Ditemukan 1935 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : caesar causar cautsal causa carsan casual caesal caisal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1403 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 September 2016 — Ir. OSTON GULTOM
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Marusel Marpaung mempunyai hubungan causal secara yuridis yangmengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara yang cukup signifikansebesar Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belasribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan BPKPPerwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: R95/PW02/5/2015 tanggal 08Oktober 2015 maka unsur keempat dalam Dakwaan Primair, yaitu unsur dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;5.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 06-12-2017 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN Sak
Tanggal 12 September 2018 — Penggugat:
HENDRA EKA SAHPUTRA S.Sos
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU
2.GUBERNUR RIAU
3.BUPATI SIAK
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO REKAN
6.CAMAT KANDIS
7.PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR
44 — 98
  • berdasarkan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 100 ayat (1) Objekpengadaan tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau Ganti Kerugian TelahDititipkan di Pengadilan Negeri atau yang telah dilaksanakan pelepasan hak objekpengadaan tanah, 0 Hubungan Hukum Antara Pihak Yang Berhak Dan Tanahnya HapusDemi Hukumi Bahwa Berdasarkan pada Point 1 s.d 8 di atas tidak ada lagi hubungansebabakibat (causal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1361 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 September 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat ; Ir. MARUSEL MARPAUNG
81 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Marusel Marpaung mempunyai hubungan causal secarayuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara yang cukupsignifikan sebesar Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratusdua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) berdasarkanhasilpemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: R95/PW02/5/2015 tanggal O08 Oktober 2015 maka unsur keempat dalamHal. 117 dari 133 hal, Putusan Nomor 1361 K/Pid.Sus/2016Dakwaan Primair, yaitu unsur dapat merugikan keuangan Negara
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-04-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Klk
Tanggal 14 Januari 2016 — S A F R U D I N, Dkk : Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Nakula Raya No. 02 Kompleks BPP Rt. 025/003, Kel. Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. ABDUL KADIR, S.Ag. SH. 2. AHMAD MUJAHID, SH. 3. ABDUL ROHMAN, SH. 4 SYAMSUL BAHRI, SH. 5. RIZALDI NAZARUDDIN, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jend. Achmad Yani Km. 6.700 Komplek Permata Permai N o. 6B RT. 11, Kel. Kertak Hanyar I, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kal-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2015, dahulu sebagai Kuasa Para Penggugat, sekarang sebagai ..................................KUASA PARA PEMBANDING ; L A W A N 1. PT.WIRA USAHATAMA LESTARI (PT. WUL), beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 10 Handel Gaben RT. 14 Desa Bunga Mawar Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas, Prov. Kal-Teng , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. POLTAK HUTADJULU, SH,MBA,MH. 2. NICHO HEZRON, SH.MBA, 3. FAJAR MARPAUNG, SH,MH. 4 BINSAR RONNITUA. A, SH. 5. AKHMADSYAH GIFFARY, SH, Pekerjaan Advokat berkantor di LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & ASSOCIATES, Jalan Manggis No. 62, Blok. A Cinere Estate, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2015 , semula sebagai Kuasa Tergugat, sekarang sebagai ..............................KUASA TERBANDING ; 2. PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 01 Kuala Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : KRISTOP, SH, 2. Drs. SEPTEDY, SH, 3. H. SUKIRAN, S.IP.,MAP. 4. SITI RUBIAH HAYATI, SH, 5. GEREK, S.Hut.,MP, 6. YANTI, ST, 7. ERLINA, SH. 8. KALAWA DANA, SH, 9. RINA EKA KURNIATI, SH, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2015, semula sebagai Kuasa Turut Tergugat , sekarang sebagai ...KUASA TURUT TERBANDING ;
236 — 44
  • Kk.melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdataadalah :Tiap perbuatan melawan hukum yang membawe kerugian kepadaorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perobuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antaraperbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;Menimbang, bahwa sedangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-10-2015 — Upload : 09-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1365 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 Oktober 2015 — ERWIN SYAH MANURUNG
