Ditemukan 1872 data
TJITRA BINTORO alias TJOA TJITRA BINTORO
Tergugat:
1.PT. Banjar Gawi Makmur
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru
Turut Tergugat:
HARTONI JAYA BUANA
113 — 31
danberdasarkan buktibukti Surat yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksisaksi dapat ditarik kesimpulan adanya indikasi Penggugat telah khilaf dalampenentuan atau penunjukan letak tanah dikarenakan telah terjadi perkembanganyang signifikan di wilayah sekitar objek sengketa yang hal tersebut tidak didukungoleh peta pendaftaran yang objektif sehingga mengakibatkan kesalahan dalampenujukan letak tanah yang seolaholah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 46 (152) /Landasan
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
hierarkinya beradadibawah UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 yang juga merupakanperaturan perundangundangan sebagai peraturan pelaksanaan dariUndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tak terkecuali Peraturan yang saatini dimohonkan Keberatan/Uji Materiil oleh Pemohon kepada MahkamahAgung RI.Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon sampaikan tersebutdi atas, tampak jelas bahwa rumusan Pasal 17 dan Pasal 59 A PeraturanTermohon a quo adalah rumusan yang sangat rumit dan membingungkanserta mengesankan adanya tumpang tindin
MELIANUS TOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
143 — 60
Videbukti P2=T.II.INT1.2); Sertipikat Hak Milik Nomor: 1664 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 916/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.495 M2, atas namaLinda Theresia Boboy, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P3=T.II.INT1.3); Dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1665 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 915/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.485 M2, atas namaMartha Maria Nalle, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P4=T.II.INT1.4), maka terjadilah tumpang tindin
Wirariawan Lawer
Tergugat:
1.Nelly
2.Henri
3.Giok Bie
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kampar
2.Camat Tapung
3.Kepala Desa Karya Indah
4.Notaris/PPAT Rina Karlina, SH., M.Kn
5.Notaris/PPAT Nella Sasmelia, SH., M.Kn
120 — 58
Tarsono Uk : 400 MeterBarat berbatas dengan Jalan Riau Uk ; 50 MeterSehingga terbukti dimana tanah milik DJOHAN LAWER semulabersempadan sebelah Utara dengan Deliani yang menjualnya kepadaTergugat rekonvensi dan disebelan Selatan DJOHAN LAWERbersempadan dengan Drs.Tarsono yang menjualnya kepadaPenggugat dan II rekonvensi dan tanah Tergugat rekonvensi tidakberada diatas atau tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat dan II rekonvensi ;c) Bahwa apabila diteliti bukti kKepemilikan dari Tergugat Rekonvensiyang
177 — 105
data pendaftaran tanah menurut peraturan perundangundangan;(2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;b. kesalanan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hakdan/atau sertipikat pengganti;c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan uas; e. tumpang tindin
304 — 175
tanggal 4 Februari 2006,yang dibuat dihadapan Hafsan Hirwan, SH, Notaris berkedudukan di Selong,Lombok Timur (vide bukti P37);Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong tanggal 30Juli 2001, Seluas 15.200 M2 atas nama Lalu Sukirman, SH yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan obyekpengikatan jual beli sebagaimana diuraikan dalam poin ke1 dan ke2, secarahukum berada dalam areal kawasan Hutan Sekaroh dan faktanya diakui olehPara pihak tumpang tindin
64 — 28
Menetapkan Tergugat maupun Tergugat Il telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena menutupnutupi dan tidak menyampaikan faktafakta yang sebenarnya kepada Tim Jaksa Penyidik pada KejaksaanTinggi Jawa Timur tentang tumpang tindin hak penguasaan antaraTergugat dengan pihak lain, sehingga merugikan hak pembelaanPenggugat sebagai Tersangka sebagaimana Surat Perintah PenyidikanKepala Kejaksaan Tingi Jawa Timur tanggal 10 Pebruari 2015 nomor :134/0.5/Fd.1 /02/ 2015 dan 135/0.5 / Fd.1 / 02/2015;.
1.Darliaty Dkk.
