DWI HARYANTI, S.Pd mengirimkan foto berupa gambarkoran Bengkulu Ekspress melalui pesan singkat (Chat WHATSAPP) kepadaSaksi PRIYANTI yang berisi tentang DESAK KEPSEK SDN 7DICOPOT.Setelah itu Saksi PRIYANTI membaca langsung berita tersebutdi Koran Bengkulu Ekspress edisi tanggal 24 April 2018 dimana Terdakwamemberikan keterangan kepada pihak Koran Bengkulu Ekspress berupakepala sekolah tersebut yang sering meminta pungutan secara paksakepada siswa hingga melakukan intimidasi.

Kami merasa dirugikan karena itu sudah merupakan pungutan liar Selainitu. pihak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihak yang hanyamemikirkan keuntungan pihak sekolah saj, tanopa meminta kesepakatan kepadaseluruh wali murid.

Dan pungutan tersebut, t 25 April 2018 Saksi PRIYANTIpergi ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk memberitahukan bahwa SDNegeri 7 Kota Bengkulu dituduh mengadakan pungutan liar. elahmemberikan perngaruh negatif terhadap mental anak, karena anak ditakuttakuti agar segera membayar, jika nilainya ingin aman. Jadi anakanak inipulang dari sekolah selalu nangis karena takut .

Kami merasa dirugikan karena itu sudah merupakan pungutan liarSelain itu pinak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihak yang hanyamemikirkan keuntungan pihak sekolah saj, tanpa meminta kesepakatan kepadaseluruh wali murid. Dan pungutan tersebut, telah memberikan perngaruh negatifterhadap mental anak, karena anak ditakuttakuti agar segera membayar, jikanilainya ingin aman. Jadi anakanak ini pulang dari sekolah selalu nangis karenatakut .

Selanjutnya pada tanggal 25 April 2018 Saksi PRIYANTI pergi ke DinasPendidikan Kota Bengkulu untuk memberitahukan bahwa SD Negeri 7 KotaBengkulu dituduh mengadakan pungutan liar.

Menyatakan menurut hukum pungutan dan pembebanan biaya tambahan atas pembayaran Via ATM BCA kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 821.000,- (Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan Putusan ini ;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa karena pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCAsebesar Rp 5.000, setiap kali transfer melalui ATM BCA adalah tidak sahdan melawan hukum, maka secara yuridis kenaikan biaya tambahansebesar 50 % menjadi Rp 7.500, atas pungutan tersebut adalah juga tidaksah dan melawan hukum ;14.

Jkt.Selsehingga pungutan dan/atau pembebanan biaya tambahan ataspembayaran via ATM BCA adalah tidak sah, tidak mengikat dan melawanhukum ;PUNGUTAN BIAYA TAMBAHAN ATAS PEMBAYARAN VIA ATM BCASETIAP KALI TRANSFER VIA ATM BCA MILIK BCA ADALAH TIDAK SAHDAN MELAWAN HUKUM45.46.47.Bahwa faktanya Tergugat dan Il telah memungut dan membebankantambahan biaya atas pembayaran via ATM BCA sebesar Rp 5.000.

Sehinggaapabila dihitung sejak tahun 1993, diduga total pendapatan IllegalTergugat dan Il adalah sekitar sebesar Rp 3.000.000.000.000, (TigaTrilliun rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000.000, (Lima Trilliunrupiah ) ;Bahwa karena diduga pungutan biaya tambahan atas pembayaran viaATM BCA adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga dapatdikategorikan diduga sebagai pungutan illegal atau liar, maka pendapatanHal 24 dari 101 Hal Putusan No. 503/Pdt.G/2010/PN.

dan memerintahkan Tergugat dan Illagar menghentikan pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATMBCA sekarang juga secara serta merta demi hukum ;Hal 57 dari 101 Hal Putusan No. 503/Pdt.G/2010/PN.

dan Pembebanan Biaya Tambahan AtasPembayaran Via ATM BCA kepada Penggugat adalah Tidak Sah danTidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ;Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATM BCAberikut kKompensasi bunga sebesar 64.600 % (646 kali) sebagaimanaperhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankan Tergugat dan Ilkepada Penggugat terkait pungutan Pajak Bea Meterai dari nominal Rp6.000, menjadi Rp 3.880.656, atau sama dengan 646

pajak sejak bulan Januari sampai dengan Desember2008 kepada terdakwa, padahal seharusnya uang potongan atau pungutan pajak tersebutdisetorkan oleh YANUAR sebagai bendahara pengeluaran ke bank penerima atau Kantor Pos,namun karena terdakwa memintanya sehingga bendaharabendahara pembantu ada yangmenyerahkan uang potongan atau pungutan pajak kepada YANUAR sebagai bendaharapengeluaran dan ada yang diserahkan kepada terdakwa, kemudian YANUAR sebagai bendaharapengeluaran juga menyerahkan sebagian uang