126 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jumlahnya tidak perlu secara pasti / mutlak, berapa besarnyakerugian uang negara tersebut sudah cukup bila mana ada kecenderunganakan timbulnya kerugian yang diderita oleh negara karena perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap unsur dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara Majelis Hakim Agung berpendapat akibat perbuatanTerdakwa Erwin Syah Manurung secara melawan hukum yang telahmenguntungkan diri Terdakwa Erwin Syah Manurung sendiri dan Saksi Ir.Marusel Marpaung mempunyai hubungan causal
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
PT. DUTA SWAKARYA INDAH
666 — 191
  • Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3(tiga) tahun;Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal di atas danmengingat tujuan pemidanaan yang bukan berupa balas dendam tetapi lebihkepada perbaikan tindakan Terdakwa di kemudian hari, oleh karenanya MajelisHakim berpendapat bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhi kepadaTerdakwa berdasarkan hubungan sebab akibat (causal verband) dariperbuatan pidana yang terbukti Terdakwa lakukan yang didasarkan pada faktahukum di persidangan adalah
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 21-01-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN PALU Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pal
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
1.SAFRUDIN
2.SYARIF
Tergugat:
1.PT RISGUN PERKASA ABADI
2.PT SIRTU KARYA UTAMA
3.PT WATU MERIBA JAYA
4.Pemerintah RI Cq Gubernur Sulawesi Tengah
5.WALIKOTA PALU
6.KETUA DPRD KOTA PALU
Turut Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
2.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Tengah
346 — 157
  • Tergugat I, Il, dan III melakukan perbuatanmelawan hukum;Menimbang, bahwa dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatanmelawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
KUO BRATAKUSUMA,SH
Terdakwa:
BURHANUDDIN SIREGAR
82 — 26
  • Keputusan Menteri, dan lainlain.Adapun kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan olehpelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuanketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan.Sedangkan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus ada hubungan causal
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
PT. DUTA SWAKARYA INDAH
244 — 170
  • Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3(tiga) tahun;Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal di atas danmengingat tujuan pemidanaan yang bukan berupa balas dendam tetapi lebihkepada perbaikan tindakan Terdakwa di kemudian hari, oleh karenanya MajelisHakim berpendapat bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhi kepadaTerdakwa berdasarkan hubungan sebab akibat (causal verband) dariperbuatan pidana yang terbukti Terdakwa lakukan yang didasarkan pada faktahukum di persidangan adalah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
KUO BRATAKUSUMA,SH
Terdakwa:
FIKRIN SIREGAR
76 — 19
  • Keputusan Menteri, danlainlain.Adapun kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan olehpelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuanketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan.Sedangkan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa pengertian menyalahngunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus ada hubungan causal
Pengadilan PT SEMARANG
Putus : 03-03-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 11/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 3 Maret 2016 —
66 — 43
  • Diyah AyuKusumaningrum sebagaimana diuraikan pada butir (9)halaman 20 di atas demi hukum sama sekali tidakmempengaruhi dan/atau tidak memiliki hubungan kausalitas(Causal Verband) dengan transaksi keuangan PENGGUGAT diPara Tergugat.11.Lebih lanjut, berdasarkan uraian padabutir (11) di atas, maka jelas terlihatbahwa dana yang terdapat padaRekening giro Nomor: 386.3.000028atas nama PENGGUGAT adalahsebesar Rp 82.228.447,00 (delapanHalaman 59, Putusan No. 11/Pdt/2016/PT SMGa)puluh dua juta dua ratus dua
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 10 Maret 2014 — - Ir.Drs. FERDINAND RITONGA, MSi, MDiv bin (Alm) DS. KONDAR RITONGA
169 — 32
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatandan sarana yang timbul dari jabatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 18 Agustus 2011 — IVONE FREDIKA KOE KOE NURSYAF EFFENDI
159 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi harus ada hubungan causal antara keberadaankewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan = ataukedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan,akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan saranayang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jikajabatan atau. kedudukan itu lepas, maka kewenangan,kesempatan, dan sarana juga hilang.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk melawan Ir. I Gede Agus Hardiawan,
134 — 113