2.Darliaty
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Intervensi:
Sugeng Riyadi
273 — 124
21 Maret 2019 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut, semestinya Peradilan Tata Usaha Negaratidak menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, sampaldengan adanya Putusan dari Peradilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwapenyelesaian sepenuhnya sengketa ini oleh peradilan perdata dalam lingkupperadilan umum bertujuan pula untuk menghindari putusan pengadilan yangtumpang tindin
185 — 304
juru ukurZULFAHMI dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi dengan nomorPeta Pendaftaran : 48.130.174018 untuk penerbitan Sertifikat Hak MilikNomor : 16167( asli ada pada Tergugat Ill ), yang telah diberi materai cukupdan sesuai dengan copynya dan bukti surat tersebut diberi tanda T.I danT.ll 10;Fotocopy hasil pemeriksaan dari penyidik POLDA Jambi NomorB/21/IV/2016/Ditreskrimum yang diukur oleh Sodikin tertanggal 19 April2016 ditemukan fakta bahwa tanah Tergugat masuk ke dalamsertifikat/tumpang tindin
HO, HARIATY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
Intervensi:
PT.Salim Maju Lestari
210 — 146
Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo karena adanyaproses penerbitan SHGB Nomor 00112, Tanggal 14 Maret 2018 AtasNama PT SALIM MAJU LESTARI yang tumpang tindih, hal ini tidakHalaman 28 Putusan Perkara Nomor : 16/G/2018/PTUN.BJM.benar karena tidak ada tumpang tindin dalam penerbitan SHGB Nomor00112, Tanggal 14 Maret 2018 Atas Nama PT SALIM MAJU LESTARI;2.
51 — 7
Bahwa permasalahan tumpang tindin penguasaan fisik atas tanah yang terletak diMuara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak antara sertifikatsertifikata.
120 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 46 P/HUM/2016negara bebas, sebagian telah dikuasai olen masyarakat dan telahdiberikan ganti rugi berdasarkan SPT/SPPHAT yang diterbitkan ditingkat Tapak;Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJtanggal 22 Mei 1984, Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat diperintahkan untuk mengintruksikan kepada Para Camat/KepalaKecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalambentuk apapun juga, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpaiizin membuka tanah tersebut tumpang tindin
234 — 30
Bahwa cara Saksi untuk mengetahui kalau surat yang akan ditanda tanganiselaku Ketua RT, tidak tumpang tindin dengan surat tanah lainnya yaitu Saksiterlebih dahulu kelapangan untuk mengetahui tanah yang diurus suratnya, belumpernah diterbitkan surat sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sulaiman menerangkan bahwa Saksitidak mengetahui apakah Ketua RT sebelumnya pernah menandatangani surat tanahdiatas obyek perkara karena arsip suratsurat tanah berada di Kelurahan.
Bahwa Saksi pernah melihat bukti T.lll1, T.llk2, T.lI3, T.llk4 dan T.ll5 ketika surat tersebut, ditandatangani oleh Saksi Sulaiman.Bahwa cara Saksi Sulaiman untuk mengetahui kalau surat yang akan ditandatangani selaku Ketua RIT, tidak tumpang tindin dengan surat tanah lainnya yaituSaksi terlebih dahulu kelapangan untuk mengetahui tanah yang diurus suratnya,belum pernah diterbitkan surat sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sulaiman menerangkan bahwa SaksiSulaiman tidak mengetahui apakah
72 — 28
Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan EKSEKUSIBidang Perdata, 1989, hal. 322) ; 26.Bahwa jika seandainya quod non benar, ada tanah sebagaimanaOT28.dimaksud PARA TERLAWAN I dalam Putusan Mahkamah Agung RIdalam tingkat Peninjauan Kembali No. 94 PK/Pdt/2004 tanggal 03Oktober 2007, jelas objek tanah tersebut berada di luar atau tidakmungkin bertumpang tindin dengan tanah yang dimaksud dalamsertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 307, HGB No. 357, HGBNo. 397, HGB No. 449, HGB No. 590, HGB No. 591
45 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena itu, sebelum gugatan ini diajukan ke PengadilanTata Usaha Negara maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah telahterjadi tumpang tindin atau overlapping antara lIzin KuasaPertambangan dan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit ;Hal. 25 dari 73 hal. Put.