potongan atau pungutan pajak kepada terdakwadan sebagian ada yang disetorkan ke bank penerima atau Kantor Pos, namun ternyata uangpotongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan kekas negara melalui bank penerima atau Kantor Pos dan pada bulan Desember 2008,terdakwa bersamasama dengan YANUAR telah menyerahkan uang potongan ataupungutan pajak kepada EMY FALUPI (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagaipegawai bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah

potongan atau pungutan pajak kepada terdakwadan sebagian ada yang disetorkan ke bank penerima atau Kantor Pos, namun ternyata uangpotongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan ke kasnegara melalui bank penerima atau Kantor Pos dan pada bulan Desember 2008, terdakwabersamasama dengan YANUAR telah menyerahkan uang potongan atau pungutan pajak kepadaEMY FALUPI (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagai pegawai bagian keuanganSekretariat Daerah Pemerintah

uang potongan atau pungutan pajak kepada terdakwa dan sebagian lagidisetorkan ke bank penerima atau kantor Pos.Bahwa, ternyata uang potongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tidakdisetorkan ke kas Negara melalui Bank penerima atau kantor Pos dan pada bulanDesember 2008, terdakwa bersamasama dengan Yanuar Pribadi Bin Asmawi Umar telahmenyerahkan kepada Emy Palupi (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagaipegawai bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang

Putusan Nomor 125/B/PK/PJK/2012e Pasal9(1)(4)Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB;Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan(3) tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBMyang terutang atas impornya wajib dibayar;Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjangmengenai BM dan/atau Cukai ditambah dengan bunga 2% (duapersen) dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulanselamalamanya

yang mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidakdipungut dilaksanakan dengan mempergunakan PemberitahuanEkspor Barang (PEB);Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangkawaktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecualiterhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayahatas nama Menteri Keuangan;e Pasal15(2)(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan

bunga sebesar 2% dari pungutan yangseharusnya dibayar karena melanggar ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 580/KMK.04/2003 yang diatur lebih lanjut denganKeputusan Terbanding Nomor KEP205/BC/2003 dan Surat EdaranTerbanding Nomor SE20/BC/2006 dan memutuskan:1.

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) dapat diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atas namaMenteri Keuangan terhadap perusahaan yang memiliki masaproduksi lebih dari 12 (dua belas) bulan;(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3)tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai seria PPN dan PPnBM yangterutang atas impomya wajib dibayar;(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjangmengenai BM danlatau Cukai ditambah dengan bunga 2% (duapersen) dari pungutan

(Lewat 12Bulan);Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnyadibayar setiap bulan selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulanHalaman 6 dari 9 halaman.

VeteranDenpasar ; Bahwa uang tersebut menurut terdakwa adalah uangpengamanan ; Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk sehubungan saat saksimenyetor uang kepada saksi GEDE SUKADA Als WAYANGEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwaberjumlahRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini sudahdiamankan Polisi dari tangan saksi GEDE SUKADA Als WAYANGEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebut adalah uanghasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempat saksiberjualan juga, uang pungutan

Veteran Denpasar ; Bahwa uang yang saksi setor kepada saksi GEDE SUKADAAls WAYAN GEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwaberjumlah Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saatini Ssudah diamankan Polisi dari tangan saksi GEDE SUKADA AlsWAYAN GEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebutadalah uang hasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempatsaksi berjualan juga, uang pungutan untuk Bulan Juli 2021 tersebutatas permintaan terdakwa secara paksa ; Bahwa para pedagang yang mengontrak

kepada para pedagang di Pasar BurungSatria ; Bahwa pungutan yang dimaksud adalah mengenai distribusisampah,pungutan berupa kebersihan,pemeliharaan jalan; Bahwa pungutan tersebut sudah ada sejak Pasar Satria berdiri; Bahwa di pasar Satria ada kepengurusannya dan Terdakwaadalah pengelolanya dan Terdakwa adalah wakil dari Puri Satriauntuk mengelola pasar Satria tersebut; Bahwa semua padagang yang berjualan di pasar Satria wajibdikenakan iuran tersebut dan para pedagang sudah mengetahuinyaiurannya Rp100.000

Ririn dan untuk di Block A kepada sdr.Badri; Bahwa untuk mengambil uang pungutan dari para koordinator parapedagang pasar burung kesatria terdakwa menyuruh saksi GEDESUKADA Als WAYAN GEMBRONG ; Bahwa GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG melaksanakanperintah terdakwa mengambil uang pungutan kepada para koordinatorpedagang adalah tanpa diberi upah oleh terdakwa ;Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps Bahwa setelah Gede Sukada als Wayang Gembrong mengambil uangdari para koordinator selanjutnya

