Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011; ----------------------------------------------------------- 8.

terdakwa wayjibmembuat Pelaporan proses penyampaian data dan atauinformasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapandari pelaksanaan Program, kendala atau permasalahan yangterjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuanPNPM Mandiri Perdesaan, dengan cara terdakwa tidak pernahmembuat laporan tentang : 1 Kegiatankegiatan yang sedang dilaksanakan ; 2 Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yangsedang dilaksanakan; 3 Ketua TPK membuat Laporan Bulanan yang ditujukankepada PJOK

PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten KarangasemTahun Anggaran 2011; Keputusan Bupati Karangasem Nomor 68/HK/2011 TentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati KarangasemNomor 374/HK/2010 Tentang Penunjukan Pejabat PengelolaKeuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan MasyarakatDan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem TA 2011;Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 TentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati KarangasemNomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan PenanggungjawabOperasional Kegiatan (PJOK

PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten KarangasemTahun Anggaran 2011; Keputusan Bupati Karangasem Nomor 68/HK/2011 TentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati KarangasemNomor 374/HK/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola9.27Keuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan MasyarakatDan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem TA 2011;Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 TentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati KarangasemNomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan PenanggungjawabOperasional Kegiatan (PJOK

Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan BupatiKarangasem Nomor 375/HK/2010 Tentang PenetapanPenanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran8. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor21/HK/2012 Tentang Penunjukan Pejabat PengelolaKeuangan Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Dan Pemerintahan Desa KabupatenKarangasem Tahun Anggaran 2012; 379.

Asli Laporan Pertanggung Jawaban Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu (PEMMPMT) Tahun 2011;1 (satu) Eks. asli Laporan PJOK Pelaksanaan Kegiatan Program Mandiri TerpaduJenis Usaha Penggemukan Sapi;1 (satu) Eks. asli Laporan Asisten Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan ProgramMandiri Terpadu Jenis Usaha Penggemukan Sapi (otsus);1 (satu) Eks.

ADMINISTRASI KELOMPOK.e Bahwa terhadap ADM Kelompok dimana dana tersebut dikelola oleh Kelompoksebesar yaitu Rp. 155.000, (seratus lima puluh lima ribu rupiah) x 10 (sepuluh)orang anggota kelompok/penerima manfaat sehingga berjumlah Rp. 1.550.000,(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pelaksanaannya dana tersebutdikelola sendiri oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.e Bahwa terhadap kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya terdakwa tidak pernahmelaporkannya kepada PJOK

Asli Laporan Pertanggung Jawaban Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat MelaluiProgram Mandiri Terpadu (PEMMPMT) Tahun 2011;1 (satu) Eks. asli Laporan PJOK Pelaksanaan Kegiatan Program Mandiri Terpadu Jenis UsahaPenggemukan Sapi;1 (satu) Eks. asli Laporan Asisten Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan Program Mandiri TerpaduJenis Usaha Penggemukan Sapi (otsus);1 (satu) Eks.

Asli Laporan Pertanggung Jawaban Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatMelalui Program Mandiri Terpadu (PEMMPMT) Tahun 20111 (satu) Eks. asli Laporan PJOK Pelaksanaan Kegiatan Program Mandiri Terpadu JenisUsaha Penggemukan Sapi1 (satu) Eks. asli Laporan Asisten Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan Program MandiriTerpadu Jenis Usaha Penggemukan Sapi (otsus)1 (satu) Eks.

Asli Laporan Pertanggung Jawaban Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatMelalui Program Mandiri Terpadu (PEMMPMT) Tahun 2011;1349101112131415161718191 (satu) Eks. asli Laporan PJOK Pelaksanaan Kegiatan Program Mandiri Terpadu JenisUsaha Penggemukan Sapi;1 (satu) Eks. asli Laporan Asisten Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan Program MandiriTerpadu Jenis Usaha Penggemukan Sapi (otsus);1 (satu) Eks.

dan pada saat itu disaksikan olehCamat Setu, PJOK (sdri. Erniati), Tim Faskab (sdri.