65 — 30
/atau membayarganti rugi harga tanah keseluruhan yang hargarryadidasarkan pada nilai harga tanah berdasarkan NILA JUAL OBJEK PAJAK(NJOP) yang berlaku pada saat pelaksanaan eksekusi.Bahwa karena Sertipikat HM (sisa), Nomor : 93/Grogol Udik, luas: 14.275m2 dan Sertipikat HM, Nomor : 1040/Grogol Selatan, luas : 14.325 m2memuat kekeliruan mengenai obyek tanahnya yang dimohonkan sertipikat,demikian pula dengan Sertipikat tanah HGB, Nomor: 3631/Grogol Selatan,luas :27.815 m2, yang ternyata bertumpang tindin
65 — 45
Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Baratseluas 3.528 M2 atas nama LELIANA WIDJAYA/TERGUGAT;Bahwa dalam hal ini apabila TURUT TERGUGAT Il memangmenjalankan tugas tugasnya dengan cermat, teliti, dan penuhtanggung jawab, maka seharusnya Sertifikat Hak Milik No.3546/Kamalmilik TERGUGAT (yang kini berada ditangan TURUT TERGUGAT 1)tidak mungkin bisa diterbitkan apalagi akhirnya kini sampaioverlap/tumpang tindin dengan sertifikat Hak Guna BangunanNomor:7738/Kamal atas nama PENGGUGAT yang diperoleh dengandasar
1.Zaenudin
2.Khisomudin
3.Amir Mahmudin
4.Taufiq Hidayatudin
5.Uun Hindun Hidayati
6.Ngasifudin
7.Malik Tamyiz
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
Intervensi:
Akhmad Sahudin dan Ikhsanudin
360 — 279
Bahwa dengan masih adanya perbantahan mengenai kepemilikandan atau masih terdapatnya tumpang tindin kepemilikan ataspenguasaan tanah maka walaupun gugatan Para Penggugatmempermasalahkan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalamhal ini Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis namunpada dasarnya yang menjadi titik tolak permasalahan dalam gugatanini adalah menyangkut sengketa kepemilikan tanah antara ParaPenggugat dengan Pemegang Hak dari Keputusan Tata UsahaNegara atas obyek sengketa
KHOE YAM KUSUMA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
2.Winata Tjahyadi
3.Sumiaty
4.Ong Tiow King
5.Nyonya Yang Viti
6.Nyonya Kusnawati
7.Nyonya Puspawaty
8.Budiyanto
9.Wiyanto
10.Haiyanto
11.Hariyanto
12.Riyanto
13.Nona Vinti Susanti
60 — 117
data yang TergugatI miliki : Sertipikat Hak Milik Nomor :386/Batu Jaya tercatat atas nama Salem Chandra dan Sertipikat Hak MilikNomor : 398/Batu Jaya tercatat atas nama Salim Chandra, Sertipikat HakMilik Nomor : 620/Batu Jaya tercatat atas nama Yang Viti alias Jio Hoei Tiam(pewaris dari Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII) serta SertipikatHak Milik Nomor : 464/Batu Jaya tercatat atas nama Ong Tiauw King(TergugatIV ) dan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah tersebuttidaklah tumpang tindin
143 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Kabur (obscuur libel)Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak jelas (obscuur libel), hal initerbukti dari:1.Bahwa gugatan dari Para Penggugat yang mendalilkan bidangbidangtanah yang merupakan objek perkara milik Para Penggugat beradadidalam/tumpang tindin dengan Hak Pengelolaan (HPL) atas namaTergugat yang diterbitkan berdasarkan Peta Pendaftaran HakPengelolaan (HPL) Nomor 34 Tahun 2001 dan Nomor 36 Tahun 2001,hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui denganpasti dimana letak
TermohonKasasi/Para Pembanding/Para Penggugat);d) Saksi Khairudullah tidak dapat menunjukkan batasbatas fisik daritanah yang diklaim milik para Termohon Kasasi/Para Penggugat,salah dalam menunjukkan tandatanda batas lokasi tanah, tidakdapat menunjukkan seluruh tanah yang diklaim milik Para Termohonkasasi/Para Penggugat, dari sebanyak 118 (seratus delapan belas)bidang Tanah yang diklaim hanya dapat ditunjukan sebanyak 107(seratus tujuh) bidang tanah, serta tidak mengetahui tanahtanahtersebut tumpang tindin
Tergugat (PT Pelindo II), karena faktanyaPara Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak pernahmenguasai dan/atau mengerjakan sendiri tanahnya apalagi mengetahuilokasi tanahnya, jelas sama sekali tidak tahu;Bahwa Pemohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat Il berkeberatan jugaterhadap pertimbangan dan kesimpulan Putusan Pengadilan Tinggi Jakartayang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara alinea keempatdan alinea kelima halaman 213 yang pada pokoknya menyatakan bahwaadanya tumpang tindin