Andi Hamzah, SH., PenerbitGhalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta yang terungkapdipersidangan apabila terdakwa telah melakukan pungutan terhadap paraHalaman 22 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dpspedagang di lingkungan pasar burung Kesatria Block A dan Block C jalanVeteran Kota Denpasar ;Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pungutan kepada parapedagang di Block A dan Block C masingmasing sebesar Rp. 2.500.000, (duaJuta lima ratus ribu

Kami merasa dirugikan karenaitu sudah merupakan pungutan liar Selain itu pihak sekolah jugakerap mengambil keputusan sepihak yang hanya memikirkankeuntungan pihak sekolah saj, tanpa meminta kesepakatankepada seluruh wali murid. Dan pungutan tersebut, telahmemberikan perngaruh negatif terhadap mental anak, karenaanak ditakuttakuti agar segera membayar, jika nilainya inginaman.

Dan yang menjelaskan masalah pungutan biaya sebesarRp.5000 yaitu.

Kami merasa dirugikan, karena itu) sudahmerupakan pungutan liar," bebernya.Hal 24 dari 44 Hal Putusan Nomor : 496/Pid.B/2018/PN Bgle Selain itu, pihak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihakyang hanya memikirkan keuntungan pihak sekolah saja, tanpameminta kesepakatan kepada seluruh wali murid.e Dan dalam melakukan pungutan tersebut, telah memberikanpengaruh negatif terhadap mental anak, karena anak ditakuttakutiagar segera membayar, jika nilainya ingin aman.e "Jadi anakanak ini pulang dari

Untukmendengarkan alasanalasan dalam dugaan praktek pungutan liaroleh siswa tersebut.e Menurutnya, seharusnya pihak sekolah tidak ada sumbanganSumbangan liar yang membebani siswa, apalagi dewan juga sudahmenganggarkan kebutuhan sekolah sesuai dengan usulan.Kalaupun ada sumbangan harus terukur dan sifatnya tidakmengikat.e "Apalagi soal pungutan 5 ribu itu, seharusnya tidak boleh. Sekolahjuga harus menjaga transparansi kalau ada pembangunan, jangansampai ada indikasi penyalahgunaan keuangan.

Kami merasa dirugikan karena itusudah merupakan pungutan liar Selain itu pihak sekolah juga kerapmengambil keputusan sepihak yang hanya memikirkan keuntunganpihak sekolah saja, tanpa meminta kesepakatan kepada seluruh walimurid. Dan pungutan tersebut, telah memberikan perngaruh negatifterhadap mental anak, karena anak dlitakuttakuti agar segeramembayar, jika nilainya ingin aman. Jadi anakanak ini pulang darisekolah selalu nangis karena takut .9.

Bahwa diperbolehkannya PTN untuk memungut uangpangkal/ pungutan lain pada mahasiswa jalur mandiri telahmelegitimasi dan melahirkan suatu bentuk ketidakadilan yakni padamahasiswa jalur mandiri.

Putusan Nomor 1 P/HUM/201928.29.30.dan tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi dimasingmasing PTN;Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017 tersebutmerupakan bukti bahwa sesungguhnya Objek Permohonanberkesesuaian dan tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3)UU Dikti, yang secara tegas mengatur bahwa pungutan uangpangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepadamahasiswa baru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetapmemperhatikan kKemampuan ekonomi mahasiswa,

orang tuamahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;Walaupun Objek Permohonan memberikan kewenangan kepadaPTN untuk dapat membebani mahasiswa baru jalur seleksimandiri dengan uang pangkal dan/atau pungutan lainnya,namun ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017menjamin bahwa uang pangkal dan/atau pungutan lain tersebutterjangkau oleh mahasiswa;Adanya jaminan keterjangkauan biaya oleh masyarakat melaluiketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017,merupakan bukti bahwa penyelenggaraan

tegas mengatur bahwa pungutan uangpangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada mahasiswabaru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetap memperhatikankemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lainyang membiayainya;Bahwa meskipun objek permohonan keberatan hak wuji materiilmemberikan kewenangan kepada PIN untuk dapat membebanimahasiswa baru jalur seleksi mandiri dengan uang pangkal dan/atauHalaman 34 dari 38 halaman.

Dalam konteks tersebut, ketentuan bahwa PTNdapat (tidak wajib) memungut uang pangkal dan/atau pungutan lainHalaman 35 dari 38 halaman.

Namun ternyatahingga gugatan a quo diajukan ternyata Tergugat dan Il tidak dapatmembuktikan alas hak dan dasar hukum pungutan tersebut;10.