(PJOK)tahun 2011;Bahwa benar sebagai PJOK saksi mempunyai tugas pokok danfungsi sebagai berikut :e Memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaandi wilayah kerjanya sesuai dengan tahapan yangsudah ditentukan;e Melaksanakan administrasi program;e Membuat laporan bulanan kepada Bupati Bekasidengan tembusan Camat dan Kepala Desa;e Membuat laporan pertanggung jawaban pada masaakhir jabatannya dan menyerahkan kepada BupatiBekasi paling lambat satu bulan setelah masatugasnya sebagai PUOK Kecamatan berakhir

Melayani urusan administratife, antaralain : menanda tangani suratPenetapan Tim verifikasi, pengurusUPK, Usulan Kegiatan, SuratPenjanjian Pemberian Bantuan(SPPB), Surat Penetapan Camat(SPC), dan Surat PernyataanPenyelesaian Kegiatan (SP3K) yangdibuat oleh Ketua TPK ~= danPenganggung Jawab OperasionalKegiatan (PjOk), dll;.

SedangkanSurat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) dibuat oleh TPKdan PJOK dan kemudian nantinya akan diketahui oleh PJOK,Kepala Desa dan Camat;Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.17.SAKSI BETTY KUSUMAWARDHANY, S.STP, MM, di depan sidang dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :Benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengan terdakwa;Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dansaksi membenarkan semua keterangan yang

Erni(PJOK), dan saksi.

SK BUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK.j. Resume Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Serifikat tanah sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) letter D yang dijaminkan oleh ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN dikembalikan kepada UPK Kec. Jepon.;9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

HarusnyaTerdakwa mengarahkan pada masyarakat untuk langsung ke UPK ;Bahwa setahu saksi jabatan saksi dalam kegiatan PNPM selaku PJOK.

Dan dalam 1desa hanya ada 1 orang PJOK saja ;Bahwa setahu saksi tanggung jawab PJOK adalah bertanggung jawab atas kegiatanPNPM namun sifatnya saksi hanya menerima laporan;Bahwa setahu saksi, yang seharusnya bertugas menerima secara langsung uangangsuran dari kelompok/ peminjam dana PNPM adalah UPK ;Bahwa saksi tidak tahu apakah sebenarnya Terdakwa bisa menerima uang angsuranpinjaaman PNPM dari para peminjam/ kelompok ;Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah ada aturan yang melarang Terdakwa menerimauang

Saat itu saksi jugahadirBahwa setahu saksi, Terdakwa membuat surat pernyataan ;Bahwa setahu saksi, ada sanksi bagi peminjam kalau mereka menunggakmengangsur, yaitu tidak bisa mengakses pinjaman dan bantuan fisik ;Bahwa sebelum menjadi PJOK, saksi bekerja di kantor Kecamatan dengan jabatanKasie SDM ;Bahwa setahu saksi, seorang peminjam tidak boleh pinjam uang secara double yaitumeminjam dana dari UEP dan SPP.

Terdakwa terdaftar dalamKelompok Barokah 6 ;Bahwa setahu saksi yang menjadi team investigasi (TPM) ; PJOK, Anggota PKAD,unsureunsur lain yaitu tokohtokoh masyarakat ;22Bahwa setahu saksi hasil temuan tim investigasi ; ada temuan senilai kurang lebihRp. 387.550.000, yang diselewengkan oleh Terdakwa ;Bahwa setahu saksi, Terdakwa punya itikad baik untuk mengembalikan uangtersebut.

SKBUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK.10.

Bank Jateng Cabang KoordinatorSemarang, padahal Terdakwa mengetahui bahwa proyekproyek tersebutoperasionalnya tidak melalui satker BPBD Propinsi Jawa Tengah melainkanditransfer langsung ke 10 (sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK) Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten;Pada bulan Februari 2011 ZAMRONI dan FARID selaku petugas analis PT.

