Ditemukan 496 data
14 — 10
5076/Pdt.G/2023/PA.Sby
21 — 0
5076/Pdt.G/2022/PA.Jr
16 — 4
5076/Pdt.G/2022/PA.Sbr
- Tentang : Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Keputusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);4.
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
5076 B/PK/PJK/2020
7 — 3
5076/Pdt.G/2021/PA.Clp
36 — 60
5076/Pdt.G/2023/PA.Grt
21 — 0
5076/Pdt.G/2023/PA.Badg
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangundangNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RITahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnyadisebut UU MK) dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5076), menyatakan, "MahkamahKonstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan teriakhir yangputusannya bersifat
Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU Mk), danPasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Indonesia Tahun 1945,UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas31UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5226) dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- Tentang : Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakMenjadi UndangUndang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5882);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076
415 — 104
atas nama RUSLI WAHYUDI, fotocopy mana telahdicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.TLW5 ;Fotocopy Gambar Situasi Nomor 5076/1982 tanggal 11 Oktober 1982 luas1.670 m2, , fotocopy mana telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,diberi tanda T.TLW6 ;Hal. 23 dari 31 Hal. Perkara No. 192/Pdt. Verzet/2013/PN.Bks.7.
No. 209/1972 dipecah menjadi SHM No. 1798/GS, No. 5075/1982 menjadimilik Turut Tergugat semula Tergugat sedangkan SHM No. 1799/GS No.5076/1982 tetap menjadi milik Penggugat sampai sekarang. Bahwa disamping itu Terlawan semula Penggugat juga memiliki tanahsebagaimana dimaksud dalam SHM No. 1082/Margahayu/GS No. 5770/1982yang terletak dibelakang tanah sebagaimana dimaksud dalam kedua SHMtersebut diatas.
Juanda No. 215 Bekasi seluas 2000 m2 dijual kepada HANTOSOSUDIRMAN (Turut Terlawan semula Tergugat) tahun 1982 sehingga SHM No.209/Bekasi Timur dipecah menjadi SHM No. 1798/GS No.5075/1982 menjadimilik Turut Terlawan semula Tergugat sedangkan SHM No. 1799/GS No.5076/1982 menjadi milik terlawan semula Penggugat yang sekarang menjadiSHM No. 2739/Margahayu atas nama Rusli Wahyudi kemudian tanah milik TurutTerlawan semula Tergugat dijual kepada Pelawan semula Turut Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayal (1) huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LembaranNegara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4316, selanjutnya disebut UU MK Nomor 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1)huruf a Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, TambahanLembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi UndangUndang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU Mk), serta Pasal 29 ayat(1) huruf a UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 134Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi UndangUndang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5493), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Terbanding/Penuntut Umum : MUSLIM, SH
151 — 95
dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.1000 M2dari 2.000 M2, tanggal 7 November 2015.1 (satu) bundel dokumen pelayanan = sertifkatpengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16November 2015 atas nama JOHANIS BALUBUN bertindak untuk atas namaSARJONO, dengan lampiran:a. 1 (Satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengan nomor berkas5076/2015, tanggal 16 November 2015;Halaman 19 dari Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT JAP33.201 (Satu) lembar fotocopy surat perintah
setor dengan nomor berkas 5076/2015,tanggal 16 November 2015;1 (Satu) lembar fotocopy surat permohonan sertipikat hilang atas namaJOHANIS BALUBUN, tanggal 16 November 2015;3 (tiga) lembar fotocopy berita acara kehilangan, tanggal 11 November 2015;1 (satu) lembar fotocopy laporan kehilangan barang NomorLKB/1430/X1/2015/SPKT Il, tanggal 11 November 2015;1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama JOHANIS BALUBUN;1 (Satu) lembar fotocopy pengumuman tentang sertifikat hilang Nomor :01/Peng92.02/1/2016, tanggal
danSertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.1000 M2 dan 2.000 M2, tanggal 7 November2015;1 (Satu) bundel dokumen pelayanan sertifkat pengganti karena hilang hm 01621dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015 atas nama JOHANISBALUBUN bertindak untuk atas nama SARJONO, dengan lampiran:a. 1 (satu) lembar fotocopysurat tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16November 2015;b. 1 (satu) lembar fotocopysurat perintah setor dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November
- Tentang : Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Tahun 2009 WNomor 157,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)2.
12 — 3
Surat KeteranganCatatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/5076/IX/2017/SATINTELKAM atas nama Usman Rahim pada tanggal 12 September 2017yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan IntelkamPolres Gorontalo, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempelPos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyatacocok kemudian diberi tanda P.4;Hal 4 dari 22Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA Lbt5.
pembuktianyang mengikat (volledig en bindende bewijskracht), dengan demikian harusdinyatakan terbukti bahwa orangtua kandung Revan Ali tidak keberatanmenyerahkan anaknya sejak dilahirkan untuk diasuh oleh Para Pemohon;Hal 13 dari 22Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA LbtMenimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Para Pemohon berprilakuyang baik selama mengasuh Revan Ali bin Rahman Ali dan mampu secaraekonomi;Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan CatatanKepolisian Nomor SKCK/YANMAS/5076
28 — 5
C. 440/ 5076/ 1988Tertanggal 15 Desember 1988.3. Bahwapada awalnya, Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalansangat harmonis, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempatHal. 2 dari 23 halaman Putusan Perkara Perdata No. 260/Pdt.G/2016/PN Skt.tinggal di JI. Irian No.42 Kepatihan Wetan, Surakarta, dan untuk mencu kupikebutuhan hidup, Penggugat dan Tergugat membuka usaha Toko EmasLANGSUNG JADI di JI.
C.440/5076/1988 atas nama TinaSetiani dikeluarkan di Surakarta tanggal 15 Desember 1988 oleh KepalaKantor Catatan Sipil/Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil Surakarta (buktiPS);Foto copy Akta Surat Keterangan Tentang Hak Waris Nomor :25/SKW/2008 tertanggal 1 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh NotarisAsih Sari Dewanti,SH di Surakarta ( bukti P6 ) ;Foto copy Sertipikat ( tanda bukti Hak ) Buku Tanah Hak Guna BangunanNo 13 atas nama MHaryanio dh Tan Hien Tjwan DomponRt.01,Rw.05,Kel.Karanganyar, Kec
- Tentang : Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara
Agung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, TambahanLembaran Negara Nomor 4958);UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5079);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076
14 — 2
Indonesia Tahun 2006 Nomor22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), UndangUndangNomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor159), UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Sistem AdministrasiKependudukan dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
25 — 3
Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5076/TP/2000 , tertanggal 29 Juli2000 atas nama NABILA HASNA MUFLIHA , (bukti P3) ;4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2664/2003 , tertanggal 17 Juni 2003 atasnama SALSABILA HASNA MUFLIHA , (bukti P4) ;5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5402/2007 tertanggal 18 Juli 2007 atasnama ALYA HASNA MUFLIHA, (bukti P5) ;6 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3313132105100001 , atas nama Kepala Keluargadr.
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
5076 B/PK/PJK/2023