No. 1024 K/Pat/2014pungutan tersebut, sehingga dapat disimpulkan pungutan yang dilakukanTergugat dan II adalah tidak sah dan melawan hukum;13.Bahwa karena pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCAsebesar Rp5.000,00 setiap kali transfer melalui ATM BCA adalah tidak sahdan melawan hukum, maka secara yuridis kenaikan biaya tambahansebesar 50 % menjadi Rp7.500,00 atas pungutan tersebut adalah juga tidaksah dan melawan hukum;14.Bahwa karena pungutan biaya tambahan oleh Tergugat dan Il ataspembayaran

,Tergugat baik dalam Jawaban dan Rekonpensi maupun dalam Duplik danReplik Rekonpensi tidak membantah dan tidak menyangkal secara tegasperihal pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCA secaratidak sah dan melawan hukum tersebut, sehingga secara yuridis dapatdianggap Tergugat telah mengakui kebenaran bahwa pungutan tersebutdilakukan secara tidak sah dan melawan hukum;72.Bahwa karena Tergugat tidak pernah membantah dan tidak menyangkalsecara tegas terkait pungutan biaya tambahan atas pembayaran

dan apabila tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi,sehingga pungutan yang dilakukan Tergugat dan II sungguhsungguhtelah melukai rasa keadilan Penggugat dan diluar kepatutan moral;Bahwa selain itu, pungutan yang dilakukan Tergugat dan Il kepadaHal. 40 dari 89 hal.

dan pembebanan biaya tambahan atas PembayaranVia ATM BCA kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATM BCAberikut kompensasi bunga sebesar 64.600 % (646 kali) sebagaimanaperhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankan Tergugat dan II kepadaPenggugat terkait pungutan Pajak Bea Meterai dari nominal Rp6.000,00menjadi Rp3.880.656,00 atau sama dengan 646

yang tidak resmi atau pungutan liardilakukan dengan cara petugas menerima uang dari pengunjung namun tidakdiberikan sobekan tiket dari petugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwabersama dengan anggotanya untuk keperluan pribadinya;Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa danditemukan hasil penjualan tiket yang belum disetorkan oleh terdakwa keHalaman 6 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN Mitrbendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata sejumlah Rp. 1.565.000, (satujuta

lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penjualan tiketselama 1 (satu) minggu dan uang kas dari hasil pungutan tidak resmi sebanyakRp.524.000, (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Petugas Destinasi yaituPemungut Uang Tiket masuk obyek Wisata Sendang Gila dan menyetorkanpotongan tiket dan hasil penjualan tiket 1 X 24 jam ke pembantu bendaharapenerimaan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi PariwisataUsaha Jasa dan Sarana

yang tidak resmi atau pungutan liardilakukan dengan cara petugas menerima uang dari pengunjung namun tidakdiberikan sobekan tiket dari petugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwabersama dengan anggotanya untuk keperluan pribadinya;Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pungutan tidak resmi di obyekWisata Sendang Gila sejak mendapat tugas dari Plt.'

Uang kas dari Pungutan Tanpa tiket selama dua minggu sejumlahRp. 524.000, (lima ratus dua pulunh empat ribu rupiah);8.

uang tidakmemberikan ataupun merobek tiket dan terkumpul Pungutan uang tanpatiket;o Bahwauang dari pungutan tanpa tiket terdakwa gunakan bersama StafUntuk makan, dan dibagibagi bersama staf terdakwa, karena merekatidak dapat gaji dari Pemerintah Daerah Lombok Utara, serta adadisisinkan Kas untuk biaya kebersihan dan Bon Makan selanjutnyasisanya terdakwa bagi dengan staf;o Bahwa barang dan uang yang ditemukan = saat diamankan oleh PolresLombok Utara sebagai berikut :1.

Sampai dengan Bulan November 2009 menerima uangdari RASKIN yang dimasukkan kedalam Kas Daerahsebesar Rp. 90.253.830, (Sembilan puluh juta dua ratuslima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)selanjutnya dari jumlah tersebut terdakwa sudahmengeluarkan dana untuk peningkatan pembangunan diDesa Tegalglagah sebesar Rp. 32.922.865, (tiga puluhdua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapanratuSs enam puluh lima rupiah) selanjutnya terdakwajuga melakukan pungutan pungutan lain berdasarkanPeraturan

Desa Nomor : 145/01 tahun 2009 di manadalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasilpungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan DesaTegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukanoleh terdakwa didapat dana sebesar Rp. 8.300.000, daripenjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesarRp. 5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh riburupiah) ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009sebesar Rp. 2.450.000, (dua juta empat ratus limapuluh ribu rupiah

