Ditemukan 1851 data
75 — 91
Oleh karena itu apabila terdapat permasalahannyaada debitur fiktif akibat proses pemberian dan persetujuan kredityang tidak sesuat SOP maka menurut hemat kami terdapat peranatau andil dari pegawai bank dalam permasalahan dimaksud ;Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;Hal.111 dari 155 Putusan No.38/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby1121 Ahli CB.
59 — 15
Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun2009; Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan caramenasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datangdalam persidangan maka proses mediasi sesuat PERMA nomor tahun 2008 tidak bisadilaksanakan;tabpar Menimbang, bahwa Termohon meskipun sudah dipanggil secara
22 — 0
Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun2009; Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan caramenasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datangdalam persidangan maka proses mediasi sesuat PERMA nomor tahun 2008 tidak bisadilaksanakan;tabpar Menimbang, bahwa Termohon meskipun sudah dipanggil secara
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
TEGUH BUDIONOmenawarkan tanah tersebut kepada PEMDA DKI Jakarta Cq DinasPertamanan.Bahwa anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau di sekitar Kali Pesanggrahantersebut baru muncul pada saat pembahasan dengan DPRD serta masukAPBDP tahun 2006 sesuat Perda Nomor 7 tahun 2006 tanggal 15Nopember 2006.
54 — 17
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000241/SPPLS/1.03.1/CK/2010, tanggal 6 Desember 2010;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 000241/SPMLS/1.03.1/CK/2010, tanggal 6 Desember 2010, jumlah yang dibayarkansebesar Rp. 248.775.000,00;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 004268/SP2D/LS/1.0301/2010, tanggal 10 Desember 2010, untuk Pembayaran Termyn II (5 %) atasPekerjaan Pembangunan Fisik dan Pematangan Lahan dan Alunalun Kota PurukCahu Tahap II, sesuat
78 — 17
BRI (Persero) Tbk.8 KTP NIK : 1673060710590001 atas nama NGADINO.9 Rekening Pinjaman 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapatpencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.10 Kwitansi Penarikan 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapatpencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.11 Laporan Pertanggung Jawaban dari pemakaian kredit triwulan pertamadan kedua yang dibuat petani peserta 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yangmendapat pencairan kredit sesuat
47 — 11
bendaharaHarmen Datuak Majo Nan Pingai150dibuatkan laporan atau suratpertanggungjawaban ( SPJ ) fiktifseolaholah penggunaan DAPN sesuaidengan peruntukannya ;Bahwa dana DAPN tahap IIdipergunakan untuk kegiatanpembuatan jalan lingkar di 4( empat ) jorong masingmasingnyaseharusnya Rp 10.000.000 ( sepuluhjuta rupiah ) , namun dalampelaksanaanya bantuan yang diterimawali jorong untuk membuat jalanlingkar oleh Terdakwa bersamasamadengan bendahara hanya berupa bahanbangunan sehingga terdapat selisihyang tidak sesuat
87 — 18
BRI (Persero) Tbk.KTP NIK : 1673060710590001 atas nama NGADINO.Rekening Pinjaman 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairankredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.1069 Kwitansi Penarikan 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairankredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.10 Laporan Pertanggung Jawaban dari pemakaian kredit triwulan pertama dankedua yang dibuat petani peserta 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapatpencairan kredit sesuat
69 — 15
Kabid Dikdas pada tahun 2009 pernah mengajukan usulanpengadaan raport untuk dimasukkan ke dalam DIPA Dinas Pendidikan KabupatenNatuna ;Bahwa saksi mengusulkan agar diadakan rapor sesuat KTSP kepada Kepala DinasPendidikan ;Bahwa saksi hanya mengusulkan sesuai dengan jumlah murid ;Bahwa saksi pertama kali mengetahui buku raport SD tidak sesuai dengan KTSPsetelah mendapat laporan dari Kepala Sekolah yang sudah menerima buku raportpengadaan tahun 2009 dan Kepala Sekolah mengatakan bahwa buku raport tidaksesuai
58 — 26
Selain itu, jugaterjadi adanya ketidaksesuaian antara jumlah peserta yang berangkat yang riil sesuat HARGAPAKET dengan jumlah peserta yang seolaholah berangkat sebagaimana HARGA SATUAN yangdiajukan saksi Muniroh kepada saksi Sukadi.Hal.9 Putusan Nomor: 231/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby Selain itu, untuk menambah besarnya nilai uang (cash back) yang dapat dikuasai olehseluruh anggota komisi B, dalam pembayaran Uang Harian dimasukkan Uang Taksi sementaradalam kegiatan kunjungan kerja/perjalanan dinas luar
42 — 10
pencairan dana atas termintersebut ;6 Melaksanakan tugas serta tanggung jawabsebagaimana yang tertuang di dalam Kontrak Kerjayang telah saksi tanda tangani ;Bahwa semua pelaksanaan pengawasan dilapangan saksi tidaktahu dan langsung saksi serahkan kepada pelaksana di lapanganyakni Teamnya Pak Kukuh untuk pelaksanaan pekerjaanpengawasan tersebut;Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut seharusnya mulaidilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2009 sampai dengansekitar tanggal 20 Januari 2010 (180 hari kerja) sesuat
186 — 110
46, Pasal 48 huruf aUndang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara jo. ketentuan Pasal 34 ayat (2)dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf a PeraturanPemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;Bahwa Surat Keputusan Keputusan TERGUGAT yang menjadiobyek sengketa tata usaha negara dalam perkara a quoHalanan @5 dari 19S ReRa Pk ARV BED NOOK AN PROSEDUR Yar SUBSTANSIF YANGBENAR DAN TELAH MELALUI TAHAPAN URUTAN PERIJINAN YANG SESUAT
76 — 11
Realisasi pekerjaan sesuat RUKK yang dananya berasal dari APBN per 14 Januari 2016terdiri dari :=> Persiapan Rp. Rp.3.640.000, (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)= Land Clearing Rp. Rp.29.270.400,(dua puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribuempat ratus rupiah)= Land Leveling Rp.