SPMK tidak benar mengatasnamakan satuanKerja BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan seolaholah pada anggaranBPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 terdapat proyekpasca bencana gunung merapi tahun 2011 senilai Rp.11.000.000.000,(sebelas milyar rupiah) yang dananya berasal dari APBN TahunAnggaran 2011 meskipun Terdakwa mengetahui bahwa proyekproyektersebut operasionalnya tidak melalui satker BPBD Provinsi JawaTengah melainkan ditransfer langsung ke 10 (sepuluh) PenanggungJawab Operasional Kegiatan (PJOK

) Kabupaten Magelang, dan 9(sembilan) PJOK Klaten.Untuk membuat SPP dan SPMK tersebut konsep pembuatannyadilakukan YANUELVA ETLIANA dengan diberi contoh SPP danSPMK yang asli oleh Terdakwa berikut daftar namanama proyekyang akan dimasukkan dalam SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPPdan SPMK tersebut dibuat oleh YANUELVA ETLIANA denganmeniru format dan isinya, sedangkan untuk pengetikannyaYANUELVA ETLIANA meminta stafnya bernama IRENE INDRICH.

Bank Jateng Cabang KoordinatorSemarang, padahal Terdakwa mengetahui bahwa proyekproyek tersebutoperasionalnya tidak melalui satker BPBD Propinsi Jawa Tengah melainkanditransfer langsung ke 10 (sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK) Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten;7 Pada bulan Februari 2011 ZAMRONI dan FARID selaku petugas analis PT.

tidak benar mengatasnamakan satuan Kerja BPBD Provinsi JawaTengah dengan seolaholah pada anggaran BPBD Provinsi Jawa TengahTahun Anggaran 2011 terdapat proyek pasca bencana gunung merapi tahun2011 senilai Rp. 11.000.000.000, (sebelas milyar rupiah) yang dananyaberasal dart APBN Tahun Anggaran 2011, meskipun Terdakwa mengetahuibahwa proyekproyek tersebut operasionalnya tidak melalui satker BPBDPropinsi Jawa Tengah melainkan ditransfer langsung ke 10 (sepuluh)Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) adalah Sdra. ELMUNAWAR SYAHDI, S.T.;9. Konsultan pengawas adalah PT. KARYA CIPTA MARGA CONSULTANyang mengawasi pekerjaan tersebut adalah Sdra. M. FARID IQBAL, S.T(Chip Inspector) dan THISNA SETIAWAN, S.T.;10. Kontraktor pelaksana adalah CV. Pante Raya dengan Kuasa DirekturSdr.

,PJOK Saksi EL MUNAWAR SAHDI, S.T. serta perwakilan dari CV. PANTERAYA melakukan rekayasa lapangan, setelah melakukan rekayasalapangan Chief inspector Saksi MUHAMMAD FARID IQBAL menungguKuasa Direktur CV. PANTE RAYA Terdakwa III AZHAR EFENDI Bin ISMAILmenyerahkan MC0 dan job mix namun hingga tanggal 26 September 2012Terdakwa III AZHAR EFENDI Bin ISMAIL selaku Kuasa Direktur CV.

Agustus 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaiPengelola dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Solok Tahun Anggaran 2008Bahwa sebagai bendahara, terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi untuk := Membukukan, setiap transaksi baik fisik maupun pengembalian SPP= Menerima dan menyetorkan pengembalian SPP= Mencairkan dana untuk gaji pengurus UPK termasuk biayaadministrasi dan transportasi pengurus UPK= Membuat laporan bulanan UPK untuk FK, Camat, PJOK

Membuat laporan bulanan UPK untuk FK, Camat, PJOK.5.

KHAIRUL, pada pokoknya dipersidanganmenerangkan sebagai berikut :e Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dana simpan pinjamperempuan dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan pada Kecamatan IX KotoSungai Lasi ;e Bahwa Saksi selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPMMPKec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok tahun 2007 s/d 2008 ;e Sesuai dengan penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM PPK tugasPJOK adalah sebagai berikut :a.

Memantau dan / memfasilitasi kegiatan musyarawah desa.e Bahwa untuk melaksanakan kegiatan PNPMMP ditingkat kecamatandibentuk suatu lembaga yang dinamakan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) ;e Susunan Pengurus UPK PNPMMP Kec IX Koto Sungai Lasi sewaktumenjadi PJOK adalah :e Ketua : HASNUL AIMANe Sekretaris : WELI YUDISTIRAe Bendahara : FITRIZAL HIDAYANI (terdakwa)e Bahwa terjadinya permasalahan penyelewengan dana kegiatan SPP PNPMMP padaKecamatan IX Koto Sungai Lasi adalah adanya uang pembayaran angsuran

melakukan pengauditan ternyata memang ditemukanadanya penyimpangan atau penyelewengan dana sejumlah Rp.295.406.350, (duaratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)yang terjadi dari tahun 2006 sampai dengan 2009 dan selanjutnya Faskab memanggilBadan Pemeriksa, BKAN dan Fasilitator Kecamatan mengkonsultasikan hasiltemuan audit Faskab tersebut, karena telah adanya temuan selanjutnya dibentuklahsebuah tim dengan nama tim advokasi yang terdiri dari BKAN, BP dan PjOK