,(sembilan puluh juta dua ratus lima puluhtiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) selanjutnyadari jumlah tersebut terdakwa sudah mengeluarkandana untuk peningkatan pembangunan di DesaTegalglagah sebesar Rp. 32.922.865, (tiga puluh duajuta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratusenam puluh lima rupiah) selanjutnya terdakwa jugamelakukan pungutan pungutan lain berdasarkanPeraturan Desa Nomor : 145/01 tahun 2009 dimanadalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasilpungutan desa dimasukkan

untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan DesaTegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukanal.19 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. oleh terdakwa didapat dana sebesar Rp. 8.300.000, daripenjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesarRp. 5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh riburupiah) ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009sebesar Rp. 2.450.000, (dua juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) dimana penggunaan dana tersebutmenurut terdakwa telah

pungutan lain berdasarkanPeraturan Desa Nomor : 145/01 tahun 2009 di manadalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasilpungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan DesaTegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukanoleh terdakwa didapat dana sebesar Rp. 8.300.000,(delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari penjumlahanpungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesar Rp.5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh riburupiah) ditambah pungutan Pasar untuk

yang dibeli dari hasil pungutan yang tidak resmitersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

haltersebut karena Terdakwa menerima setoran secara rutin, yaitu setiapminggu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bulansebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan insidentil sertamenerima pemberian berupa barang yang dibeli dari hasil pungutan yangtidak resmi tersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danHal. 15 dari 27 hal. Put.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danmenjadi tanggung jawab Terdakwa, hal tersebut karena Terdakwamenerima dana taktis/setoran secara rutin, yaitu setiap minggu sebesarRp.5.000.000,00

liar mengingat Terdakwa sebagai KepalaDinas mengetahui bahwa adanya pungutan yang tidak benar diluar ketentuanyang ada, namun fakta yang terjadi bahwa membiarkan adanya praktekpercaloan, adanya pungutan illegal dan secara berkala meminta dan menerimasetoran dari Ka UPTD baik di Wiyung dan Tandes untuk keperluan dinasdengan alasan anggaran untuk dinas dari APBD tidak mencukupi ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Hal. 24 dari 27 hal.

Bahwa setiap Pengunjung yang datang ke tempat wisatawan Pantai KupaKupaselalu mengeluh dengan pungutan karcis masuk, dimana Pengunjung yangmenginap sudah membayar karcis masuk tapi akan keluar untuk membellikeperluan diluar dimintai lagi karcis, hal ini yang membuat Para Tamu/WisatawanPantai KupaKupa tidak merasa nyaman dan merasa terganggu;5.

ada regulasi desa terkait karcis masuk, sehingga Pungutan Karcis di pungutPenggugat merupakan pungutan liar atau ilegal;Bahwa sebagaimana diuraikan di atas justru Para Tergugat yang mengalamikerugian, akan tetapi dalam Perkara a quo Para Tergugat tidak dapat melakukanGugatan Balik/Rekonvensi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2TAHUN 2015) dalam Pasal 17 berbunyi "Dalam Proses Pemeriksaan GugatanSederhana, tidak dapat diajukan

Bahwa setiap Pengunjung yang datang ke tempat wisatawan Pantai KupaKupaHalaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Tobselalu mengeluh dengan pungutan karcis masuk, dimana Pengunjung yangmenginap sudah membayar karcis masuk tapi akan keluar untuk membellikeperluan diluar dimintai lagi karcis, hal ini yang membuat Para Tamu/WisatawanPantai KupaKupa tidak merasa nyaman dan merasa terganggu;4.

Bahwa sejak kejadian ini Para Tergugat telah melaporkan hal ini ke DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, dan disampaikanbahwa Pungutan tersebut tidak sepengetahuan Dinas Pariwisata danKebudayaari Kabupaten Halmahera Utara;5.

Bahwa Para Tergugat juga melapor ke Pemermntah Desa KupaKupa,berhubung Karcis yang digunakan Penggugat tertera Stempel Pemerintah DesaKupaKupa, dan Kepala Desa menyampaikan itu bukan masuk ke desa karenatidak ada regulasi desa terkait karcis masuk, sehingga Pungutan Karcis di pungutPenggugat merupakan pungutan liar atau ilegal;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBgPenggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan ParaTergugat dibebankan untuk membuktikan dalil

Besar pungutan (Rp.) Perusahaan / Pengusaha Keterangankapal isap 1. Rp. 13.857.000 KIP Marsindho AirBandung 2. Rp. 10.343.000 KIP Kirana Rp. 22.998.000 KIP SPN Rp. 19.177.000 KIP SPN Total : Rp.66.375.000 Bulan JUNI No. Besar pungutan (Rp.) Perusahaan / Pengusaha Keterangankapal isap 1.

Besar pungutan (Rp.) Perusahaan / Pengusaha Keterangankapal isap1. Rp. 18.341.000 KIP Cinta2 Rp. 13.500.000 KIP CintaTotal : Rp.31.841.000 Selain itu, ada lagi pungutan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap KIPPrima Team, yang pada bukti kwitansi penerimaannya tidak diketah ui tanggaldan bulannya, namun masih dalam kurun wakiu antara bulan April 2009 s/dNopember 2009, yaitu dua kali pungutan masingmasing sebesar Rp.6.663.384 dan sebesar Rp. 8.745.000.

