Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT.

Chiringuito Del Kabron) demi kepentingan audit tersebut secara jujur dan transparan;

publik adalah para pihakyang berkepentingan untuk itu;Bahwa kriterianya adalah auditor/akuntan publik tersebut sudah mempunyaisertifikat/lisensi/ijjin oleh pemerintah untuk melakukan audit;Bahwa untuk pemberhentian direktur dilakukan dalam RUPS namun untukmengetahui keadaan dalam perseroan perlu dilakukan audit yang mana hasilaudit tersebut akan dibahas dalam RUPS dengan kata lain audit duludilakukan baru RUPS;Bahwa Berdasarkan asas kepatutan batas pelaksanaan audit dilaksanakan 6(enam) bulan sampai

Chiringuito DelKabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasakepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Drs. Sri Marmo Djogosarkoro besertadengan tim dibawah supervisinya untuk melakukan pemeriksaan audit publik TurutHalaman 40 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsTermohon (PT.

Publik TerdaftarDrs.

Sri Marmo Djogosarkoro telahmeninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan penggantianterhadap Akuntan Publik Drs.

Bahwa putusan P4P No.856/1327/4613/VI/PHK/052002 telah khilaf atau keliru menerapkanhukum dimana dalam pertimbangan putusan P4P halaman 7 paragraf 8, P4P telahmelakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan suatu akta authentic yang dibuat padabulan Oktober 2002 oleh Akuntan Publik Drs. Abubakar Sidik & Rekan berupa ManagemenHal. 3 dari 7 hal. Put.

telah melakukan penjualan secara party kepada pedagang (apotik lain) dansekaligus menerima uang dari hasil penjualan tersebut tanpa melibatkan unit kerja yang lain,ee melakukan pembelian kepada pedagang besar Farmasi dan melakukan pembayaranuang langsung kepada PBF yang bersangkutan, ....... tanpa melibatkan unit kerja yang lain,venees setiap melakukan stock Tacking (inventarisasi) persediaan obat yang ada di apotiktanpa melibatkan unit kerja yang lain ;Pada halaman 8 paragraf 2 diuraikan oleh Akuntan

Publik bahwa wewenang yang begitubesar tanpa melibatkan unit kerja yang terkait, telah menyalahi prinsipprinsip sistempengendalian interen yang baik.

putus terhitung sejak akhir bulan Januari 2003,padahal yang senyatanya SK Direktur RS Islam Siti Khadijah No.882/KPTS/PERS/ II.3/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 ;Oleh karena itu mengingat kepada Pasal 67 huruf (f) Undangundang No.5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung, maka putusan P4P harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasan ad. 1 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, P4P telah mempertimbangkan buktiotentik berupa Laporan Akuntan

Publik ;mengenai alasan ad. 2 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 158 Undangundang No.13Tahun 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasar putusan MKNo.012 Tahun 2004 dan lagi pula pada saat Pemohon Peninjauan Kembali mem PHK TermohonPeninjauan Kembali Undangundang No.13 Tahun 2003 belum diberlakukan ;mengenai alasan ad. 3 :Hal. 5 dari 7 hal.

luaskebun yang menghasilkan, dikalikan dengan harga ratarata selama Tahun Pajak 2008,dengan dukungan equalisasi omzet Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilaidiperoleh koreksi sebesar Rp.15.498.306.015,00;bahwa jumlah penjualan yang Pemohon Banding laporkan pada Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 merupakan jumlah penjualan selamTahun Pajak 2008 berdasarkan laporan keuangan perusahaan untuk periode yang berakhitanggal 30 Juni 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Haryanto Sahari &Rekan (KAP), Pemohon Banding yakin bahwa pada saat proses audit dilaksanakan pihakKAP telah melakukan verifikasi atas penjualan tersebut;bahwa menurut Terbanding pada saat diadakan pemeriksaan Pemohon Banding tidakmemberikan dokumen pendukung dan buktibukti yang memadai atas transaksi penjualanyang dilakukan oleh Pemohon Banding selama Tahun Pajak 2008 (Tahun buku 1 Juli 20sampai dengan 30 Juni 2009), demikian juga Terbanding telah menyampaikanPemberitahuan Hasil Pemeriksaan

