dipahami sebagai suatubentuk kepastian jaminan agar sepasang suami istri yang telahmelangsungkan Perkawinan secara sah yaitu. menurut agama dankepercayaannya namun telah melampaui jangka waktu yang ditentukan atautidak dapat membuktikan Perkawinannya dengan Akta Perkawinan padahalPencatatan Perkawinan pada Catatan Sipil itu pernah dilakukan gunamelakukan Pencatatan Perkawinan mereka secara Negara agar tercapaiketertiban, menjamin hakhak mereka secara keperdataan bahkanmenghindari terjadinya tumpang tindin

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 8 Mei 2013 adaterpasang papan plang yang bertuliskan SHM 1916 milik Surya Gunawanjelas dan terang tumpang tindin dengan tanah yang diakui milikPembanding.

Hajjah Sukini sehinggaterjadi tumpang tindin hak (Over lapping) diatas tanah milik ParaPenggugat sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara PenelitianLapangan tanggal 30082001 No. 118/PPT/JS/2001 jo Surat Kepalakantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No. 1.711.72/1122/31/PT/2000tanggal 19 Juli 2000 Perihal: Pembatan Sertifikat 206/Bintaro atas namaMariana Basaria Goeltom Harahap, Cs jo Surat Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Selatan No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5 FebruariHalaman 4 dari 43 halaman

Bahwa terjadinya tumpang tindin hak (Over Lapping) diatas tanah milikPara Penggugat disebabkan kesalahan dan kelalaian Tergugat sendirisehingga menurut hukum, Tergugat harus mempertanggungjawabkankelalaiannya tersebut bukan sebaliknya malah menerbitkan ObjekSengketa yang sangat merugikan Para Penggugat karena jelaskepemilikan Para Penggugat atas hak milik No. 206/Bintaro sah menuruthukum;17.

Putusan Nomor 232 K/TUN/2013VII/2011 Tentang Tumpang Tindin SHM No. 206/Bintaro seluas 5.460M2 dari luas 6.820 M2 atas nama Ny. Mariana Basaria GoeltomHarahap dkk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1243/Bintaroseluas 3.140 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1284/Bintaroluas 2100 M2 atas nama PT. Tunas Ridean, Tbk (Terbanding Il)terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan (dahuluCiputat), Kotamadya Jakarta Selatan.

Nomor SK:258/HM/BPN. 31/BTL/2011 tanggal 29 November 2011 TentangPembatalan Sertifikat Hak Milik No. 206/Bintaro atas nama NyonyaMariana Basaria Goeltom Harahap, Soerjanti Hasna Goeltom, EduardPartogi Hasudungan dan Irene Sondang Tiurmasari, atas tanah yangterletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan (dahuluCiputat), Kotamadya Jakarta Selatan (Vide Bukti T1);Yang didasarkan pada:Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan No. 06/Spb/DV/VII/2011 Tentang Tumpang Tindin SHM No. 206/Bintaro

Menyatakan perbuatan Tergugat Il Badan Pertanahan Kota Manado,yang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat merubahbatasbatas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1922/Tikala Baru atasnama Tergugat II Budiono sehingga telah tumpang tindin dengan tanahmilik dari Para Penggugat yang telah dikuasai berdasarkan surat ukurtanah garapan dan tanah hak milik yang telah disertifikatkan dengannomor Hak Milik Nomor 463/Taas milik dari Penggugat Johnny JanMogonta adalah perbuatan melawan hukum;8.

Terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanah; ataug. Terjadi kesalahan lainnya yang bersifat Hukumadministratif.4. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran tanah/PenerbitanSertipikat harus sesuai dan selaras dengan peraturan perUndangUndangan terkait; Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 23 dari 59 Halaman5.