Perempuan (SPP) Bantuan Langsung Mandiri yaituterlebin dahulu ada DIPA Anggaran untuk masing masing Kecamatan,kemudian masyarakat desa setempat melalui Tim Pengola Kegiatan (TPK)mengajukan proposal pengajuan dana ke Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PUOK) lalu PUOK bersama masyarakat , aparat desa dan TPKmelakukan Musyawarah antar desa untuk menetapkan usulan yang akan didanai , lalu hasilnya di tetapbkan dengan terbitnya surat penetapan camatuntuk usulan yang di danai oleh PNPM setelah itu PJOK

Sejumlah Rp.28.750.000Kelompok SPP Manggis 1, Sejumlah Rp.28.750.000Kelompok SPP Manggis 2, Sejumlah Rp.28.750.000Kelompok SPP Pelangi 3, Sejumlah Rp.25.875.000Bahwa benar, Saksi menerangkan Prosedur untuk mendapatkan dana PNPMMP Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bantuan Langsung Mandiri yaitu terlebihdahulu ada DIPA Anggaran untuk masing masing Kecamatan, kemudianmasyarakat desa setempat melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengajukanproposal pengajuan dana ke Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

)lalu PJOK bersama masyarakat , aparat desa dan TPK melakukanMusyawarah antar desa untuk menetapkan usulan yang akan di danai, laluhasilnya di tetapkan dengan terbitnya surat penetapan camat untuk usulanyang di danai oleh PNPM setelah itu PJOK mengajukan dana ke Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat Desa ( Kepala BPMD Pemda Lampung Utara ) ,lalu dana masuk ke Rekening UPK Kecamatan Bunga Mayang setelah disalurkan kepada yang berhak menerima melalui TPK di Desa Masing masing,Untuk SPP Perguliran tidak

Kecamatan membuat SP2 ( Suratperjanjian Pendanaan) mengenai jumlah dana yang akan di cairkan.e PJOK Kecamatan menyampaikan kepada KPA (Kuasa Penggunaanggaran) Satker BPMPD untuk permintaan pencairan pendanaanPNPM MP.e Satker BPMPD melalui Bidang Sosbud memproses ke KPPN laluKPPN mencairkan dana ke Rekening UPK.

Bahwa benar, Prosedur proses pencairan dana PNPM MP adalah :e UPK bersama dengan PJOK Kecamatan membuat SP2 ( Suratperjanjian Pendanaan).e PJOK Kecamatan mengajukan Surat Permintaan pendanaan (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Yaitu Kepala BPMPDPemda Lampung Utara.e BPMPD melalui Bidang Sosial Budaya melakukan proses BerkasAdministrasi pengajuan dalam bentuk ringkasan berkas.e Bidang Sosbud mengajukan berkas ke KPPN Kotabumii.e Setelah berkas di proses oleh KPPN lalu KPPN mencairkan danake

akan melakukan penjualan / lelang atas obyek sengketatersebut dengan bantuan Tergugat III, oleh karena itu Penggugat dalam halini menyatakan keberatan penjualan lelang obyek sengketa oleh Tegugat tersebut, karena kondisi saat ini usaha Penggugat kena musibah kandangayam roboh terkena puting beliung dan saat ini usaha Penggugat terkenadampak dari penyebaran pandemic covid19, sebagaimana PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 tentang StimulusPerekonomian Nasional sebagai kebijakan kontraksiklus

demikian Tergugat diharapbkan memberikankelonggaran/ relaksasi kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutangtersebut ;.Bahwa usaha Penggugat saat ini dalam kesulitan keuangan karenadampak cocid19 akan tetapi usaha Penggugat tersebut masih berjalanwalaupun terseokseok serta prospek kedepan masih bisa diharapkansehingga Penggugat mengharapkan dari Tergugat dapat memberikan/kelonggaran relaksasi untuk penyelesaian pinjaman Penggugat kepadaTergugat dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo.11/PJOK

Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kelonggaran /relaksasikepada Penggugat dalam menyelesaikan pinjamannya kepadaTergugat sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK )No.11/PJOK.03/2020tersebut ;6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tidak melakukan penjualan lelangatas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini Ssudah mempunyalkekuatan hukum pasti/tetap (in kracht ) ;7.Menyatakan pinjaman Penggugat kepada Tergugat!

PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK)KECAMATAN PATILANGGIO5. FASILITATOR PEMBERDAYAAN & TEKNIK KECAMATANPATILANGGIO6.

Pohuwato, PJOK Kec. Patilanggio, Badan Pengawas UPKKec. Patilanggio, Unsur Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) danFasilitator Kec.

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan(ROMI USMAN)3. Fasilitator Pemberdayaan (IKRAM MAHABU) dan TeknikKecamatan Potilanggio (HUMRAWATI DOLA)4. Pendamping Lokal (SELVI LASIMPALA)e Bahwa hasil Tim Investigasi ditemukan fakta sebagai berikut :1.

SK BUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK ; ----------------------------j. Resume Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah ; ------------ Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -------------------------------------------------- Serifikat tanah sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) letter D yang dijaminkan oleh ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDIN dikembalikan kepada UPK Kec.

Tempellemahbang, Kecamatan Jepon,Kab.Blora ;f Rekap sementara Penyimpangan Dana PNPM Mandiri,Kecamatan Jepon ;g Surat Pernyataan ABDUL MUCHID BIN ACHMAD JAMALUDDINYang dibuat tanggal 26 Juli 2012 yang akan melunasi tanggungan DanaSPKP dan UEP setelah dikurangi dengan nilai tanah yang dijaminkansebesar Rp. 133.507.600, (Seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuhribu enam ratus rupiah ) ;h Draf Aturan dan Sanksi Lokal MAD Prioritas usulan 2012 KecamatanJeponi SK BUPATI Tentang Pengangkatan UPK dan PJOK

di DesaTempellemahbang, KecamatanJepon, Kab.Blora ;Rekap sementara PenyimpanganDana PNPM Mandiri,KecamatanJepon.Surat Pernyataan ABDUL MUCHIDBIN ACHMAD JAMALUDDINYang dibuat tanggal 26 Juli 2012yang akan melunasi tanggunganDana SPKP dan UEP setelahdikurangi dengan nilai tanah yangdijaminkan sebesar Rp.133.507.600, (Seratus tiga puluhtiga juta lima ratus tujuh ribu enamratus rupiah ) :h Draf Aturan dan Sanksi Lokal MADPrioritas usulan 2012 KecamatanJepon ;i SK BUPATI Tentang PengangkatanUPK dan PJOK

di DesaTempellemahbang, KecamatanJepon, Kab.Blora ;Rekap sementara PenyimpanganDana PNPM Mandiri,KecamatanJepon.Surat Pernyataan ABDUL MUCHIDBIN ACHMAD JAMALUDDINYang dibuat tanggal 26 Juli 2012yang akan melunasi tanggunganDana SPKP dan UEP setelahdikurangi dengan nilai tanah yangdijaminkan sebesar Rp.133.507.600, (Seratus tiga puluhtiga juta lima ratus tujuh ribu enamratus rupiah ) :h Draf Aturan dan Sanksi Lokal MADPrioritas usulan 2012 KecamatanJepon :i SK BUPATI Tentang PengangkatanUPK dan PJOK

16 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kab.Blora;2) Surat Keputusan Camat Jati Nomor:11/2013 tentang Penetapan UPK Jati Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Keputusan Camat Jati Nomor: 05/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Penetapan UPK Jati; 3) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.Blora Nomor: 900/06/02/I/2012 dan Nomor: 900/06/02/2013 tentang Penunjukan Pejabat PenanggungJawab Operasional Kab.Blora (PJOK

Surat pengantar.Surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan(TPK) dan Kepala Desa Bangkleyan ditujukan kepada Penanggungjawabhal 4 dari 31 hal Put.No.18/Pid SusTPK/2017/PTSMGOperasional Kegiatan (PjOK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jatidengan keterangan untuk segera dilakukan verifikasi..