PPP dan seluruh hasil pengolahan CPO dan Kernel dijual kepada PFpernyataan Terbanding tersebut dalam Uji Bukti maupun dalam persidangan tiddibantah oleh Pemohon Banding;bahwa menurut Majelis sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang telah diauoleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (KAP) untuk periode Juni 20yang berakhir tanggal 30 Juni 2009 pada lampiran 5/19 angka 12 huruf b PemohBanding dan PT.

Publik Haryanto Sahari & Rekan (KAP) untuk periode Juni 20yang berakhir tanggal 30 Juni 2009 pada lampiran 5/19 angka 12 huruf b PemohBanding dan PT.

Mina Mas Gemilang, maka sesuai dengan laporan keuangan perusahayang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (KAP) untperiode Juli 2008 yang berakhir tanggal 30 Juni 2009 pada lampiran 5/19 angka 12 hub dinyatakan bahwa Pemohon Banding dan PT. Tamaco Graha Krida, PT. Tunggal MiPlantations, PT. Perkasa Subur Sakti dan PT.

dengan statusperusahaan milik negara telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan denganpendapat yang sama dengan Kantor Akuntan Publik yaitu wajar tanpapengecualian;Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan yang dihimpun selamapersidangan Majelis berpendapat bahwa akun yang diperhitungkanPemohon Banding dalam perhitungan premi reasuransi sudah benar;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangat tidak setujukarena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan faktapembuktian yang

Publik danBadan Pemeriksa Keuangan tidak serta merta menjadi mutlak benardan tidak ada koreksi dari aspek perpajakan.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalamputusan a quo pada halaman 30 alinea ke6 dan ke7 yang menyatakan:Bahwa menurut Pemohon Banding Laporan Keuangan Pemohon Bandingtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sumardji &Dadang sebagai auditor eksternal untuk tahun buku 2007 dengan pendapatwajar tanoa pengecualian termasuk didalamnya pengujian arus kas;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dalam persidanganmenyatakan bahwa perusahaan Pemohon Banding

Bahwa meskipun Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah di audit oleh Akuntan Publik danBadan Pemeriksa Keuangan tidak serta merta menjadi mutlak benardan tidak ada koreksi dari aspek perpajakan.

Sumber Makmur Lestari mengajukan permohonan kredit ke Bank BRIKantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446, Jakarta Pusatsebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);e Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (laporan appraisal), Laporan Keuangan olehKantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;e Bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa tersebut kemudian di analisaoleh Bagian Pemasaran Kredit Bank

No.1216 K/Pid/2012Pada tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa selaku Persero Komanditer (Komisaris) CV.Sumber Makmur Lestari mengajukan permohonan penambahan kredit ke BankBRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446, JakartaPusat sebesar Rp 5.000.000. 000,00 (lima milyar rupiah);Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (Laporan Appraisal), Laporan Keuanganoleh Kantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;Bahwa

Sumber Makmur Lestari mengajukan permohonan penambahan kredit keBank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446,Jakarta Pusat sebesar Rp 10.000.000. 000,00 (sepuluh milyar rupiah);Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (Laporan Appraisal), Laporan Keuanganoleh Kantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;Bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa tersebut kemudian di analisaoleh Bagian Pemasaran

Sumber Makmur Lestari mengajukan permohonan kredit keBank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446,Jakarta Pusat, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);e Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (Laporan Appraisal), Laporan Keuanganoleh Kantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;e Bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa tersebut kemudian di analisaoleh Bagian Pemasaran Kredit Bank

SumberMakmur Lestari;Permohonan Kredit Kedua :Pada tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa selaku Persero Komanditer (Komisaris) CVSumber Makmur Lestari mengajukan permohonan penambahan kredit ke BankBRI Kantor Cabang Khusus (KCK) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446, JakartaPusat sebesar Rp5.000.000. 000,00 (lima milyar rupiah);Bahwa dalam permohonan kredit tersebut Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (Laporan Appraisal), Laporan Keuanganoleh Kantor Akuntan Publik dan Rekening