NOPEMBER No.Besar pungutan (Rp.)Perusahaan / Pengusahakapal isapKeterangan Rp. 18.341.000KIP Cinta Rp. 13.500.000KIP Cinta Total ; Rp.31.841.000 26Selain itu, ada lagi pungutan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap KIPPrima Team, yang pada bukti kwitansi penerimaannya tidak diketah ui tanggaldan bulannya, namun masih dalam kurun wakiu antara bulan April 2009 s/dNopember 2009, yaitu dua kali pungutan masingmasing sebesar Rp.6.663.384 dan sebesar Rp. 8.745.000.

Besar pungutan (Rp.)Perusahaan / Pengusahakapal isapKeterangan Rp. 31.783.000KIP RYOTO Rp. 41.606.000KIP Cinta Rp. 15.260.000KIP Cinta Rp. 20.221.238KIP SPN Rp. 12.452.000KIP SPN Rp. 12.074.000KIP SPN Ny @) OW) By GO) Po)Rp. 22.596.842KIP SPN 155.993.080 39Bulan JULI No.Besar pungutan (Rp.)Perusahaan / Pengusahakapal isapKeterangan Rp. 11.120.000KIP Marsindho Rp. 89.414.000KIP Ryoto Rp. 19.167.000KIP Cinta ) S) Se >Rp.3.210.238KIP Prima Team 122.911.238 Bulan AGUSTUS No.Besar pungutan (Rp.)Perusahaan

Besar pungutan (Rp.) Perusahaan / Pengusaha Keterangankapal isap1. Rp. 18.341.000 KIP Cinta2. Rp. 13.500.000 KIP CintaTotal : Rp.31.841.000 Selain itu, ada lagi pungutan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap KIPPrima Team, yang pada bukti kwitansi penerimaannya tidak diketah ui tanggaldan bulannya, namun masih dalam kurun wakiu antara bulan April 2009 s/dNopember 2009, yaitu dua kali pungutan masingmasing sebesar Rp.6.663.384 dan sebesar Rp. 8.745.000.

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan undangundang;Bahwa tahun Pajak Daerah yang disengketakan (Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pungutan PajakPertamina, berkenaan dengan masa

Putusan Nomor 63 /B/PK/Pjk/2012termasuk hukum publik, Majelis berpendapat seharusnya yang lebih diutamakanadalah UndangUndang Pajak Daerah sebagai hukum publik daripada KontrakKarya, oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudah sesuai denganundangundang yang berlaku;Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali;Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis diatasdengan alasan sebagai berikut:A.

Kalaupun quadnonterdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah adaaturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani, makabesarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusitersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang danperaturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu,khususnya pungutan dan retribusi daerah; Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusidaerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959tersebut dan karenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13Halaman 14 dari25 halaman. Putusan Nomor 63 /B/PK/Pjk/2012ayat 11 KK tidak bertentangan dengan UndangUndang No.34 Tahun2000.

Kemudian dijabarkan kembali olehPeraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 12 Tahun 2006 tanggal1 Juni 2006 tentang Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorSektor Industri, Usaha Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan,Kontraktor Jalan dan Transportasi di Nusa Tenggara Barat;d.

Sidenreng Rappang yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak148(seratus empat puluh delapan) sekolah dan untuk Sekolah MenengahPertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah;Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut telah dilakukanpemotongan/pungutan dana oleh pihak pelaksana kegiatan dilapangan,berawal adanya informasi yang didapatkan oleh Polres Sidenreng Rappangterkait adanya pungutan yang bervariasi antara 1% (satu persen) sampaldengan 3% (tiga persen) dari nilai DAK yang diterima

Binti SAHRISALdan bertanya kepadasaksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisalia menyampaikanbahwa benar ada setoran sebesar maksimal 3% (tiga persen) sesuaiperintah pimpinan karena saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambupernahmengarahkan dan menyampaikan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. bintiSahrisal agar ratakan pungutan 3%(tiga persen);Bahwa dalam rentan waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisik tersebutterdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H.

3% (tiga persen);Bahwa dalam rentan waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisik tersebutterdakwa H.

,M.Si.maka saksi Neldayanti, S.Pd.menulis kode 2/3dengan menggunakan pensil dihalaman pertama bagian atas catatanrekapan penerimaan pemotongan/pungutan yang artinya dua atau tigapersen;Bahwa yang memerintahkan atau mengarahkan saksi Neldayanti, S.Pd.untuk menerima setoran uang pungutan DAK Fisik Bidang PendidikanDasarTahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK adalahatasannya yaitu saksi Ahmad, S.Pd.