Surat pengantar.hal 12 dari 31 hal Put.No.18/Pid SusTPK/2017/PTSMGSurat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan(TPK) dan Kepala Desa Bangkleyan ditujukan kepada PenanggungjawabOperasional Kegiatan (PjOK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Jatidengan keterangan untuk segera dilakukan verifikasi..

SusTPK/2017/PTSMG8)9)16 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan PNPM MandiriKab.Blora;Surat Keputusan CamatJati Nomor:11/2013 tentang Penetapan UPK JatiTahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Keputusan Camat JatiNomor: 05/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Penetapan UPK Jati;Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Berencana Kab.Blora Nomor: 900/06/02/I/2012 dan Nomor:900/06/02/2013 tentang Penunjukan Pejabat PenanggungJawabOperasional Kab.Blora (PJOK

/2013tanggal 16 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola KegiatanPNPM Mandiri Kab.Blora;2) Surat Keputusan CamatJati Nomor:1 1/2013 tentang Penetapan UPKJati Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat KeputusanCamat Jati Nomor: 05/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentangPenetapan UPK Jati;3) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuandan Keluarga Berencana Kab.Blora Nomor: 900/06/02/I/2012 danNomor: 900/06/02/2013 tentang Penunjukan PejabatPenanggungJawab Operasional Kab.Blora) (PJOK

sebelum jatuh tempo, sesuai klausula didalam perjanjiannomor 01.100.196.00.160789.7 pada pasal 12, diatur apabila debiturkesulitan dalam memenuhi kewajibannya dengan suatu syarat berbunyiapabila ada tindakan moneter dan / atau kebijakan lainnya olehpemerintah republik Indonesia berhak atau menyesuaikan jumlahkewajiban pembayaran debitor kepada kreditor sebagaimana akandiberitanukan secara tertulis kepada debitor dan debitor wajib mengikutipenyesuaian jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan aturan PJOK

no.11/PJOK./03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagaikebijakan countercyclical mengatur bahwa debitur atau pemilik kKewajibankredit yang mendapatkan perlakuan khusus dalam PJOK ini adalahdebitur (termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah) yang mengalamikesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank.

presidan agar memberikan kebijakan untuk para debitur dan tidakdiperbolehkan melakukan penarikan secara sepihak, maka atas haltersebut bila disandarkan dengan pasal 1365 KUHPerdata makaperbuatan kreditur dapat dikatakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa pada tanggal 16 juni 2020 tergugat melakukan penarikanterhadak objek sengketa secara sepihak dan secara paksa tanpamempertimbangkan sebagaimana klausula pasal 12 didalam perjanjiandan tidak mengindahkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah PJOKno. 11/PJOK

terhitung sejakJanuari 2015 berdasarkan surat nomor : 414.2/167/BPMPDIII/2015perihal pengendalian penyelesaian kegiatan PNPM MPD TA.2014.Bahwa selama saksi menjabat sebagai PJOK tidak ada kegiatan SPPyang dilaksanakan dikarenakan tidak ada perintah dari SatkerKabupaten ataupun Kepala Daerah Kab.

Bahwa Saksi menerima honor selaku PJOK yakni sekira sebesar Rp.500.000. ( lima ratus ribu rupiah) perbulan.Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.14. Saksi GUNADI S.SOS., BIN H.

PJOK yakni Sdr. Sukril Jamil.Bahwa saksi menjelaskan Pergantian Specimen Fasilitator tersebutterjadi karena habisnya masa tugas fasilitator PNPM MandiriPerdesaan (PNPM.

BANIARA dan PJOK(penanggung jawab operasional kegiatan) Bpk.

BANIARA dan PJOK (penanggung jawab operasional kegiatan)Bpk.

Setelah itudilakukan Validasi dan saksi juga ikut pada tanggal 67 Desember 2012oleh Tim Validasi Kecamatan terdiri dari Ketua TRI DRAJAT ES selakuKetua dan PJOK Kecamatan.