.: Akuntan Publik.: Kristen.: $1.> WNI. Disebut sebagaiNamaNIKTempat Tg! LahirAlamatPekerjaanAgamaPendidikanKewarganegaraanPemohon I;: Drs. Husen Shahab: 3174012011400003: Palembang, 20 November 1940: Jin. Tebet Timur Ill G/5 Rt. 005, Rw. 007, Kel. TebetTimur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan: Akuntan Publik.: Islam.: $1.> WNI.Pemohon Il; Disebut sebagaiDalam hal ini memberi kuasa kepada 1.DR. T. MANGARANAP SIRAIT, S.H.,M.H.CTA., 2.DR. WIRAWAN, S.H., M.H., M.Si., BKP., 3.SUPRIYADI, S.HI.

, sehinggadapat diketahui secara jelas dasar acuan Tim Kurator PT Metro Batavia(Dalam Pailit) dalam menetapkan besarnya biayabiaya Kepailitan tersebut;Bahwa demikian pentingnya pelaksanaan Audit tersebut maka dengan iniPemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danperkara ini menunjuk Auditor/Akuntan Publik Independen yang ditunjukberdasarkan kesepakatan para Kreditur dan telah memperoleh izin dariKementrian Keuangan untuk melakukan Audit terhadap seluruh pemasukandan pengeluaran

Publik Independen yang berkedudukan diJakarta, sebagai Auditor yang akan melakukan Audit tersebut;Bahwa pentingnya hasil Audit perlu diketahui oleh pihak PemohonKeberatan, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim juga menetapkan agarKantor Akuntan Publik Independen harus menyelesaikan Audit terhadapDaftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit) dalamwaktu 2 (dua bulan) sejak ditetapbkan dan menyerahkan hasil Audit kepadaMajelis Hakim dan juga kepada Pemohon Keberatan;Halaman 7 dari

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan Auditterhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit);4. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk, untukmenyelesaikan Audit terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap Il PTMetro Batavia (dalam pailit) dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditetapkan danditunjuk dan harus menyampaikan hasil Laporan Audit kepada MajelisHakim dan kepada Pemohon Keberatan;5.

Memerintahkan Termohon Keberatan untuk menangguhkan Daftar RencanaPembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit), sampai ada hasil Auditfinal dari Auditor/Akuntan publik Independent:e Membebankan biaya Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan PublikIndependen kepada Boedel Pailit;e Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Pemohon Keberatan II:Bahwa adapun dasar hukum diajukannya surat permohonan keberatan iniadalah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepailitan:Pasal 193

Publik,dibebankan kepada Boedel Pailit;6.

KONDANG MURAH, NPWP: 01.881.024.2.526.000 tahun pajak 2007tersebut bukan merupakan laporan keuangan hasil audit akuntan publik karenalaporan keuangan tersebut tidak disertai pernyataan pendapat akuntan publik.Berdasarkan dari pengembangan pemeriksaan Bukti Permulaan wajib pajak CV.KONDANG MURAH, NPWP : 01.881.024.2.526.000 tahun pajak 2007 adalaporan keuangan lain yang diaudit oleh akuntan publik dan berbeda dengan laporankeuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan CV.

Kondang Murah tahun pajak 2007 tidak sama dibandingkan denganlaporan Keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik. Sehingga pembukuan danlaporan keuangan yang dipakai untuk dasar pengisian SPT tidak menggambarkanhasil kegiatan usaha yang sebenarnya atau dengan kata lain tidak seluruhnya hasilkegiatan usaha dilaporkan dalam SPT sehingga Wajib Pajak CV.

Kondang Murah untuktahun 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rachmat Wahyudi,karena salah satu Pengurus (oleh Saksi HM. Himawan Salim Harjo yang merupakanorang tua Terdakwa Dra Budiati) telah menandatangani kontrak kerja audit atauSurat Perikatan Audit (SPA) namun Laporan Keuangan hasil Audit tersebut tidakdilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)tahun Pajak 2007 CV.

