Ditemukan 1900 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/PID.SUS/2016 Tanggal 21 April 2017 — H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O. SUDARJO
100 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 380 K/Pid.Sus/2016Berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas berdasarkan bukti bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan saksi ahli, keterangan saksi yang meringankan tidakada bukti dan tidak ada niat jahat, tidak ada rekayasa/pemalsuan data,suap/gratifikasi, fiktif dalam proyek pelaksanaan peningkatan saluran indukpamarayan barat DI. Ciujung kabupaten serang dimana Terdakwa Ir. H.MSujasman S.
Register : 06-09-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
ZHANG DEYI
Tergugat:
1.DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SELAKU KEPALA INSPEKSI pada DIR JEND. MINYAK DAN GAS BUMI, KEMEN. ESDM RI,
2.KEPALA TEKNIK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V
208 — 142
ZHANG DEYI
Tergugat:
1.DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SELAKU KEPALA INSPEKSI pada DIR JEND. MINYAK DAN GAS BUMI, KEMEN. ESDM RI,
2.KEPALA TEKNIK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V
208 — 142
Balikpapan Tersangkakasus suap (https://news. detik.com/berita/d4535978/kpktetapkanhakimpn. balikpapantersangkakasussuap) (fotokopisesuai fotokopi);Berita yang diunduh dari website Tempo.Co tertanggal 6 Mei 2019dengan judul Hikayat Hakim Kayat yang pernah adili kasus KapalMV Ever Judger .
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
410 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
410 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
DKI Jakarta;Dengan demikian, Judex Facti seharusnya menyatakan terbukti Terdakwamenerima gratifikasi yang merupakan suap;.
Nomor 655 K/Pid.Sus/2016Dengan demikian, Judex Facti seharusnya menyatakan terbukti Terdakwamenerima gratifikasi yang merupakan suap;b. Bahwa Majelis Hakim telah lalai atau keliru dalam mengambil kesimpulan:bahwa uang yang ada pada Terdakwa yang kemudian disetorkan kerekening Terdakwa di Bank Mandiri Cideng dan BCA Kcp.
DKI Jakarta;Dengan demikian, Judex Facti seharusnya menyatakan terbukti Terdakwamenerima gratifikasi yang merupakan suap;b. Bahwa Majelis Hakim telah lalai atau keliru dalam mengambil kesimpulan: bahwa perbuatan Terdakwa tidak sekedar hanya penerimaan uang atauhadiah dengan modus penjualan mobil dum saja, malainkanpenerimaan uang yang disetor ke bank Mandiri dan BCA;Hal. 212 dari 523 hal. Put.
B. 2180 PQ dengan harga Rp.100,000,00,00dan tidak pernah ada pengakuan adanya unsur suap/ hadiah/ gratifikasidari pembeli saksi yeddi Kuswandi kecuali batin penunutut umum yangmenyatakan ketidak wajaran harga jual Rp. 21.930.200.00. yang berasaldari harga pembayaran "dum" Terdakwa kepada Pemda Provinsi DK1Jakarta berdasarkan SK Gubernur DKI mengenai pelepasan asset dan jikadibandingkan dengan harga pasar mobil bekas maka secara hukum hanyaberdasar kepada Pergub 77 tahun 2012 dan harga pasar yang
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg Tanggal 11 Juni 2015 — Ir. H.M.SUJASMAN S NONGKE
206 — 24
206 — 24
Guna Karya Nusantara dalam halmelaksanakan pekerjaannya terdakwa tidak ada melakukan perbuatan rekayasa /pemalsuan data, suap/gratifikasi, laporan fiktif atau adanya ketidakpatutan aliran dana atauadanya perbuatan kesengajaan dan niat jahat yang terbukti, dalam hal ini terdakwa tidakada melakukan perbuatanperbuatan tersebut.
Kushendar selaku Pejabat Pembuat Komitmenjuga berakhir.Maka dengan sendirinya proyek tersebutpun beralih menjadi tanggung jawab PejabatPembuat Komitmen (PPK) dan balai besar wilayah sungai cidanau, ciujung cidurian(BBWSC3).Jadi berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas berdasarkan bukti buktiyang diajukan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangansaksi ahli, keterangan saksi yang meringankan tidak ada bukti dan tidak ada niat jahat, tidakada rekayasa/pemalsuan data, suap
Putus : 03-05-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid.TPK/2011/PN.TK Tanggal 3 Mei 2012 — AHMAD SAIKHU Bin WAHYA SUHARMA
103 — 38
103 — 38
anggota BPD tidak dapat menerima perbuatan Terdakwasehingga Saksi dan tokohtokoh masyarakat melaporkan Terdakwa ke pihakKepolisian Daerah Lampung namun oleh Polda Lampung diarahkan ke PolresLampung Selatan; Bahwa sebelum melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian maka Saksi pernahmenganjurkan kepada Terdakwa agar mengganti Raskin yang tidak ia salurkannamun Terdakwa tidak juga menggantinya; Bahwa jika Saksi tidak melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib makamasyarakat menuduh Saksi telah menerima suap
Bahwapenyalahgunaan kewenangan hampir berkaitan dengan perbuatanmelawan hukum Bahwa suap, gratifikasi dan penggelapan maka secara otomatis melawan hukumdan tidak perlu dicari dasar hukum peraturan peruuannya. Bahwa yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang yang belumkaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.
Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/Pid/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — HENDRA SUBRATA alias ANYI
121 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 94 PK/Pid/201484melalui keterangan saksi Sadimin ini, padahal perbuatan dari group wisma 77merupakan suap menyuap.Bahwa dalam berkas perkara, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksiyang merupakan anggota dari Group Wisma 77 sebanyak 6 (enam) orang yaituWalujo Susanto alias Walujo, Herman Tambayong, Hendrawan Subiana, HarunSebastian, Willy Sebastian dan Hermawan Tanudjaja alias Oki.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 30 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm. Tanggal 5 Desember 2016 — TAJUDDINNOR Bin SUNTUNG.
146 — 47
146 — 47
FakultasHukum pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ahlimempunyai sertifikat Pendidik Nomor Registrasi: 11100101007355tanggal 24 Agustus 2011 dari Kementrian Pendidikan NasionalRepublik Indonesia; Bahwa benar berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana , telahdiatur beberapa tipologi perbuatan korupsi antara lain Perbuatanmerugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Suap
Putus : 18-07-2012 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 06/PID/TPK/2012/PN.TK Tanggal 18 Juli 2012 — - JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN
- MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA
68 — 15
68 — 15
Adanya suatu paksaan (suap). (3). Adanyapelanggaran dalam ranah pidana. Bahwa, menurut saksi mengenai mark up anggaran yang dilakukan olehpejabat itu maksud ke dalam lingkup hukum adminstrasi negara mengenaiadanya salah kira atau salah menilai. Bahwa, dalam UU Pembendaharaan Negara terkait dengan dokumen materiltentang Keuangan Negara yaitu yang menjadi dasar pengeluaran tagihankepada pihak ketiga harus didahulukan oleh sebab itu Bendahara harusbertanggungjawab secara materil.
Register : 16-05-2023 — Putus : 09-06-2023 — Upload : 09-06-2023
Putusan PT PEKANBARU Nomor 220/PID.B/2023/PT PBR Tanggal 9 Juni 2023 — Pembanding/Terdakwa : M.SYAFRI D
Terbanding/Penuntut Umum : SENOPATI, S.H.
151 — 7
Terbanding/Penuntut Umum : SENOPATI, S.H.
151 — 7
Kasah, nomor register. 046/SKT/2015/II/99, tertanggal 18 Nopember 1995 an. pemilik tanah Suap seluas 20.000 M2;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa dari Suap kepada M. Syafri.D tertanggal 11 Maret 2012;
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Rantau Panjang an. Abd.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/PID.SUS/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. IING SUWARGI bin SAMBAS SURYADI; Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Serang
92 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam kasus posisitersebut terjadi cacat prosedur, sehingga implikasinya IMB yangtelah diterbitkan/dikeluarkan dapat dicabut kembali atau dibatalkan.Berbeda halnya diterbitkannya IMB dengan sudah mengetahuisebelumnya ada persyaratan yang tidak lengkap tetapi karenapejabat administrasi tersebut telah menerima suap, maka perbuatantersebut sudah dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaanwewenang yang mempunyai implikasi korupsi:Karenanya, tidak terbukti tindakan Terdakwa yang tetapmenandatangani
Putus : 06-09-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.B/TPK/2012/PN.JKT-PST Tanggal 6 September 2012 — SURUNG HASIHOLAN SIMANJUNTAK
157 — 73
157 — 73
mengenai sanksi denda; Bahwa berkaitan dengan peraturan tentang pengadaan,LKPP Bahwa Ahli diminta oleh LKPP untuk menyusun RUU Pengadaan Barang/ Jasa,karena selama ini dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan Keppres 54 Tahun 2010 di dalamnya75tidak ada sanksi pidana dan tidak boleh dijatuhkan sanksi pidana tapi hanya dimungkinkandijatuhkan denda atau sanksi administrasi;Bahwa kalau dalam penggunaan anggaran sesuai dengan pagu, pekerjaannya tidak ada markup, tidak ada persengkongkolan dalam tender, tidak ada suap
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-10-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 45 / PID/TPK /2014/PT.DKI Tanggal 18 Oktober 2014 — Ir. HERU SULASTYONO alias HERU Bin KUNCORO
226 — 170
226 — 170
melakukan perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasiberupa uang sejumlah Rp.1.902.706.792, (satu milyar sembilan ratus dua jutatujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dan (satu) unit mobil Grandis B 8328 JHwarna Silver Metalik tahun pembuatan 2005, sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
Register : 13-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 33/PID.TPK/2023/PT BDG Tanggal 15 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum IX : Sandy Septi Murhanta Hidayat
Terbanding/Terdakwa : MUHAJIR HABIBIE
407 — 282
Terbanding/Terdakwa : MUHAJIR HABIBIE
407 — 282
424 Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092.
Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi
Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092)
Uang Sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek.
Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092
Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 30 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm Tanggal 5 Desember 2016 —
37 — 12
37 — 12
FakultasHukum pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Ahlimempunyai sertifikat Pendidik Nomor Registrasi: 11100101007355tanggal 24 Agustus 2011 dari Kementrian Pendidikan NasionalRepublik Indonesia; Bahwa benar berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana , telahdiatur beberapa tipologi perbuatan korupsi antara lain Perbuatanmerugikan keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Suap
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 1187/Pid.B/2010/PN.BWI. Tanggal 4 April 2011 — ARIS FATMA ARIYUDA,ST
89 — 15
89 — 15
Sohib Suhli' tidak pernah menyuruh /memerintahkan kepada sdr WHarsono dan Priyo WahyuSantoso untuk memberikan saksi uang ;Bahwa karena ini menurut saksi adalah uang tidakjelas, saksi menduga adalah uang suap atas temuansaksi di proyek Pembangunan Infrastruktur Pedesaan(PPIP PNPMMandiri tahun 2009) di Dsn. Maelang DesaWatukebo, Kec.
Register : 28-01-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PT AMBON Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB Tanggal 4 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum V : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : ACHMAD MIRZA MALAKA,SE
172 — 113
Terbanding/Terdakwa : ACHMAD MIRZA MALAKA,SE
172 — 113
,M.Si. sebagai feeatau suap agar Terdakwa yang memenangkan lelang pengadaan speed boatpada BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.
Putus : 17-12-2015 — Upload : 18-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 Desember 2015 — Pidana Korupsi
- Prof.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H.
560 — 390
560 — 390
Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum danTerdakwa ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sertamemenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum berisikeberatan sebagai berikut: Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menguraikanunsur kepada Hakim karena tidak mempertimbangkan peranan SyamsirYusfan sebagai pelaku peserta yang menerima suap
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/PID.SUS/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
278 — 443 — Berkekuatan Hukum Tetap
278 — 443 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan dugaan tindak pidana pencucian uang, sedangkanpihak penjual sama sekali tidak tersentuh hukum faktanya yangberperan aktif adalah penjual akan tetapi karena Jaksa/PenuntutUmum telah melakukan rekayasa hukum dan berlaku culas/licik(achterbaks) serta tidak jujur/oanyak tipu daya (malafide) kepadaPemohon Kasasi/Terdakwa, Pihak Penjual/Costarito Tee tidakdijadikan Tersangka, hal mana terbukti Jaksa/Penuntut Umum dalamperkara a quo telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai Terlaporatas dugaan suap
sajadakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak jelas dan kaburkarena dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terkesan dipaksakanuntuk memenuhi pesanan oleh orang yang tidak senang denganPemohon Kasasi/Terdakwa, selain itu Jaksa Penuntut Umum jugatelah melakukan rekayasa hukum dan berlaku culas/licik (achterbaks)serta tidak jujur/oanyak tipu daya (malafide) kepada PemohonKasasi/Terdakwa, hal mana terbukti Jaksa Penuntut Umum dalamperkara a quo telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai Terlaporatas dugaan suap
Facti TingkatPertama yang kemudian dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding, ini semuamerupakan ulah dari Jaksa/Penuntut Umum dengan melakukan rekayasahukum dan berlaku culas/licik (achterbaks) serta tidak jujur/oanyak tipu daya(malafide) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa agar Pemohon Kasasi/Terdakwadapat dijerat dengan Pasal sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutanpenuntut umum, hal mana terbukti Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quotelah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai terlapor atas dugaan suap
Register : 08-03-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 19 April 2016 — Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, SH., MH
322 — 236
322 — 236
MaretMenimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwaternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syaratsyaratyang ditentukan oleh Undangundang, maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum berisi keberatansebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menguraikan unsurkepada Hakim karena tidak mempertimbangkan peranan Syamsir Yusfansebagai pelaku peserta yang menerima suap
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 42/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 20 Maret 2014 — - NI KADEK DEWI SRIDANI
107 — 46
107 — 46
;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMADANA dan ANTON MAWARDItersebut barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasal54dari lJuar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui BandaraInternasional Lombok (BIL) milik saksi tanpa dilengkapi dokumen yangsah dapat masuk dengan tanpa dilakukan pemeriksaan denganmemberikan imbalan berupa uang (suap) dari saksi kepada merekatidak benar;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMABAYU dan SUPRIYANTO bahwa saksi rutin membawa barang berupaalat