Ditemukan 1870 data
PT. SAPTA JAYA SARANA diwakili oleh Sukidjo Tupang
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
SAHARA IMANUDDIN
977 — 3583
Bahwa apabila merujuk dari dalil dalam positagugatan Penggugat mempermasalahkan perbuatan Tergugat yangberkaitan dengan tidak mencoret/memusnahkan objek sengketaTata Usaha Negara a quo dalam aplikasi sistem administrasiPertanahan yang ada di tempat tergugat, dan mengenai prosespenerbitan sertipikat pengganti yang mana permasalahansengketa ini adalah terkait tumpang tindin kepemilikan.
156 — 85
sebagai berikut:i) Yurisprudensi MARI No. 21/Sip/1973 tanggal 22 Oktober1973; danil) Yurisprudensi MARI No. 1916 K/Pdt/1991 tanggal 28Agustus 1996;Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum yang ada sertadidukung oleh doktrindoktrin hukum dan yurisprudensi tetap MARI,secara yuridis telah terbukti secara sah bahwa baik (i) Tergugat II/CCA II dan (ii) Tergugat III/ CCA III adalah alterego atau akunyayang lain dari Tergugat I/ CCA dimana ketiga perusahaantersebut telah melakukan tindakan tumpang tindin
127 — 40
maka hal terseobut membuktikan pula jika Tergugat tidak melakukanpenyelidikan riwayat bidang tanah dengan sebenarbenarnya sebelum menerbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 576/Cempaka atas nama DJAPERI yang merupakaninduk dari 27 objek sengketa a quo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuanPasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 TentangPendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa tidak dilakukannya penyelidikan riwayat bidang tanahdengan sebenarbenarnya yang berakibat terjadinya tumpang tindin
102 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
permasalahanhukum atas kepemilikan tanah yang terletak di Pramuka Ujung;Bukan mengajukan tuntutan hak, ternyata Termohon Kasasiberusaha mengajukan permohonan surat keterangan tidaksengketa ke Lurah Rawasari/Tergugat/Terbanding, dan tetapmelakukan pembiaran adanya tumpang tindih kepemilikan hakantara para Tergugat Intervensi yang telah berdamai satu samalainnya dengan Termohon Kasasi, yang dengan demikianterbukti tindakan Termohon Kasasi yang melakukan pembiaranadanya kepemilikan hak secara tumpang tindin
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
257 — 141
Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbangAngka (2) objek gugatan, disebutkan bahwa telah terjadioverlapping/tumpang tindin Sebagian antara SHM nomor14473/Sungai Besar atas nama Juhani Surat Ukur Nomor :3190/Sungai Besar/2019 tanggal O07 Januari 2019 seluas4.801 m* NIB : 17.11.74.03.08432 dengan SHM Nomor12329/Sungai Besar atas nama Muhammad Husni DahlanSurat Ukur Nomor : 988/SB/2013 tanggal 24 September 2013seluas 8.492 m? NIB :17.11.74.03.06149;b.
Soleman Amnahas
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
Intervensi:
MARKUS TUNBONAT
205 — 114
Kesalahan objek hak, kesalahan jenishak, f. kKesalahan perhitungan luas, g. terdapat tumpang tindin Hakatas Tanah, h. Data yuridis atau data fisik yang tidak benar dan, i.Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasiBahwa TERGUGAT melanggar Asas Asas Umum Pemerintahanyang baik ( AAUPB ):a. Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasanperaturan peundang undangan , kepatuhan dan keadilan ;Halaman 43 dari 113 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.KPGb.
Terbanding/Tergugat : PT. Sebuku Inti Plantation .SIP.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
73 — 55
Memohon diberikan areal pengganti;c. areal yang tumpang tindin dan sudah diland clearing namun belumditanami agar diserahkan kepada PENGGUGAT;d.
