggugat tumpang tindin dengan tanahmilik PT. Chevron Pacifik Indonesia.2. Bahwa terhadap "tuduhan" tanpa dasar kepada Tergugat tersebut,secara hukum tidak memenuhi syarat untuk menjadi dasar adanyasengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.