,M.Si.pernah mengarahkan dan menyampaikan kepada saksi Neldayanti, S.Pd.agar meratakan pungutan sebesar 3%(tiga persen);Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK Fisiktersebut Terdakwa maupun saksi Ahmad, S.Pd.

lokasi, sedangkan besi pendek pada pilar di lipat dan betonnya pecahkan; Bahwa selanjutnya Saksi kembali dan Saksi sempat teringat akankehadiran Warga Desa Benihading pada hari sebelumnya tanggal 4November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atas Nama Daswan, Marjuki,Yoris Dan Dedi, yang bertemu saya di kantor desa menyampaikan bahwaanak muda di atas mereka sedang minum dan rencananya setelahminum mau bongkar GET (pintu masuk ) dibawah dan mau bikin kacau,dan meminta Saksi untuk menjelaskan mengapa adanya pungutan

dimata air Weilawan; Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa adanya pungutan itu karenaadanya Peraturan Desa Panama, lalu Saksi sampaikan kepada keempatWarga Desa Benihading tersebut untuk pulang sampaikan kepada anakanak bahwa jangan lakukan hal itu (bongkar dan bikin kacau) dan kalaukebijakan Pemerintah Desa ini merugikan kepentingan masyarakat, makasampaikan kepada kepala Desa Benihading, supaya Saksi fasilitasipertemuan untuk penyelesain, dan setelah itu keempat warga DesaBenihading tersebut

pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di mata air Weilariq dandatang saudara Daswan, Marjuki, Yoris dan Dedi menemui Saksi dansaudara Daswan mengatakan kepada Saksi bahwa anak anak diatassedang minum mabuk, mereka mau turun tapi, Saksi bilang biar Saksilebih dahulu ke bawah tanya, dan saudara Daswan bilang kamu punyaaksi pungutan

sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengankejadian pengrusakan;Bahwa kejadian pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang dari Leuwayan dalam suatuurusan dan sesampainya dirumah Saksi melihat ada banyak warga yangsedang berada di rumah Saksi, dan dan masyarakat menyampaikanbanyak keluhan terkait pungutan

retribusi air bersih di mata air Weilawanyang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panama;Bahwa tujuan pungutan retribusi air masih menurut masyrakat belumjelas, sehingga masyarakat desa Benihading merasa tidak puas,sehingga masyarakat secara spontan pergi ke mata air Weilawan danmembongkar portal/pipa palang pintu masuk;Bahwa menurut Saksi akibat kerusakan palang pintu (pintu. masuk)tersebut, pemerintah Desa Panama mengalami kerugian kurang lebihRp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan oleh Terbanding,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan undangundang;Bahwa tahun pajak daerah yang disengketakan (Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pungutan Pajak Pertamina,berkenaan dengan masa berlakunya UndangUndang

Nomor 34 Tahun 2000tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2001 tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah denganPemerintah,

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, berkaitan dengan konflikpengaturan antara Kontrak Karya yang merupakan golongan hukum privatdengan UndangUndang Pajak Daerah dan peraturan pelaksanaannya yangtermasuk hukum publik, Majelis berpendapat seharusnya yang lebih diutamakanadalah UndangUndang Pajak Daerah sebagai hukum publik daripada KontrakKarya, oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudah sesuai dengan undangundang yang berlaku.

Kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusiyang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani,maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusitersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah.Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat No. 11 Tahun1957 tersebut dan karenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11KK tidak bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000. Karenanyapula jelas dan nyata Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnyaHal 17 dari 28 hal. Put.

DAVID HARIANJA Als DAVID menyerahkanuang tersebut kepada Terdakwa pihak kepolisian terlebin dahulumelakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari meminta secara paksakepada para supir truk CPO selanjutnya disetorkan kepada Sdr.Apengyang merupakan pimpinan dari Terdakwa; Bahwa, jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa kepada paraSupir Truk CPO tergantung dari perusahan mana truck tersebutberoperasi jika PT.EMA maka uang pungutan sebesar Rp.100.000,(Seratus Ribu Rupiah)

David Harianja Als David selaku supir trukCPO dengan memaksa; Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pungutan diawalliTerdakwa memberhentikan sebuah truk CPO yang dikendarai oleh Sdr.David Harianja ketika sedang melintas di Dusun Pasir Pandak DesaKepenuhan Timur Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, kemudianTerdakwa meminta sejumlah uang yang besarnya sejumlahRp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan melakukanpengancaman apabila tidak diberi akan dipecahkan kaca truk tersebut; Bahwa sebelum Sdr.

David Harianja Als David selaku supir truk CPOdengan memaksa;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pungutan diawaliTerdakwa memberhentikan sebuah truk CPO yang dikendarai oleh Sdr. DavidHarianja ketika sedang melintas di Dusun Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur Kec.Kepenuhan Kab.