127 — 43
yangketiga di dekat kolong hijau sudah saksi lepaskan kepada Terdakwa ;Bahwa setahu saksi tanah Abu Bintur berada disebelah Utara;Bahwa saksi pernah tanda tangan sebagai saksi batas pada tahun 1995;Bahwa setahu saksi sebelumnya ada yang mengelola tanah yaitu sdr.Mulyadi dan Mursahroni;Bahwa saksi tidak mengetahui batasbatas tanah dari ketujuh belasOrang yang tanahnya dibeli Terdakwa ;Bahwa tanah milik saksi sudah saksi buat suratsuratnya pada tahun1990;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tumpang tindin
1019 — 1870 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 77 P/HUM/201914.merujuk Lampiran UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,sinkronisasi sudah dilakukan dari proses penyusunan naskahakademik, sehingga tumpang tindin dan penyimpanganketentuan tidak terjadi;Bahwa terhadap Rumusan Pasal 51 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 104 Tahun 2015 yang menyimpangperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, Ahli AlliMasyhar Mursyid menerangkan sebagai berikut:e Rumusan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah
95 — 61
Bahwa perlu Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili PerkaraRekonvensi ini ketahui, bahnwa selama ini sejak tahun 2016 telah diisukanatau diopinikan oleh Tergugat Rekonvensi dkk bahwa tanah kosong milikPenggugat Rekonvensi tumpang tindin dengan Cahyadi guy, dan isu opinitersebar dilingkungan bisnis dan kehidupan sosial Penggugat Rekonvensikemudian oleh karena keterangan palsu Berita acara Pengembaliaan Bataspada tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oknum BPN KotaSamarinda, sehingga seolaholah
SALVINUS ULIN
Tergugat:
PT. HARAPAN RIMBA RAYA
121 — 47
Tongken dkk sementara tanah yang diakui olehPenggugat sebagai hak miliknya faktanya adalah tumpang tindin dengantanah yang dimiliki oleh sdr. Tongken dkk ;Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 31, olehkarena lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat dalam perkara ini adalahsama/tumpang tindih dengan tanah yang diakui oleh Sdr.
NASIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.SUHARTI
2.WAHYU WICHAKSONO
3.DIANA TJUA MOTTOH
4.ROBERTY BAIKOLE
218 — 86
Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat berada di atas tanah terkaitdengan 14 objek sengketa, sedangkan 1 objek sengketa yaitu objek sengketa 8tanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat;(Vide bukti T35)2. Bahwa seluruh objek sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat; (vide bukti T1s.d T15, T.ll.Int3 dan T.ll.Int.21)3. Bahwa Penggugat saat ini menguasai tanah seluas 200x150 m?
1.ZULHAM PARDAMEAN PANE, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
3.NIKY JUNISMERO, SH
Terdakwa:
M. NAJI. L Bin LAHAKIM
121 — 110
Terdakwa telah melakukan pemalsuan terhadap SuratKeterangan Tanah sehingga mengakibatkan tumpang tindih lahan antarakelompok tani dengan tanah Kadiman Nainggolan dan Maulana Saragihdi Desa Putat; Bahwa Saksi tinggal dan menetap di Teluk Mega namun saat masihkecil Saksi tinggal di Desa Putat dan baru pindah ke Teluk Mega setelahSaksi menikah dan Saksi tidak tahu sejarah pembentukan Kelompok TaniMaju Bersama dan Saksi baru bergabung pada tahun 2007 sampaidengan sekarang; Bahwa lahan milik Saksi tumpang tindin
karenabertentangan dengan UU No 41 tahun 1999 diubah menjadi UU No 19tahun 2004 tantang Kehutanan dan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17ayat (2) huruf b UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan dan didalam PP No 45 tahun 2004tentang Perlindungan Kawasan Hutan; Bahwa ahli menerangkan alas hak yang diterbitkan dalam kawasanhutan, tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak dapat dipergunakandalam membuat laporan pidana; Bahwa ahli menerangkan apabila terjadi tumpang tindin
1.Ir. Mangatur Pardede
2.Armawaty Butar Butar
3.Haris Kristanto Pardede
Tergugat:
Hj.Marlaini
Turut Tergugat:
1.Maryono
2.Zulwardi
3.Zaipul
4.Yelita Okviyeni
5.Kepala Desa Karya Indah
Intervensi:
1.Ruwaida
2.Fauzi Anwar
3.IRZAY ANWAR
4.Azizah
146 — 212
pada perkara perdata nomor 108/Pdt.G/2019/PN Bkn;Bahwa setelah mempelajari Seluruh SKGR milik Terguggat 1,II, IIIdalam Rekonvensi, masing masing SKGR tersebut terbit hanyaHal 56 dari 93 Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2021/PN.Bknberdasarkan Surat Keterangan Sempadan Tanah (SKST) atas namaTergugat IV,V,VI,VII dalam Rekonvensi;Bahwa alas hak atas tanah milik Tergugat IV,V,VI,VII dalamRekonvensi yang kemudian dibeli oleh Tergugat , Il, Il dalamRekonvensi sangatlah meragukan keabsahannya karenaterjaditumpang tindin