Walaupun demikian Termohon tetap memproses Permohonan tersebutdengan melakukan Pengukuran Bidang Tanah Pemohon, akan tetapi olehkarena hasil pengukuran bidang tanah Pemohon diketahui Termohontumpang tindin dengan Bidang Tanah Genesis dimana hal tersebut sejalandengan Keterangan saksi Pemohon dibawah sumpah atas nama Olie Bididan Agus, S.E yang pada pokoknya menyatakan bahwa diatas tanahPemohon seluruhnya tumpang tindih dengan Tanah Genesis, oleh karenanyaTermohon menangguhkan sementara penerbitan

Selain itu, apabila Termohon tetap menerbitkan Sertipikat Hak atasTanah yang dimohonkan Pemohon, sementara Termohon telah mengetahuidengan jelas adanya ketidaklengkapan data yuridis serta adanya masalahtumpang tindin diatas bidang tanah yang dimohonkan, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut akan bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan serta prinsip kehati Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 58 dari 59 Halamanhatian, hal tersebut juga sejalan

Bahwa terkait tumpang tindin antara Objek Sengketa dan SHM 1/1983yang diklaim oleh Penggugat (vide hlm. 11 Gugatan), berdasarkan datayang ada pada Tergugat, tidak ada tumpang tindih (overlapping) antaraHalaman 28 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA10.Objek Sengketa dengan SHM 1/1983 tersebut. Bahkan bidang tanahyang dimaksud masingmasing sertipikat hak atas tanah tersebut tidaksaling berbatasan;.

Konsekuensi logis dari ketiadaan tumpang tindin antara Objek Sengketadan SHM 1/1983 tersebut, maka klaim Penggugat yang menyatakanbahwa Tergugat tidak pernah melakukan penelitian data yuridis dandata fisiksehingga menimbulkan tumpang tindih sertipikat hak atastanah (vide him. 12 s.d 13 Gugatan)hanya menjadi tuduhan dan fitnahbelaka:.

sebelumdisampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harusdiputus sebelum pokok sengketa diperiksa;(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanyadapat diputus bersama dengan pokok sengketa;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugattersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkanSertipikat Hak Milik Nomor 1 tanggal 21 Desember 1983 yang menjadi dasarlegal standing Penggugat tidak ada tumpang tindin

Pemerintah Daerah ProvinsiSulawesi Tenggara adalah objeknya tidak tumpang tindin dan sudah benartanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah objek SertifikatHak Milik No. 00092 Tahun 2008 an. H. Abu Natsir, dengan luas 903 m?

Tumpang tindin Hak atau sertifikat Hak atas Tanah.f. Kesalahan subyek dan/atau Obyek Hak.g. Kesalahan lain dalam penerapan Peraturan PerundangUndangan. Apabila 7(tujuh) Cacad Hukum Administrasi tersebut diatasdijabarkan pada penerbitan SHM No.03520/Desa Tellu poccoe,Tahun 2011, maka penerbitan SHM No.03520/Desa Tellu poccoe,Tahun 2011 mengandung Cacad Hukum Administrasi yaitu :a.

Tumpang tindin Hak terdapat pada Tanah Negara asal TanahMilik Adat tersebut karena : pada Tanah Negara asal Tanah MilikAdat tersebut telah terdapat Hak Prioritas untuk memiliki TanahHal 10 dari 24 hal No.187/PDT/2017/PT.MksNegara asal Tanah Milik Adat tersebut, yang nilainya sebesar50% dari Harga Tanah, sedemikian berdasarkan SK. Men.Keh.RINo.

Bahwa sekitar tanggal 20 Oktober 2018 setelah pendaftran, kuasa hukumpenggugat datang kembali Kekantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timurdan menemui bapak MUSTIHAN ANWAR untuk mempertanyakan sekaliguspenegasan tentang kepastian hasil pengukuran/pemetaan GlobalPositioning System (GPS), apakah diatas tanah milik penggugat benarterjadi tumpang tindin kepemilikan?