  • 365.000.000MOTOR, HONDA AFX Tahun 2017, Rp. 15.000.000 Halaman 27 dari 138 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT DPS D.45.46.47.48.49 HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 110.000.000 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yaitu berupa penyidikanatas dugaan pidana pajak sebagaimana Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau i UU KUPtersebut berakibat pada kerugiankerugian yang harus ditanggung olehPENGGUGAT, dimana kerugian tersebut adalah diakibatkan (hubungan causal
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 27-11-2020 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Blb
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
Aaron Tigor Martahi Sihombing
Tergugat:
1.Djaja Wiharja
2.Hj. Euis Sukaesih
3.Rokayah
4.Dadja Wiharja
5.Dede Mulyana
6.Asep Mulyadi, SE
7.Empon Juriah
8.M. Djalil Hasan, SH
9.D. Warga Surwi
10.Eddy Makmunadi
11.Ining
12.Rambert Gandaputra
Turut Tergugat:
1.Achmad Kosasih
2.Idha Widiansih, SH., Sp. N
3.Iis Santika, SH
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung
5.Citra Isma Uspitasari
129 — 38
  • Adanya kerugaian yang diderita ; danHalaman 12 dari 130 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2020/PN.Blb4.Adanya hubungan causal antara perbuatan yang melawan hukum danadanya kerugian .24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/PDT/199625.26.tanggal 7 Juli 1996 yang telah mempertimbangkan Penggugat harusmembuktikan adanya unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum PMH (menurutKetentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yakni sebagai berikut :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1485 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 2 Oktober 2013 — M. RIZA KURNIAWAN, S.E bin SUTIKNO
103 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp1.026.000.000,00, namun tidak menghapuskan kesalahannya;8 Bahwa ternyata masih terdapat uang Dana Bantuan Sosial Keagamaan yangbelum dikembalikan Terdakwa, yaitu sebesar Rp127.000.000.00, dan saksi Imam SantosoRp40.000.000,00, sehingga total kerugian negara yang belum dikembalikan sebesarRp167.000.000,00;9 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku anggota dan Wakil KetuaDPRD Propinsi Jawa Tengah yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baikdan benar menurut hukum mempunyai hubungan causal
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 28-05-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
1.Sobo Sirait
2.Mariston Julianus Sirait
3.Marusaha Sirait
Tergugat:
3.Maratur Rajagukguk
4.Selamat Sirait
5.Ardiman Sirait
6.Tiamsa Manurung (Nai Mayur)
7.Hepdy Simanjuntak
8.Bismar Sirait
9.Haposan Sirait
10.Mangantar Sirait (Ama Haposan)
11.Jeriko Napitupulu
12.Turman Sirait (A. Delvi)
13.Edison Sirait
14.Hisar Sirait (A. Dewi)
15.Parman Sirait
16.Edwar Sirait
154 — 102
  • dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 79/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : RAMLI M
Pembanding/Penggugat II : HJ. JAWARIAH
Pembanding/Penggugat III : MARWIYAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMADSYAH
Pembanding/Penggugat V : AHMAD HM
Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI NEGARA PERTAMINA PERSERO Cq. PERTAMINA HULU MAHAKAM
Terbanding/Tergugat II : PT. TOTAL FINA ELF E dan P BALIKPAPAN BRANCE
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN MUARA JAWA ULU
Terbanding/Intervensi I : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI . SKK Migas
144 — 206
  • Sebab, pengertianlegal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihakditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untukmengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atauperkara di depan pengadilan;Bahwa oleh karena itu untuk memecahkan masalah tersebut yangterpenting untuk dipertimbangkan dan diputuskan adalah adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan perbuatanPara Tergugat terutama Tergugat yang telah didalilkan telah menguasaitanah
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
370 — 278
  • tersebut,maka batasan orang/obadan hukum perdata mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurutundangundang ini baru dapat mengajukan gugatan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara dan apabilaterdapatkepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan jugaterdapat hubungan sebagai akibat antara kedudukan hukum(legal standing) dan kerugian kepentingan orang/badan hukumdengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat (causal
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
698 — 587
  • usaha dan/atau kegiatan;Perbaikan akibat tindak pidana;Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau029 5 fPenempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3(tiga) tahun;Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal di atas danmengingat tujuan pemidanaan yang bukan berupa balas dendam tetapi lebihkepada perbaikan tindakan Terdakwa di kemudian hari, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhikepada Terdakwa berdasarkan hubungan sebab akibat (causal