Sesuai dengan Laporan Auditor indenpenden nomor :L.AU.54.04.08 tanggal 7 April 2008 dari Kantor Akuntan Publik Drs. RahmatWahyudi. Sehingga perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan ; IBahwa laporan keuangan yang menjadi lampiran SPT tahunan PPh wajib Pajak Badan(pembetulhn) tahun pajak 2007 atas nama CV. Kondang Murah tidak sama isinyadengan Laporan Keuangan CV.

Kondang Murah tahun pajak 2007 tidak sama dibandingkan denganlaporan keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik. Sehingga pembukuan danlaporan keuangan yang dipakai untuk dasar pengisian SPT tidak menggambarkanhasil kegiatan usaha yang sebenarnya atau dengan kata lain tidak seluruhnya hasilkegiatan usaha dilaporkan dalam SPT sehingga Wajib Pajak CV.

Publik JakartaNomor : 036R/BAMSSYT/IV/2020 tanggal 07 April 2020 periode tahun2010 sampai dengan 2018 ; Bahwa terdakwa dapat mencairkan dnmenguasai uang tersebut karena terdakwa bekerja sebagai stafAdministrasi Tabungan dan Deposito Pt.

BPR RARAT GANDA tahun 2010 2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin,Mumajad & Sayuti.41 (empat puluh satu) buah Buku Pembantu Penerimaan Kas danPengeluaran Kas (Kasir) PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010 2018.4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas(Print Out Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN.3 (tiga) lembar job Description Bagian Tabungan dan Deposito PT. BPRRARAT GANDA BANYUASINDikembalikan kepada PT.

BPR RARAT GANDA tahun 2010Halaman 14 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin,Mumajad & Sayuti; 41 (empat puluh satu) buah Buku Pembantu Penerimaan Kas danPengeluaran Kas (Kasir) PT. BPR RARAT GANDA tahun 20102018; 4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas(Print Out Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN; 3 (tiga) lembar job Description Bagian Tabungan dan Deposito PT.

Bahwa Majelis hakim dalam putusannya halaman 71 berkesimpulanbahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp.790.039.752, (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ributujuh ratus lima puluh dua rupiah) padahal berdasarkan faktadipersidangan berdasarkan hasil Audit internal BPR Rarat Ganda yangdikuatkan dengan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik BAMSperbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp.3.074.291.624, (tiga milyar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilanpuluh

satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan Penuntut Umumdalam persidangan tidak mungkin melakukan penyitaan terhadap seluruhtransaksi nasabah dengan total sebesar Rp. 3.074.291.624, (tiga milyartujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus duapuluh empat rupiah) namun Penuntut Umum telah menghadirkan alatbukti berupa hasil perhitungan dari Akuntan Publik yang merangkumkerugian yang dialami PT.

verifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan olehPemohon adalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohondan Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusanmajelis dibacakan ;Menghukum apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebutdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukan KantorAkuntan Publik akan dilakukan oleh majelis setelah magjelismemperoleh laporan dari salah satu pihak yang

Tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dikabulkan Majelis Arbitersebelum diverifikasi oleh Akuntan Publik mengenai kebenarannya adalahhalhal sebagai benkut .........Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 188 K/AG/2010Bahwa terkait dengan perubahan isi butir 48 putusan di atas, Pemohonmelalui Surat Ref.