David Harianja Als David selaku supir truk CPOdengan memaksa;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pungutan diawaliTerdakwa memberhentikan sebuah truk CPO yang dikendarai olen Sdr. DavidHarianja ketika sedang melintas di Dusun Pasir Pandak Desa Kepenuhan TimurKec. Kepenuhan Kab.

Daftar Hadir Penyampaian RAPERDes Tahun 2013 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012.17. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Pungutan Desa tanggal 10 Januari 2011.18. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa tanggal 27 Desember 2012.19. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa tanggal 30

Bukti kas penerimaan setoran pungutan Larasita ke kas desa (Asli) :a. Nomor 02/155/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). b. Nomor 07/155/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).c. Nomor 01/155/I/13 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).d.

Bukti Pengeluaran Kas pengembalian pungutan Larasita :a. Nomor 03 /2263/III/13 tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ada lampiran Berita Acara tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SAGIYO, HS.b. Nomor 53 /2263/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).c.

MUJONO yang sudah dilegalisir, beserta lampirannya.13. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.14. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, beserta lampirannya.15. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, beserta lampirannya.16. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita.17. 1 (satu)

buah buku catatan setoran pungutan program Larasita.18. 1 (satu) lembar surat proses pendaftaran sertifikat tanah program Larasita (keterangan dari BPN Bantul), beserta lampirannya.19. 1 (satu) buah buku Notulen BPD Trimulyo. 20. 1 (satu) lembar catatan Biaya Larasita Perbidang tertanggal 19 September 2011.21. 1 (satu) buah buku Notulen 2010 / 11.22. 1 (satu) buah buku Notulen rapat 2011.

Pungutan Desa;c. Pengelolaan tanah kas Desa;dandPenataan ruang. Bahwa perbuatan terdakwa H.

Bahwa setiap tahun selalu ada Perdes tentang pungutan .

Yyk.Bahwa selain melakukan pungutan tersebut, terdakwa H.

SAGIYO selaku Ketua ; Bahwa selain melakukan pungutan tersebut, terdakwa H.

Yyk.13. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.14. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013,beserta lampirannya.15. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, besertalampirannya.16. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga programLarasita.17. 1 (Satu) buah buku catatan setoran pungutan program Larasita.18. 1

terhadap pedagang lama atas namaKASIYATUN sebesar Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluhribu rupiah) yang diterima melalui MAGHFIROH (lIstri Kades), sehingga totaljumlah pungutan sebesar Rp365.620.000,00 (tiga ratus enam puluh limajuta enam ratus dua puluh ribu rupiah).Bahwa atas pungutan tersebut, sebesar Rp101.600.000,00 (seratus satu jutaenam ratus ribu rupiah) dibagibagikan kepada pengelola pasar, PerangkatDesa, BPD Desa Brunorejo dan untuk membeli batik, sedangkan sisanyasebesar

pungutan pasar desa;pungutan pasar hewan milik desa;pungutan tempat wisata desa;pungutan karamba ikan Desa;pungutan tambatan perahu Desa;oe a9 5pungutan tempat pemandian umum Desa;pungutan jasa parkir desa; dan= apungutan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.Pasal 7 ayat (7)Pungutan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, baik berupauang dan/atau barang, harus diatur dengan Peraturan DesaPasal 15 ayat (1)Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah

uang boking lapak kepada parapedagang baru Pasar Brunorejo, dengan jumlah hasil pungutan seluruhnyasebesar Rp362.750.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus limapuluih ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui besaran pungutan darimasingmasing pedagang dan siapa saja pedagang yang dipungut tersebut,punyutan tersebut dilakukan oleh Buk Lurah Maghfiroh, Havivi dan SaefulMujab;Bahwa, saksi ada menerima uang sebesar Rp2.700.000,00 dan uang tersebuttelah saksi serahkan kepada Sekretaris Desa

akhirnya saksi mendengar tentang adanya pungutan itu namunsaksi tidak mengetahui besaran pungutan dari masingmasing pedagang dansiapa saja pedagang yang dipungut tersebut namun saksi kemudianmendapatkan informasi uang hasil sewa yang terkumpul sekitarRp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).Bahwa saksi tidak tahu diperuntukan buat apa uang tersebut, namun yangsaksi tahu para perangkat mendapatkan bagian yang saat itu diberikan 2 (dua)kali saat Ramadhan.

Bahwa dalam hal kegiatan dalam pelaksanaan pungutan pembelian lapakbaru (pungli) terhadap para calon pedagang baru Pasar Desa Brunorejoterdapat aturanaturan yang dilanggar oleh pemerintah Desa Brunorejodalam hal ini yang melakukan pungutan adalah pengelola Pasar DesaBrunorejo, secara umum telah diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa, Pungutan yang tidak ada aturan atau dengan peraturan desa makapungutan tersebut adalah tidak sah Pendapatan