/G/2018/PTUN.MTRMenimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi daluwarsadipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terkait alasan kapan diketahuinya objek sengketa,Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 13Oktober 2018 setelah diberitahukan dengan jelas dan pasti oleh bapak MustihanAnwar yang disertai penyerahan langsung hasil pengukuran/pemetaan GlobalPositioning System (GPS) yang dari hasil pengukuran tersebut Bapak MustihanAnwar menyatakan benar terjadi tumpang tindin

Pada butir 2 halaman pertama Surat Tergugat Nomor 133,berbunyi sebagai berikut:"Bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut didugaoverlap/tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor1673/Rawa Arum, terbit tanggal 22 Oktober 2007, seluas 16.619m? atas nama Maryadi Humaedi dan Sertifikat Hak Milik Nomor1672/Rawa Arum, terbit tanggal 22 Oktober 2007, seluas 8.186 m?atas nama Maryadi Humaedi;Halaman 4 dari 51 halaman.

Putusan Nomor 559 K/TUN/20144.6.4.7.selama dan sepanjang pertemuan tersebut didominasi secarakhusus mengenai terjadinya overlap/tumpang tindih Sertipikat hakatas tanah, yaitu; antara Keputusan Tata Usaha Negara Nomor1673 dan Nomor 1672 Objek Gugatan yang baru diterbitkan tahun2007 overlap/tumpang tindin dengan bagian Barat bidang tanahSertifikat HGB Nomor 15/1995 milik Penggugat.

berwarna merah tersebut terdiri dari 2 (dua)bidang tanah yang saling berbatasan, dan ternyata kedua bidangtanah tersebut telah menindih dan masuk hampir keseluruhannyadi dalam bagian Barat bidang tanah Sertifikat HGB Nomor 15/1995milik Penggugat;Pada tanggal 2 Juli 2013 tersebutlah Penggugat baru benarbenarmengetahui bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha NegaraNomor 1673 dan Nomor 1672 Objek Gugatan tersebut olehTergugat bukan lagi diduga overlap/tumpang tindih, tetapi benarbenar sudah overlap/tumpang tindin

kepada umum tetapi secara spesifik ditujukankepada Edja Kalmawidjaya 222522 noe sone nen nnn Bahwa objek sengketa tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat finalkarena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain yang lebih tinggi dankeputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa maka Para Penggugatorang yang berkepentingan langsung dengan terbitnya objek sengketa tersebut karenatelah menimbukan tumpang tindin

Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat tidak sistematis dantumpang tindin dalam Positanya sehingga menimbulkanketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Gugatana quo melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat di mana antara Posita dengan Petitum Gugatantidak jelas, tidak sinkron dan tidak sistematis serta tidak mempunyaihubungan kwalitas satu sama lain.

Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat tidak sistematis dantumpang tindin dalam Positanya sehingga menimbulkanketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat yaitu antara Positadengan Petitum Gugatan tidak jelas, tidak sinkron dan tidaksistematis serta tidak mempunyai hubungan kualitas satu sama lain.Oleh sebab itu Gugatan a quo harus dinyatakan Gugatan yang kaburdan samarsamar (obscuur libel) sehingga akibat hukumnya harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)sebagaimana dalam Yurisprudensi

Nomor 449 K/TUN/2015Milik Nomor 346/Sario Utara telah mencederai rasa keadilan dankepastian hukum yang ada dikarenakan sengketa yang terjadi hanyalahatas sebagian kecil tanah dari keseluruhan tanah Sertipikat Hak MilikNomor 346/Sario Utara namun yang dibatalkan adalah seluruh sertipikattersebut, harusnya Majelis Hakim Judex Facti memutuskan setelahmelinat fakta hukum yang ada untuk melakukan perubahan terhadapSertipikat Hak Milik tersebut apabila memang Sertipikat Hak MilikPemohon Kasasi tumpang tindin

Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hakselain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuaicontoh Lampiran 9;Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) tersebut telah jelas adanya pemeriksaanyang dilakukan atas tanah yang dimohonkan hak milik tersebutdisesuaikan dengan buku tanah yang ada apakah tanah yangdimohonkan hak milik tersebut tumpang tindin dengan tanah yangsudah terdaftar atau tidak, hal inilah yang meyakinkan kami

133/PUUXIII/2015 juncto Nomor 34/PUUXI/2013) yang dapatdibenarkan sepanjang penerbitan keputusan Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali dilakukan secara terukur dan dalamrangka perwujudan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB); (c) bahwa judex facti telah keliru dalam hukum acara yangditetapkan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak tidak diaturpemeriksaan atas pengajuan surat keberatan dari Pemohon PeninjauanKembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, sehingga akanmenimbulkan tumpang tindin