Ir M Nazar atau nama lain Tgk. H T M Nazar
Tergugat:
1.Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe Aceh
2.Wali Nanggroe Aceh
Turut Tergugat:
1.KEURUKON KATIBUL WALI CQ DRS. SYAIBA IBRAHIM SELAKU KATIBUL WALI
2.PEMERINTAH ACEH CQ Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T selaku GUBERNUR ACEH
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH CQ SULAIMAN, SE selaku KETUA, Drs. H. SULAIMAN ABDA, M.Si selaku WAKIL KETUA I, TEUKU IRWAN JOHAN, S.T selaku WAKIL KETUA II, DALIMI, S.E, Ak selaku WAKIL KETUA III selaku PIMPINAN DPRA
4.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ Ir. H. JOKO WIDODO selaku KEPALA PEMERINTAHAN INDONESIA
49 — 7
Kemudian, TurutTergugat Ill berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadappenyediaan dan penggunaan anggaran bagi Waliyulahdi dalam bentukpenolakan terhadap pengesahan = anggaran Waliyulahdi yangbertentangan dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta tidaktumpang tindin dengan Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe No.189.1/39/2016 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan WaliyulahdiLembaga Wali Nanggroe.DALAM EKSEPSI1. Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana pada GugatanPenggugat.2.
351 — 796 — Berkekuatan Hukum Tetap
Segala ketentuan mengenai posisigubernur maupun walikota sangat jelas diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,termasuk kewenangan dan tugastugas sebagai kepala daerah.Tidak terjadi sinkronisasi dan koordinasi, yang menimbulkandualisme dan tumpang tindin kewenangan, karena seharusnyakepala daerah yang merupakan wakil dan perpanjangan tanganpemerintah pusat di daerah adalah gubernur dan bukan walikota,sehingga kalaupun pemerintah pusat harus menunjuk ex OfficioKepala
188 — 65
Barito Kuala tersebut kepada anaknya yaitu Saksi AhmadSofyan Hutapea.S.sos ;Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ini diketahuikarena awalnya pada bulan Agustus 2018 Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos inginmelakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 101 milknya yang masih terteraatas nama Akhmad Fathony bin Haji Mansyur Kasim, kKemudian diketahui bahwa tanahtersebut tumpang tindin (over lap) dengan Sertipikat Hak Milik nomor 508 milikHj.Nuririanisyah,S.SIT,MM, Sertipikat
Terbanding/Penggugat : JOSEP SIPANGKAR
58 — 41
(seribu lima ratus limapuluh enam meter persegi) kepada Penggugat II, sehinggaberdasarkan dalil tersebut legal standing Para Terbanding/ParaPenggugat tidak jelas atas tanah yang dinyatakan sebagai tanahyang diperoleh dari orang tua Para Penggugat atau tanah yangmenjadi objek perkara a quo oleh karenanya Para Pembanding/ParaTergugat menganggap telah terjadi tumpang tindin tentang hakkepemilikan/penguasaan atas tanah ;Bahwa apabila dicermati gugatan Para Terbanding/Para Penggugat,kekaburan gugatan
51 — 15
Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perobuatan menyalahgunakankewenangan, karena terdakwa telh melaksanakan tugas sesuai dengantupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya haltersebut dikarenakan adanya kebijakan Walikota Semarang yangmengakibatkan tumpang tindin kewenangan antara terdakwa denganPanitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM;3.
perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena terdakwa telah melaksanakantugas sesuai dengan tupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalampelaksanaannya hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan walikotaSemarang yang mengakibatkan tumpang tindin
74 — 22
Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perobuatan menyalahgunakankewenangan, karena terdakwa telh melaksanakan tugas sesuai dengantupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya haltersebut dikarenakan adanya kebijakan Walikota Semarang yangmengakibatkan tumpang tindin kewenangan antara terdakwa denganPanitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM;3.
perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena terdakwa telah melaksanakantugas sesuai dengan tupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalampelaksanaannya hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan walikotaSemarang yang mengakibatkan tumpang tindin