Bahwa terdapat isi amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non10.executable) berdasarkan faktafakta yang terjadi dan berkembangsampai dengan tanggal pengajuan permohonan pembatalan a quo yaituyang berbunyi sebagai berikut :Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untukmelakukan verifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan olehPemohon adalah :Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohondalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari sejak putusan majelisdibacakan

berusaha melaksanakan isi putusan yaitumenunjuk Kantor Akuntan Publik dengan kronologis sebagai berikut :(a) Pada tanggal 7 Oktober 2009 Termohon Il melalui kuasa hukumnya dengan Surat No 097/HIS/ASBSM/X/2009 perihal PengajuanKantor Akuntan Publik, mengajukan Kantor Akuntan Publik (KAP)Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS &D) sebagai AkuntanPublik yang akan melakukan verifikasi biayabiaya sesuai isiputusan BASYARNAS, untuk disetujui Pemohon (bukti P8) ;(6) Menanggapi surat Termohon Il tersebut

:DNA/080/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Tanggapan AtasPengajuan Kantor Akuntan Publik, yang isinya menyetujuipenunjukan KAP DBS & D yang diajukan Termohon Il (bukti P9);Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 188 K/AG/2010(c) Pemohon dan Termohon Il bersamasama kemudian pada tanggal23 Oktober 2009 melalui Surat Ref.

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujunh puluh duarupiah), sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial Audit PerhitunganHasil Penjualan Periode 2009 sampai 2010 dan Laporan AuditorIndependen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Amachi ArifinMardani & Muliadi, tertanggal 18 November 2016, secara tunai dansekaligus, terhitung sejak Putusan a quo mempunyai kekuatan

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujunh puluh duarupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial Audit Perhitungan HasilPenjualan Periode 2009 sampai 2010 dan Laporan Auditor Independenyang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliaditertanggal 18 November 2016, secara tunai dan sekaligus, terhitung sejakputusan a quo mempunyai kekuatan

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratussembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuhpuluh dua rupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial AuditPerhitungan Hasil Penjualan Periode 2009 sampai 2010 dan LaporanAuditor Independen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik AmachiArifin Mardani & Muliadi tertanggal 18 November 2016, secara tunalHalaman 7 dari 9 hal. Put.

Publik PriceHal. 17 dari 28 hal.

Rusnadi tersebut tidak diaudit lagi olehKantor Akuntan Publik;f. Bukti T5 yang tidak dibantah oleh Penggugat dan tidak dibantaholeh Kuasa Hukum Penggugat itu telan membuat sangat terangmengenai Khairil Anwar yang telah menandatangani sebagai"saksi" di Bukti P3 itu telah menarik diri atas dasar Khairil Anwartelah menyadari bahwa Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2010 /Bukti P3 tersebut dibuat berdasarkan itikad tidak baik;.

Publik Price Water House Cooper atau diauditlagi oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young atau diaudit lagi olehKantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya;Majelis Hakim Perkara Nomor 101/Pdt.G/2013/PN PI.R, telahmenjatuhnkan Putusan yang menghukum Tergugat untuk membayarkerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp70.300.000,00 (tujuh puluhjuta tiga ratus ribu rupiah) tanpa syarat apapun itu didasarkan pada:a.

Bukti T6 yang berupa Surat tertanggal 15 April 2013 dan Surattertanggal 14 Mei 2013 yang inti isi surat tersebut adalah HajjahJuairiah (Acil Tergugat) memohon Klarifikasi kepada Haji Rusnadi(Penggugat) dan Hajjah Juairiah (Acil Tergugat) menyatakan bersediamembayar kewajiban Maulidah jika hasil audit Haji Rusnadi tersebutberdasarkan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik;b.

Kesaksian/Keterangan Saksi Hj.Juairiah yang pada pokoknya telahmenerangkan bahwa Jika Hasil Audit yang telah dilakukan olehPenggugat itu telah diaudit lagi oleh Kantor Akuntan Publik PriceWater House Cooper atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Ernst and Young atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Prasetyo Sarwoko Sanjaya maka Hj. Juairian bersediamembayar sisa pembayaran Maulidah yang sebesarRp70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);Hal. 21 dari 28 hal.

publik, dan perencanakeuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan olehpelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil daritindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaanHalaman 12 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 51 P/HUM/2015keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai PihakPelapor; dan2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan,akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.Penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaanmodal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuanganmikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapordilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan olehperusahaan

atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dansasaran tindak pidana pencucian uang.Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik,dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentandimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yangmerupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalikketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yangdiatur sesuai dengan ketentuan

Kewajibanpelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara danmemiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang.Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporanoleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaaninfrastruktur,lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, advokat, notaris,pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencanakeuangan dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor tersebut

Olehkarena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancamstabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistemperekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendisendikehidupan berbangsa dan bernegara.Bahwa advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan,akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil risetPPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucianuang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan

Surabaya Agung Industri Pulp &Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telahdilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan maupun Bursa Efek Indonesia dan buktidokumen tagihan maupun piutang yang diserahkan ZTHolding Pte.Ltd kepada Pengurus PKPU PT.