53 — 30
sebesar 10% : pada tanggal 22 Desember 2008sebesar Rp.198.760.000, (40 lembaga) ;Bahwa dalam dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana tahun anggaran 2008sebagai bendahara pengeluaran namun semua dana pengeluaran bukanhanya dana Ad Hoc 5 2229222 22a nnn nn neeBahwa prosedur pengeluaran dana yaitu pihak yang punya kegiatanmengajukan permohonan pencairan melampirkan SPT, tanda terima darisekolah, MOU, Bagian verifikasi, kelengkapan berkas kemudian saksi tandatangan kepada KPAIBahwa benar sistemnya sesuat
448 — 376 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 745 PK/Pdt/2017sejumlah uang sesuat ketentuanketentuan hukum yang berlaku, makamengingat kedudukan sosial dari Penggugat da/am Rekonvensi maupunTergugat (alm.) dalam Konvensi pastilan tidak kurang dariRp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi /Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikanputusan sebagai berikut:Primer:1Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan
69 — 29
Dokunentasi 1,00 1,00 Sesuat dokumenD. Pembersihan lapangan 1,00 1,00 Sesuai dokumen > Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Indra Jaya Pandia, MT, didalam kontrakdisebutkan bahwa paving block yang dipasang adalah paving block hollandberwarna press mesin dari pabrikan tetapi dilapangan ditemukan bahwa pavingblock yang dipasang oleh pihak rekanan CV.
68 — 23
habis denganbesar nominal yang sama rata kepada seluruh anggota alat kelengkapan dewan, baik yangmelaksanakan ataupun tidak melaksanakan perjalanan dinas tetap memperoleh pembagianyang sama rata sampai habis sehingga Uang Harian yang seharusnya diberikan kepadapelaksana kegiatan perjalanan dinas dari pihak Eksekutif Pendamping (SKPD) KabupatenLamongan) tidak pernah diberikan.Bahkan untuk lebih mengurangi besarnya biaya riil kegiatan kunjungan kerja, terkaitpenggunaan kamar hotel, yang semestinya sesuat
228 — 100
(AKTA PENEGASAN PEMINDAHAN7 Pengalihan 6.200 (enam ribu dua ratus) saham milik Penggugat dalam PTIndotruba Tengah kepada Tergugat V sesuat AKTA PEMINDAHAN HAKdan AKTA PENEGASAN PEMINDAHAN HAK, telah diberitahukankepada dan pemberitahuan tersebut telah diterima dan dicatat olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Turut Tergugat VD),sebagaimana tertuang dalam surat Kementrian Hukum dan Hak AsasiManusia RI No.
77 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ismail) yang sudah tidak mempunyalkewenangan lagi untuk mewakili Pemerintah Daerah KabupatenBerau di Pengadilan sejak dimutasi jabatan dan Kabag Hukumkebidang lain sejak bukan Desember 2008 tersebut, telah pulamenanda tangani Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan KasasiNomor 08/Pdt.G/2008/ PN.Tjr tanggal 20 Mei 2009 sesuat foto copyBukti P,sehingga menjadi cacat hukum;Bahwa oleh karena terbukti ternyata perekayasaan Tergugat dan TergugatIV dalam proses hukum Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Samarindatanggal
546 — 149
penggarap, setelahdibersihkan oleh PT Kim dan dikuasai PT.KIM mulai muncul penggarap, waktudilakukan pembersihan (Land clearing ) tidak ada yang merasa keberatan;Bahwa Pada saat PT.KIM menjual lahan pada Investor infrastruktumya tanggungjawab PT.KIM;Bahwa Masalah bukti T.712 saksi tidak mengetahuinya , masalah patokpatokdibuat sesuai HPL No.3.masalah patok yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasionalada tetapi saksi tidak ikut memperhatikan saat dibuat patok;Bahwa Referensi dalam hal infrastruktur sesuat