Setelah itu dilakukan Validasi pada tanggal 67 Desember 2012oleh Tim Validasi Kecamatan terdiri dari Ketua TRI DRAJAT ES selakuKetua dan PJOK Kecamatan.

Untuk jumlahnya berapa saksi tidak tahu pastinya.saksi mengatahui bahwa tahun 2011 2012 SUKIYAH sebagai KaderPemberdayaan Masyarakat Desa sedangkan TerdakwaROLIYAH selakuBendahara TPK Desa Pasuruhan.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan11.Saksi TRLDRAJAT ES Bin SUWIGNYO:Bahwa saksi selaku Ketua PJOK Kecamatan Karangkobar sejak Juni 2012s/d sekarang berdasarkan SK Bupati BanjarnegaraBahwa selaku PJOK Kec.

Setelah itu dilakukan Validasi pada tanggal67 Desember 2012 oleh Tim Validasi Kecamatan terdiri dari saksi TRIDRAJAT ES selaku Ketua dan PJOK Kecamatan.

benar akan adaproyek penanganan pasca bencana Gunung Merapi tahun 2011 senilaiRp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan Terdakwamenyanggupi akan memindahkan rekening BPBD Provinsi Jawa Tengahyang semula di BRI Cabang Pandanaran Semarang ke rekening PT BankJateng Cabang Koordinator Semarang, padahal Terdakwa mengetahuibahwa proyekproyek tersebut operasionalnya tidak melalui satkerBPBD Propinsi Jawa Tengah melainkan ditransfer langsung ke 10(sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

) KabupatenMagelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten ;Pada bulan Pebruari 2011 ZAMRONI dan FARID = selaku petugasanalis PT.

) Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten.c.

) KabupatenMagelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten ;7 Pada bulan Pebruari 2011 ZAMRONI dan FARID selaku petugasanalis PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang mendatangiTerdakwa di Kantornya untuk melakukan konfirmasi mengenai SPP danSPMK yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala BPBD Propinsi JawaTengah terkait proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011, padawaktu itu di tempat tersebut juga hadir YANUELVA ETLIANA danatas pertanyaan ZAMRONI dan FARID, Terdakwa membenarkanadanya proyekproyek di

) KabupatenMagelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten; 4.8.

bertentangan dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER63/PB/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi dan RekonstruksiRumah Paskah Bencana Alam Tahun Anggaran 2007 telah menetapkanKetua dan Bendahara dalam Kelompok Pembangunan Rumah PaskahBanjir di Kecamatan Simpang Jernih untuk menyimpan dan menyalurkandana tersebut, dimana seharusnya yang berwenang menetapkan Ketua danBendahara adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

dibuatdan ditandatangani sendiri oleh saksi Sumiati Akib,sedangkan orangorangyang dibuatkan Surat Keterangan Domisili tersebut tidak pernahmengajukan diri untuk tergabung dalam BKM Bahagia, bahkan mereka tidakmengetahui dengan kegiatan bantuan ternak sapi P2KP ini, dimana haltersebut diketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku koordinator BKMBahagia, dan namanama penerima manfaat tersebut tetap dicantumkanterdakwa di dalam proposal tersebut untuk diajukan ke Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK

) dan selanjutnya diteruskan ke DirektoratJenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaaan Umum ; Bahwa setelah proposal PAKEM Danau Tuo ini dinyatakan layak olehpemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PekerjaaanUmum, maka PAKEM Danau Tuo mengajukan pencairan dana kegiatan P2KPini kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) lalu PJOKHalaman 3 dari 26 halaman Putusan No.17/TIPIKOR/2015/PT.PDGmeneruskan pengajuan pencairan dana ini kepada Pemerintah DaerahKabupaten Solok melalui

sedangkan orangorangHalaman 9 dari 26 halaman Putusan No.17/TIPIKOR/2015/PT.PDGyang dibuatkan Surat Keterangan Domisili tersebut tidak pernahmengajukan diri untuk tergabung dalam BKM Bahagia, bahkan mereka tidakmengetahui dengan kegiatan bantuan ternak sapi P2KP ini, dimana haltersebut diketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku koordinator BKMBahagia, dan namanama penerima manfaat tersebut tetap dicantumkanterdakwa di dalam proposal tersebut untuk diajukan ke Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK

) dan selanjutnya diteruskan ke DirektoratJenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaaan Umum ;Bahwa setelah proposal PAKEM Danau Tuo ini dinyatakan layak olehpemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PekerjaaanUmum, maka PAKEM Danau Tuo mengajukan pencairan dana kegiatan P2KPini kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) lalu PJOKmeneruskan pengajuan pencairan dana ini kepada Pemerintah DaerahKabupaten Solok melalui SKPD Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman(Prasjal Tarkim

Raja Negeri Rumahsokat selakuPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/Nmemegang dan mengelola bantuan Alokasi Dana Desa tersebutsecara sepihak tanpa melibatkan unsurunsur pemerintahan NegeriRumahsokat (Saniri, Soa, LPMN, Pemuda dan Tokoh Agama).Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bantuan Alokasi Dana Desatahap Negeri Rumahsokat tahun anggaran 2007 yang dilakukanoleh Terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd Pjs.

Raja NegeriRumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK) ADD/N terdapat item item kegiatan yang tidak dilakukanatau fiktif, ada juga itemitem kegiatan yang dilakukan tidak sesuaidengan nilai usulan atau anggaran yang terdapat dalam DaftarUsulan Rencana Kegiatan (DURK), serta ada juga pelaksanaanHal. 17 dari 81 hal. Put.

Raja Negeri Rumahsokat selakuPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) ADD/Nmenggunakan danadana tersebut untuk itemitem kegiatan di luarDaftar Usulan Rencana Kegiatan yang terdapat dalam proposal danterhadap penggunaan dana tersebut oleh Terdakwa FRETSNAHUMURY, S.Pd Pjs. Raja Negeri Rumahsokat selakuPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PUOK) ADD/N tidak adabukti pertanggungjawabannya berupa kuitansi atau notapenggunaan dana.e Bahwa perbuatan Terdakwa FRETS NAHUMURY, S.Pd Pjs.

Raja NegeriRumahsokat selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)ADD/N secara sendiri mengatur seluruh penggunaan bantuan AlokasiDana Desa tahap tahun 2007, selanjutnya Terdakwa FRETSNAHUMURY, S.Pd Pjs.

APIPLAFRANI, baik secara sendiri sendiri ataupun bersama samadengan saksi RONI YURONI, S.Sos, Msi BIN ABDUL MUINselaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dansaksi MAMAN SURATMAN selaku Kepala Desa Margaluyu(keduanya diberkaskan secara terpisah), pada hari Jumattangal O08 Juli 2005 atau setidak tidak pada tahun 2005bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan BangunanKabupaten Serang Jalan Brigjen KH.

APIPLAFRANI, baik secara sendiri sendiri ataupun bersama samadengan saksi RONI YURONI, S.Sos, Msi BIN ABDUL MUINselaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dansaksi MAMAN SURATMAN selaku Kepala Desa Margaluyu(keduanya diberkaskan secara terpisah), pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau) sarana

RONI YURONI,S.Sos, Msi BIN ABDUL MUIN selaku' PenanggungjawabOperasional Kegiatan (PJOK) yang bertugas dan mempunyaikesempatan untuk turut serta agar dapat terlaksananyaprogram yang ada pada dinas Tata Ruang dan Bangunandemikian juga Sdr.

APIP LAFRANI, bersama samadengan RONI YURONI, S.Sos, Msi BIN ABDUL MUIN dan MAMANSURATMAN yang mana mereka tidak adahubungannya dengan tugas panitia pengadaan tanah baikuntuk meminta dilakukan pembayaran maupun untukmenyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada parapemegang hak atas tanah, namun dikarenakan adanyakesempatan pada diri mereka terdakwa bersama sama denganRONI YURONI, S.Sos, Msi BIN ABDUL MUIN selaku PJOK danMAMAN SURATMAN selaku Kepala Desa Margaluyu dandikarenakan para pemilik

RONI YURONI, S.Sos, Msi BIN ABDUL MUIN selakuPenanggungjawab Operasional Kegiaatn (PJOK) yangkeempatnya adalah pegawai negeri pada PemerintahKabupaten Serang dan Sdr.