Surabaya AgungIndustri Pulp & Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekandan dilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia bahwaPT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas memiliki hutangkepada ZT Holding Pte.Ltd, PT.

Surabaya Agung Industri Pulp &Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telahdilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan maupun Bursa Efek Indonesia dan buktidokumen tagihan maupun piutang yang diserahkan ZTHolding Pte.Ltd. kepada Pengurus PKPU PT.

Surabaya Agung Industri Pulp& Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telah dilaporkan keHal. 13 dari 63 hal. Put. No. 231 K/Pid/2015Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupunBursa Efek Indonesia memiliki piutang terhadap PT.

SAIP telah dilakukan audit oleh akuntan publik dari KantorAkuntan Publik Anwar & Rekan dan laporan keuangan PT. SAIPyang telah diaudit oleh akuntan publik tersebut telah dilaporkan keBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupunBursa Efek Indonesia dan sesuai laporan keuangan tersebut PT.Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas memiliki hutang kepada :Tranche A merupakan hutang berjangka dengan jaminan dan tanpajaminan kepada para Kreditur dengan rincian :a.

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp. 10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM,MAMPI (Cert).Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE,MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saya sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan dari pihakBRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usaha nasabah,sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP ( kantorakuntan Publik).

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert);e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim di lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP(Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp. 5.000.000.0000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

(sepuluh milyar rupiah); Bahwa dalam permohonan kredit tersebut, Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (laporan appraisal), Laporan Keuangan olehKantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;e Bahwa permohonan kredit yang diajukan, Terdakwa tersebut kemudian dianalisaoleh Bagian Pemasaran Kredit Bank BRI JI. Jend.

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Menteri Badan UsahaMilik Negara Nomor : S 737/MDU/11/2014 tanggal 27 November 2014tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S Manan, Ardiansyah &Rekan untuk penyajian ulang atas laporan keuangan tahun buku 2013dan General Audit tahun 2014;B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATANAdapun Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara :Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2015/PTUNJKT.1.

Publik (KAP) S.

Bambang Tjahyono sebagai Direktur Utama PerumLembaga Penyelenggara Pelayanan Penerbangan Indonesia;Menyatakan sah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara TentangPenetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S.

Bukti P.29Surat dari Dewan Pengawas, Pelaksana Tugas kepadaMenteri BUMN Nomor: S059/DW/X/2014, tanggal Oktober2014, Perihal: Permohonan Penetapan Kantor Akuntan Publik.

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Menteri Badan UsahaMilik Negara Nomor: S737/MD/11/2014 tanggal 27 Nopember 2014,Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S.

Publik Independen nomor.6001/RPT/VIV2016 tertanggal 1 Juli 2016 dan berdasarkan penerapanprosedur yang disepakati, telah didapatkan hasil sebagai berikut:1.

Bahwa Laporan Akuntan Publik Independen Nomor6001/RPT/VIV2016, tetanggal 1 Juli 2016, seperti yang didalilkanPenggugat point 24, tidak ada kerugian Materiil, sehingga GugatanPerbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian yang diajukan olehPenggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklaard).g.

Hal ini harus dibuktikan secara terobuka dan disepakatibersama siapa Akuntan Publik yang ditunjuk untuk memeriksakeuangan Penggugat.28.

Menyatakan sah dan Berharga laporan Akuntan Publik Independen nomor.6001/RPT/VIV2016 tertanggal 1 Juli 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.351.000, (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;6.

