Ditemukan 2040 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : juncto jonita jonata jono joto jonito jonato jonto jonco jonoto
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-01-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
TENRIAWARU, S.H.,M.H.
Terdakwa:
LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA
135 — 82
  • Bin LA UDA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggarPasal 3 joncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Halaman 2 dari 200 halaman, Putusan
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 21-06-2019 — Putus : 21-06-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 17/Pid.C/2019/PN Ktp
Tanggal 21 Juni 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ANDRY SIMANJUNTAK
Terdakwa:
AGUS WIJAYA alias AGUS bin AZIS
39 — 9
  • YASIP bin RIFNI ;Membaca berita acara pemerikasaan cepat beserta keterangan lainnya ;Mendengar keterangan Terdakwaterdakwa dan saksisaksi ;Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksisaksi yaitu saksi LAMAZIbin MUAZI, saksi SURIADI bin JIDIN dan saksi LATIHAN bin SURJI makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwaterdakwa secara sah dan menyakinkantelah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karenaitu ia harus dipidana ;Mengingat Pasal 492 ayat (1) Joncto Pasal 55
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 21-06-2019 — Putus : 21-06-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 18/Pid.C/2019/PN Ktp
Tanggal 21 Juni 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ANDRY SIMANJUNTAK
Terdakwa:
AHMAD HIDAYAT alias ACAN bin FO KU alm
39 — 9
  • YASIP bin RIFNI ;Membaca berita acara pemerikasaan cepat beserta keterangan lainnya ;Mendengar keterangan Terdakwaterdakwa dan saksisaksi ;Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksisaksi yaitu saksi LAMAZIbin MUAZI, saksi SURIADI bin JIDIN dan saksi LATIHAN bin SURJI makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwaterdakwa secara sah dan menyakinkantelah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karenaitu ia harus dipidana ;Mengingat Pasal 492 ayat (1) Joncto Pasal 55
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
FERY JUNAIDI SH
Terdakwa:
1.MUIN ZAHIR Als MUIN BIN ZAINORIS Alm
2.SUHARPI BIN SAMSUL BAHRI Alm
111 — 39
  • Harmonisasi hukum Nasional daninternasional,seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) sertaKonvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United NationConvention Againt Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melaluiUndangUndang Nomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 21 Nopember 2019 — SURYADI BIN SYAMSU
237 — 110
  • hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention AgaintCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 20 /Pid.Sus/TPK/2013/PN. Dps.
Tanggal 26 Februari 2014 — IDA BAGUS DEDI MAHENDRA, SH alias GUS DEDI
63 — 51
  • Pidana;Menimbang terhadap pasal pasal joncto tersebut majelis hakim akanmempertimbangkannya satu persatu mulai dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana yaitu Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang tiadalain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelakutindak pidana, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur darisuatu tindak pidana yang berdiri
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 21 Nopember 2019 — CAHAYA SUMITA, ST Binti SALEHAN
308 — 158
  • hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention AgaintCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 45/PID.SUS/TPK/2014/PN.PBR
Tanggal 13 Januari 2015 — Drs. EVALDI
80 — 16
  • Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidanapokok sekaligus, maka terhadap terdakwa selain dijatunkan pidana penjarajuga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 51/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN. PBR.
Tanggal 24 Februari 2014 — EMTADIR PANYOLA Bin SYAGAF.
63 — 16
  • Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana adalahbersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap terdakwaselain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akanditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP ; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 joncto
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SUKIMAN Bin ABU TALIB
74 — 60
  • hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention AgaintCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
TAUHID Als SUKIN Bin WADIL
71 — 64
  • hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention AgaintCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-02-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
ADI ARDIANSYAH.DKK
Tergugat:
PT. DIAN RAKYAT
163 — 75
  • DIAN RAKYATMenimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas,Majelis Hakim telah mencocokan dengan asilnya dan temyata telah sesuai serta telahdibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang bea materai joncto Pasal 1 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata maka alatbukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;Menimbang
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
BAMBANG SUPRIADI, S.Kom Bin SURMAN TAHA
83 — 59
  • Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention AgaintHalaman 165 dari 192 halaman Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN BglCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 4 Februari 2014 —
105 — 34
  • Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana adalahbersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap terdakwaselain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akanditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 12 April 2016 — MUHAMMAD NASRI NUR Alias ANAS Bin SUHAIMI M
116 — 23
  • diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidanaHalaman 197 dari 203 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrpokok sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatunkan pidana penjarajuga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 12-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 12 April 2016 — BUDY MARMAN, ST Bin ACHMAD SYAM
90 — 13
  • Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidanapokok sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatunkan pidana penjarajuga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 12 April 2016 — ADE ROSALINA Binti MUHAMMAD YACOB
127 — 24
  • Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidanapokok sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatunkan pidana penjarajuga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 12 April 2016 — SOFIAN Als PIAN Bin TAIMAN
84 — 11
  • Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidanapokok sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatunkan pidana penjarajuga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Joncto
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
1.EMRALD BALAPUTRA,ST,MT Bin H.HERWANI EFENDI
2.FERRI ANDIRIAN, SE Bin SYAFARUDIN
3.H. BATRA NOVEN. AZHARI, ST Alias BATRA Bin MULKAN TAJUDDIN
4.TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA Alm
5.EKA ROSARIA APRIYANI, ST Binti YALINUS
112 — 101
  • hukum Nasional daninternasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPkK) serta KonvensiPerserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention AgaintCorruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndang Nomor 7Tahun 2006.Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 pasal 1 angka 22 Joncto
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos Als TAMBUNAN Bin BANGUN TAMBUNAN
88 — 15
  • Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidanapokok sekaligus, maka terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjarajuga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 joncto