Nomor 1988 K/Pdt/2019.Penggugat atas objek sengketa dengan tanda bukti sertifikat hak milikTergugat dan Tergugat II atas objek sengketa berada pada objek yang samaatau telah terjadi tumpang tindin atas penerbitan tanda bukti hak atas objeksengketa, akan tetapi dikarenakan tanda bukti sertifikat hak milik atas namaPenggugat terbit terlebin dahulu dari pada tanda bukti sertifikat hak milik atasnama Tergugat dan Tergugat II dan terbitnya tanda bukti sertifikat hak milikatas nama Tergugat dan Tergugat

Dinyatakan bahwa denganmemperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan dankepentingan nasional dan/atau daerah Direktorat Jenderal atauGubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yangWIUP nya tumpang tindin sesama komoditas;bahwa dengan mencermati ketentuan hukum tersebut maka Majelisberpendapat bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Gubernuruntuk melakukan penataan wilayah izin usaha pertambangan sebagailangkah penyelesaian masalah tumpang tindih in casu tindakanTergugat dalam

selurun WIUP tumpang tindih;bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurutMajelis Hakim secara hukum tindakan Tergugat dengan kewenanganyang dimiliki untuk mengambil tindakan dengan menerapkan sistempermohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhipersyaratan mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP atauberdasarkan pada prinsip first come first serve, apabila seluruh WIUPtumpang tindih dan fakta yang terungkap dalam sengketa a quomenunjukan jika telah terjadi tumpang tindin

Begitu ditemukan tumpang tindin SHM bersurat ukur (sertifikat standar)ketemu SHM No. 1490 bergambar situasi (sertifikat sementara) tidak adaalasan untuk mengambangkan masalah, harus bersikap tegas bahwa SHMNo. 1490 objek perkara sertifikat sementara yang harus dikoreksi.

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasiatau operasi produksi; dan/atauc. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.Menimbang, kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketadidasarkan atas kewenangan atribusi yang diperolehnya dari Pasal 37 UndangUndang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ;Menimbang, bahwa salah satu alasan diterbitkannya objek sengketaadalah terjadinya tumpang tindin

Kutai Timur yang ditandatangani olehPelawan / Tergugat yang ternyata Izin Usaha Pertambangan tersebutmengalami tumpang tindin dengan IUP PT.

Pokok Perkara, yang mengatakan Pelawan / Tergugat telahmelaksanakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh BupatiKutai Timur dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No188.4.45/83/HK/IV2008 tertanggal 18 Pebruari 2008, hal ini adalah tidakbenar, karena tidak pernah ada Lokasi Kuasa Pertambangan atas nama PTSurya Bara yang diserahkan kepada Terlawan / Penggugat, kecuali Pelawan/ Tergugat sendiri lah secara pribadi mengurus secara tidak benar yangmana Lokasi tersebut ternyata tumpang tindin

Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor ; 188.4.45/83/HK/IV2008 tertanggal 18 Februari 2008 tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum Kepada PT Surya Kuttim MiningSeluas 15.033 Ha, yang terletak di Kecamatan Karangan dan Kecamatan KaubunKabupaten Kutai Timur, bukti ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada lokasikuasa pertambangan atas nama PT Surya Bara yang diserahkan kepadaPenggugat, kecuali Tergugat secara pribadi mengurus secara tidak benar atasnama Penggugat yakni lokasi yang tumpang tindin

putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang;Bahwa permasalah pokok yang diajukan dalam gugatan Para Pengugatadalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah antara Para Penggugatdan Para Tergugat, bukan sekadar permasalahan sengketa menerima gantikerugian atas tanah di dalam daftar nominatif 515 dan 516 tersebut;Bahwa oleh karena gugatan tidak menjelaskan secara terang mengenaiobjek sengketa, yaitu berapa luas dan batasbatas tanah di atas tanah yang diakuibertumpang tindin