Menyatakan laporan akuntan publik independen Nomor 6001/RPT/VIV/2016Tertanggal 1 Juli 2016 Tidak Sah7.

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasankeuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama3 (tiga) tahun berturutturut, danHalaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1184/B/PK/PJK/2017d.

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecualitunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsuratau menunda pembayaran pajak;c Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut; dand.

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah denganpendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut;dand. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidangperpajakan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.Pasal 2(1) Tepat waktu) dalam penyampaian Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ameliputi :Halaman 9 dari 21 halaman.

Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimanadimaksud pada huruf b telahdisampaikan tidak lewat dari bataswaktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajakberikutnya;(2) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahunsebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasukutang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;(3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan

pemerinta sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (long formreport) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskalbagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikanSurat PemberitahuanTahunan;(4) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit olehAkuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalampembinaan lembagapemerintah pengawas Akuntan Publik;Pasal 3(1) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib

All Copies Of Contransit And AgreementsAdapun selanjutnya oleh saksi korban meminta agar terhadapHal. 4 . put.No.118/Pid/2018/PT.DKI.dokumen perusahaan Terdakwa untuk dilakukan audit, denganmenunjuk Auditor / Akuntan Publik Rama Wedra. Bahwaberdasarkan Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik Rama Wedraatas Finnacial Due Diligence Report PT. Melia Media Internationaluntuk periode Desember 2013 sampai dengan September 2014,diperoleh :1.Bidang usaha yang dijalankan PT.

All Copies Of Contransit And AgreementsAdapun selanjutnya oleh saksi korban meminta agar terhadapdokumen perusahaan Terdakwa untuk dilakukan audit, denganmenunjuk Auditor / Akuntan Publik Rama Wedra. Bahwaberdasarkan Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik Rama Wedraatas Finnacial Due Diligence Report PT. Melia Media Internationaluntuk periode Desember 2013 sampai dengan September 2014,diperoleh :1. Bidang usaha yang dijalankan PT.

Publik Rawa Wendra;Bukti Email Mr.

BuktiPH3 : Lembar terakhir Proposal audit/ due diligenceyang diberikan kepada Akuntan Publik Rama Wedra;. BuktiPH4 : Putusan Perkara Perdata Nomor395/Pdt.G/2015/PN. JktSel.Hal. 18 . put.No.118/Pid/2018/PT.DKI.7. Bukti PH5A : Surat Kesepakatan Pengembalian DanaInvestasi tanggal 14 Januari 2015.8. Bukti PH5B : Surat Somasi pertama Ref. No: 12.4/HTP/2014tanggal 10 Desember 2014;9. Bukti PH5C : Surat Somasi Bahasa Inggris Ref.

Publik yangberpengalaman dibidang Audit Investigasi, dimana integritas dankredibilitasnya sudah sangat dikenal dan jasanya biasa digunakan oleh pihakkepolisian DIY yang terkenal tidak bisa di intervensi, untuk diangkat danditunjuk serta diberikan wewenang lewat permohonan penetapan auditinvestigasi, yaitu: KANTOR AKUNTAN PUBLIK KUMALAHADI,Hal 4 dari 37 hal No.27/Pdt.P/2019/PN.Smt23.24.25.26.27.28.Bahwa PEMOHON akan menanggung biaya yang timbul pada saatmengaudit berjalan;Bahwa menurut pemohon pihak

Menetapkan dan menyatakan Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara,Sugeng Pamudji & Rekan, yang beralamat di JI.

Publik Kumalahadi yang akanHal 24 dari 37 hal No.27/Pdt.P/2019/PN.Smt11.dibiayai oleh Pemohon justru menimbulkan kerancuan, siapakah Pemohon?

Publik Drs.Inaresjz Kemalawarta terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2012 sampai30 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda T30;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Dr.Rahardja, M.Si.

CPA terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2013 sampai 30Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T31;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik MahsunNurdiono Kukuh Nugrahanto terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2014sampai 30 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T32;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik MahsunNurdiono Kukuh Nugrahanto terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2015sampai 30 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T33;Fotokopi